Menetapkan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yangdilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah diteguhkan padatanggal 11 April 1999 dihadapan Pegawan Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengankutipan akta nomor: 087/87/IV/1999 adalah sah menurut hukum;3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Hal 4 dari 26 hal.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat pada poin 1(satu) dalamgugatannya adalah Tidak Benar, Bahwa memang benar Penggugat danTergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 JanuariHalaman 6 dari 29 halamanPutusan Nomor : 0597/Pdt.G/2021/PA.TnkPutus Tanggal 28 Juni 20212005 yang dicatat oleh Pegawan dan Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung,Namun Tidak Benar Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2005 tersebuttertanggal 30 Maret 2021,

namun tidak berhasil ;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan,sedangkanTergugat membenarkan sebagian yaitu terhadap keterangan saksisaksi tentangpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, dan menolak sebagian yaitu21terhadap keterangan saksisaksi tentang Tergugat selingkuh dengan perempuan yangbernama Wahyuning ;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan buktibukti berupa :Saks+saksi DEDI AGUS SUSENO Bin KASIM, umur 39 tahun, agama Islam,Pekerjaan Pegawan

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat Pegawan Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota MalangNOMOF ......ceeeeeeee , bermaterai cukup dan fotokopi terseput telah dicocokkantelah sesuai dengan aslinya,kemudian surat bukti tersebut olen Ketua Majelisdiberi tanda (T.2) ;3.

menempuh jalan mediasi, danmediasi tersebut telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Mediator danlaporan dari Mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis telah telah membacakangugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 20 Desember 2008, dihadapan Pegawan

Soesilo, bahwa pengertianmembujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang,sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui dudukperkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian ;Menimbang, Bahwa terdakwa melaksanakan perekrutan Pegawan PLNmenyuruh saksi Tri Utomo Bin Karto Rejo untuk memasang pengumuman yangisinya tentang perekrutan karyawan PT PLN, Terdakwa mengatakan kepadasaksi Tri Utomo ini ada perekrutan tenaga kerja PT PLN dengan jumlah tidakdisebutkan

Bahkan ketika Pemohon meminta Termohon untukmengundurkan diri dari Pegawan Negeri Sipil dan pensiun dini,Termohon pun menyetujui dan tidak menolak keinginan Pemohon.No. 3 c. adalah tidak benar, yang benar adalah Hutang Termohon yangsebesar Rp 170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah) di BRIadalah hutang yang diajukan Termohon dengan jaminan SKkepegawaian dari Termohon dan dilunasi dengan cara potong langsung(auto debet) ke rekening Termohon.

000, (lima juta rupiah) perbulan ;Bahwa berdasarkan Pasal 80 (bo) KHI, Tergugat Rekonpensi wajibmembiayai Semua pengobatan anak jika anak sakit ;Bahwa berdasarkan Pasal 80 (c) KHI, Tergugat Rekonpensi sebagaiayah wajid membiayai pendidikan anak sampai lulus sarjana danmendapatkan pekerjaan ;Bahwa Tergugat Rekonpensi berdasarkan Pasal 81 KHI wajibmenyediakan tempat tinggal bagi istri dan anaknya ;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentangizin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawan

tersebut Pengadilantidak perlu lagi untuk memerintahkan Tergugat guna mengurus surat keterangandari pejabat atasan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Tergugatsebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquo tidak mengurus surat keterangan dari pejabat atasan Tergugatsebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah RI nomor: 45 tahun1990, perubahan terhadap Peraturan Pemerintah RI nomor: 10 tahun 1983 tentangizin perkawinan dan perceraian bagi Pegawan

Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanpokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;ASPEK WEWENANGMenimbang, bahwa kewenangan Tergugat, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dalam menerbitkan objek sengketa diatur didalam peraturanperaturan sebagai berikut:UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014:Pasal 1 angka 14Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawan

sekarangtrauma;Bahwa perempuan itu (Yuni Nur) ke Hotel awalnya saksi bertemu di jalankemudian samasama keluar dari gerbang hotel;Hal 7 dari 29 halaman Putusan No. 1193/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.Bahwa keadaan saksi setelah turun dari mobil diperas oleh para Terdakwayang mengaku sebagai wartawan;Bahwa awal yang bicara dengan saksi Terdakwa Abu Bakar, dia minta uang,kalau tidak samah ini disebar;Bahwa benar BAP No. 7 takut disebarkan melalui media sossial, Itu yangmembuat saksi takut, karena saksi sebagai pegawan

TABA YUSARIF, Umur 64 tahun, Jenis kelamin lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan pensiunan pegawan negeri sipil, Alamat di JalanMalino No. 120A, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Tompo BalangKecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :MAHMUD, SH. MH., adalah Advokad dari KantorAdvokad / Konsultan Hukum MAHMUD, SH.

Kepala DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, Oksen Bija, SH,Kepala Bahagian Hukum Sekda Luwu Timur dan Terislin Wuala, SH, Kasubag HAM,Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut Temuan Pegawan Sekda Luwu Timur,Kesemuanya berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah, KecamatanMalili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018Nomor: 180/0655/BUP dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum padaPengadilan Negeri Malili tanggal 10 April 2018 # Register

Wijono ,SH. memberikan pendapat denganmengatakan bahwa kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi adalah : Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas atau pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukum pidana, Bandung hal42) memberikan pendapat bahwa mengenai kedudukan dapat dipangku oleh Pegawan

Sakti Lubis Gg Pegawan No. 40 KelurahanSitirejo , Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara: Buruh Yayasan Sari Mutiara Medan: Kristen: Perempuan: Indonesia: 1271015210870001: Serikat Pekerja Multi Sektor Sari Mutiara: 078/FSPMS/SPMSSARI MUTIARA/XI1/2018Selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai ............ PENGGUGAT I.(2) Nama : DESY ELVIANITempat/Tgl.

Bahwa dalam faktanya dalam Gugatan ini Penggugat telah menggugatPT Astra International, Tok Cabang Gorontalo, sebagai Tergugat I, danmalah sebaliknya Maybank Finance Cabang Gorontalo hanyadiposisikan sebagai Turut Tergugat, padahal sebagaimana yang diakuldan didalilkan oleh Penggugat sendiri dalam nomor 1, nomor 2 dannomor 3 di atas, fakta yang terjadi adalah hubungan hukum antaraPenggugat dengan Turut Tergugat dimana Penggugat mengakudirugikan karena Turut Tergugat in casu pegawan Turut Tergugat

peraturan perundang undangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya, patutdiduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikanHalaman 13 dari 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.BDGketentuan dalam peraturan perundangundangan untuk mendukung keabsahannyakeputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusantersebut diterbitkan dimana seseorang yang telah Pensiun diberhentikan atas dasarketentuan peraturan yang bukan mengatur tentangperaturan Pegawan

Bahwa dalam faktanya dalam Gugatan ini Penggugat telah menggugatPT Astra International, Tok Cabang Gorontalo, sebagai Tergugat I, danmalah sebaliknya Maybank Finance Cabang Gorontalo hanyadiposisikan sebagai Turut Tergugat, padahal sebagaimana yang diakuidan didalilkan oleh Penggugat sendiri dalam nomor 1, nomor 2 dannomor 3 di atas, fakta yang terjadi adalah hubungan hukum antaraPenggugat dengan Turut Tergugat dimana Penggugat mengakudirugikan karena Turut Tergugat in casu pegawan Turut Tergugat

baik secara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri, pada hari Senin tanggal30 Juni 2008 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang termasuktahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Diknas Kabupaten Enrekang Jalan PancaitanaBungawalie No 18 Enrekang Keluran Galonta, Kecamatan Enrekang, Kab Enrekang atausetidaktidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriEnrekang, atau Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Pegawan

ELVI, Tempat/Tgl.Lahir: Medan, 18 Desember 1973, Jenis Kelamin: Perempuan,Pekerjaan: Pegawan Swasta, beralamat di Jalan Kebun Sayur Komplek GriyaSekip Permai Blok E Kelurahan Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kab.DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PemohonIl;3.

SYAFINATUN NAZAH, Tempat/Tgl.Lahir: Medan, 30 September 1970, JenisKelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pegawan BUMN, beralamat di Jalan Bukit Indah8 No.138 Lk.VI Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota MedanProvinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ibeng Syafruddin Rani, S.H., Kama Rasen,S.H., Rahmat Hanafi Lubis, S.H., Ketiganya Advokat, Pengacara, Penasehat Hukumdan Konsultan Hukum pada Kantor HukumM.Kamaluddin, SH & Associates