Candra Mega Wijaya adalah pemegang polis/fertanggung dalamperikatan asuransi berdasarkan Polis.Bahwa sebelum mengikatkan din dengan Tergugat sebagai Penanggung,sebagai proses seleksi resiko yang dilakukan Tergugat, Aim.

Add").Bahwaselaniuinya Pasal 2 ayat 2 Ketentuan Umum pada Polismenentukan:Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penerimaan pertanggungandalam Polis ini, semua keterangan dan pemyataan lisan dari pemegangpolis/ tertanggung mengenai halhal tersebut di atas kepada petugas yangditunjuk oleh penanggung, atau yang diisikan dalam Formulis PermohonanAsuransi atau Surat Konfirmasi (jika ada) yang telah diisi dengan lengkapdan ditandatangani oleh colon Pemegang Polis/ Tertanggung dandikembalikan kepada Penanggung

Dalam hal ini, pertanggungan menjadibatal demi hukum dan penanggung tetap berhak atas seluruh Premi yangtelan dibayarkan oleh Tertanggung, dengan tidak mengurangi hakpenanggung untuk melakukan tindakan hukum lainnya sehubungandengan hal tersebut.O.

Abdulkadir Muhammad,SH., dalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia, sebagi berikut :"Namun asuransi yang diadakan Hu dapat menjadi batal apabila tertanggungmelalaikan kewajiban lain yang sangat esensial, yaitu kewajiban pemberitahuankepada penanggung menganai keadaan benda yang diasuransikan.

Pokoknya, seanda nya penanggung mengetahuikeadaan keadaan sebenamya benda yang diasuransikan Hu, die tidak akanmengadakan asuransi dengan syaratsyarat yang demikian Hu, inilah syaratbatal yang dimaksud dalam Pasal 251 KUH Dagang. Pasal ini merupakannsalah satu syarat penentuan sah tidak asuransi yang dibuat oleh tertanggungdan penanggung".

2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;: bahwa substansi Pokok sengketa sebesar Rp193.141.229,00 yang terdiri dari dari 5(lima) Faktur Pajak telah dilakukan Permintaan Keterangan Tentang Tindak LanjutKlarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dengan hasil jawaban dari KPPterkait yang menyatakan Belum Dilaporkan, Tanggal Faktur Berbeda dan TidakAda;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung

jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut

, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawabpembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggung jawab pembayaran.

Surya Mustika Lampung area Kotabumi, dengan carasaksi Sofyan Ravai, SE Bin Lukman Jaya dan Saksi Uuk Haryantro Bin Cong Anammemanggil atau mengumpulkan penanggung jawab pemasaran posposbesar/kecildiantaranya Sdr. Amirudin (Penanggung jawab Pos Kecil Dente), Sdr. Joko Mulyono(Supervisor Pos Besar Tulang Bawang) bersama dengan Saksi Retno Apriyani (adminPos Besar Unit II Tulang Bawang) , Sdr.

Antoni (Penanggung jawab Pos Kecil Mesuji),terdakwa Beni Kurniawan (penanggung jawab pos Gedung Aji ), Sdr. Roni Ansori(Supervisor Pos Baradatu Waykanan) dan saksi Arief Subekti (penanggung jawab posGedung Aji), kemudian dilakukan pencocokan terhadap barang yang keluar dan uangsetoran hasil penjualan rokok masingmasing pos, dan setelah dilakukan auditditemukan bahwa Pos Gedung Aji yang menjadi tangggung jawab terdakwa ditemukanselisih dengan hasil audit sebagai berikut: NO.

jawab pos Gedung Aji periode bulan Juni 2013 sampaidengan bulan November 2013), serta saksi Arief Subekti selaku penanggung jawab PosGedung Aji Periode bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.Bahwa kemudian pihak PT.

Berita Acara Pemeriksaan Pertama PekerjaanPerencanaan Nomor O6/CVGC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan PeradilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama, kemajuan pekerjaan telahmencapai prestasi sebesar 80% (delapan puluh persen) yangditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung JawabKegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. danPihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV.

GARAHA CIPTA atas nama HADIANOOR, S.T.;2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan PerencanaanNomor 22/CVGC/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 KegiatanPengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan TingkatBanding dan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2011, kemajuanpekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen)yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Penanggung JawabKegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH danPihak Kedua Konsultan Perencana Direktur CV.

(Direktur) dan setuju dibayar atas namaKuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH;1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPPPLS, tanggal 15 Desember2011 dengan DIPA Nomor 0510/00501.2.01/18/2011 tanggal 20Desember 2010 dibayar sebesar Rp19.917.000,00 (sembilan belasjuta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani olehPejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas namaH.

Berita Acara Pemeriksaan Pertama PekerjaanPerencanaan Nomor 06/CVGC/III/2011, tanggal 17 Maret 2011Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan PeradilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama, kemajuan pekerjaan telahmencapai prestasi sebesar 80% (delapan puluh persen) yangditandatangani oleh Pihak Pertama Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama AKHMAD GAZALI, S.H. dan PihakKedua Konsultan Perencana Direktur CV.

(Direktur) dan setuju dibayar atas namaKuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas nama H. YUSRIANSYAH;1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPPPLS, tanggal 15 Desember2011 dengan DIPA Nomor 0510/00501.2.01/18/2011 tanggal 20Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 544 K/PID.SUS/2018Desember 2010 dibayar sebesar Rp19.917.000,00 (sembilan belasjuta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditandatangani olehPejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen atas namaH.

, III,IV,V,VI selaku yang berhak dan bukan Penanggung Pajak atas UtangPajak yang harus dilunasi.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dankepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis;b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakanpenagihan seketika dan sekaligus; atauc.

Dansengketa tersebut bukan hanya sengketa antara antara Wajib Pajakatau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang.

Akan tetapi penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah terhadap barang yang sebagian maupun seluruhnya bukan milikWajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dankepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis;e. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakanpenagihan seketika dan sekaligus; atau Halaman 112 dari 116 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT PTKf.

Pemohon Kasasi sebagai Penanggung yang menutup perjanjianasuransi dengan Termohon Kasasi berdomisili di Jakarta Selatan;b. Tidak pernah ada PT. AXA Mandiri Cabang Makassar berdomisili diMakassar dalam perkara a quo sebagai yang didalilkan olehHal. 11 dari 19 hal. Put.

No. 1997 K/PDT/2013tersebut tidak ada unsur penipuan atau pemalsuan, dandiketahui lebin dari 2 (dua) tahun terhitung sejak TanggalBerlakunya Pertanggungan atau tanggal perubahan disetujuioleh Penanggung, mana yang paling akhir (incontestableperiod), atau1.2 Pemegang Polis atau Penanggung mengakhiri kontrak Polis ini.Pasal 6 ayat 4 Polis menyatakan:Apabila pertanggungan diakhiri untuk alasan selainTertanggung masih hidup lebih awal dari Tanggal AkhirKontrak atau ulang tahun polis pertama pada atau

Dalam buku Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia:Hukum Pertanggungan Jilid 6, halaman 52 H.M.N.Purwosutjipto menyatakan bahwa agar penanggung dapatmengetahui berat ringannya risiko yang telah diambil alih,mutlak perlu dia mengetahui sejelasjelasnya tentang bendapertanggungan.

Untuk itu penanggung harus diberi tahu secaraterperinci segala sesuatu mengenai benda pertanggungan.Dalam hal ini, Termohon Kasasi berkewajiban memberitahudengan jelas dan benar mengenai keadaan yang sebenarnyadari objek pertanggungan yaitu penyakit yang diderita olehTertanggung kepada Pemohon Kasasi;c. Hal yang sama dikemukakan oleh H. Gunanto dalam bukunyaPerlindungan Penanggung Versus Perlindungan Tertanggungdan II.

Sebabnya ialah karena tertanggunglah yangdianggap serba tahu tentang risikonya yang hendakdiasuransikan, penanggung tidak. Hal tersebut nyata padaanak kalimat betapapun itikad baik ada padanya (=tertanggung);Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Prof. Ny.

Asuransi Indrapura untukdilakukannya penutupan asuransi sebagai penanggung. Akhirnya atas jaminan dantanggung jawab dari pihak Tergugat bahwa segala syarat dan kondisi akan samadengan kondiri polis pihak Tergugat , maka pihak Penggugat menyetujui rencanapengalihan ke PT Asuransi Indrapura ;8 Bahwa oleh karena perbuatan pihak Tergugat melakukan pengalihan tanggungjawabnya kepada pihak ketiga (PT.

Bahwa penghentian pertanggungan yang dilakukan oleh Tergugat sudah dijalankansesuai dengan ketentuan polis yang ada dimana Tergugat selaku Penanggung 30 (tigapuluh) hari sebelum pernghentian polis yakni pada tanggal 19 April 2011 telahmemberitahukan intensinya untuk menghentikan polispolis dan pembatalan ataspolispolis baru efektif terhitung sejak 19 Mei 2011 ;Putusan No. 535/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Halaman 37 dari 59 Bahwa benar setelah adanya peralihan pertanggungan, maka terhadap klaim asuransiharus ditujukan kepada penanggung yang menerima peralihan tersebut.

Bahwa penghentian pertanggungan yang dilakukan oleh tergugat sudah dijalankansesuai dengan ketentuan polis yang ada, dimana selaku penanggung 30 hari sebelumpenghentian polis , yakni pada tanggal 19 April 2011 telah memberitahukanintensinya untuk menghentikan polis polis tersebut , sehingga pembatalan atas polispolis baru berlaku terhitung sejak tanggal 19 mei 2011.

akan menerapkan suatu tarif jangka pendek atau costomery shot period rateselama jangka waktu dimana polis ini berlaku.Polis ini dapat juga diakhiri berdasarkankeputusan penanggung melalui pemberitahuan tujuh hari sebelumnya sebelum dalam halmana penanggung wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan premi berdasarkanperhitungan yang proposional atas permintaan tertanggung, berkenaan dengsan nilai premiuntuk sisa masa pertanggungan yang belum berakhir mulai tanggal pembatalan, dikurangidengan beaya

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dankepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis; Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor : 139/G/2012/PTUNJKT.c.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untukmenguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikanJaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturanperundangundangan); Pease) 12) yell (71), m mmm mmm mn nnn nnn(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajakdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 11, Pejabat menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan; Pasal 14 ayat (1). nn one ne nnn nnn nnn cnc(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milikPenanggung Pajak yang berada di

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan PenyitaanHarta Kekayaan Penanggung Pajak Yang TersimpanPada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak DenganSurat Paksa; Pasal 2. 222 nnn nnn nnn nnn nnn enn nnn nn nen ne nnn nnee(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan SuratPaksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakanpenyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank; (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud

Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) seketika setelah menerima permintaan pemblokirandari Pejabat; (3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjukmembuat berita acara pemblokiran yang tindasannyadisampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabatyang meminta pemblokiran; e.

Pejabat mengajukan permintaan pencabutanpemblokiran terhadap kekayaan PenanggungPajak setelah dikurangi dengan jumlah yangdisita apabila utang pajak dan Biaya PenagihanPajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajaksekalipun telah dilakukan pemblokiran; e.2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan PenyitaanHarta Kekayaan Penanggung Pajak Yang TersimpanPada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak DenganSurat Paksa; 22222222 22 2Pasal 4 ayat (1) huruf a .

AGUS SUTIYONO.2). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun 2010 Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo, tanggal 24 Juni 2010, Yang ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr. Drs.

AGUS SUTIYONO.3). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun 2010 Triwulan III (Tiga) Desa Sukoharjo, tanggal 20-10-2010, Yang ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROT SUSENO, SH. 4). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun 2010 Triwulan IV (Keempat) Desa Sukoharjo, tanggal 22-12-2010, Yang ditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.c). 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan IV Desa Sukoharjo Bulan Desember Tahun 2011, tanggal 19 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.d). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan II (Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2012, yang di tandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

JAROTSUSENO, SH.. 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun2010 Triwulan VV (Keempat) Desa Sukoharjo, tanggal 22122010, Yangditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara DesaSdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan DesaSukoharjo Sdr. HERMAWAN.

SODIK, KepalaDesa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr.HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.d). 1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan Il(Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara DesaSdr. SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan DesaSukoharjo Sdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat SekampungSdr.

Drs.AGUS SUTIYONO.. 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun2010 Triwulan Ill (Tiga) Desa Sukoharjo, tanggal 20102010, Yangditandatangani oleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara DesaSdr. SODIK, Kepala Desa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan DesaSukoharjo Sdr. HERMAWAN.

PermohonanBerdasarkan alasanalasan dan halhal tersebut di atas, makaPENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia pada PengadilanNegeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Penanggung Pajak yangberitikad baik;Menyatakan TERGUGAT sebagai Penanggung Pajak yang tidakberitikad baik;MenyatakanTERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan

Adapun yang menjadi lingkup Gugatan a quo adalah sebagaimanayang terdapat dalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT yaknisebagai berikut :hal10 Put Nomor 372/PDT/2018/PT.DKIPada Butir 2 Halaman 11 GugatanMenyatakan PARA PENGGUGAT adalah Penanggung Pajak yangberitikad baikBahwa dalam Butir 2 Halaman 11 Petitum PARA PENGGUGATmenuntut agar Pengadilan menyatakan PARA PENGGUGAT dinyatakansebagai Penanggung Pajak yang beritikad baik;Pada Butir 3 Halaman 11 GugatanMenyatakan TERGUGAT sebagai Penanggung Pajak

Bahwa selanjutnya dapat Tergugat sampaikan penjelasan hukumbahwa materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat padaintinya adalah mengenai utang pajak, penanggung pajak danpelaksanaan penagihan pajak yang masuk dalam kategori sengketapajak, dengan penjelasan hukum sebagai berikut:hal12 Put Nomor 372/PDT/2018/PT.DKIa) Bahwaperaturanperaturan di bidang perpajakan telahmemberikan definisi terhadap Wajib Pajak, Utang Pajak,Penanggung Pajak dan Penagihan Pajak serta Sengketa Pajak,yaitu sebagai berikut

Demikian halnya, Pasal 37 ayat (1) UU PPSP yang menyatakan:Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa,Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau PengumumanLelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.Penjelasan Pasal 37 ayat (1)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepadaPenanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badanperadilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setujudengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputipelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah

Pasal 15 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata CaraPenyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak danPemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan SuratPaksa (selanjutnya disebut PP Nomor 137 Tahun 2000), dinyatakanbahwa:Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatanterhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada PengadilanNegeri.Dalam ketentuan di atas, telah disebutkan secara tegas bahwa objekgugatan yang dapat diajukan Penanggung Pajak

Dengan pengertian lain, bahwa Perusahaan Asuransi, sebagaiPenanggung, tidak dapat mempersyaratkan bahwa pelaksaanaanpertanggung jawabannya sebagai penanggung akan didasarkan padakejelasan status hukum dengan penanggung ulang (Reassuradurnya).

itu menanggungpemenuhan kewajiban dari Penanggung yang pertama terhadap Tertanggung,Penanggung yang kedua itu mengikatkan diri kepada Penanggung yang kesatu,jadi ada yang disebut pihak Penanggung ulang;e Bahwa perjanjian Asuransi dan perjanjian Reasuransi merupakan satu kontrak yangpada asasnya masingmasing kontrak itu berdiri sendiri tetapi Prof.Subekti dalambukunya Hukum Perjanjian terhadap asas itu tidak mutlak, ada pengecualianpengecualian pasal 1317, 1318, 1345 KUHPerdata pada konteks Reasuransi

Ahli KORNELIUS SIMANJUNTAK, SH.MH.AAik:Bahwa perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian pertanggungan antara pihakTertanggung dengan pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi) dimana dalamperjanjian itu Tertanggung mengalihkan resiko kepada Penanggung pada PihakAsuransi dengan membayar premi dan Penanggung (Perusahaan Asuransi)berkewajiban untuk membayar kerugian apabila resiko terjadi yang diperjanjikandalam perjanjian asuransi yang disebut dengan polis asuransi;Hal.115 dari 154 hal.

tidak dibenarkan hanya membayar sebesar retensinyamembayar 20 % karena hubungan hukum antara Tertanggung dan Penanggungsesuai dengan apa yang diperjanjikan karena Tertanggung tidak tahu apa yang diReasuransikan oleh Penanggung;Penanggung tidak bisa mengalihkan kewajibannya kepada Tertanggung dia harusbayar penuh, kewajiban Penanggung kepada Tertanggung itu serta mertasepanjang bisa dibuktikan bahwa kerugian itu bukan kesalahan Tertanggungsetelah Penanggung memenuhi kewajiban kepada Tertanggung baru

Asuransi Hanjin Korindo (Penanggung, dengan Prosentase 70 %) ;2. PT.Asuransi Samsung Tugu (Penanggung dengan Prosentase 30 %);EKSEPSI TERGUGAT V :1.

PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG selaku Perusahaan Penanggung Polis Asuransi Marine Cargo No : PST.0151/2012-00164 Tanggal 10 Februari 2012 yang berkedudukan di Himalaya Insurance Building 3rd B Floor, MTH Square, Jalan MT Haryono Kav.10 Jakarta 13330, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai ....................................................................Tergugat I;2.

PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG selaku Perusahaan Penanggung PolisAsuransi Marine Cargo No : PST.0151/201200164 Tanggal10 Februari 2012 yang berkedudukan di Himalaya InsuranceBuilding 3rd B Floor, MTH Square, Jalan MT HaryonoKav.10 Jakarta 13330, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebutSCDAQAL oo... eeeeeeeecceenneceseeceeaceceeaeeeceeaeeceeeeeceteeeeeeeeees Tergugat I;2.

Begitu pula,tndakan TERGUGAT I (Penanggung) yang mengabulkan begitu sajapermintaan TERGUGAT II (Broker) tersebut tanpa sepengetahuan danpersetujuan PENGGUGAT (Tertanggung) juga bersifat melawan hukum,karena UU secara tegas melarang pemutusan perjanjian secara sepihak.c.

TERGUGAT II (Broker) yang memintaPembatalan Polis kepada TERGUGAT I (Penanggung) adalah bersifat melawanHal 1 dari 32 Putusan No.30/Pdt..G/2013/PN.

Bahwa pernyataan PENGGUGAT dalam Gugatannya pada butir 3 yang menyatakankarena tindakan melawan hukum dari TERGUGAT I selaku Penanggung yangmembatalkan begitu saja Polis Asuransi No.Pst 0151/201200164 yang sudah sahdan mengikat hanya berdasarkan permintaan email dari TERGUGAT II selakuBroker/Perantara Asuransi dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGATterlebih dahulu.> Bahwa pembatalan Polis Marine Cargo No.

Jkt.Timkedudukan tertanggung/ Penggugat dan pialang dalam satu pihak berhadapan denganperusahaan asuransi selaku penanggung dipihak lain;Menimbang bahwa pialang/ broker sebagai profesi di bidang jasa yang manatertanggung/Penggugat tidak bisa langsung berhubungan dengan penanggung/ TergugatI;Menimbang bahwa selanjutnya tentang peralihan risiko dalam polis marinecargo baru terjadi ketika barang dimasukkan/ berada di atas kapal pengangkut/ sheepertidak/ bukan hanya sematamata adanya polis asuransi marine

ini,wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugiankehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahandilakukan.

Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangkawaktu tertentu. yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebutTertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.Bahwa atas pengajuan Klaim oleh PT Medan Plaza Center (Tertanggung)tersebut, maka kemudian Tergugat mencairkan dana klaim kepada PT.

Selanjutnya selaku penanggung PT AIG InsuranceIndonesia (Tergugat) telah melaksanakan kwajibannya yaitu mencairkan danaklaim kepada PT Medan Plaza Center pada tanggal 19 Mei 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah pembayaran klaim atas musibah kebakaran gedung PT Medan PlazaCenter pada tanggal 22 Agustus 2015 sesuai asuransi polis nomor 3437000046,tanpa mengikut sertakan/melibatkan Penggugat selaku salah satu akhli warisalm Djaja Tjandra, pemegang saham terbesar 70 %

PT Medan Plaza Center,dilakukan PT AIG Insurance Indonesia (Tergugat) selaku penanggung kepadaPT Medan Plaza Center secara melawan hukum?

Erman Rajagukguk,SH.LLM, Ph.D, mengemukakan seseorang akhli waris pemegang saham tidakmempunyai dasar hukum untuk memintak penarikan kembali pembayaran klaimyang sudah dibayarkan oleh penanggung.

Objek Sengketa :Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko Nomor$.937/WPJ.27/KP.07/2018, tertanggal 10 Mei 2018, Perihal : PermintaanPemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan padall. Syarat Formal Perlawanan :1.

Bahwa pada Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama BangkoNomor $.937/WPJ.27/KP.07/2018, tertanggal 10 Mei 2018, Perihal :Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yangTersimpan pada Bank (Objek sengketa), jelas tertulis bahwa statusPelawan adalah Direktur. 2 00 o ne nne nonoHalaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor: 16/PLW/2018/PTUN.JBI.c. Bahwa yang menjadi wajib Pajak yang dimaksud dalam Surat tersebutdiatas adalah PT.

Pasal Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor :563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran danPenyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan PadaBank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. e. Bahwa Pelawan bukanlah Wajib Pajak atau Penangung Pajaksebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundang dimaksuddiatas dan yang menjadi wajib Pajak atau Penangung Pajaksebenarnya adalah PT.

Yang dimaksud denganSengketa Pajak adalah : Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidangperpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak denganpejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusanyang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada PengadilanPajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan,termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkanUndang undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor: 16/PLW/2018/PTUN.JBI.Dari maksud pasal tersebut diatas yang menjadi pinak dalam sengketaPajak (Pengadilan Pajak) adalah Wajib Pajak atau Penanggung.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dankepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis;b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihanseketika dan sekaligus; atauc.

Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimanatercantum dalam keputusan persetujuan angsuran ataupenundaan pembayaran pajak;(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisditerbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utangpajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;Pasal 12 ayat (1):Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkanSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan;Pasal 14 ayat

dengan UndangUndang KUP),menyatakan:Pasal 23 ayat (2):Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:a.

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yangberkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;Bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan MenteriKeuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara PenyitaanKekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam RangkaPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut KMK85/KMK.03/2002), menyatakan:Pasal 1 angka 2:Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yangbertanggung jawab atas pembayaran pajak

Putusan Nomor 784/B/PK/PJK/2016Pasal 2:(1) Pejabat menyampaikan surat peringatan kepada PenanggungPajak bahwa Piutang Penanggung Pajak akan digunakan untukmelunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.(2) Apabila setelah batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggalsurat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan BiayaPenagihan Pajak, Pejabat memerintahkan Jurusita Pajak untukmelaksanakan penyitaan.Pasal 3:(1) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung

Walikotanomor : 901/140 A/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang penunjukan penanggung jawab proyek,pemimpin proyek dan bendahara proyek AnggaranBiaya Tambahan (ABT) tahun 2003 bidang perumahandan permukiman serta bidang sumber daya air yangditanda tangani Walikota Surakarta, sebagailampiran tertulise Penanggung Jawab Proyek adalah Walikota Surakarta,SLAMET SURYANTO.e Pemimpin proyek adalah AGUNG HASTHO BANENDRO, ST.e Bendaharawan proyek adalah MUSTOFA, SE.Bahwa tugas penanggung jawab proyek sesuai

SLAMET SURYANTO (Walikota Surakarta)sebagai Penanggung Jawab Proyek.2. AGUNG HASTHO BANENDRO, ST (Kasi Perkim)Sebagai Pemimpin Proyek.3.

ADI, Pimpro dan Penanggung Jawab Proyekyang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yangditanda tangani PT.

Kenyataannya Kontrak ABT ditandatangani oleh Pimpro, Rekanan dengan diketahuiWalikota selaku Penanggung Jawab Proyek, seharusnyayang mengetahui Kepala DPU selaku Penanggung JawabProyek.b.

ADI untukpembayaran Termyn Kedua ; benar telah ditandatangani SPP tanggal 22 12 2003 olehPimpro, Bendahara dengan diketahui Penanggung JawabProyek ; benar telah dibuat Berita acara pembayaran nomor03/BAP.ABT BK/XII/2003 tanggal 17. 12 2003 dengandiketahui Penanggung Jawab Proyek dan Ir.

Adipati No. 10Pangkalan Bun, telah menerima dari tetangga sebelah rumah berupa: 1 (Satu) lembar Surat Paksa tertanggal 20 Agustus 2007 yang dibuat danditandatangani oleh Tergugat II, yang isinya Penagihan Pajak dengan SuratPaksa yang ditujukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak atas namaBadan Hukum PT.

Adipati No. 10 PangkalanBun tersebut, dimana Tergugat yang waktu itu bertemu dengan penjaga rumah(Punariansyah) dan tanpa melalui pemeriksaan dan penelitian terlebin dulutentang kepemilikannya langsung melakukan perbuatan/tindakan: menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaanterhadap barangbarang milik atas nama Wajib Pajak/Penanggung PajakBadan Hukum PT.

Dengan demikian hal ini tidak dapatdinyatakan sebagai gugatan pihak ketiga atas penyitaan yangdilakukan oleh fiskus tetapi adalah gugatan Penanggung Pajak ataspenyitaan yang dilakukan oleh fiskus dan berdasarkan ketentuanHal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1427 K/Pdt/2009perundangundangan yang berlaku mka seharusnya gugatan tersebutdilakukan ke Pengadilan Pajak;5.

Bahwa Penggugat berusaha mengingkari kewajibannya kepada negarasebagai penanggung pajak atas utangutang pajak yang timbul atasnama Wajib Pajak PT EKATAMA;. Bahwa jelas berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 13 tanggal15 Desember 1989 yang dibuat Notaris Melyo Unun Sawang, SHPenggugat adalah sebagai Komisaris pada PT.

No. 1427 K/Pdt/2009Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2000 beserta penjelasannya maka Penggugat adalahPenanggung Pajak dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibankepada negara;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan secaralicik (Doli Prae Sintis) karena Pengugat sebagai Penanggung Pajak dariutang PT.

Termin ke I No. 02/SPPP.LS/XII/2003 tanggal15 Desember 2003 sejumlah Rp. 4.128.386.000, Bendahara, Pimpro dan Penanggung JawabProyek/terdakwa.c.

SLAMET SURYANTO (Walikota Surakarta)sebagai Penanggung Jawab Proyek.2. AGUNG HASTHO BANENDRO, ST (Kasi Perkim)Sebagai Pemimpin Proyek.3.

ADI, Pimpro dan Penanggung Jawab Proyekyang dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yangditanda tangani PT.

Kenyataannya Kontrak ABT ditandatangani oleh Pimpro, Rekanan dengan diketahuiWalikota selaku Penanggung Jawab Proyek, seharusnyayang mengetahui Kepala DPU selaku Penanggung JawabProyek.b.

ADI untukpembayaran Termyn Kedua ; benar telah ditandatangani SPP tanggal 22 12 2003 olehPimpro, Bendahara dengan diketahui Penanggung JawabProyek ; benar telah dibuat Berita acara pembayaran nomor03/BAP.ABT BK/XII/2003 tanggal 17 12 2003 dengandiketahui Penanggung Jawab Proyek dan Ir.

pajak dan saksisaksi.Kemudian dalam ayat 8 menyebutkan salinan berita acara pelaksanaan sitadisampaikan kepada penanggung pajak ..... dst.

Juncto UndangUndang No.19tahun 2000 pasal 12;Bahwa menurut UndangUndang No.19 tahun 2000 tentang penagihanpajak dengan surat paksa dalam pasal 8 ayat (1) menyatakan surat paksaditerbitkan apabila : a) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dankepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainyang sejenis, b) Terhadap penanggung pajak tidak telah dilaksanakanpenagihan seketika dan sekaligus, atau c) Penanggung pajak tidak memenuhiketentuan sebagaimana tercantum dalam

ini nyatanyata telah menyalahi PPNo.135 tahun 2000 pasal 4 ayat (3) menyebutkan setiap melaksanakanpenyitaan juru sita pajak harus membuat pelaksanaan sita yang ditandatanganioleh juru sita pajak, penanggung pajak, dan saksisaksi.

Bahwa menurut UndangUndang No.19 tahun 2000 tentang PenagihanPajak dengan surat paksa dalam pasal 8 ayat 1 menyatakan SuratPaksa diterbitkan apabila : a) Penanggung pajak tidak melunasi utangpajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis, b) terhadap penanggung pajaktelah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau c)Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantumdalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaranpajak

Kemudian dalam ayat 8 menyebutkan salinan berita acarapelaksanaan sita disampaikan kepada penanggung pajak ... dst. Jo.UndangUndang No.19 tahun 2000 pasal 12;. Bahwa adalah adil dan bijaksana bahkan merupakan sine quo non bagisurat paksa tanggal 04 Agustus 2003, ttd. Drs.

dari ayah AGIMADA ALFAI;Bahwa ibu dari AGIMADA ALFAI sudah meninggal dunia sekitar setahunyang lalu karena sakit, sedangkan ABDUL SALAM sekarang tinggal diBanten;Bahwa ABDUL SALAM tidak sempat mendampingi AGIMADA ALFAIselama proses pendaftaran penerimaan menjadi TNI karena sibukbekerja;Bahwa sejak tahun 2018, AGIMADA ALFAI sudah tinggal dan masuk kedalam kartu keluarga Pemohon;Bahwa saat ini Agimada Alfai ingin mengikuti seleksi penerimaan anggotaTNI AD, dan dibutuhkan syarat adanya wali sebagai penanggung

jawabterhadap Agimada Alfai, sehingga Pemohon ingin menjadi penanggungjawab terhadap Agimada Alfai dalam mengikuti seleksi tersebut;Bahwa tanpa adanya wali sebagai penanggung jawab, maka AGIMADAALFAI tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI AD;Bahwa setelah berdiskusi dengan salah seorang saudara bernamaSudarwanto yang merupakan mantan Anggota TNI dan sudah pensiun,tidak masaalah jika perempuan menjadi wali untuk peserta Tes Seleksianggota TNI;Bahwa Sdr Sudarwanto pada masa aktif sebagai

ayah AGIMADA ALFAI; Bahwa ibu dari AGIMADA ALFAI sudah meninggal dunia sekitar setahunyang lalu karena sakit, sedangkan ABDUL SALAM sekarang tinggal diBanten; Bahwa ABDUL SALAM tidak sempat mendampingi AGIMADA ALFAIselama proses pendaftaran penerimaan menjadi TNI karena sibukbekerja; Bahwa sejak tahun 2018, AGIMADA ALFAI sudah tinggal dan masuk kedalam kartu keluarga Pemohon; Bahwa saat ini Agimada Alfai ingin mengikuti Seleksi penerimaan anggotaTNI AD, dan dibutuhkan syarat adanya wali sebagai penanggung

jawabterhadap Agimada Alfai, sehingga Pemohon ingin menjadi penanggungjawab terhadap Agimada Alfai dalam mengikuti seleksi tersebut; Bahwa tanpa adanya wali sebagai penanggung jawab, maka AGIMADAALFAI tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI AD; Bahwa setelah berdiskusi dengan salah seorang saudara bernamaSudarwanto yang merupakan mantan Anggota TNI dan sudah pensiun,tidak masaalah jika perempuan menjadi wali untuk peserta Tes Seleksianggota TNI; Bahwa Sdr Sudarwanto pada masa aktif sebagai

jawab terhadapAgimada Alfai, dan Pemohon ingin menjadi penanggung jawab terhadapAgimada Alfai dalam mengikuti seleksi tersebut;Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Stb Bahwa tanpa adanya wali sebagai penanggung jawab, maka Agimada Alfaitidak bisa mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI AD; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari pensiunan anggota TNIbernama Sudarwanto, tidak masalaah jika seorang perempuan ditunjuksebagai wali penanggung jawap perserta seleksi anggota TNI;