PASAL YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo PasalTidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1Tidak ada pengaturan jarak ; Berkerumun/berkumpul dengan Tahun, 2019 Tentang Penyelenggaraan jarak kurang dari 1(satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum Dan.Pegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub

meneuel tanganPASAL YANG BILANGGAR :Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal Tidak ada alat pengukur suhu/thermoguntempat umumTidak melakukan pembatasan Jarak dl27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tidak ada pengaturan Jarak Berkerumun/berkumpul denganJarak kurang dari 1(satu) meterTahun 2019 Tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum Dan Pegawal tidak menggunakan face shield/pelindung muka Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)Pergub

PenyelenggaraanTidak ada pengaturan jarak, Ketentraman, Ketertiban Umum DanBerkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meterPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) pelindung muka Pergub Jatim No 53 tahun 2020 TentangTidak melakukan pembersihan secara Penerapan Protokol Kesehatan Dalamberkala Pencegahan Dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019RELAS: :ir si Jum at (6Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang

YANG DILANGGAR :sanitizer Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun Tidak melakukan pembatasan jarak di 27 huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020. tempat umum Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1,Tidak ada pengaturan jarak Berkerumun/berkumpul dengan Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan jarak kurang dari 1satu) meter Ketentraman, Ketertiban Umum DanPegawai tidak menggunakan face shield/ Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)pelindung muka , : Pergub

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 18 Mei 2002pada jabatan sebagai security;Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat pada lokasi perusahaan PT.Java International Cigars Manufacturing yang berkedudukan di JalanRembang Industri II/4 Pier Pasuruan sejak tanggal 18 Mei 2002 padajabatan sebagai security dengan status hubungan kerja secara hukumadalah sebagai pekerja tetap;Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 269 K/Pdt.SusPHI/2014Bahwa upah Penggugat tahun 2012 sebesar Rp1.252.000,00 sesuaidengan Pergub

Jatim Nomor 81 Tahun 2011 tentang Upah MinimumKabupaten/Kota Pasuruan dan upah Penggugat tahun 2013 sebesarRp1.720.000,00 sesuai dengan Pergub Jatim Nomor 72 Tahun 2012tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pasuruan;Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat dengan menunjukkankondite kinerja yang baik dan tidak pernah mendapatkan suratperingatan berbentuk apapun;Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 Tergugat melakukan pemutusanhubungan kerja sepihak terhadap Penggugat;Bahwa sehubungan dengan status

Fathurrohmaselama tidak dipekerjakan/selama proses terhitung mulai bulanFebruari sampai dengan Desember 2012;Bahwa atas anjuran Pegawai Mediator Disnakersostrans KabupatenPasuruan Penggugat menerimanya;Bahwa upah Penggugat sejak tanggal 18 Februari 2012 tidak dibayaroleh Tergugat, dengan besaran upah sebesar Rp1.252.000,00 perbulansesuail dengan Pergub Jatim Nomor 81 Tahun 2011 tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota Pasuruan dan upah Penggugat Tahun 2013sebesar Rp1.720.000,00 perbulan sesuai dengan Pergub

membayar secara tunai seluruh upahPara Penggugat sebesar: Sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai Desember 2012 sebesarRp1.252.000,00 x 11 bulan = Rp13.146.000,00 dan sejak tanggal 1Januari 2013 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetapsebesar Rp1.720.000,00 x 7 bulan = Rp12.040.000,00; Terhitung mulai tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perhitungan upah sesuaiketentuan sejak per 1 Januari tahun 2012 sebesar Rp1.252.000,00sesual dengan Pergub

Jatim Nomor 81 Tahun 2011 tentang UpahHal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 269 K/Pdt.SusPHI/2014Minimum Kabupaten/Kota Pasuruan dan upah Penggugat per 1 Januaritahun 2013 sebesar Rp1.720.000,00 sesuai dengan Pergub Jatim Nomor72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pasuruanperbulan untuk Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwayang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 11.00WIB bertempat di Jalan Panglima Sudirman, Terdakwa

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajib menerapkanProtokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diri berupamasker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluarrumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.50Wib. bertempat di Jalan Banjarsari Bojonegoro, Terdakwa

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 10.00Wib. bertempat di Jalan Sawunggaling Kec / Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwayang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB.bertempat di JIn. Raya Dr.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajib menerapkanProtokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diri berupamasker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluarrumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Dony Ramdona Bin M.

huruf b Perda Jatim No 3 Tahun 2020tempat umum Tentang Pemibahan Atos Perds otim Na JTidak ada pengaturan jorak Berkerumunberkum pul dengan Tahun 2019 Tentang Perytlenggaraan jarak Kurang dan eatul meter Ketentiraman, Ketertibon = Umum GanPegirvral tidak, menggunakan face thbeldy Perlindungan Mavyarakat Jo Paral S syat 4pet lingiang mala Pergub jatim No 54 tahun 2020 TentangTidak meGhuian pembertihan eecara Pentrapan = Protekel = Fevehatan = Balamberkals Pentegahan Can Pengentalian Corona ViruiOieare

Perindungan Matyatakat jo Fatal 5S ayat (1)pelindung muka Pergub Jatim Wo $3 tahun 2020 Tentang Tidak meGkuiain pembertihan pecara Pernerapan Protokod Ketehaian Balm Berka Percegahan Dan Pengendalin Corona Virus !

Pedlindungan Mavyarakat Jo Patal 5 ayat (1)pelindung muka Pergub Jalim Wo 54 tahun JOoo TeniangTidak meGhulan perme ruhen vecara Penerapan Protocol = Kesehatan = Balamberkals Pertegahan Gan Pengendalan Corona VirutDiteape 2015RELAS: CelanMemerintahtan kepada Pelanggar untuk menghaditi wdang di Pengadilan Negeri Atalang pada hari " . tanggal . fj bulasvpn Whun 20.20. jam fe wap SeteGh Berita acara Bultl pelangearan Ini selesal dobuat, kemudian Gerilisan Berita stara bukil Pelinggaran cibust dengan

PASAL YANG DILANGGAR ;Lanitiner Patal 49 ayat (2).ayat (2),ayat (4),ayat (4) Jo Pascal 27 hurd b Perda Iaim No 2 Tahun 2070Tentang Petubahan Ataa Perda Jatim Ho 1Tidak ada ala pengviur sobu/lenmogun Tidak meGkyben pemba lain jarak oihermpal WrriLinn Tak ada pengaluvan jarak Berheneniunberempul denganJarak burang dark Livatu) meterTahun 201900 Tentang = PerrpelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum Gan Pegawal tidak mengeuralan face wdelds Perlindungan Matyarakat fo Pasal S ayat (3) pelindung muha Pergub

tangan PASAL YANG DILANGGAR initiner Paral 49 ayat (1),ayat (2ayat ,ayat 4 lo ParalTidak ada alt pengukur gubufthermeaguin Thiak melivian pembatatan jarak di 2c heruf b Peta Jatin fo 2 Tahun Tontempat wir Tentang Perubshan Aiat Peds Jation No 1Tidak oda pengaturan jorak Berkerumun,/berkumpul dengan Tahun 20190 Tentang = Penyelemegoraan Jara turang dari ieatuj) meter Keteniraman, Eetertiban Urner BanPegawal tidak menggurakan face shield Perlindungan Mtatyarakat Jo Pasal % ayat 4 Pretinduing muka Pergub

Heri Purwanto;Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 502/Pid.C/2020/PN MadMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, sertadihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019 Jo.

Heri Purwanto, maka barang bukti tersebutdikembalikan kepada Terdakwa Heri Purwanto;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019 Jo.

Upah para penggugat yang belum dibayar selama tahun 2014 danTHR ledul Fitri tahun 2014, dengan Basic UMK 2014 sebesar Rp.1.270.000,00, (PerGub Jatim No. 78 Th 2013) yang total nyasebesar Rp.251,460,000,b. Upah para penggugat yang belum dibayar selama tahun 2015 danTHR ledul Fitri tahun 2015, dengan Basic UMK 2015 sebesar Rp.1.460.500,00, (PerGub Jatim No. 72 Th 2015) yang total nyasebesar Rp.417,703,000,c.

Nomor 84/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby251.629.000,00,(PerGub Jatim No. 68 Th 2015) yang total nya sebesarRp.465,894,000,d. Upah para penggugat yang belum dibayar selama tahun 2017 danTHR ledul Fitri tahun 2017, dengan Basic UMK 2017 sebesar Rp.1.763.392,50, (PerGub Jatim No. 121 Th 2016) yang total nyasebesar Rp.504,330,244,e.

Fotocopy, Bukti surat Pergub Jawa Timur Nomor. 78 Tahun 2013 tentangUMK tahun 2014, yang selanjutnya diberi tanda P6;7. Fotocopy, Bukti surat Pergub Jawa Timur Nomor. 72 Tahun 2014 tentangUMK tahun 2015, yang selanjutnya diberi tanda P7;8. Fotocopy, Bukti surat Pergub Jawa Timur Nomor. 68 Tahun 2015 tentangUMK tahun 2016, yang selanjutnya diberi tanda P8;9. Fotocopy, Bukti surat Perguod Jawa Timur Nomor. 121 Tahun 2016tentang UMK tahun 2017, yang selanjutnya diberi tanda P9;10.

Fotocopy, Bukti surat Pergub Jawa Timur Nomor. 75 Tahun 2017 tentangUMK tahun 2018, yang selanjutnya diberi tanda P10;Hal. 41 dari 64 hal. Put.

Kemudian, Hakimmemberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidangkarena melakukan tindak pidana Terdakwa tidak menyediakan sarana dan prasaranaPROKES, serta masih membuka Toko pada saat PPKM.sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (1) ayat 2 Pergub nomor 5 tahun 2021tentang ProkesHalaman1 BA Sidang Nomor 8/Pid.C/2021/PN Smd BA.PID.R.1.3 Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untukmengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :1 (Satu) buah KTP atas nama Agus

bukti lainnya;Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti di Persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penyidik KepolisanPolres Sumedang, dipersidangan serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeriberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harusdijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatanya ;Mengingat Pasal Pasal 21 (1) ayat 2 Pergub

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwayang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 11.00WIB bertempat di Jalan Panglima Sudirman, Terdakwa

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajib menerapkanProtokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diri berupamasker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluarrumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VirusDisease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ' saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 20.30Wib. bertempat di Jalan Trunojoyo Kec / Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 10.00Wib. bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kec /

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Hal ini dinyatakan dalampenjelasan Pasal 28 Perda RTRW Kaltin yang menyatakanbahwa kawasan bentang alam karst sebagaimana dimaksuddalam pasal ini, didelineasi berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 67Tahun 2012;Bahwa dari 1.867.676 Ha Ekosistem Karst SangkulirangMangkalihat (atau Ekosistem Karst yang berada di KabupatenKutai Timur dan Kabupaten Berau) yang ditetapkan dalamPergub Kaltim Nomor 67 Tahun 2012, Termohon melalui PerdaRTRW Kaltim hanya menetapkan 307.337 Ha luasan Karstsebagai kawasan lindung

atau hanya 16,45% (persen) dariEkosistem Karst di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 28 Perda RTRW Kaltimbahwa:Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal22 ayat (1) huruf f meliputi kawasan bentang alam karst diKabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Hatersebar di Hutan Lindung dan Kawasan Budidaya;Bahwa apabila mengacu pada Pergub Kaltim Nomor 67 Tahun2012, luasan kawasan bentang alam karst sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal

Adapun berdasarkan Lampiran Pergub Kaltim Nomor 67Tahun 2012 ditetapkan bahwa luasan Bentang Alam KarstEkosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat adalah berjumlah362,706.11 Ha. Oleh karena itu, terdapat perbedaan penetapanluasan Bentang Alam Karst Sangkulirang Mangkalihat sebesarHalaman 19 dari 52 halaman.

Putusan Nomor 18 P/HUM/201746.47.48.49.55,369.11 Ha antara Perda RTRW Kaltim dengan Pergub Nomor67 Tahun 2012:Bahwa oleh karena hanya ditetapbkannya 307.337 Ha yangseharusnya berdasarkan Pergub Kaltim Nomor 67 Tahun 2012adalah 362.706,11 ha sebagai kawasan lindung sebagaimanadalam Pasal 28 Perda RTRW Kaltim, ketentuan ini jelasjelasbertentangan dengan amanat Pasal 45 ayat (9) Perpres Nomor 3Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kawasan Karst yangterdapat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau adalahKawasan

Meskipun selama initelah ditetapbkan sebagai bentang alam karst yang harusdilindungi berdasarkan Pergub Kaltin Nomor 6/7 Tahun 2012,namun fakta di lapangan Pemerintah tetap saja mengeluarkanizinizin eksploitasi. (Bukti P8). Hal ini sebagaimana dijelaskansebagai berikut: No.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul09.55 Wib. bertempat di ruang public di sepanjang JI

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan PerlindunganMasyarakat, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahandan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya:setiap orang wajib menerapkan Protokol Kesehatan antara lainmenggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidungdan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi denganorang lain

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Moh.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 09.30 Wib.bertempat di Jalan MH.Thamrin Bojonegoro, Terdakwa

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 09.30 Wib.bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Bojonegoro

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul20.15 Wib. bertempat di Jalan Setiabudi Kec / Kab.

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.Menyatakan Terdakwa Zulfikar Alfarizi Bin Edy Purnomo tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danterdakwa yang diajukan oleh Penyidik diperoleh fakta hukum: Bahwa pada hari Rabu , tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.00Wib. bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kec / Kab

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, mengatur pada pokoknya: setiap orang wajibmenerapkan Protokol Kesehatan antara lain menggunakan alat pelindung diriberupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika haruskeluar rumah atau berinteraksi dengan orang

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanKetentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 5ayat (1) huruf a Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentangPenerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease 2019, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Putusan No. 139/G/2019/PTUN.BKLPeraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun2018 tentang Perubahan atas PERGUB Nomor 4 Tahun 2017 TentangPendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu; Bahwa, Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT itu, telah memenuhiketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 (Selanjutnya,disebut: UU Tentang PTUN) Jo.

) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentangPerubahan atas PERGUB No.4/2017 tertanggal 29 Maret 2018).Jelas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu.

Keputusan Obyek Sengketa ini, bukan merupakan keputusan yangdiambil alih oleh atasan, akan tetapi langsung keputusanTERGUGAT, yang tadinya dibuat dan ditandatangani oleh KepalaDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, yangkemudian beralin menjadi kKewenangan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu(linat: Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 14Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERGUB No.4/2017 tertanggal29 Maret 2018); Keputusan

) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentangPerubahan atas PERGUB No.4/2017 tertanggal 29 Maret 2018tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada KepalaHal. 13 dari 138 Hal.

) Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018tentang Perubahan atas PERGUB No.4/2017 tertanggal 29 Maret2018 tentang pendelegasian kewenangan penandatangananPerizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi BengkuluHal. 43 dari 138 Hal.