Penggugat:
PT BUMI LAMPUNG PERSADA
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2.Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3.Kepala Biro Layanan Pengadaan

dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia

LALANTA WAYA
Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang

Penggugat:
1.YUNARIS
2.SENADI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS

Berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 21 Maret 2018.Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Lawan :Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUASBerkedudukan : Jalan Pemuda KM. 3 Kuala Kapuas,Propinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah membaca :1.

NOFRIALDI, Amd EK, 2.RUSLAN SUGIJANTO, dkk; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Bukti T4Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1085/1.811.1 tanggal 10 Maret 2011,perihal Peringatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1619/1.811.1 tanggal 7 April 2011,perihal Peringatan Il. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 2392/1.811.1 tanggal 18 Mei 2011,perihal Peringatan Ill.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 5939/1.811.1 tanggal 18 September2013, perihal Peringatan terakhir. (fotokopi sesuai denganaslinya);Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No.120/G/2015/PTUNJKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T.910. Bukti T.1011. Bukti T.11Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 7990/2013 tanggal 8 November 2013 tentangPembekuan lIzin Trayek Bus sedang PT.

(fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 665/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentangPencabutan Izin Trayek Bus sedang PT. Metromini, karenakelalaian admnistrasi Perizinan Angkutan Umum. (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan TransportasiProvinsi DKI Jakarta No. 159/2015,tanggal 28 Mei 2015tentang Pencabutan Izin Trayek Bus Sedang PT.Metromini.

Metromini Karena KelalaianAdministrasi Perizinan Angkutan Umum (KIU/KP) tanggal 30 Desember 2013 (VideBukti P2 = T6);Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKIJakarta No. 159/2015 tentang Pencabutan izin Trayek Bus Sedang PT.

Bahwa isi dari objek sengketa pada pokoknya adalah : Pemberitahuan mengenai batas akhir perpanjangan izinAngkutan Umum Bus Sedang yang masuk dalam Daftar suratkeputusan kepala Dinas perhubungan Provinsi DK!

PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, DKK. DAN 1. PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG, DKK.

PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PTPELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAUKUPANG, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, kelurahanAlak, Kecamatan Alak, kota Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Agung Prasetyo Guritno, dan kawankawan,Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;2.

PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cqDISTRIK NAVIGASI KLS II KUPANG, berkedudukan di JalanYos Sudarso, RT 16 RW 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MahmudSengaji, SH.M.Hum., dan kawan, Penyusun ProgramPemeliharaan Sarana dan Prasarana, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;7. USMAN SIDI;8. LORENS SUI;9. MIRNA TARHANI;10. ANDERIAS;11. TANEL;12. LUKAS KADJA;13. MAYA;14.

PEMIMPIN DIVISI RRD,
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat , sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2018/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Capitalinc Finance, telah membeli 2 (dua) Unit kapal dari PT.Capitalinc Finance yaitu Tugboat Widmarine eks Dillan Samudra IXsesual Grosse Akta Baliknama Kapal No. 4202 tanggal 02112007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSamarinda dan Tongkang Widmarine 2 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta Baliknama Kapal No. 3497 tanggal 02102007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSurabaya, Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubunganlaut

Bahwa Penggugat ingin mengoperasikan Kapal Tugboat danTongkang tersebut namun belum dapat dioperasikan karena berkaitandengan kepemilikan dan pendaftaran kapal pada Direktorat Perkapalandan Kepelautan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, hingga saat inikami belum bisa melakukan pendaftaran kapal karena belum melakukantanda tangan JualBeli Kapal dan Balik nama kapal untuk didaftarkan diDirektorat Jenderal Perhubungan laut, sehingga Penggugat sangatdirugikan sekali dengan keadaan ini karena biayabiaya

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dalam kaitannya dengan perkaraini adalah sebagai Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, makaberkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat Ill yang menuntut supayaTergugat III menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal Kepada PT.Armada Arung Samudra selaku pemilik yang sah Tugboat Widmarine 1 eksPerkasa 10 eks Dillah Samudra IX sesuai Grosse Akta No. 4202 tanggal 02112007 dan Tongkang Widmarine 2 eks PSPM 10 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta

Pembanding/Penggugat I : Lie Lie Mei
Pembanding/Penggugat II : Lucky Reynaldi
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Pembanding/Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : LAPI GANESHATAMA PT.
Terbanding/Penggugat : ARIESSCORP IMPEX PT.
Turut Terbanding/Tergugat : COMSERVE NETWORK INDONESIA PT.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.q. PT ANGKUTAN SUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO)DanPT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk, DK

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSILAMPUNG c.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.g. PT ANGKUTANSUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN = (ASDP)INDONESIA FERRY (PERSERO), berkedudukan diPelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, diwakilioleh Hasan Lessy, selaku General Manager PT ASDPIndonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni LampungSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hutamrin,S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,Halaman 1 dari 13 hal. Put.

(duapuluh lima ribu meter persegi), dengan batasbatas: Sebelah utara dengan kebon nama: patok batas tanahFerry/Departemen Perhubungan RI/ Penggugat I, Sebelah Timur dengan kebon nama: hutan bakau/kebon kelapaPenggugat , Sebelah Selatan dengan kebon nama: pantai laut/Penggugat ,Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020 Sebelah Barat dengan kebon nama: rawarawa hak milikadat/Penggugat I,adalah harta milik yang diperoleh jual beli Muswalim;4.

dengan Surat Penghapusan berdasarkanPeraturan Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 68 huruf a sampai denganhuruf f tanah tersebut karena waktu berakhir Hak Pakai Nomor 2/DesaBakauheni, Surat Peta Situasi Nomor 2/1975 terbit tanggal Januari1975 tersebut telah habis masa waktu berakhir tanah sengketa atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia yang mendapat hak dariHalaman 8 dari

Nomor 644 PK/Pdt/2020Departemen Perhubungan Republik Indonesia atau yang mendapat daripadanya adalah batal demi hukum;. Menyatakan sah menurut hukum sebagai yang berhak atas bidangtanah bekas Hak Pakai Nomor 02/Desa Bakauheni, Surat Peta SituasiNomor 2/1975 terbit tanggal ...

Menteri Perhubungan RepublikIndonesia c.g. Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung c.g. KepalaDinas Perhubungan Provinsi Lampung c.g. Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Lampung Selatan c.g. PT Angkutan Sungai Darat DanPenyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), yang berarti dalam halini c.g.

berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------

Pemohon:
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT ARTHA PILAR PERKASA

Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Membaca Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal : 23 Februari 2021 dibawah Register Nomor143/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel. dalam perkara permohonan atas nama : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, yangberkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav.72, Kel.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan

PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN II. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN II (TAHUN 2015) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN III. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN I (TAHUN 2013-2014) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN

., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKasubbag Perundangundangan Setda Kota Banjarmasin ;Beralamat di Jalan R.E Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 183.1/05/KUM/2016;selanjutnya disebut sebagai ......... 2.00.0... 0.0 ee eee eee eee TERGUGAT I;PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Il (TAHUN 2015) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TAHUN 20132014) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada :1. DR.H.LLUKMAN FADLUN, SH.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS / Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KotaBanjarmasin ;2. IGNASIUS RIZKI P. SALAN, SH.

Kontrak Kerja antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi,dan Informatika Kota Banjarmasin dengan PT. Anugerah Bangun KencanaNomor : 551.10/465/Dishubkominfo/2013 tertanggal 28 November 2013tentang Melaksanakan Jasa Konstruksi (Pemborongan) PekerjaanPembangunan Fisik Terminal Km. 6 (Tahun Jamak/ Multi Years);f. Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor551.10/465.B/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013;g.

Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Bpk.

Tergugat tidak mempedomani Kontrak kerja yang ditanda tangani antaraTergugat (Pengguna Anggaran Dinas perhubungan, Komunikasi danInformatika Kota Banjarmasin) dengan Penggugat (PT.

Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5.5.Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Republik Indonesia cq. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Sorong

Akhmad Buldan Nuri
Tergugat:
1.Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Cq, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
2.Maichiardshein

Penggugat:
Tjhin Andreas Kayun
Tergugat:
Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Pemkot Semarang

berikut dibawah ini, dalamsengketa antala: 222222 nnn nnn nnn nnn nn nena nnnTJHIN ANDREAS KAYUN, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua Himpunan PengusahaLingkungan Industri Kecil (HIPLIK), alamat Taman Maluku Nomor 3 RT003/RW 004 Semarang, warga negara Indonesia;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangggal 15 Desember 2018memberikan kuasa kepada : FADJAR TRI NUGROHO, SH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat JalanPapandayan 772 Semarang; 202nnenne ne eeen eneKEPALA BIDANG PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN

telah mengajukan Gugatan dengan suratgugatannya tertanggal 21 Desember 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Desember 2018dibawah Register Perkara Nomor: 180/G/2018/PTUN.SMG, yang pada pokoknyamohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, berupa : SuratPembekuan Ijin Penyelenggaraan Parkir Swasta di Kawasan LIK Bugangan BaruSemarang Nomor : 300/10439 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan olehKepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAANBARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIKNAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN2017, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor10, Kota Jayapura, Provinsi Papua;ll.

Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian PerhubunganRI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas IlJayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas PelLaut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017 tentang PaketPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang)Tahun Anggaran 2017, 2).

Penetapan pemenang lelang atas nama PT.Dewa Ruci Mulia untuk paket pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, tanggal 20April 2017, dengan kode lelang: 38806114;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya BeritaAcara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI DirektoratJenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Il Jayapura UnitLayanan Pengadaan Nomor: 9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel LautSri/eProc/ULP.DNG.Jra2017, tanggal 20 April 2017 tentang

Berita Acara Hasil PelelanganKementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan LautDistrik Navigasi Kelas Il Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor:9/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017,tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, 2).Penetapan pemenang lelang atas nama PT.

Pembanding/Tergugat : TINGGAL Diwakili Oleh : TINGGAL
Pembanding/Tergugat : LATIF Diwakili Oleh : TINGGAL
Pembanding/Tergugat : JENAL ABIDIN Diwakili Oleh : TINGGAL
Terbanding/Penggugat : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI.

QE,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2013, sebagai PARAPEMBANDING semula PARA TERGUGAT.LawanBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 5, JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ENDANG PU4JILESTARI, SH.MH., BENY YUDHA KURNIAWAN, SH.MH.

., para Pejabat dan/atau Pegawai di Badan PengembanganSumber Daya Manusia Perhubungan Kementrerian Perhubungan,beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, JakartaPusat 10110, berdasarkan surat kKuasa khusus No.

Dirjen Perhubungan Laut; Gugatan Terbanding dahulu Penggugat Nebis In Idem, sebabgugatan a quo telah pernah diperiksa dan diputus Hakim (berkekuatanhukum Gugatan Penggugat nyatanyata kurang pihak, sebab tidakmengikutsertakan para pihak dalam perkara putusan No. 282PK/Pdt/2010 jo. No. 1769 K/Pdt/2006 jo. No. 362/Pdt/2005/PT.DKI. jo.No. 185/Pdt/G/2004/PN. Jkt. Ut. ; Gugatan Penggugat tidak jelas tentang objek tanah yangdiperkarakannya, baik tentang luas, letak dan batasbatas tanahnya;2.

Kepulauan Talaud CQ Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dkk

Hal ini tidak bisa dipandang sematamatahanya sekedar kesalahan pengetikan karena sudah tergambar padagugatan dimaksud PENGGUGAT secara sadar dan ada dalamkonteks maksud menuliskan kata KEPADA bukan KEPALA untukmenunjukkan bahwa alamat gugatan penggugat adalah tertuju keDINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA.Dengan demikian maka yang digugat oleh PENGGUGAT adalahOrgannya bukan orang yang menjalankan organ tersebut.

Sehingga inimenjadi obscuur libeli dan bersifat error in persona siapakah yangdidudukan sebagai tergugat dalam perkara ini.Juga dalam gugatannya penggugat hanya menyebut ORGAN/BADANyaitu DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKAtidak menyebutkan kalimat KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD untukmenunjukan bahwa DINAS dimaksud adalah DINAS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengandemikian ini menjadi obscuur libeli dan bersifat error in persona dalammendudukan tergugat.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI, DANINFORMATIKA maka tetap terjadi ERROR IN PERSONA sehinggaHal. 5 dari 14 hal.Putusan No.55/Pdt/2017/PT MND ....gugatan penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat di terimaberdasarkan Ketentuan Pasal 43 UndangUndang Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: Padasaat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telahdilaksanakan