Ditemukan 4345 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-01-2021 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021 Tanggal 21 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
102 — 32
102 — 32
Bahwa atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwatidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang di lingkunganmiliter dan oleh karenanya Terdakwa tidak pantas lagi untukdipertahankan sebagi prajurit TNI karena perbuatan tersebutmenjadi preseden buruk bagi satuan di tempat Terdakwabertugas.5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempunyai tabiat dan siifatyang melekat dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit TNIHalaman 4 dari 13 hal.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Ill19 Jayapura tidakmenyadari bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana penjaratanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan daridinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, bukan saja akanmenjadi preseden buruk dalam penegakan hukum melaluiPeradilan Militer, akan tetapi lebih dari itu akan sangat merusakpembinaan prajurit TNI Ssecara umum.8.
Register : 20-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 264/Pdt.P/2020/PA.Ktbm Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
dengansengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandungunsur kesengajaan melanggar undangundang perkawinan dan peraturanterkait, perouatan mana telah nyatanyata bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusanPengadilan sebagai alat rekayasa social (too/ of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden
Register : 26-07-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 137/Pdt.P/2017/PA.Sbs Tanggal 14 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
of social engineering), maka pembenaran terhadap pernikahandi bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undangundang denganmengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagimasyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuanHal 6 dari 9 hal.
Putus : 07-01-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 7 Januari 2013 — NG A NOEL / LINA PENGUSAHA PABRIK KERUPUK SANTAI ; JUMALAM SIMAMORA
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
merta memberlakukanPasal 167 ayat (5) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tanpamempertimbangkan lagi suatu kenyataan atau fakta bahwaTermohon Kasasi telah diterima bekerja pada saat usianyasudah mencapai 44 tahun dan Termohon Kasasi juga secarasewenangwenang dan sepihak sejak tanggal 1 Februari 2011telah tidak masuk kerja dan meninggalkan pekerjaanya tanpaizin;e Oleh karenanya, kalau Majelis Hakim tetap berpendapatmemberlakukan Pasal 167 ayat (5) UndangUndang No. 13Tahun 2003, maka ini akan menjadi preseden
Register : 18-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 12-12-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 691/Pdt.P/2020/PA.Sbs Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 9
12 — 9
No. 691/Pdt.P/2020/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka pernikahan ParaPemohon yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 1988 di Desa xxx,Kecamatan
Register : 16-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 18-01-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 693/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 15 Januari 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
untukpelaksanaan pernikahannya sehingga kedudukkan ayah kandung PemohonIl untuk menikahkan Pemohon II seharusnya digantikan oleh wali hakim yangdalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas,Kabupaten Sambas;Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II tidak memenuhisyarat wali nikah, maka pernikahan Para Pemohon tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi muka, permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak berdasarkanhukum, karenanya agar tidak menimbulkan preseden
Register : 23-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Gsg Tanggal 11 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembagapencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasidalam masyarakat justru dipermainkan.
Register : 02-05-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 22/Pdt.G/2013/PTA.Plg Tanggal 31 Juli 2013 — ARIES ALIRUDIN BACHSIN bin H. M. ANSJARI BACHSIN, DKK VS NY. ERLINDA ANSJARI binti KGS. H. UMAR YAHYA, DKK
68 — 22
68 — 22
dapat dibanding, oleh karena itu upaya hukum terhadappenetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0077/Pdt.P/2012/PA Plg. tanggal 15Agustus 2012 adalah upaya hukum luar biasa, yaitu mengajukan Kasasi kepadaMahkamah Agung Republik Indonesia ;Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2013/PTA.PlgMenimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1/PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991 dan Penetapan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 5/Pen/Sept/1975 ( sebagai azas preseden
Putus : 01-12-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088 K/Pid/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — NINDYA BABRAINGGITA alias YAP MEI SIAN
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlu dicatat pengakuan suamiTerdakwa kepada Terdakwa sebagai bukti penyesalan danpertobatannya;Dengan demikian Judex Facti telah gagal menegakkan keadilan dannilainilai moral dalam masyarakat dengan membuat preseden burukbahwa orang yang berselingkuh bisa melapor pihak yang menjadikorban (istri) untuk menutup aibnya;Hal. 5 dari 7 hal. Put.
Register : 03-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 350/Pdt.P/2018/PA.Mpw Tanggal 9 Oktober 2018 — 1. Hamidi bin Joni
2.Kiki binti Saiyan L
46 — 11
46 — 11
pernikahannya tidakdapat dibenarkan karena telah merusak tatanan administrasi kependudukandan ketertiban dalam masyarakat karena pencatatan sejak awalmelangsungkan pernikahan sejatinya akan melindungi hakhak keperdataanistri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yang kelak dapatdibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anakanaknya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasarkan hukum, karenanya agartidak menimbulkan preseden
Register : 02-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 996/Pdt.G/2020/PA.Sbs Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 5
37 — 5
No. 996/Pdt.G/2020/PA.Sbsatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPenggugat telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundangdan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018,
Register : 14-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pdt.P/2020/MS.Str Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
25 — 11
25 — 11
Para Pemohon,mendengar keterangan anakanak Para Pemohon, orang tua serta memeriksabuktibukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untukmenikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagaialat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapatmembiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkanbangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yangdemikian dapat menjadi preseden
Register : 11-07-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 13 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 8
9 — 8
Berdasarkan ketentuanketentuan hukum tersebutdihubungkan dengan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, ternyatapernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Il, telah tidak sesuaidengan prosedur hukum yang ditentukan tersebut, karena secara hukumstatus Pemohon masih terikat hubungan pernikahan dengan seorangperempuan bernama Mardiyah binti Salim, oleh karena apabila perkara aquo dikabulkan maka akan membawa preseden yang salah bagimasyarakat dikemudian hari, yakni dengan terjadinya poligami (beristrilebih
Putus : 13-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 819 K/Pid/2012 Tanggal 13 Juli 2012 — H A J I R
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat menjalankan pekerjaannya sebagai pengecer telur selama4 (empat) hari dan luka akibat penganiayaan yang dilakukanTerdakwa tidak hanya dialami saksi korban SAHRAWI tetapi jugaanaknya yang ada dalam gendongannya sebagai akibat tidaklangsung dari perbuatan Terdakwa.Segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, bahwa Terdakwayang hanya diputus pidana bersyarat/percobaan yaitu 4 (empat) bulandengan masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan, menurut hematkami putusan tersebut akan menjadi preseden
Register : 18-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 55/PID/2021/PT MKS Tanggal 29 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Yusriana Yunus . SH
Terbanding/Terdakwa : Nurdin bin Sekka
16 — 8
Terbanding/Terdakwa : Nurdin bin Sekka
16 — 8
Bahwa perbutan penganiayaan yang dijatuhnkan hukuman ringan akanmenjadi preseden dimasyarakat bahwa menganiaya orang lain dapatdilakukan semudah itu karena hukumannya tidak masuk kurungan;3. Bahwa penjatuhan hukuman yang terlalu ringan terhadap terdakwasangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hal ini mengakibatkansalah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan rasa keadilan dimasyarakat maupun bagi korban.4.
Putus : 27-11-2012 — Upload : 27-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 27 Nopember 2012 — PT. INTSIA PACIFIC PERMAI vs ASAN
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan buktibukti dan fakta, jelas terhadap perkara a quo belumpernah melalui tahap perundingan Bipartit dan apabila Putusana quo tetap dipertahankan maka akan menjadi preseden buruk didalamPeradilan Hubungan Industrial karena telah bertentangan dengan UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.B. Gugatan Termohon Kasasi Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).6.
Ketenagakerjaantidak ada kewajiban hukum apapun bagi Pemohon Kasasi untuk membayarkompensasi pengakhiran hubungan kerja dikarenakan bukan Pemohon Kasasi yangmemutuskan hubungan kerja melainkan Termohon KasasiIah secara sepihakmemutuskanhubungan kerja dengan mendasarkan PHK pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal terbukti secara hukum bahwaPemohon Kasasi tidak pernah mendasarkan pasal tersebut untuk memutuskanhubungan kerja dengan Termohon Kasasi.Guna menghindari terjadinya preseden
Register : 02-01-2015 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 1-K/PMT.III/BDG/AL/I/2015 Tanggal 13 Januari 2015 — - PUDJITO, Pelda Mar NRP 57363
37 — 16
37 — 16
Bahwa menurut Oditur selaku penuntut umum di persidanganPengadilan Militer I12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaanprajurit TNI dan TNI AL khususnya, maka dimohonkan agar putusanpidana yang dijatunkan kepada diri terdakwa tidaklah berupa pidanabersyarat.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dankeadilan, Oditur mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi IllSurabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan TerdakvaBahwa berdasarkan dengan tanggapan Kami atas keberatanOditur Militer yang pertama, kami mohon kepada Majelis Hakim tingkatbanding, mohon dapatnya keberatan Oditur Militer tersebutdiabaikan/ditolak.KEBERATAN IlBahva menurut hemat Oditur selaku penuntut umum di persidanganPengadilan Militer Ill12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden
Register : 07-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 218/Pdt.P/2017/PA.Sbs Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapengesahan perkawinan para pemohon yang
Register : 02-05-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 0561/Pdt.P/2017/PA.Cjr Tanggal 17 Mei 2017 — Pemohon
55 — 7
55 — 7
Selanjutnyaperkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang telah berumur 19 tahun bagipria dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 dan 7 UndangUndang Perkawinan jo Pasal 15 dan 16 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan pokok majelis hakimdalam menetapkan permohonan pembatalan surat penolakan perkawinan yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjuradalah untuk kemaslahatan dan menutup preseden buruk
Register : 25-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 530/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
pernah mengajukan permohonan izin poligami kepengadilan agama, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon II, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum,karenanya agar tidak menimbulkan preseden