Ditemukan 277 data
499 — 265
Bahwa sedangkan Umi Kulsum adalahhalaman 11 dari 32 hal Putusan No.10/Pdt.G/2016/PN.BDWsebagai Tergugat . dalam perkara terdahulu yaitu. perkara No.08/Padt.G/2013/PN.Bdw. tertanggal 25 April 2013 ; Bahwa dengan demikianUmi Kulsum sebagai lbu dari Penggugat . dan II. dan nenek dari PenggugatIll, IV. dan V. sudah kalah di sidang gugatan perkara pertama nomor08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. tertanggal 25 April 2013, dari Tingkat PengadilanNegeri sampai Pengadilan Tinggi dan bahkan sampai tingkat MahkamahAgung Repblik
Terbanding/Tergugat I : WILLY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat II : HADRYANTUS MENTILI, SE.,
Terbanding/Tergugat III : RUDY SUTANTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY DWI PRIBADI SH
120 — 64
Selanjutnya aktetersebut diubah berdasarkan akte nomor 11 tanggal 3 Mei 2013 yangdibuat HARDI WIJAYA, Sarjana Hukum, Notaris jakarta dan telah di terimadan di catat di dalam database Sistim Administrasi Badan HukumHal 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repblik Indonesia, sesualdengan surat penerimaan Pemeberitahuan Perubahan Data Perseroan,Nomor : AHUAH.01.10.31319 tanggal 29 Juli 2013, dan sesuai dalamakte pada hurup Il romawi halaman 9 menyebutkan
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat pada tanggal 16 November 2009 mengirimkansurat permohonan rekomendasi kepada Ombudsman Repblik Indonesia(Bukti P24);60. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2010 Ombudsman RepublikIndonesia kembali meminta penjelasan penanganan masalah Penggugatkepada Tergugat IIl dengan surat nomor 0039/LNJ/0482.2008/ES14/II/2010 (Bukti P25);61.
115 — 77
Tergugat adalah sebagai berikut: FRSPGD, fect eco ener seen caress err eemmecenee se eemneenenncomenemCRNeNTEerERSEeamI1 Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalildalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalildalil yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;2 EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA 32 =nA Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Repblik
20 — 12
Putusan No.0998/Pdt.G/2020/PA.Kab MnRepublik Indonesia Nomor 14 tahun 2003, tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2001, tentang Perubahan GajiAnggota Kepolisian Negara Repblik Indonesia.3.1 Pasal 11 ayat (1) hurup. a tunjangan keluarga yang terdiridari tunjangan istri/suami dan tunjangan anak;3.2 Pasal 12 ayat (2) tunjangan anak diberikan kepadaanggota yang mempunyai anak dan/atau anak angkat belumkawin, sebesar 2 % ( dua persen) dari gaji pokok untuk tiaptiapanak;3.3.
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
DINH VAN THUONG
146 — 31
Sesuai ketentuan Menteri Kelautan Dan Perikanan RepublikIndonesia Nomor PR 30/MEN/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap diWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repblik Indonesia pasal 86 yaitu SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapalperikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli,sedangkan di kapal KM BV 92972 TS tidak ditemukan dokumen apapun yangditerbitkan oleh Pemerintah Indonesia.Menimbang, bahwa dengan demikian Majeli Hakim berpendapat
63 — 17
Umi Kulsum ; Bahwasedangkan Umi Kulsum adalah sebagai Tergugat . dalam perkara terdahulu yaituperkara No. 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. tertanggal 25 April 2013 ; Bahwa dengan demikianUmi Kulsum sebagai Ibu dari Pelawan I. dan Il. dan nenek dari Pelawan Ill, IV. dan V.sudah kalah di sidang gugatan pertama nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Bdw. tertanggal 25April 2013, dari Tingkat Pengadilan Negeri sampai Pengadilan Tinggi dan bahkanHalaman 8 dari30 hal Putusan No.9/PDT.PLW/2016/PN.BDWsampai tingkat Mahkamah Agung Repblik
Muslimin
Tergugat:
1.Kepala Desa Senaken
2.Ketua RT 005 Desa Senaken
Intervensi:
1.TAHA
2.RUSDI
177 — 76
Bahwa menurut pasal 24 UndangUndang Repblik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan antara lain bahwapenyelenggaran pemerintahan desa berdasarkan azas kepastianhukum (poin a), tertlo kepentingan umum (poin c) dan keterbukaan(poin d) namun Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakanketentuan diatas dan/atau melaksanakannya juga tetapi menyalahiaturan :3.1.
SRI DELYANTI, S.H
Terdakwa:
SUPRIONO Als. SUPRI
20 — 3
Melta Tarigan,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)bungkus plastik klip berisi Kristal warna putin dengan berat netto 10 (Sepuluh)gram yang diperiksa dan dianalisis milik Saksi Rusli Rasyid Alias Agam danTerdakwa Supriono Alias Supri barang bukti tersebut adalah positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114Ayat (2) UndangUndang Repblik
26 — 12
Unsur Keempat : Dalam waktu damai.Bahwa yang dimaksud dengan dalam waktu damai40ialah pada saat Terdakwa melakukanketidakhadiran tanpa izin tersebut, keadaanNegara Repblik Indonesia tidak dalam keadaandarurat perang sebagaimana ditentukan UndangUndang dan Kesatuan Terdakwa sedang tidakdipersiapkan untuk tugastugas Operasi MiliterPerang (OMP).Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawahsumpah, keterangan Terdakwa serta alat alatbukti lain yang diajukan dipersidangan makaterungkap fakta hukum sebagai
46 — 20
mendapatkan faktasebagainama tertulis pada poin 55 dan 56 di atas, yaitu karena membayar upahlembur dibawah standarBahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Tergugat II memberikan jawabankepada OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA dengan surat nomor :B.886/PLKAPA/VII/2009 yang hanya menjawab masalah biaya penempatandan gaji pokok saja (Bukti P23)Hal 11 dari Halaman 49 Put.No.121/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel.596061626364Bahwa Penggugat pada tanggal 16 November 2009 mengirimkan suratpermohonan rekomendasi kepada OMBUDSMAN REPBLIK
45 — 2
terhadap alat bukti tertulis P.19 yang diajukanPemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanHal. 23 dari hai 38 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2017/PA.Mab. fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang namunfotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alatbukti P.19 tersebut hanya berlaku sebagai bukti permulaan serta akan dinilaibeserta pertimbangan alat bukti lainnya atau keterangan saksi, sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Repblik
1.Dr. H. NASUKA, S.IP,M.M.
2.Ir. WAYAN GUNAWAN
3.Hj. DIDA HAMIDA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT. KURNIA SUBUR PERMAI
113 — 37
(sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Repblik Indonesia Nomor:C212882.HT.01.01.Th.93, tertanggal 2 #Desember 1993(sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Tambahan Berita Negara R.I tanggal 23/41996, No. 33 (sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kurnia Subur Permai Nomor: 07, tertanggal 10 April 2008 yangdibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, S.H.
APRIL EFENDI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN SUMATERA UTARA
71 — 33
BuktiP7 Fotocopy Surat Kepolisian Negara Repblik Indonesia Reg.8.9.10.11.12.13.14.Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 10Bukti P 11Bukti P 12Bukti P 13Bukti P 14Nopol 1J/627/XII/2000 menyatakan April Efendi PangkatSerdapol tempat tanggal lahir Hutaraja, 20 September 1997Nomor Siswa 003020617 Luus Pendidikan Pertama BintaraPolri Tahun Ajaran 2000 diselenggarakan di SPN Sampalitanggal 30 Juni 2000 ;Fotocopy Lampiran ljazah nama siswa April Efendi Nama Dik :DIKMABA Polri T.A 2000 daftar nilai akhir dengan No.
208 — 79
Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Repblik Indonesia No54.PK/TUN/2013 tanggal 23 Mei 2013 antara Jimmy Luhir melawan Toni Supriadi ,. bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan surat aslinya diberi tanda T.t 7.Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Perdata No.305 /Pdt/G/2016/PNPbr.Menimbang bahwa bukti Tt.1. dan Tt.7 telah di cocokan dengan aslinya telahpula di beri materai yang cukup sehingga bisa di gunakan untuk pembuktian;iniMenimbang, bahwa terbantah / Terlawan tidak mengajukan saksi dalam
79 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 472 K/TUN/2016Kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 peraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Repblik Indonesia No 17/PermenKP/2013, Tentang Perizinan Reklamasi di wilayah pesisir dan Pulau PulauKecil, yang berbunyi ; Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiapsetiaporang untuk memiliki Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) huruf a, harus mengajukan permohonan kepada Menteridisertai dengan Persyaratan.3.
20 — 5
Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 3880/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgMenimbang sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan PenPIL an Tinggi RepblikIndonesia Nomor: 048/K7/SK/Kuasa Pemohon/2017, tangal 20 Pebruari 2017yang dikeluarkan oleh Kordinator Kopertis Wilayah VII atas nama Menteri Risetdan Teknologi dan PenPIL an Tinggi Repblik
398 — 183
Pernikahan tersebut dicatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan atau kantor perwakilan Repblik Indonesia di luar negeri.Bahwa Syarat pernikahan campuran bagi warga begara asing meliputi:a. Izin kedutaan atau perwakilan dari negara yangb. Dalam hal seorang warga negara asing membawa Surat izin menikahc.
Terbanding/Penggugat : LESLIE GIRIANZA HERMAWAN
135 — 74
cidera janji (breach of contract) danterkategori WANPRESTASI, akan tetapi selenjutnya Penggugatmenuntut dalam petitumnya untuk menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);Bahwa formulasi gugatan yang mencampuradukan/penggabunganantara WANPRESTASI dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)adalah tidak dibenarkan dan berakibat gugatan menjadi tidak jelas,dan kabur (obscur libel), sebagaimana beberapa YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Agung Repblik
142 — 83
melanggarukuran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 56/PERMENKP/2016 tanggal 27 Desember 2016) karena berukuranpanjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm atau beratnya kurang dari 200(dua ratus) gram per ekor.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat,oembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Repblik