Ditemukan 233 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : toligaga tikara tolikaraã tolitama tokara
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 579/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : KOPERASI ANGGOTA SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : FEDERASI NIAGA KEUANGAN DAN BANK SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : FEDERASI KIMIA DAN KESEHATAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : FEDERASI KEHUTANAN DAN PERTANIAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VII : FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENEGERGI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat IX : FEDERASI MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA DAN HOTEL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat X : FEDERASI PENDIDIKAN DAN PEGAWAI NEGERI
Turut Terbanding/Tergugat XI : FEDERASI TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
44 — 27
  • Laman Okezone.com, 31 Juli 2015, berjudul: SBSI & Partai PerindoKerjasama Dirikan Koperasi di Tolikara. Diakses tanggai 16Halaman 7 Putusan nomor 579/PDT/2021/PT DKI1.3.1.4.1.5.November 2019 dari https://nasional.okezone.com/amp/2015/07/31/337/1188530/sbsi;b. Laman SindoNews.Com, 1 Agustus 2015, berjudul SBSI KukuhkanKoperasi Buruh.
    diakses pada tanggal 16November 2019 dari http://sbsinews.com/ratkoperasijasasbsiberlangsungalotinialasannya/; atauKOPERASI SBSI, yang diberitakan dalam Laman SBSINews.Com, 13 Juli2018, yang berjudul HINGGA 2021, JASA KOPERASI SBSI DIPIMPINAGUS SUPRIADI, diakses pada tanggal 16 November 2019 darihttp://sbsinews.com/llingga2021 jasa koperasisbsidipimpinagussupriyadi/); atauKoperasi yang diberitakan dalam Laman Okezone.com, 31 Juli 2015,berjudul: SBSI & Partai Perindo Kerjasama Dirikan Koperasi di Tolikara
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 08-02-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 1/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 12 Februari 2018 — Drs.BARTHOLOMEUS J PARGAYE MELAWAN KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA
127 — 31
  • ;Indonesia;Jalan Tolikara,RT/RW.003/005, KecamatanWamena Kabupaten Jayawijaya;Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Il;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018,memberikan Kuasa kepada:1. NamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaan2. NamaKewarganegaraan :Tempat tinggalPekerjaan3. NamaKewarganegaraan :Tempat tinggalHABIBUROKHMAN, SH.,MH.;Indonesia;Jalan Markisa Blok RF/24 Harapan IndahKota Bekasi;Advokat;M. SAID BAKHRIE, Sos, SH, MH.
Pengadilan PN WAMENA Pidana Umum
Register : 02-08-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN WAMENA Nomor 58/Pid.B/2019/PN Wmn
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
P. JEFRI LEO CANDRA S, S.H
Terdakwa:
1.PAIS YIGIBALOM
2.TELIUS WENDA
3.YOTEM WENDA
33 — 13
  • LahirUmur /Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanTerdakwa II:oe NO a FF WN PFNama LengkapTempat LahirUmur /Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanTerdakwa Ill:oa Fwo nN PFNama LengkapTempat LahirUmur /Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgama: PAIS YIGIBALOM: Yagobak: 24 Tahun / 2 Februari 1995> Lakilaki: Indonesia: Kelurahan Yagobak Distrik Nogi Kabupaten Lanny JayaKabupaten Jayawijaya: Kristen Protestan: Tidak ada: TELIUS WENDA: Kom (Tolikara
Pengadilan PN SORONG
Putus : 19-09-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN SORONG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.SRG
Tanggal 19 September 2012 —
118 — 48
  • Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah badan pemerintahanyang didirikan berdasarkan UndangUndang No.26 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten SorongSelatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, KabupatenYahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, KabupatenTeluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, dijelaskanmengenai kewenangan daerah dan
    Pemerintahan Daerah Kabupaten SorongSelatan sebagai berikut :Pasal 21 UU No.26/2002:..Kewenangan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten SorongSelatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, KabupatenYahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten TelukBintuni dan Kabupaten Teluk Wondama mencakup seluruh kewenangan bidangpemerintahan, sesuai dengan peraturan perundangundangan......Pemerintah
    Daerah...Pasal 23 UU No.26/2002Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarmi,Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, KabupatenMappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten TelukWondama dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai denganperaturan perundangundangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Pengadilan PN SERUI Pidana Umum
Register : 13-05-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN SERUI Nomor 38/Pid.B/2019/PN Sru
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
JHON ARAMPAYAI alias Jon Alias JHONO
155 — 90
  • Foto copy dari foto copy berupa Surat Keputusan MenteriDalam Negri tentang Pengakatan Bupati Tolikara Provinsi Papua tertanggal 18September 2017, (bukti T26);27; Foto copy dari foto copy berupa surat kata pengantarpengucapan janji jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara serta Bupati dan WakilBupati Kepulauan Yapen, (bukti T27);Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberi keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruBahwa Terdakwa diduga melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — AMIRUDDIN SABUKU, S.Sos, DKK VS PRESIDEN RI;
397 — 1075 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembangunan Provinsi Papua Barat khususnya bidangsosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat.Wilayah Provinsi Papua pada saat ini meliputi 27 Kabupaten/ Kota yakniKabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor,Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya,Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen Waropen, KotaJayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten PegununganBintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Tolikara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1397 — 979
  • Propinsi Papua:Kabupaten Jayawijaya;Kabupaten Jayapura;Kabupaten Yapen;Kabupaten Biak Numfor;Kabupaten Puncak Jaya;Kabupaten Keerom;Kabupaten Pegunungan Bintang;Kabupaten Yahukimo;Kabupaten Tolikara;Kabupaten Waropen;Kabupaten Mamberamo;Kabupaten Mamberamo Tengah;Kabupaten Yalimo;Halaman 44 dari 248 halaman, Putusan Nomor: 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT Kabupaten Lanny Jaya; Kabupaten Mappi; Kabupaten Nduga; Kabupaten Intan Jaya;Namun, dalam dalil gugatannya, Penggugat Hanya menguraikan danmenjelaskan keberatannya
    Penggugat juga TMSkeanggotaan karena tidak dapat memenuhi syarat 1/1000 darijumlah penduduk Kabupaten Pegunungan bintang yaitu 107.535 jiwa atau sejumlah 107 orang anggota;Kabupaten Tolikara;a. Penggugat TMS karena Syarat Kepengurusan;Jumlah selurun Kepengurusan adalah 46 Kecamatan. DPKPKPI Kabupaten Tolikara tidak memiliki kepengurusan di50% kecamatan sebagaimana yang disyaratkan. Sehinggaditetapbkan TMS Syarat Kepengurusan;b.
    Bintang(fotokopi Sesuai dengan hasil print out) ;Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 28/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 6 Desember2017;Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Yahukimo(fotokopi Sesuai dengan hasil print out) ;Surat Keputusan DPP PKPI Papua No. 29/SKEP/DPP PKP IND P/XII/2017 Tanggal 6 Desember 2017(fotokopi Sesual dengan aslinya);Daftar Anggota DPK PKPI Kabupaten Tolikara;(fotokopi sesuai dengan hasil print out) ;Batal diajukan sebagai bukti;Batal diajukan sebagai bukti;Batal diajukan
Pengadilan PN WAMENA Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN WAMENA Nomor 81/Pid.B/2014/PN.WMN
Tanggal 31 Maret 2015 — -Pidana IBRAHIM MARIAN alias IRO
116 — 49
  • Tempat tinggal :Kompleks Tolikara 2 Wamena atau Desa KilubagaKabupaten Jayawijaya;7. Agama : Kristen Katholik;8. Pekerjaan : Tani;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik POLRES Jayawijaya, sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31Juli 2014;. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 01Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 01-12-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 238-K/PM.III-19/AD/XII/2021
Tanggal 27 Desember 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
Fikri Zulfiansyah
100 — 51
  • tinggalnya ataukarena sebab lain yang berhubungan dengankepentingan Negara, keterangan yang sudahdiberikan dapat dibacakan.Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yangtidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawahsumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukumdan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yangtidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militerdalam berita acara pemeriksaan yang dibuat olehPenyidik sebagai berikut:Saksi4 :Nama lengkap : Kepala TabuniPekerjaan : SwastaTempat, tanggallahir : Tolikara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - YOGI PARYANA SUTEDJO
117 — 26
  • Tolikara Papua30.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara Papua31.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara Papua32. Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara Papua33.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara Papua34. Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara Papua35. Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara Papua36.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara Papua37.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab.
    Tolikara Papua38.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara Papua39. Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Tolikara Papua40. Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nduga Papua41.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nduga Papua42.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Paniai Papua43.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Paniai Papua44.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Paniai Papua45.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab. Nduga Papua46.Koordinator lapangan untuk tingkat Kab.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 13-11-2012 — Putus : 07-12-2012 — Upload : 14-01-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2012 — DEMI WANIMBO, S.Sos. NAFTALI KAROBA; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
122 — 41
  • Pasangan Calon Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah;3 KETERANGAN : PETRUS GOMBO = 2e Bahwa yang bersangkutan adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Mamberamoe Bahwa sebelumnya yang bersangkutan adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Indukyaitu Jayawijaya, sejak jaman Gusdur sampai jaman Muhaimin ;e Bahwa setelah ada Pemekaran Daerah Kabupaten Jayawijaya, yang bersangkutanberperan aktif dalam membentuk kepengurusan DPC PKB di KabupatenPemekaran baru seperti Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah,dan Kabupaten Tolikara
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 08-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 06-05-2019
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 282-K/PM.III-19/AD/IX/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Oditur:
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
Danang Purdiyanto
135 — 314
  • Terdakwa pernah melaksanakan dinas Operasi yaitu : Operasi pembobolan Pos Lany Jaya (2012) Operasi pembebasan penyanderaan anggota Brimob(2014) Operasi di Kab Tolikara dan diKab Yalimo (2017) Operasi Pam perang suku di Kab Duga (2017)3. Terdakwa bersedia mengebalikan uang dan kerugian kepadapara korban.4. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi.Halhal yang memberatkan :fi, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke5dan Sumpah Prajurit ke2 dan ke3.2.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
196 — 138
  • Partai Golongan KaryaKota Tidore Kepulauan Surat Mandat Nomor : MDT.8/DPDGolkar/XII/2014, Tidore pada tanggal 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Kepulauan Taliabu, Surat Mandat Nomor : MDT.11/DPDGolkar/PT/XII/2014 Bobong 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Papua Surat Mandat Nomor.01/SM/DPD/P.Golkar/Papua/XII/2014, Jakarta 04 Desember 2014.Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaKabupaten Tolikara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
585 — 799
  • Jayapura Nomor 05/G/2014/PTUNJPR tanggal 14Oktober 2014 (Bukti P8) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makasar Nomor 10/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 09 April 2015(Bukti P9) Jo Putusan Kasasi Nomor 492 K/TUN/2015 tanggal 11November 2015 (Bukti P10), obyek yang disengketakan adalah KTUNyang ditetapkan atas dasar Putusan DKPP, /ncasu Surat KeputusanKPU Papua Nomor: 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tanggal 28 Maret2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantianantarwaktu Anggota KPU Kabupaten Tolikara
    Dalam perkara tersebut, MA memperkuat putusanbanding PTTUN Makassar yang membatalkan putusan PTUN Jayapuramenyangkut pemberhentian Muhammad Irfan Setitit oleh Ketua KPUProvinsi Papua sebagai anggota KPUD Tolikara berdasarkan putusanHalaman 10 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKTDKPP.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
WIM WILLIAM WANIMBO.Dkk
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Intervensi:
ALAM BARZAH MUHAMAD NUR
134 — 76
  • NEPSON KOGOYA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal LogiRT/RW 000/000 Tagineri Kabupaten Tolikara Papua,Pekerjaan Perangkat Desa, selanjutnya disebutPENGGUGAT IV;5. MEIR YIKWA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal KobakmaRT/RW 000/000 Kobakma Mamberamo Tengah Papua,Pekerjaan Pegawai Honorer, selanjutnya disebutPENGGUGAT V;Halaman 1 dari 99 halaman, Putusan Nomor 195/G/2019/PTUNJKT6. YOBI BERENDAM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Taria7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1004 — 1615
  • DPD Kabupaten Nduga Provinsi Papua311.DPD Kabupaten Nabire Provinsi Papua312.DPD Kabupaten Paniai Provinsi Papua313.DPD Kabupaten Tolikara Provinsi Papua314. DPD Kabupaten Yalimo Provinsi Papua315. DPD Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua316. DPD Kabupaten Supiori Provinsi Papua317.DPD Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua318.DPD Kabupaten Mappi Provinsi Papua319.DPD Kota Jayapura Provinsi Papua320.DPD Kabupaten Keerom Provinsi Papua321. DPD Kabupaten Sarmi Provinsi Papua322.
    fotokopi);Surat Permintaan Munaslub dari Partai BerkaryaDPD Kabupaten Puncak Jaya Propinsi Papua,(fotokopi dari fotokopi);Surat Permintaan Munaslub dari Partai BerkaryaDPD Kabupaten Nduga Propinsi Papua, (fotokopidari fotokopi);Surat Permintaan Munaslub dari Partai BerkaryaDPD Kabupaten Nabire Propinsi Papua, (fotokopidari fotokopi);Surat Permintaan Munaslub dari Partai BerkaryaDPD Kabupaten Paniai Propinsi Papua, (fotokopidari fotokopi);Surat Permintaan Munaslub dari Partai BerkaryaDPD Kabupaten Tolikara
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
161 — 376
  • Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan di KabupatenKaimana atas permintaan Kejaksaan Negeri Fakfak;Halaman 117 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk10.11.12.13.14.15.16.17.18.19,20.21,22.23.24.25.26.Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan rumah dinas DPRDKabupaten Jayapura, permintaaan Polres Jayapura;Melakukan Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi SMP N 5 Timika KabupatenMimika, permintaan Kejaksaan negeri Mimika;Melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jembatan Kali Kabur 1Kabupaten Tolikara
    , permintaan Polres Tolikara;Melakukan Pemeriksaan fisik rehabilitasi saluran irigasi tuaray 1 dantuaray 2 Kabupaten Bintuni, permintaan Polda Papua;Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan pabrik Es kapasitas 15tonhari di Kabupaten Merauke, permintaan polres Merauke;Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan SD Negeri ArsoSwakarsa Kabupaten Keerom, permintaan Polres Keerom;Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Sarana Olah Raga DPRDMimika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan Negeri Mimika;Melakukan Pemeriksaan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
151 — 77
  • Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan di KabupatenKaimana atas permintaan Kejaksaan Negeri Fakfak;Halaman 123 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk10.11.12.13.14.15.16.17.18.19,20.21,22.23.24.25.26.Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan rumah dinas DPRDKabupaten Jayapura, permintaaan Polres Jayapura;Melakukan Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi SMP N 5 Timika KabupatenMimika, permintaan Kejaksaan negeri Mimika;Melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jembatan Kali Kabur 1Kabupaten Tolikara
    , permintaan Polres Tolikara;Melakukan Pemeriksaan fisik rehabilitasi saluran irigasi tuaray 1 dantuaray 2 Kabupaten Bintuni, permintaan Polda Papua;Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan pabrik Es kapasitas 15tonhari di Kabupaten Merauke, permintaan polres Merauke;Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan SD Negeri ArsoSwakarsa Kabupaten Keerom, permintaan Polres Keerom;Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Sarana Olah Raga DPRDMimika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan Negeri Mimika;Melakukan Pemeriksaan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
137 — 83
  • Melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jembatan Kali Kabur 1Kabupaten Tolikara, permintaan Polres Tolikara;10. Melakukan Pemeriksaan fisik rehabilitasi saluran irigasi tuaray 1 dantuaray 2 Kabupaten Bintuni, permintaan Polda Papua;11. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan pabrik Es kapasitas 15tonhari di Kabupaten Merauke, permintaan polres Merauke;12.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
131 — 77
  • Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan di KabupatenKaimana atas permintaan Kejaksaan Negeri Fakfak;Halaman 125 dari 207 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk10.11.12.13.14.15.16.17.18.19,20.21,22.23.24.25.26.Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan rumah dinas DPRDKabupaten Jayapura, permintaaan Polres Jayapura;Melakukan Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi SMP N 5 Timika KabupatenMimika, permintaan Kejaksaan negeri Mimika;Melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jembatan Kali Kabur 1Kabupaten Tolikara
    , permintaan Polres Tolikara;Melakukan Pemeriksaan fisik rehabilitasi saluran irigasi tuaray 1 dantuaray 2 Kabupaten Bintuni, permintaan Polda Papua;Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan pabrik Es kapasitas 15tonhari di Kabupaten Merauke, permintaan polres Merauke;Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan SD Negeri ArsoSwakarsa Kabupaten Keerom, permintaan Polres Keerom;Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Sarana Olah Raga DPRDMimika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan Negeri Mimika;Melakukan Pemeriksaan