Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan yaitu;=" Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;=" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (Korban);= Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Muchammad Arief, S.H., M.H.Putusan Nomor 427/Pid.B/2020/PN Kot Halaman 25 dari 25

tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggotamasyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanTerdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakatHal. 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 2066 K/PID.SUS/2016(social defence) yang pada aakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare

dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilait hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare

No. 2613/Pdt.G/2011/PAJS.memerlukan kasih sayang intensive dari ibunya maka sematamata demi kepentingan anak tersebut (the best interest ofthe Children) sebaiknya pemeliharaan anak tersebut(Childs Welfare) diberikan kepada ibunya (Penggugat)dengan tanpa mengurangi hakhak Tergugat selaku ayahkandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaktersebut ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat 1, 2dan 3 Undangundang No. 7 tahun 1989 yang diubah denganUndang undang No. 3 tahun 2006 tentang

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Zulkipli, S.H., M.H.

PenuntutUmum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ari Qurniawan, S.H., M.H.Trisno Jnohannes Simanullang, S.H.Panitera Pengganti,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkanpada pokoknya sebagai berikut : Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidakmempunyai daya tangkal sebagai shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya, tidak memberi dampak kepada tujuan akhir daripemidanaan(final goal), dan tujuan akhir dari pemidanaan tidak akanpernah tercapai yakni mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDefence) dan terciptanya kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

AR.DARMA JAYA SUKMANADibacakan keterangannya yang pada pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa ;Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai Manager Animal Welfare di AnimalSanctuary Trust Indonesia (ASTI) yaitu organisasi yang bergerak dalam bidangpenyelamatan dan perlindungan satwa liar knususnya yang dilindungi UndangUndang din wilayah Negara Republik Indonesia ;e Bahwa satwa yang menjadi barang bukti dalam perkara yaitu adalah

dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare

efek jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akanmengulangi perobuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyaifinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (socialdefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare

dantidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan Shock terapybagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali TerdakwaISWADI akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnyaakan mencobacoba apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa SYAHRIALEFENDI NASUTION sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal(hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social deference) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat ( social welfare

terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat(1) UndangUndang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bekdan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasarsistem pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare

efek jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapybagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekalliterdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Zakky Ikhnsan Samad, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 27 dari 27

No.3 /PID.SUSANAK/.2018/PT.JMB .dilakukan Anak sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general)yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidakmelakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agartidak mengulangi perbuatannya tidak pernah

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

olehTerdakwa (tujuan preventif), olen karenanya pidana yang ringanmenurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidakpula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapybagi anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apayang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Deference) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan Shockterapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekaliTerdakwa MAGDALENA Br SITEPU akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba apa yang telah dilakukanoleh Terdakwa MAGDALENA Br SITEPU sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuanakhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social deference) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare

perbuatan yangtelah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadapterdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undangundang No.1448 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare

tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangHalaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 827/Pid/2018/PT MDNpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal(hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare