Ditemukan 2236 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT RATNAWATI KM 51 VS 1. JAUS MANIK, DKK
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Upah minimum provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah UpahMinimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi;3. Upah minimum kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat UMK adalahupah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota;4.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus PHI
Putus : 13-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bjm
Tanggal 13 Agustus 2019 — * Perdata Sulasman Dkk Lawan 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, Distrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Tergugat I 2. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII Kantor Pusat Distrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tergugat II 3. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III Kantor Pusat Distrik Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
203 — 20
  • Distrik KalselTengHalaman 9 dari 108 Putusan Nomor 6/ Pat.SusPHI/2019/PN.Bjm21.22;23.Kabupaten Tanah Laut, masa kerjanya ratarata lebih dari 3 (Tiga) tahunberturutturut berdasarkan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT), dan selama dipekerjakan Upah yang dibayarkan tidak sesuai,dandibawah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) perkebunan KelapaSawit setiap tahunnya, yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi KalimantanSelatan, yang diberikan olen TERGUGAT (Satu), adalah Upah MinimumProvinsi (UMP
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 32/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Nopember 2013 — DINA FLORENTINA TUPEN, S.E alias DINA
67 — 17
  • yangtercantum dalam kontrak pengadaan kapal pengawas speedboat tersebut;Bahwa ahli tidak bisa memberi pendapat mengenai fungsi kapal tersebutkarena bukan keahlian auditor namun pada saat dilakukan klarifikasi denganPlt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan TTU, disebutkan bahwa kondisikapal rusak berat;Bahwa tidak disebutkan secara jelas apakah kontrak tersebut merupakankontrak unit price atau lump sum, namun setelah dilakukan klarifikasi denganPanitia Pengadaan disebutkan bahwa kontrak tersebut adalah /ump
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 05/PID.SUS/TP KORUPSI/2015/PN.PTK
Tanggal 21 Mei 2015 — Drs. HASAN RUSBINI
191 — 193
  • Kalbar)Bantuan kepada UMP, 200.000.000 200.000.000Yayasan KONITA, PontianakFamily Center dan LPPDKhairul Ummah Bantuan kepada PSP 200.000.000 200.000.000Bantuan biaya pindah 15.354.100 15.354.100sementara SMP N 1 ke SMP N16Bantuan taman pendidikan Al 25.000.000 25.000.000Qur'an (TPA)42.054.064.1Jumlah 00 Bahwa prosedur/mekanisme pencairan dana Bansos TA 2006 sebagai berikut :e Proposal permohonan dana diajukan oleh pemohon kepada Walikota Pontianak(saksi Buchari A.
    danPembangunan (Human andDevelopment Studies 50,000,000 25,000,000 25,000,000Center)LSM Lentera Hati Kota 39 999.000 6,000,000 24,000,000PontianakLembaga PeningkatanEkonomi Rakyat HasilTeknologi dan Informsi 30,000,000 6,000,000 24,000,000Lentera Haticomma nasional MAPEKI 4 990,000 25,000,000 25,000,000LSM PPHI 50,000,000 25,000,000 25,000,000Majelis Ta'lim Fajar Iman 50,000,000 10,000,000 40,000,000Biro Konsoltasi danBantuan Hukum UNTAN 50,000,000 20,000,000 30,000,000BEM Fakultas Perikanandan Kelautan UMP
    75.000.000ibadah hajiPengawasan dan monitoring 68.000.000 68.000.000pemberian konpensasi BBMkepada masyarakat miskinLembaga Pemberdayaan 50.000.000 50.000.000Masyarakat MaduraPMIl 30.000.000 30.000.000HMI 40.000.000 40.000.0002 3 4 5LTMI 30.000.000 30.000.000KAMMI 25.000.000 25.000.000Bantuan KNPI Kalbar = 15.000.000 15.000.000Bantuan kepada KAHMI Kota a 10.000.000 10.000.000 90 Bantuan untuk rehabilitasi = 50.000.000 50.000.000asrama mahasiswa KalimantanBarat di Jawa (subsidi Prop.Kalbar)Bantuan kepada UMP
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 5 April 2018 — A. RAZAK ARILAHA, SH
135 — 63
  • Truck8 Sui Rano DG8198S L300 PU FB Rp. 19.530.000 Kendaraan Tahun 20149 Ruslan Tutupoho DG8199S Peep ump Rp. 39.847.500 Kendaraan Tahun 2014Jumlah Total BBNKB Rp. 232.035.000, Bahwa pada tahun 2014, dealer PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr.
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
154 — 101
  • Foto copy Berita Media Digital tertanggal 30 Juli 2017 Demo NaikMobil Mewah, Kesejahteraan Pekena JICT di Atas UMP, (diberi tanda P40);Hal 123 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr41. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 30 Juli 2017 Tak BisaDitawar, Serikat Pekerja JICT Akan Lakukan Mogok Kena, (diberi tanda P41);42. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 31 Juli 2017 KronologiPekerja JICT Mogok, Tuntut Tambahan Bonus, (diberi tanda P42);43.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 59/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — DUMA SIMARMATA
107 — 59
  • IrsyadHanafi melalui Malkiel Sijabat sehingga menyebabkan kerugian negara dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahuiterdakwa dengan kesadarannya melakukan addendum kontrak dengan PPK yangkontraknya adalah jenis /ump sum; sehingga melanggar Perpres RI Nomor 70Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPasal 51 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (1a);Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orangyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
289 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Para Penggugat berhak untuk menuntut hakhaksebagai Tenaga Kerja/ Buruh dengan status hubungan kerja PKWTTsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berikut disampaikan mengenai hakhak seorang Tenaga Kerja/Buruhdengan status PKWTT, yaitu:1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuaidengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP),upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2016 — MARBA ULI MANURUNG
70 — 129
  • Irsyad Hanafi melalui Malkiel Sijabat dan Duma Simarmata sehinggamenyebabkan kerugian negara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahuiTerdakwa dengan kesadarannya melakukan addendum kontrak dengan PPK yangkontraknya adalah jenis /ump sum; sehingga melanggar Perpres RI Nomor 70Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (1a);Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SAMIN Bin PAWIRO SUKARTO Alm
56 — 0
  • 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
  • 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SOLEH Bin MARTAJI Alm
66 — 0
  • 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
  • 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
1.MULYADI Bin HERMAN Alm
2.SUDARNOTO Bin SARBAI Alm
3.TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO
63 — 0
  • 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
  • 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SAMIN Bin PAWIRO SUKARTO Alm
112 — 23
  • 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
  • 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
1.MULYADI Bin HERMAN Alm
2.SUDARNOTO Bin SARBAI Alm
3.TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO
105 — 26
  • 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
  • 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SOLEH Bin MARTAJI Alm
112 — 30
  • 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
  • 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 7/PID/2018/PT JMB
Tanggal 22 Februari 2018 — Nama lengkap : Wiwin Kristiana Kumoro Binti Soewanan Alm Tempat lahir : Jombang Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Oktober 1976 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Kasang Kota Karang RT 007/002 Kel. Koto Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan Swasta (GM PT AFRESH INDONESIA)
161 — 45
  • Elemen gaji karyawanElemen gaji karyawan terdiri dari: UMP, lembur 1, lembur 2,bonus (insentive), extra bonus.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
193 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimungkinkan karena Hukum Padjak itumerupakan bagian dari hukum jang otonom;Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam HukumPerdata sebagai sasaran padjak. Hal?
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 14 Desember 2016 — DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM; Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA-KSBSI) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPC FSP LEM-SPSI) SEKUPANG-TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA; KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA; PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM,ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM;
348 — 400
  • pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalahberbentuk regeling yaitu bersifat umum dan tidak masuk ke ranahTata Usaha Negara, sehingga harus Judical Review ke Mahkamah Agung ;Halaman 219Putusan No.14/G/2016/PTUNTPI Bahwa Apindo tidak termasuk orang atau badan hukum perdata,dan juga Apindo ikut dalam membahas proses penerbitan UMS; Bahwa Penetapan Penundaan adalah menjadi kewenanganMajelis Hakim ; Bahwa prosedur pemerintah dalam menerbitkan UMP
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto
Tanggal 16 Mei 2019 — - RICKY NANGOY, A.Md
149 — 17
  • ., selaku Anggota;Bahwa pada pekerjaan pemeliharaan/peningkatan 7 (tujuh) ruas jalan khususnyapada pekerjaan pemeliharaan/peningkatan jalan beringin menggunakan sistemmetode pelelangan umum pasca kualifikasi satu sampul sistem gugur (full eproc)dimana penawaran yang didalamnya terdapat kelengkapan administrasi dan teknisdimasukkan bersama satu file;Bahwa pelelangan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan jenis kontrakdalam pelaksanaan pekerjaan jalan beringin adalah kontrak gabungan /ump sum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dimungkinkan karenaHukum Padjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnjia Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdatasebagai sasaran padjak.