Ditemukan 2212 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ridwan riduan riyan risan ritan rifan riman
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2013 — TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA
173 — 67
  • setidaknya menguatkan Putusan PN Bandung, yangbertentangan dengan kewajiban SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakimsebagai penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 jo Pasal 5 angka 4 Undangundang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Kolusi dan Nepotisme dan kewajiban hakim untuk mentaati tata terbit dankode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RIdan
    setidaknya menguatkan Putusan PN Bandung, yang bertentangandengan kewajiban SETYA BUDI TEJO CAHYONO selaku Hakim sebagaipenyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 jo Pasal 5 angka 4 Undangundang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Kolusi dan Nepotisme dan kewajiban hakim untuk mentaati tata terbit dankode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RIdan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 19 September 2013 — I.DRS.H.ZULKARNAEN DJABAR, MA II.DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PURBA
198 — 105
  • DPP Golkar kepada Ketua Korbid DPP Golkar danKetua DPD Golkar Propinsi/Kabupaten/Kota SeIndonesia, no. surat B212/Golkar/VII/2011tanggal 8 Juli 2011 perihal Penyampaian Keputusan Tentang Revitalisasi Pengurus2 (dua) lembar Memo Dinas DPP Partai Golkar no. 03/BID KesLH/DPP/GOLKAR/X/2011tanggal 25 November 2011 perihal Penyampaian Daftar Nama Calon Fungsionaris TingkatPusat dari Bidang Kesehatan & LH DPP Partai Golkar.Copy (satu) lembar surat dari Wakil Ketua DPR RI kepada Pimpinan Komisi VIII DPR RIdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes., M.H
106 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan ini Jaksa Penuntut Umummengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (tingkatbanding) pada Pengadilan Tinggi Jayapura, atas pengajuan bandingtersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (tingkatbanding) pada Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan menjatuhi pidanakepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimanatuntutan Jaksa Penuntut Umum, atas putusan banding tersebut terdakwamelalui Penasihat Hukum nya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RIdan
    putusan ini Jaksa PenuntutUmum mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Jayapura, atas pengajuan bandingtersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (tingkatbanding) pada Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan menjatuhi pidanakepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimanatuntutan Jaksa Penuntut Umum, atas putusan banding tersebut terdakwamelalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RIdan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
110 — 32
  • Menghitung faktur non fisik (fiktif) yang dibuat oleh PT SHS(Persero).Membandingkan faktur non fisik (fiktif) yang dibuat oleh Kantor Cabangdan Satuan Tugas PT SHS (Persero) dengan faktur yang direalisasikanpencairan subsidi benih dan profit marginnya, untuk memperoleh fakturnon fisik (fiktif) yang direalisasikan pencairan subsidi benihnya oleh PTSHS (Persero).Menghitung nilai kelebihan pembayaran berdasarkan hasil audit BPK RIdan penyetoran PT SHS (Persero) ke Kas Negara atas kelebihanpembayaran
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
397 — 1042
  • WBS yang terakhir, pernah dilakukaan pemeriksaan oleh BPK RIdan Irjen Kementrian Pertanian; Bahwa hasil pemeriksaan BPK terindikasi benih tidak sesualdengan kontra sebanyak 29.000.000 Milyar dan tidak ada sertifikatnya; Bahwa selama kontrak berjalan Saksi tidak pernah diserahkansertifikat benih yang diadakan sertifikat diserahkan langsung ke auditorIrjen dan hasil temuan Irjen berkurang untuk PT.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Wanprestasi
Putus : 24-08-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 63/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 24 Agustus 2015 — EDY PRIYANTO, ; MARULLOH N., ; ABDUL HAMID, ; ANDHI HERI SETIAWAN, ; TRI DJOKO SUMADI, A. MUGENI B. HABUD, ; A. NURYADIN DJAUHARI HB, ; H A F S A H, ; HENDRIK WIDIANTOKO, ; H. A S M A R O H, ; H. MARDJUKI BIN H. NAMAN, ; H. S A N U S I, ; HJ. K A R N A T I, ; HJ. MASHUDAH NURYADIN, SE., ; HJ. S A’ A M A H, ; MAHDI B. SAADIH, ; M A I S U D A H, ; M A R H A N I H, ; NUR BADRIAH, ; W A G I Y A N T I, ; P U J I Y E M, ; W A L U Y O, ; AMIR RIYANSYAH, ; T U K I M I N, ; S U M I L A S I H, ; S U T I N O, ; S U B A N I, ; WIKEN EKA PRAMUJI, ; ADAM NUR SYAWAL, ; FIDA SUPARTINAH, ; SUGIARTONO, ; M A R D I, ; SULISTIOWATI, ; DWI INDAH UTARI, ; BAMBANG EDY SUWARNO B, ; K A R D I, ; DRA. SUTARTI, ; WIGYO SUPATMAN, ; BUNAMAN MATNUR, ; KOMARUDIN, ; BAMBANG EDY SUWARNO, ; ERNA SUPINAH, ; SAMY SULAMIT, ; DEDE ABDULAH SALAM, ; S U M I A S I H, ; ANAND MASTUR, ; A F R I A N Z A H, ; S U N A R Y O, ; M U L Y A D I, ; FADHILLA WUKI RASIH, ; M A S A N I H, ; S U T A R N I, ; ENY NURHIDAYATI, ; S Y A I F U R O H, N U R W A T I, ; MUHAMAD YANA SEPTIAN, ; S U P A R N O, ; P A R S O, ; IYUS LESMANA, ; TEGUH BUDIYANTO, ; CATUR SUTARNO, ; BAMBANG SUKATMAH, ; NUR HIDAYATI, ; P A R S O, ; Y U L I A N T I, ; S U R A N T O, ; SUMANTRI EKO SAPUTRO, ; RAHMAT UNTUNG, ; TAUFIK QURAHMAN, ; SRI HARYATI, ; RINA FEBIANTI, ; S O F I Y A N, dkk ; KOPERASI SERBA USAHA (KSU) “LANGIT BIRU”, ; A. NURJANAH, ; B. TESETIAWATI, ; MARISA, ; RADEN PATRIOT AHMAD YANI, A S R O R I, ATJEP KARMITA,
431 — 712
  • RIDAN RUSYANA Nomor anggota : 1112000302, dalam hal inimemilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di JI. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur3754. SYUKUR NASORI Nomor anggota : 1112000303, dalam hal inimemilin tempat domisili hukum pada KANTOR ADVOKAT &PENGACARA H. MANSYUR DAHLAN, S.H. & REKAN di JI. H. GemonNo. 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur3756.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — RAHMAT REALSON, S.H., M.M.
82 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 597 K/Pid.Sus/201616.17.18.Mardinas N Syair berserta dua orang Pimpinan DPRD lainnya danTerdakwa Rahmat Realson, kemudian pertemuan tersebut dilanjutkan diGedung DPRD Pesisir Selatan dengan kesepakatan untuk temuan BPK RIdan Inspektorat Kabuapten Pesisir Selatan TA 2009 dan 2010 sejumlahRp770.560.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh jutarupiah), akan dicarikan jalan keluarnya oleh Pimpinan DPRD yang baruyaitu periode 20092014 untuk membayar TGR yang seharusnyadibayarkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
692 — 473
  • Bahwa mekanisme pembukaan deposito,nasabah memberikan data dl ridan menyerahkan dana mereka,bila diatas Rp50.000.000,bilyetdeposito dltandatanganl Direktur Utama dl Pusat, blla hanyaRp50.000.000,atau di bawah Rp50.000000,ditandatangani oleh Kepalacabang saja Bilyet deposito tersebut.a. Mekanisme penentuan bunga deposito.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
344 — 170
  • atau menguatkan putusan PengadilanNegeri Bandung, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu kewajiban Hakimsebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 jo Pasal 5 angka 4 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Kolusi dan Nepotisme serta kewajiban hakim untuk mentaati tata terbit dankode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RIdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
434 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1964 K/Pid.Sus/20151314.1315.1316.1317.27 Juni 2011, perihal Usulan PenambahanAnggaran Biaya melalui APBNP Tahun Anggaran2011;b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor AG/5212/DPR RI/V1I/2011 tanggal 21 Juni 2011, perihalUsulan Penambahan Anggaran Biaya MelaluiAPBNP Tahun Anggaran 2011 kepada MenteriKeuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RIdan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI dari WakilKetua DPR RI/ Korpolkam selaku Ketua TimPemantau Pelaksanaan UndangUndang Nomor11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 7 April 2015 — HERU SULAKSONO
493 — 1513
  • BB1175);1313. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari (BB1176) :a.1 (satu) lembar foto copy Lembar Disposisi Suratdari DPR RI tanggal surat 21 Juni 2011 Nomorsurat AG/5212/DPR RIVV2011 diterima tanggal 27Juni 2011, perihal Usulan penambahan anggaranbiaya melalui APBNP Tahun Anggaran 2011;1 (satu) lembar foto copy surat Nomor AG/5212/DPR RIVV2011 tanggal 21 Juni 2011, perihalUsulan Penambahan Anggaran Biaya MelaluiAPBNP Tahun Anggaran 2011 kepada MenteriKeuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RIdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
579 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2446 K/Pdt/200928.20.KASASI 2 pada waktu itu tidak menjadi kewenangan Pemerintah RIdan/atau BPPN;c. adanya suatu hal tertentu yaitu mengenai fasilitas kredit yang diberikanoleh TURUT TERMOHON KASASI 35 dan PEMOHON KASASI selakukreditur kepada TERMOHON KASASI2 selaku Debitur;d. adanya sebab yang halal yaitu bahwa Credit Agreement tersebut dibuatsesuai hukum atau tidak melanggar ketentuan hukum;Pasal 1320 KUHPerdata :Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat ;1. sepakat mereka yang