Ditemukan 2226 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
193 — 38
193 — 38
Sehingga berdasarkan penggabungan 2 peta tersebut sehingga yang disetujui seluas + 11.657 Ha.Bahwa benar Perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usahaperkebunan terdiri dari Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu izin tertulisdari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yangmelakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usahaindustri pengolahan hasil perkebunan.
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 7 April 2015 — HERU SULAKSONO
524 — 1680
524 — 1680
Terdakwa pada tanggal 9 April 2008, bersamasamaRAMADHANI ISMY selaku PPK menandatangani SuratPerjanjian Kerja Nomor 04/PKPBSK/IV/2008 untuk perkerjaanpembangunan Dermaga Bongkar (lanjutan) dengan hargakontrak Rp124.610.900.000,00 (seratus dua puluh empat milyarenam ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dalamjangka waktu 250 hari kalender;Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpamengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yakni tanpa persetujuan tertulisdari
rupiah) dalam jangka waktu 260 harikalender, kemudian perjanjian tersebut dilakukan addendumpada tanggal 14 September 2009 dengan perubahan padavolume pekerjaan yang menyebabkan perubahan harga kontrakmenjadi senilai Rp164.138.056.800,00 (seratus enam puluhempat milyar seratus tiga puluh delapan juta lima puluh enamribu delapan ratus rupiah);Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpamengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanoa persetujuan tertulisdari
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
567 — 494
567 — 494
Tahun 2005 TentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumsebagaimana diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No.3Tahun 2007 yang menentukan : Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yangditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukanpembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulisdari
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
371 — 78
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
371 — 78
PbrAtas adanya subkon tersebut memang tidak ada persetujuan secara tertulisdari Dinas PU namun saya mengetahuinya dan setuju karena subkontersebut diperlukan untuk memperlancar pekerjaan PT. Mawatindo RC.
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
1007 — 721
1007 — 721
PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.419Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan DermagaSabang tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat(4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulisdari RAMADHANI ISMY selaku PPK, mengalihkan pekerjaan utama(mensubkontrakkan) kepada CV SAA INTI KARYA TEKNIK yaituuntuk pekerjaan Pile Cap, Balok, Plat, Plat Injak dan Pasangan Batudi bawah Plat Injak dan terdapat pekerjaan tambahan yaitu PekerjaanPersiapan dan pekerjaan
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
461 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
461 — 556 — Berkekuatan Hukum Tetap
rupiah) dalam jangka waktu 260 harikalender, kemudian perjanjian tersebut dilakukan Addendumpada tanggal 14 September 2009 dengan perubahan padavolume pekerjaan yang menyebabkan perubahan hargakontrak menjadi senilai Rp164.138.056.800,00 (seratus enampuluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta lima puluhenam ribu delapan ratus rupiah);Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tanpamengindahkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yakni tanpa persetujuan tertulisdari