., Tuson Dwi Haryanto, SH dari KantorLembaga Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), beralamat di JlAnggajaya , Brojodento No 294 Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, DIYogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2016 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Register :48/HK/III/SK.Pid/2016/PN.Smn tanggal 22 Maret 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :1.

., dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman BungaKecamatan Gerunggang Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitungsebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Irfan Syaifullah als lfanbin Ramdhan Ampramalia tersebut dalam persidangan di Pengadilan NegeriPangkalpinang dalam perkara Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Pgp;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang

,Advokad,dari Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH) SIKAPhalaman 1 dari 23 halamanyang beralamat di Jalan Ringroad Utara RT 02/RW 55 Gandok SlemanSleman Yogyakartasebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkanPenetapan nomor 93/Pid Sus/2014/PN SLMN tanggal 5 Maret 2014Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dariBalai Pemasyarakatan Yogyakarta atas nama

Bahwa kompentensi untuk mengadili perkara ini berada pada PeradilanTata Usaha Negara bukan kompentensi absolut Pengadilan Perdata,mengingat Pihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah lembagapemerintah dan tindakan diambil merupakan kebijakan publik, hal inidisinggung dalam gugatan oleh penggugat pada huruf i halaman 5 dan 6sebagai berikut:i.

Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni2019;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 11 Juni 2019sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ada pada PosBantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkalpinang LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung (PDKP BABEL),yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2019/PN Pgp.

Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKTSipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawainegeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerjapada instansi pemenntah, dan Pasal 7 ayat (1) berbunyi:PNSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASNyang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaiandan memiliki nomor induk pegavei secara nasional, serta Pasal 11 hurufa, berbunyi:Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik

Advokat pada KantorLembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAPBANTEN), yang beralamat di JI. Griya Gemilang Saksi, Blok A2/20, Rt.03/Rw.13,Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan serang, Kota Serang Banten,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pen.PidPH/2017/PN.Srg.,tanggal 03 Oktober 2017 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 665/Pid.Sus/2017/PN Srg.

DAN DUMASARI HARAP, SH.Advokat /Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum dan Advokat magang padaOrganisasi Bantuan HukummPUsat Dukungan Kebijakan Publik Bangja Belitung(OBHPDKP Babel) sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang telah diakredetasiberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi R.I Nomor:M.HH01.HN.03.03 Tahun 2016 yang beralamat di JI. Stania Nomr 133,Kelurahan Taman Bunga Kec.

., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di JalanStania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinanghalaman 1 dari 19 Putusan nomor 14/Pid.Sus/2019/PN MtkBangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal13 Februari 2019:Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang

Hakuji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai, apakahsuatu peraturan perundangundangan isinya sesuai atau bertentangandengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatukekuasaan tertentu (veroordemende macht) berhak mengeluarkan peraturantertentu;Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik.Kebijakan publik tersebut bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematik, diperlukansebuah proses

Setiap orang yang berkepentinganterhadap kebijakan publik dan sedapat mungkin ambil bagian dalam prosesperumusannya. Istilah lain untuk pemain kebijakan adalah stakeholderkebijakan. Stake holder kebijakan dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok:1. Stakeholder kunci yaitu mereka yang memiliki Kewenangan secara legaluntuk membuat keputusan. Stakeholder kunci termasuk eksekutif sesuaitingkatannya;2.

(Disarikandari Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung,CV.

(VideBukti P12);Bahwa berdasarkan juga Pasal 8 Anggaran Dasar, ICW selaku Pemohonmelakukan kegiatan sebagai berikut:1) Menguatkan gerakan rakyat (terorganisir) untuk memberantas korupsidan memperjuangkan hakhak warga negara dalam mendapatkanpelayanan publik yang lebih berkualitas.2) Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompokkelompok strategis dalamproses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.3) Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitrajaringan dalam mengungkap,

Berlakunya peraturan a quo telah merugikanhakhak Pemohon Keberatan untuk berperan secara kelembagaan dalammemastikan Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuatpartisipasi rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan danpengawasan kebijakan publik .untuk kepentingan bangsa dan negarasebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpatisipasi dalam pembangunanmasyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari UUD 1945;Bahwa dengan demikian, berlakunya S.E baik secara konkrit dan faktualmaupun

Undangundang inibertujuan untuk :a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosespengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatukeputusan publik;b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien

, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak;4.

., Advokat yangberalamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab BangkaBarat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan tanggal 1 April 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 20 Putusan nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim

surataslinya, namun kesemua bukti dimaksud tidak dibantah oleh Tergugat,sehingga dapat dipergunakan dalam pertimbangan hukum pada perkaraini;Menimbang, bahwa sesungguhnya keberadaan Advokasi koalisiwarga merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara danatau pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungidan mensejahterakan selurun warganya, dan advokasi kebijakan publiktermasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadapposisi tertentu berkenaan dengan kebijakan

publik tertentu, sehinggadapat memperbaiki kebijakan publik yang perlu dirubah;Menimbang, bahwa adapun koalisi Masyarakat Sipil MedanSumatera Utara telah melakukan gugatan kepada Wali Kota Medan, yangmeminta agar bentuk asli Lapangan Merdeka Medan dikembalikan untukdijadikan cagar budaya, tanpa ada bangunan usaha karena kondisiLapangan Merdeka Medan yang kini dikelilingi bangunan permanensebagai tempat usaha, dinilai telah mengurangi nilai sejarahnya.Bangunan tempat usaha ini juga disebut mempersulit

Hal ini yang mendasaripemikiran adanya pelimpahan wewenang (delegatif) dari Negara(eksekutif) kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagaipenyelenggara kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di JalanStania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang PangkalpinangBangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal6 Februari 2019;Pengadilan Negeri tersebut;halaman 1 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN MtkSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang

tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan25 Desember 2016.Hakim Hakim Pemeriksa, tanggal 13 Desember 2016No.450/Pen.Pid/2016/PN.Skt, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan 11Januari 2017.Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Januari 2017No.391/Pid.Sus/2016/PN.Skt sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 12 Maret2017;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernamaIMRON SUPOMO, SH dan DWI HARJANTO, SH advokat/Pengacara bertempat tinggaldi Majels HAM dan KAJIAN KEBIJAKAN

PUBLIK PIMPINAN DAERAHMUHAMADIYAH SURAKARTA yang beralamat di JI Teuku Umar No.5 Surakarta,berdasarkan kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2017;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;1.

Dan kKewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilankeputusan kebijakan publik harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

., Advokat yangberalamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab BangkaBarat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor71/Pid.Sus/2019/PN Mtk;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan TahananRUTAN sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 20Nopember 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUHAMMAD CHOIRI, SHdkk Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan HukumPada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik(PDKP) yang beralamat di jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang sesuai dengan surat Kuasa Khusustertanggal 30 Agustus