Teluk Betung Selatan, BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat netto0,2275 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut :Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 jam 09.30 WIB terdakwadihubungi

Teluk Betung Selatan, BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman dengan berat netto 0,2275 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut: Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 jam 09.30 WIB terdakwadihubungi oleh saksi Rusdi (dilakukan penuntutan

Teluk Betung Selatan, BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan PengadilanNegeri Tanjung Karang, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 jam 09.30 WIB terdakwadihubungi

Karya Jaya Satria yangberada di wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto.2. Surat Nomor: SI.SITA00005/WPJ.32/2019 tanggal 22 November2019 meminta izin kepada Pengadilan Negeri Banyumas, untukmelakukan penyitaan terhadap Aset PT. Karya Jaya Satria yangberada di wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Banyumas;Sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan Negeri Purwokerto danPengadilan Negeri Banyumas menerbitkan penetapan sebagai berikut:1.

Karya Jaya Satria yangberada di wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto;2) Surat Nomor: SI.SITA00005/WPJ.32/2019 tanggal 22 November2019 meminta izin kepada Pengadilan Negeri Banyumas, untukmelakukan penyitaan terhadap Aset PT.

Karya Jaya Satria yangberada di wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Banyumas;Sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan Negeri Purwokerto danPengadilan Negeri Banyumas kemudian menerbitkan penetapansebagai berikut:1) Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:342/Pen.Pid/2018/PN.Pwt tertanggal 26 Nopember 201 9;2) Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor:1/Pen.Pid/ljinSita/2019/PN.Bms tertanggal 26 Nopember 2019;bahwa dalildalil permohonan Pemoho dalam perkara a quo telahmencampuradukan lingkup

terdakwa TRIYANTO pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus2014 bertempat di Toko Jamu Pasar Cibadak Blok AB III No. 5 KabupatenSukabumi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Cibadak, namun karena sebagian besar saksisaksi bertempat tinggallebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuanPasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dilakukan olehterdakwa dengan cara : Bahwa terdakwa sebagai pemilik Toko Jamu yang beralamat di PasarCibadak Blok AB III No. 5 Kabupaten Sukabumi sejak awal tahun 2011telah menjual atau

terdakwa TRIYANTO pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus2014 bertempat di Toko Jamu Pasar Cibadak Blok AB III No. 5 KabupatenSukabumi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Cibadak namun karena sebagian besar saksisaksi bertempat tinggallebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuanPasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukHalaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 196/Pid/2016/PT.BDG.memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yangberkhasiat

ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pihak Penggugat tidakmenerangkan tentang hubungan kekeluargaan/kekerabatan antara pihak PenRgugaidan pihak Tergugat, sehingga gugatan pihak Penggugat menjadi tidak jelas/kaburapakah perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat termasuk sengketa waris yangmemamg menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara iniataukah sengketa perdata umum yang menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat kabur, makagugatan pihak Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaar);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;Mengingat segala peraturan pmmdangundangan yang berlaku dan HukumSyari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI REMBANG1.2.Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 50 Undangundang No. 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubahdan di tambah dengan Undangundang No. 8 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa : Pengadilan Negeri bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkarapidana dan perkara perdata di tingkat pertama ;gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yangdisertai permohonan

No.18/Pdt/2017/PT SMGPartai Politik, knhususnya ketentuan Pasal 32 dan 33, hal inisesuai dengan dalil Gugatan Penggugat dalam FundamentumPetendi (Posita) sebagaimana disebutkan secara berulangulangpada angka Romawi tentang Legal Standing Penggugat, angkaIl Romawi tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembangkhususnya poin 2, angka Ill Romawi tentang AlasanAlasanGugatan Penggugat ;Bahwa Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik

No.18/Pdt/2017/PT SMG10.11.12.Gugatan yang DIKUALIFIKASIKAN sebagai Gugatan yangberkaitan Perselisihan Partai Politik ;Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa danmengadili Perselisihan Partai Politik diatur dalam Pasal 33 ayat 1UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,yang berbunyi : (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaianperselisihan dilakukan melalui pengadilan

Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugatadalah Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PartaiNasDem, serta Proses Pergantian Antar Waktu (PAW), hal inisesuai dengan dalildalil Gugatan Penggugat pada angka Romawi tentang Legal Standing Penggugat, angka Il Romawitentang Kewenangan Pengadilan Negeri Rembang khususnyapada poin 2, angka IIl Romawi tentang AlasanAlasan GugatanPenggugat khususnya pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 9,poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15,

Pengadilan Negeri Rembangkhususnya pada poin 2, angka III Romawi tentang AlasanAlasanGugatan Penggugat khususnya pada poin 1, poin 2, poin 3, poin4, poin 9, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin17, poin 18, poin 19, poin 25, poin 26, poin 27, poin 28, poin 29,poin 30 dan poin 31 yang mendasarkan Gugatan Penggugat padaketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik dan AD/ART Partai NasDem;Hal 34 putusan.

Bahwa menurut Judex Facti materi gugatan Pemohon Kasasi dalamperkara a quo adalah mengenai sahtidak sahnya proses lelang/tenderyang diatur secara khusus dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha sehinggabukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;c.

saksi,selain itu di Persidangan juga telah di dengar keterangan dari kedua calon mempelai;Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telah disesuaikandengan aslinya serta diberi materai yang cukup, sedangkan 2 (dua) orang saksi telahdidengar keterangannya dibawah sumpah sehinggabukti surat dan keterangan saksitercscehiut danat diterima cehaoai alat hnikti dalamNO.3 Tahun 2006 tersebut, pennohonan Para Pemohon ini seharusnya diajukan kepadaPengadilan agama, sehingga tidak tennasuk kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini tidak termasuk kewenanganPengadilan Negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 H.ILR., Hakim karenaJabatannya wajib mengaku tidak berwenang, sehingga cukup beralasan bagi PengadilanNegeri menyatakan tidak berwenang untuk mengadili Pennohonan ini;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi voluntair maka tentangbiaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Para Pemohon harus dihukum untukmembayar biaya perkara yang besamya

Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Oktober2020 dan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2020 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan PengadilanNegeri Batam tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo mengenai wanprestasiadalah kewenangan

Pengadilan Negeri bukan kewenangan dari BadanHalaman 4 dari 6 hal.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi tujuan pemohondalampermohonannya adalah untuk mencatatkan tanggal dan tahun kelahirananaknya yangterlambat melampaui batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun dalam AkteCatatan Sipil padaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan di Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas,terlebih dahuluakan dipertimbangkan tentang kewenangan

Pengadilan Negeri Kudus untukmemeriksadan mengadili permohonan dari pemohon tersebut;Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukumharuslahdiajukan ke Pengadilan Negeri dimana pemohon bertempat tinggal ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.l) berupafoto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUCHLISIN, NIK :3319040904620003, alamat Glagahwaru, Rt. 02 Rw. 04 KecamatanUndaan, Kabupaten Kudus, yang dikeluarkan Kepala Dinas DukcapilKudus ternyata bahwa pemohon merupakan warga

Oleh karena itu PengadilanAgama Kraksaan haruslah menyatakan diri tidak berwenang mengadiliperkara ini; Bahwa disamping gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, disatu sisiPenggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan disi lainPenggugat juga mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita angka 7 (tujuh) yangsebenarnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan sela ini, maka berita acarapersidangan perkara

kepandaianpemasang / pembeli untuk menebak nomor yang keluar , kupon putih ( togel )diundi setiap 5 ( lima ) kali dalam satu minggu yaitu pada hari Sabtu, Minggu,Senin, Selasa, Rabu , Kamis .wonce nanan Bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yangdiatur dalam pasal 303 (1) Ke2 KUHP ; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidanganTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan( eksepsi ), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2( dua ) orang saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingdan telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yangpada pokoknya sebagai berikut : Saksi 1.

maksud dan tujuan dari Permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan olehPemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan penggantiannama dari Pemohon BUSTIAR yang tertera didalam Paspor Nikim:110092532091, Reg No. 1A11BK0528DHRS tertanggal 30 Dec 2009 olehkarena nama tersebut adalah tidak benar melainkan yang sebenarnya adalahBUSTIAR ALI UMAR PILIANG ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialahtentang kewenangan

Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan namatersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama pemohon yang terteradalam Paspor tersebut dapat dirubah atau tidak;Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ini padapokoknya adalah untuk menetapkan perubahan nama dari BUSTIAR menjadiBUSTIAR ALI UMAR PILIANG untuk memerintahkan Kantor Imigrasi KotaBitung mengeluarkan pasport pemohon ;Menimbang, bahwa proses pemeriksaan permohonan adalah secara Exparte, artinya hanya sepihak yaitu pemohon

Bima atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antaralain sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa yang sudah beberapa kali menggunakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa serbuk kristal yangmengandung

Bima atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa yang sudah beberapa kali menggunakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa serbuk kristal yangmengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu pada hariMinggu

Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebihdekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, mMenyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika

Subang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, namun karena terdakwabertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebihdekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadilinya perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan bagi dirisendiri, perbuatan

Cihideung KotaTasikmalaya, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tasikmalaya, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagianbesar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa clanmengadilinya perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa

Cipedes KotaTasikmalaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tasikmalaya, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan clan sebagianbesar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadilinya perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I

positanya Penggugat megakui bahwaHal 5 dari 12 hal Nomor 133/PDT/2017/PT PLgbangunan Tergugat mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor668/010/2016, dalam petitumnya meminta tergugat agar membongkarbangunan dan menghukum Turut Tergugat untuk merevisi Izin mendirikanBagunan (IMB) nomor 668/010/2016 sebagai suatu Ketetapan Tata UsahaNegara (KTUN), oleh karenanya baik untuk membongkar dan merevisi IMBmerupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanyagugatan Penggugat bukan kewenangan

Pengadilan Negeri Klas IAPalembang;.

tidak jelas dan terperinci karenanya dalil Penggugat tidak berdasarsama sekali;10.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8, karena tidak berdasarpada fakta ketentuan hukum yang berlaku;11.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9, sebagaimana telahdiuraikan pada dailildalil diatas bahwa bangunan Tergugat didirikanberdasarkan konstruksi yang benar dan sesuai IMB yang diberikan TurutTergugat, serta revisi suatu Ijin Mendirikan bangunan sebagai ketetapan tatausaha negara bukan kewenangan

Pengadilan Negeri;12.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 11, karena tidak adahubungan kausalitas untuk meletak sita jaminan atas rumah Tergugat dengangugatan Penggugat.Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memerikadan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:A.

pada akta kelahirannya yaitu tertulis namaRUKIYEM menjadi RUKI RUKIYAM HASANNAH dengan alasan Pemohon inginmembuat paspor dengan nama yang lebih islami;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalahpermohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat(1) UndangUndang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanyang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonanPemohon termasuk ke dalam kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai puladengan bukti surat P 2 dan P 5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon danKartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohonberalamat di perumahan kedungwaringin blok B9/8, RT.002, RW.004, DesaKedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Jo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPara Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPara Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebihdahulu mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa danmengadili permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan diatur dalam pencatatanpergantianatauperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Para Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Para Pemohon,Para Pemohon bertempattinggaldi Jalan Mina

denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa PT PLN (Persero) Area Lubuk Pakam merupakan Badan Usaha MilikNegara (BUMN) maka berdasarkan ketentuan Pasal 4/7 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik Juncto Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaInformasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secaraabsolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikankeberatannya melainkan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalahsebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentangmateri permohonanPemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan lebih dahulumengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan mengadilipermohonan ini;Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang No.23 tahunmkjnbbvccdilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan suratpermohonan Pemohon dan alat bukti suratsurat yang diajukan Pemohon, Pemohonbertempattinggal di JalanTarumanegara Blok CII/6 CimangguPermai Rt. 006 Rw. 007KelurahanKedungbadakKecamatan Tanah Sareal Kota Bogot,