LA ODE ATE, SM.HKDengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu1. Drs. DJAFAR SULEMAN2. LA ODE SYAMSUDDIN3.

Pendamping 9 orang : 9 x Rp.1.500.000,terdakwa H.

LA ODE ATE, SM.HK,Dengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu1. Drs. DJAFAR SULEMAN2. LA ODE SYAMSUDDIN3.

Pendamping 9 orang : 9 XRp.1.500.000, terdakwa H.

LA ODE SYAMSUDDIN;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H.HASANUDDINSILONDAE sebagai mantan Anggota DPRD Propinsi SulawesiTenggara Periode tahun 1999 2004,Bahwa saksi sebagai Bendahara Rutin pada SekretariatDPRD Propinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 1995 sampaidengan 2006 ;Bahwa Anggota Dewan yang berangkat samasama dengansaksi dan staf pendamping ada 2 orang sedangkan yang 11orang sudah berangkat duluan ;Bahwa Saksi bersama staf pendamping lainnya bermalamdi jakarta dengan tujuan ke bandung untuk studi

Kesehatan Rp. 6.000.000, +JUMLAH = Rp. 100.000.000,Bahwa pada tanggal 18 Mei 2010, BEJO selaku Ketua TPKD Distrik Mutingdengan YOHANIS KONDOMO (Wakil Masyarakat/Ketua Forum MusyawarahDistrik/MUSDIS Distrik Muting) dan diketahui oleh TITUS SOMBA, SM.Hkselaku PJOK dan Pendamping Distrik Muting yaitu LUTHER NONI PASALLI danALEDA VINSA WATOPA menandatangani Surat Pernyataan KesiapanPenggunaan Dana (SPKPD) yang dalam surat tersebut menyatakan bahwakampung melalui Kelompok Masyarakat/TPKK bertanggungjawab

sepenuhnyaatas penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal dan target yang telah disepakatioleh Musyawarah Kampung sesuai dengan Daftar Usulan Kampung yangditandatangani oleh terdakwa BENYAMIN TARSAN KEWAS MAHUZE AliasHal. 4 Pts.No.2/Tipikor/2014/PT.JPR5BENYAMIN MAHUZE Alias BENI selaku Ketua TPKK Kampung Afkab MakmurDistrik Muting dan diketahui oleh YOS LAURENSIUS MAHUZE selaku KepalaKampung Afkab Makmur dan pendamping distrik LUTHER NONI PASALLI danALEDA VINSA WATOPA dan Surat Penetapan Kepala

Pemberian makanan tambahan 12 bulan Rp. 6.000.000, +JUMLAH = Rp. 45.000.000,Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Pendamping Kabupaten Kegiatan PNPMMandiri Respek Kabupaten Merauke yaitu AGUNG DEDY PURNOMO danJOHANES mengirimkan surat perihal pencairan dana/pemindahbukuan BLMDistrik Muting kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Merauke yaitu surat Nomor :06/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 08 Oktober 2010 dan surat Nomor : 28/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 25 Oktober 2010, dimana melalui surat tersebutPendamping

Pemberian makanan tambahan12 bulan Rp.6.000.000, +JUMLAH = Rp. 45.000.000,Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Pendamping Kabupaten Kegiatan PNPMMandiri Respek Kabupaten Merauke yaitu AGUNG DEDY PURNOMO danJOHANES mengirimkan surat perihal pencairan dana/pemindahbukuan BLMDistrik Muting kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Merauke yaitu suratNomor : 06/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 08 Oktober 2010 dan surat Nomor :28/PenKab/PncrBLM/X/10 tanggal 25 Oktober 2010, dimana melalui surattersebut Pendamping

JPR22TPKK Kampung Afkab Makmur Distrik Muting menandatangani RencanaPenggunaan Dana Tahap I sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah)dan Rencana Penggunaan Dana Tahap II sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah), rencana penggunaan dana tersebut disetujui oleh YOSLAURENSIUS MAHUZE selaku Kepala Kampung Afkab Makmur dan TITUSSOMBA, SM.Hk selaku PJOK dan Pendamping Distrik Muting yaitu LUTHERNONI PASALLI dan ALEDA VINSA WATOPA dengan rincian sebagai berikut :1.

,M.SI., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) padafaktanya terdapat Pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahHalaman 9 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.

perjalanan dinas tersebut sesuai denganSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

BDG(DPRD) kota Cimahi yang tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinasdibuat seolaholah telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut Sesuai denganSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

(biaya penginapan pendamping dan biayatransportasi pendamping tidak ada);14)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Tanggerang dan kotaCilegon pada tanggal 0406 Agustus 2011;15)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Surabaya pada tanggal1820 Agustus 2011;16)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus Xl DPRD Kota Cimahi ke Kemenkeu RI dan KotaTanggerang

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari dana perjalanan fiktifsetelah dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran olehpara pendamping yang semula tidak melaksanakan perjalanan dinasHalaman 63 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.

seperti biasanyadengan syarat tidak mengulangi lagi perbuatannya ;Bahwa baru + 2 (dua) bulan Penggugat bertugas kembali di bagianReskrim Narkoba Polda Riau, pada tanggal 7 Januari 2013 Penggugatdiperiksa sebagai Terperiksa oleh anggota Propam bernama JHONIVERAKBAR berpangkat Briptu Nrp. 84060726 dirumah orang tua Penggugat dijalan Selindit No. 17 Sukajadi Pekanbaru (oukan dikantor Propam PoldaRiau), dimana dalam pemeriksaan tersebut Penggugat tidak adaditawarkan oleh Pemeriksa untuk di dampingi oleh Pendamping

Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Pendamping, Akreditormeminta pengemban fungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagiTerduga Pelanggar selama proses penundaan.2. Dalam hal Terduga Pelanggar menolak Pendamping yang ditunjuk olehfungsi hukum, Terduga Pelanggar wajib membuat surat pernyataanpenolakan;Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor. 478K/TUN/201410.11.12.13.14.Pasal 75 huruf b berbunyi sebagai berikut :Pendamping Terduga Pelanggar berhak :b.

dari ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2012 ini sudah jelas jika pemeriksaan terdapatPenggugat sebagai terperiksa sudah cacat hukum, karena sewaktudilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat tidak dilakukansesuai prosedur, karena ;Pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan di rumah orang tuaPenggugat Jalan Selindit No. 17 Sukajadi Pekanbaru dan bukan diruangan Propam Polda Riau;Dalam pemeriksaan Penggugat, Pemeriksa tidak pernah menawarkanpakai Pendamping

Putusan Nomor. 478K/TUN/201418.19.Pekanbaru, dan juga Pemeriksa tidak ada menawarkan kepada Penggugatsebagai Terperiksa untuk didampingi Pendamping, apa lagi putusanpersidangan komisi kode etiknya tidak mempertimbangkan keadaansosiologis Penggugat, maka dengan terbitnya objek sengketa jelas telahbertentangan Pasal 45 ayat 1 dan 2 jo Pasal 75 huruf b Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali/ pendamping terhadap MARSHANDA OCTAVIA FATMA YUSLIA khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan dalam mengikuti proses seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah ) ;

oleh Tim Teknis Kabupaten bersama Ketua KomitePembangunan USB di Ternate;Bahwa kemudian untuk menerima dana pembangunan tersebutdibuka rekening di Bank BNI cabang Sorong atas nama Komitepembangunan USB SMP Negeri 1 Samate, dan pada tanggal 28Agutus 2004, pembayaran dana tahap I sebesar Rp. 384.817.800telah cair dan masuk ke rekening atas nama Komite PembangunanUSB SMP Negeri 1 Samate di Bank BNI cabang Sorong;Bahwa kemudian atas usul Tim Teknis Kabupaten (TTK),maka ditunjuk dan ditetapkan tenaga pendamping

untuk USB SMPNegeri 1 Samate oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten RajaAmpat, seSuai dengan surat Kepala Dinas P dan P KabupatenRaja Ampat Nomor 422.2/523 tanggal 20 September 2004 perihalpenetapan/penunjukan tenaga Pendamping, dan untuk USB SMPNegeri 1 Samate, tenaga pendamping adalah Sdr.

RajaAmpat, terdakwa pergi ke Bank BNI cabang Sorong untukmencairkannya sebesar yang tercantum dalam rekomendasi,setelah cair kemudian dana tersebut tidak langsung diserahkankepada mitra pendamping tetapi diserahkan kepada sekretaristim teknis Kabupaten, setelah itu sekretaris tim teknisKabupaten melakukan pemotongan dari dana yang dicairkantersebut, lalu diberikan lagi kepada terdakwa yang kemudianterdakwa lakukan pemotongan kembali dan besarnya setiappemotongan dari dana yang cair adalah Rp. 2.000.000

untuk USB SMPNegeri 1 Samate oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten RajaAmpat, seSsuai dengan surat Kepala Dinas P dan P KabupatenRaja Ampat Nomor 422.2/523 tanggal 20 September 2004 perihalpenetapan/penunjukan tenaga Pendamping, dan untuk USB SMPNegeri 1 Samate, tenaga pendamping adalah Sdr.

ANDI TAKKART:e Bahwa saksi sebagai pendamping pembangunan UnitSekolah Baru (USB) SMPN I Yefman Samate sejak tanggal05 Oktober 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 yangdananya bersumber dari Anggaran Pendapatan~ danBelanja Negara (APBN) melalui Kementrian Pendidikannasional sebesar Rp. 1.282.726.800, (satu milyar duaratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluhenam ribu delapan ratus rupiah);e Bahwa sejak pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)Yefman Samate saksi telah menerima dana dari Komiteuntuk

ANDI TAKKART:Bahwa saksi sebagai pendamping pembangunan Unit Sekolahbaru (USB) SMPN I Jefman Samate sejak tanggal 03 Oktober2004 dan mulai kerja sejak tanggal 05 Oktober 2004Sampai dengan bulan Maret 2005 yang dananya bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(pemborong);e Dalam pelaksanaan pekerjaan keempat proyek pembangunanUnit sekolah Baru menurut = saksi ahli yang harusbertanggungjawab adalah Kepala Dinas P dan P KabupatenRaja Ampat sebagai pemberi pekerjaan dan Tim Teknissebagai pemantau/pengawas, serta Komite sebagaipenanggungjawab pelaksaan pekerjaan dan pendamping/pemborong peker jaan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli terdakwatidak keberatan dan membenarkan;Saksi 6.

ALEXANDER RISAKOTA (dibacakan): Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberiketerangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;Bahwa saksi adalah pendamping pembangunan SMPN I WaigeoBarat dan didampingi Konsultan JHON dari Jakarta sedangterdakwa sebagai Ketua Tim Teknis dan sekretaris adalahYosepus Sauyai (almarhun) sebagai pengawas dan monitoringdari hasil pekerjaan Komite bersama pendamping;Bahwa proses pencairan dana untuk Block Grant pembangunanUnit Sekolah Baru (USB) SMPN I Waigeo

Barat adalah danadari Pusat dimasukkan ke rekening atas nama Komite Sekolahdan pencairannya dilakukan Skretaris Tim Teknis, Komitedan bendahara, sesudah dana cair diserahkan kepadapendamping (saksi) kemudian saksi gunakan untuk membelibahan bangunan;Bahwa dalam pembangunan USB SMPN I Waigeo barat adapembagian pekerjaan dimana pendamping (saksi) menyediakanbahan dan pembagian pekerjaan bangunan ada yang dikerjakanoleh Komite secara swakelola dengan tenaga masyarakatdan ada yang dikerjakan pendamping

Ma.Pd, SE sebagai40Ketua, Yosephus Sauyai Sekretaris dilengkapi beberapaanggota;Bahwa untuk melaksanakan dan mengawasi pembangunan USBmaka saksi diangkat sebagai Komite Sekolah sekaligusKepala Sekolah oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten RajaAmpat ;Bahwa untuk mengerjakan pembangunan Unit Sekolah baru(USB) Komite bermitra dengan pendamping/pemborong denganSistim swakelolah yang menggunakan tenaga masyarakatdisekitar USB dengan masa kerja 120 hari Kalender;Bahwa kemudian dana pembangunan USB SMPN I

Bahwa Penggugat bekerja sebagai pendamping PKH Losari dansampai saat ini masih aktif masuk kerja, hal ini bisa dilinat dari absensiharian, dari SK Pekerjaan, dan grup WA PKH Losari. Sehingga sangattidak mungkin alamat domisili (Kabupaten Demak) dan bekerja di daerahLosari (Brebes).5. Bahwa penyebutan identas pekerjaan tidak lengkap, padahal saat inipekerjaan Penggugat dan Tergugat sama, yaitu pendamping PKHKecamatan Losari. Sehingga ada unsur ingin mengkaburkan Fakta.6.

Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor SUKET tanggal 4Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping sosial ProgramKeluarga Harapan tahun 2021, yang bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya (Bukti T.1);2. Fotokopi laporan kegiatan Pemdamping Program Keluarga Harapanan. Penggugat, S.Pd.I., bulan Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya (Bukti T.2)3.

Fotokopi Absensi Pendamping sosial Pelaksana Program KeluargaHarapan PPKH Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya (Bukti T.3);4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/788/Desa/V1/2021tanggal 28 Juni 2021 dari Kepala Desa Kabupaten Cirebon, yangbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4);5. Surat Keterangan tanggal 20 Juni 2021, dari Ketua KabupatenCirebon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya(Bukti T.5);6.

Kalau Penggugat kerjaPenggugat menitipkan anaknya ke rumah saksi, istri saksi masih familiTergugat; bahwa Penggugat bekerja sebagai Pendamping ProgramKeluarga Harapan di Kabupaten Brebes;Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 959/Pdt.G/2021/PA.Dmk bahwa Tergugat bekerja sebagai Pendamping ProgramKeluarga Harapan di Desa Kabupaten Brebes; Bahwa terakhir saksi bertemu Penggugat tanggal 26 Juni 2021karena Penggugat kerja anak dititipkan ke rumah saksi;2.

Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sertaketentuan Pasal Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga buktibukti surat tersebutdapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari bukti T.1, T.2 dan T.3 terbukti Penggugat danTergugat bekerja sebagai Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan diKabupaten Brebes dan masih aktif bekerja sampai sekarang;Menimbang, berdasarkan bukti T.4 dan T.5 terbukti

SUDIRMAN WAHAB selaku Konsultan Pendamping/Konsultan Lapangan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 5 LembangKabupaten Pinrang berdasarkan Surat Tugas dari PT.

SUDIRMAN WAHAB selaku Konsultan Pendamping/Konsultan Lapangan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 5 LembangKabupaten Pinrang berdasarkan Surat Tugas dari PT.Dacrea design &Engineering Consultant Nomor 002/DCAIBEP/SSSB15/VIII/2007 tanggal22 Agustus 2007, bersamasama dengan ABDUL GAFFAR,S.Pd KetuaHal. 5 dari45 hal. Put.

Sudirman Wahab yang hanyasebagai konsultan pendamping (lapangan) dengan status kontrakselama 7 (tujuh) bulan.Jika para institusi yang berwenang tidak mau dan tidak mampumemahami alternatif yang dikemukakan diatas (hubungan perdata ataujasa konstruksi) dan tetap saja ngotot memahaminya dalam ranahtindak pidana korupsi maka timbul pertanyaan yang mendasar ialahmengapa harus ketua Komite dan konsultan pendamping (yangnotabene keduanya berada pada struktur terendah baik dari segikewenangan maupun penghasilan

Sudirman Wahab selaku konsultan pendamping tidakmelakukan tindakantindakan khusus untuk melakukan penguatanpondasi bangunan pada lokasi tanahtanah timbunan (halaman 93);Bahwa Terdakwa selaku konsultan pendamping/konsultan lapanganpembangunan USB SMPN 5 Lembang maupun saksi Abdul Gaffarselaku ketua komite juga tidak melakukan pemilihan bahan bangunanyang baik, Terdakwa hanya menggunakan bahan bangunan berupabatu gunung yang sebagian dikumpulkan dari batubatu yang ada dilokasi pembangunan sekolah dan

Sekolah Baru (USB) Sekolah MenengahPertama (SMP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat dimana salah satulokasi yang akan dibangun adalah di Kampung (pulau) Mutus DistrikWaigeo Barat.Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Raja Ampat tanggal 2 April 2004 ditetapkanlahpula Tim Teknis Kabupaten Raja Ampat Program Subsidi Imbal Swadayabagi SMP NegeriSwasta dan MTs Swasta tahun 2004 dengan ketuaAlfaris Mambraku dan sekretaris Yosepus Sauyai disamping ituditetapkan pula tenaga pendamping

SMPNI Mutus Waigeo Barat;e Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan DirjenPendidikan Dasar dan Menengah maka setiap pembangunanUnit Sekolah Baru (USB) harus memenuhi syaratsyaratberupa: adanya lokasi tanah, jumlah sekolah SD yangada sekitar lokasi Sekolah USB yang akan dibangun,jumlah murid, Surat Keterangan Kepala Desa yangmenyatakan bersedia menerima pembangunan USB, suratpernyataan dari Kepala Dinas P dan P bahwa siapmenerima pembangunan USB, nama Tim Teknis, namaKomite, nama sekolah dan tenaga pendamping

( pemborong);Dalam pelaksanaan pekerjaan keempat proyek pembangunanUnit sekolah Baru menurut saksi ahli yang harusbertanggungjawab adalah Kepala Dinas P dan P KabupatenRaja Ampat sebagai pemberi pekerjaan dan Tim Teknissebagai pemantau, kKomite sebagai pengguna anggaranserta pendamping sebagai pelaksana pekerjaan;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahliterdakwa tidak keberatan dan membenarkan;Saksi 3.

Aleks Risakota;Bahwa pembangunan SMPN I Waigeo Barat dimulai sejakbulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Desember 2004tetapi karena pengaruh musim untuk pengangkutan BahanBangunan dari Kota Sorong ke Waigeo Barat makadiperpanjang sampai Bulan Maret 2005;Bahwa sampai batas waktu kontrak sudah habis' sedangpekerjaan belum selesai maka Ketua Tim Teknis memanggil20keempat Komite untuk rapat dan memberitahukan supayatidak boleh mencairkan dana yang sisa sebelum pekerjaandiselesaikan pendamping;e Bahwa

bekerjaberdasarkan Surat Perintah Pemberian Kerja (SPPK)dan bermitra dengan pendamping/pemborong = yang25ditunjuk oleh Kepala Dinas P dan P atas usul TimTeknis Kabupaten;Bahwa pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMPNWaigeo Barat dimulai sejak bulan Oktober 2004Sampai dengan bulan Desember 2004 tetapi karenapengaruh musim untuk pengangkutan bahan bangunandari Kota Sorong ke Mutus Waigeo Barat makadiperpanjang sampai Bulan Maret 2005;Bahwa sampai batas waktu kontrak sudah habispekerjaan belum selesai

Badan Diikuti oleh 7 orangBadung Bali Anggaran pendamping dari SekretariatDPRD11 1113 Juli 2011 Kota Serang Badan Diikuti oleh 7 orangdan Kab Anggaran pendamping dari SekretariatLebak DPRD12 2527 Juli 2011 Kota Badan Diikuti oleh 7 orangSemarang Anggaran pendamping dari SekretariatDPRD13 46 Agustus 2011 Kab.

Sleman Badan Diikuti oleh 7 orangAnggaran pendamping dari SekretariatDPRD14 810 Agustus 2011 Kota Badan Diikuti oleh 7 orangTangerang Anggaran pendamping dari SekretariatSelatan dan DPRDKotaTangerang15 1820 Agustus Kota Badan Diikuti oleh 7 orang2011 Mojokerto Anggaran pendamping dari SekretariatDPRD16 2224 Agustus Kab Brebes Badan Diikuti oleh 7 orang2011 Anggaran pendamping dari SekretariatDPRD17 810 September Kab Badan Diikuti oleh 7 orang2011 Pandeglang Anggaran pendamping dari Sekretariatdan

Badung Badan Diikuti oleh 7 orang pendamping. Bali Anggaran dari Sekretariat DPRD11 1113 Juli 2011 Kota Serang Badan Diikuti oleh 7 orang pendampingdan Kab Anggaran dari Sekretariat DPRDLebak12 2527 Juli 2011 Kota Badan Diikuti oleh 7 orang pendamping Semarang Anggaran dari Sekretariat DPRD13 46 Agustus 2011 Kab. Sleman Badan Diikuti oleh 7 orang pendamping.

Diikuti oleh 7 orang pendamping. 2011 Baru Kalsel Anggaran dari Sekretariat DPRD22 68 Oktober 2011 Kab Sidoarjo Badan Diikuti oleh 4 orang pendamping.

Diikuti oleh 6 orang pendamping.

Pendamping tersebut, tidak adamemberikan atau membuat pembelaan untuk Persidang Kode Etik Polriuntuk perkara Penggugat sehingga hakhak Penggugat tidak terakomodir;26.

Bahwa pada saat Pemeriksaan Pendahulauan, faktanyaPenggugat tidak didampingi oleh pendamping sekalipun Penggugatmenyatakan tidak memerlukan pendampingi karena Penggugat khawatirpendamping yang ditunjuk Pengemban fungsi hukum tidak membela danmemberi petunjuk hukum kepada Penggugat terbukti pada saat sidangkode etik berlangsung pendamping yang di tunjuk Pengemban fungsihukum, tidak ada melakukan pembelaan kepada Penggugatdipersidangan hanya diam saja dan Pendamping yang ditunjuk tersebutadalah orang

Bahwa dalam Pasal 1 ayat 15 PERKAP No. 19 tahun 2012 jelasmenyatakan yang disebut Pendamping adalah Pegawai negeri pada Polriyang diminta oleh Pelanggar atau atasan pelanggar atau Akreditor untukmendampingi terduga Pelanggar dalam Pemeriksaan Pendahuluan, padatahappemeriksaan dan pada Sidang KKEP tentunya dalam hal iniadalah Pendamping yang dapat membela kepentingan terdugapelanggar agar Komisi Kode Etik dapat menjatuhkan putusan yangobjektif;6.

Bahwa karena tidak adanya Pendamping pada saat PemeriksaanPendahuluan dan Pendamping yang di tunjuk Fungsi Hukum pada saatSidang Komisi Kode Etik Polri, tidak bekerja pada tupoksinya terbukti tidakmembuat dan melakukan Pembelaan pada saat pelaksanaan SidangKomisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat sehingga belum terungkapkebenaran secara materil dan menyebakan tidak terpenuhinyapemeriksaan secara formil menyebabkan tidak terakomodir hakhakPenggugat;8.

Sehubungan dengan dalil pemohon yang menyebutkanPenggugat tidakdidampingi olen seorang pendamping pada saat pemeriksaan pendahuluan adalahdalil yang tidak benar karena kenyataannya pada saat pemeriksaan pendahuluanPutusan Perkara Nomor : 4/G/2019/PTUN.Pbr, Halaman33dari43halamandi provos, Penggugat tidak mau didampingi oleh seorang pendamping, untuk ituPenggugat sudah membuat surat pernyataan.16.

36.Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 23 Tahun 2017, tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran

37.Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Tahun Anggaran 2017.

Desa danPendamping Desa Teknik Infrastruktur Dana DekonsentrasiKegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dirjen Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RepublikIndonesia Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.Fotocopy Surat Perintahn Kerja (SPK) Tenaga Ahli PemberdayaanMasyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa TeknikInfrastruktur Tahun Anggaran 2017.4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DDTahap Il (40%) Dana

Desa dan Pendamping DesaTeknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan PemberdayaanHalaman 62 dari 109 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2021/PN.BglIMasyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 beserta lampiran.37.Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli PemberdayaanMasyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa Teknik InfrastrukturTahun Anggaran 2017.38.4 (empat) lembar

;Menimbang, bahwa tugas pokok Pendamping Desa antara lain adalahMendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa,Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Mendampingimasyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;Menimbang, bahwa terdakwa selaku~ Pendamping DesaPemberdayaan ( PDP) telah melanggar kode etik Pendamping desa dalampoin 4, membantu atau menyalahgunakan dana desa untuk kepentinganpribadi , keluarga atau kelompok sebagaimana tertuang dalam lampiran

;Menimbang, bahwa tugas pokok Pendamping Desa antara lain adalahMendampingi desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa,Mendampingi desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, Mendampingimasyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pendamping Desa Pemberdayaan( PDP) telah melanggar kode etik Pendamping desa dalam poin 4,membantu atau menayalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi ,keluarga atau kelompok sebagaimana tertuang dalam lampiran

Desa dan Pendamping DesaTeknik Infrastruktur Dana Dekonsentrasi Kegiatan PemberdayaanMasyarakat Desa Dirjen Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 besertalampiran.37.Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga Ahli PemberdayaanMasyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Desa TeknikInfrastruktur Tahun Anggaran 2017.38.4 (empat) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Realisasi DDTahap II (40%)

Apabila PPTK tidak ikutserta berangkat, maka uang tersebut diserahkan kepada Pendamping.PPTK/Pendamping menyerahkan uang perjalanan dinas yangditerimanya setelah dikurangi uang tiket pesawat kepada pelaksanaperjalanan dinas. PPTK/Pendamping menyerahkan uang tiket pesawatkepada Terdakwa (periode Juli 2012 s.d. Desember 2013). Penagihanuang tiket kepada PPTK/Pendamping oleh Terdakwa dilakukan setelahpelaksana perjalanan dinas kembali dari kegiatan perjalanan dinas..

Dan khusus untuk Tiket pesawatyang dipertanggungjawabkan diperoleh PPTK/pendamping dari Terdakwa(periode Juli 2012 s.d.

tersebut kemudian PPTK/Pendamping menyerahkan uangpembelian tiket kegiatan perjalanan dinas luar daerah kepada Terdakwa.Bahwa dari print out tiket yang diberikan oleh Terdakwa kepada PPTK/pendamping untuk kelengkapan bukti pertanggungjawaban kegiatanperjalanan dinas luar daerah setelah dilakukan konfirmasi kepadaperusahaan maskapai penerbangan PT.

Apabila PPTK tidak ikutserta berangkat, maka uang tersebut diserahkan kepada Pendamping.PPTK/Pendamping menyerahkan uang perjalanan dinas yangditerimanya setelah dikurangi uang tiket pesawat kepada pelaksanaperjalanan dinas. PPTK/Pendamping menyerahkan uang tiket pesawatkepada Terdakwa (periode Juli 2012 s.d. Desember 2013). Penagihanuang tiket kepada PPTK/Pendamping oleh Terdakwa dilakukan setelahpelaksana perjalanan dinas kembali dari kegiatan perjalanan dinas.f.

Dan khusus untuk Tiket pesawat yang dipertanggungjawabkandiperoleh PPTK/pendamping dari Terdakwa (periode Juli 2012 s.d.

Membantu pendamping desa dalam fasilitasi pembentukan, pengelolaandan pengembangan pasar desad.

Membantu Pendamping Desa Kecamatan dalam fasilitasi pembentukan,pengelolaan dan pengembangan Pasar Desa.Membantu. Pendamping Desa Kecamatan dalam fasilitasi aksespermodalan, promosi, pemasaran hasil usaha ekonomi termasuk usahaekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasilusaha ekonomi desa.Membantu. Pendamping Desa dalam fasilitasi pengembangankewirausahaan desa. Fasilitasi SKPD dan pihak lain yang bermaksud untuk mendampingi desadalam mengembangkan ekonomi desa.

Meningkatkan kapasitas Pendamping Desa Kecamatan dan PendampingLokal Desa dalam mendampingi desa/antar desa untuk pengembanganekonomi desa.

Membantu Pendamping Desa Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalamberkoordinasi pengembangan ekonomi desa.ahwa tanggung jawab Saksi sebagai Tenaga Saksi Pengembangankonomi Desa Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :Proses fasilitasi oleh Pendamping Desa kecamatan dalampembentukan, pengelolaan, pengembangan dan pemasaran hasil usahaBUMDes/BUMDes bersama dapat terlaksana.Ditetapbkan regulasi yang memberikan insentif terbentuknyaBUMDes/BUMDes bersama3.

Terwujudnya peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Kecamatan danPendamping Lokal Desa untuk pengembangan ekonomi desa.

hasil audit Team OC ( Operasional controller ) dari MHO ( Medan Head Office ) tanggal 25 maret 2019;

data berita acara pembayaran gaji perdivisi masingmasing yang ditandatangani oleh petugas yang tertera di berita acaratersebut yaitu. krani divisi dan asisten pendamping dan selesaipembayaran kepada karyawan PHL selesai, data berita acara pembayarangaji yang berada di asisten pendamping tersebut di kembalikan lagikepada KTU di kantor estate bersama dengan sisa uang bila ada uangyang belum di bayarkan kepada karyawan karena karyawan tersebut tidakhadir pada saat gajian;Bahwa setelah dilakukan audit

yang membayarkan gaji daninsentive karyawan PHL tersebut dan selisih nilai uang gaji dan insentivetersebut sebesar Rp 14.595.255. ( empat belas juta lima ratus Sembilanpuluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah ) tetapi untuk yangbenarnya saya tidak tahu persis karena di dalam Berita acara pembayarangaji dari estate ke divisi yang di terima asisten pendamping tersebut adajuga potonganpotongan di divisi Ill oleh karyawan.

tersebut bertanda tangan diberita acara pembayaran gaji tersebut , CASH PAYMENT VOUCHERkemudian asisten pendamping membawa uang gaji tersebut ke kantorDivisi Il Karena pembayaran gaji tersebut di laksanakan di kantor Divisi II.Bahwa proses pembayaran gaji di divisi kepada karyawanyaitu setelah asisten pendamping tersebut menerima uang gaji Kemudiandibawa uang gaji dan insentive tersebut ke kantor divisi Il dan kemudianasisten pendamping tersebut menyerahkan uang gaji tersebut kepadakrani untuk di

(lima puluh satu juta sembilan puluh dua ribudelapan ratus rupiah).Bahwa benar terdakwa tidak tahu berbentuk apakah dokumen penyerahanuang tersebut dari KTU kepada asisten pendamping yang terdakwa ketahuidokumen tersebut berbentuk berita acara juga tetapi namanya terdakwa tidaktahu setelah itu asisten pendamping membawa uang gaji ke kantor Divisi IIyaitu dokumen yang dibawa adalah payroll gaji dan 1 ( satu ) lembar beritaacara penyerahan uang gaji di divisi antara terdakwa selaku krani plasmadan

yaitu terdakwatidak menyetorkan uang hasil setoran para nasabah ke ASDC CabangPeudada sejak tahun 2011 s/d tahun 2013 sejumlah Rp.212.350.000, (duaratus dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);e Bahwa jenis pinjaman yang diberikan oleh terdakwa adalah pinjaman yangmenggunakan agunan;Bahwa untu setiap setoran para nasabah ada diberikan bukti setor berupabuku Pass book dan slip setoran;Bahwa setoran para nasabah boleh dilakukan langsung oleh nasabah kekantor ASDC daan dapat juga melalui pendamping

HUSEN YUSUF, dibawah sumpah dipersidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan masalahpenggelapan Dana ASD Cooperative;Bahwa penggelapan yang saksi maksud adalah penggelapan dengan caratidak melakukan penyetoran kembali dana pinjaman milik nasabah koperasiASDC yang sudah diterima oleh petugas pendamping usaha Mikro LoanASDC Cabang Peudada;e Bahwa saksi adalah karyawan ASDC Cabang Peudada yang bertugas sebagaiAkuntan yang bertugas melakukan

pencatatan secara manual dankomputerisasi juga menerima setoran dari pendamping usaha termasukterdakwa yang dilakukan terdakwa setiap hari kerja dari pukul 12.00 wib s/d13.00 wib dan selanjutnya setoran tersebut saksi catat di buku CDRkemudian dari CDR dipindahkan ke komputer online;e Bahwa saat terdakwa diperiksa/diaudit, saksi sudah tidak bekerja lagi diASDC Cabang Peudada;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.4 MUDASTSIR Bin ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah dipersidangan padapokoknya

Dengan sengaja dan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, baikitu dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yangada, bahwa Terdakwa adalah karyawan ASD Cooperative cabang Peudada sejak tahun 2010s/d tahun 2013, jabatan terdakwa dalah sebagai Pendamping Usaha (PUE);Bahwa terdakwa ada menerima gaji dari ASDC sebesar Rp.2.400.000, dan tugasterdakwa selain sebagai pendamping usaha yang melakukan survey usaha yang akandipinjamkan

Usaha (PUE);Bahwa terdakwa ada menerima gaji dari ASDC sebesar Rp.2.400.000, dan tugasterdakwa selain sebagai pendamping usaha yang melakukan survey usaha yang akandipinjamkan modal, juga mencaikkan dananya dan terdakwa juga mengambil cicilan daripara nasabah;Bahwa saksi berdasarkan temuan penyimpangan yang didapati, kantor ASDC Bireuenmenugaskan sdri.

,M.SI., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) padafaktanya terdapat Pendamping dari Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahHalaman 9 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.

perjalanan dinas tersebut sesuai denganSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

BDG(DPRD) kota Cimahi yang tidak berangkat melaksanakan perjalanan dinasdibuat seolaholah telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut Sesuai denganSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

(biaya penginapan pendamping dan biayatransportasi pendamping tidak ada);14)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Tanggerang dan kotaCilegon pada tanggal 0406 Agustus 2011;15)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus X DPRD Kota Cimahi ke Kota Surabaya pada tanggal1820 Agustus 2011;16)Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011oleh Pansus Xl DPRD Kota Cimahi ke Kemenkeu RI dan KotaTanggerang

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari dana perjalanan fiktifsetelah dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran olehpara pendamping yang semula tidak melaksanakan perjalanan dinasHalaman 63 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.

(Saksi2) dan beberapa anggota Kipan Euntuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar MakoYonif 113/JS, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnyamenghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor HP Terdakwatidak aktif lagi, selanjutnya perwira pendamping dari Kipan EYonif 113/JS melaporkan hal tersebut kepada Plh Dankipan EYonif 113/JS a.n. Lettu Inf Dwi Santosa.Bahwapada hari Selasa tangggal 24 Maret 2015, sekira pukul15.00 Wib, PlhDankipan E Yonif 113/JS a.n.

Bahwa sekira pukul 23.40 Wib, perwira pendamping dari Kipan EYonif 113/JS melaporkankepada Plh Dankipan E Yonif 113/JS,bahwa Terdakwa belum kembali dari ijin mengambil baju YongMoodo di Kipan E Yonif 113/JS.9. Bahwa pada hari Selasa tangggal 24 Maret 2015, sekira pukul15.00 Wib, Plh Dankipan EYonif 113/JS a.n.

Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib, perwira pendamping dariKipan E Yonif 113/JS, memerintahkan Serda Didik Setiawan(Saksi1), Pratu Ade Bagus. S. (Saksi2) dan beberapa anggotaKipan E untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitarMako Yonif 113/JS, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnyamenghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor HP Terdakwatidak aktif lagi, selanjutnya perwira pendamping dari Kipan EYonif 113/JS melaporkan hal tersebut kepada Plh Dankipan EYonif 113/JS a.n.

(Saksi2) dan beberapa anggotaKipan E untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitarMako Yonif 113/JS, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnyamenghubungi nomor HP Terdakwa namun nomor HP Terdakwatidak aktif lagi, selanjutnya perwira pendamping dari Kipan E Yonif113/JS melaporkan hal tersebut kepada Plh Dankipan E Yonif113/JS a.n. Lettu Inf Dwi Santosa.Bahwabenar pada hari Selasa tangggal 24 Maret 2015, sekirapukul 15.00 Wib, PlhDankipan E Yonif 113/JS a.n.

Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib, perwira pendamping dariKipan E Yonif 113/JS, memerintahkan Serda Didik Setiawan(Saksi1), Pratu Ade Bagus. S.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali/ pendamping terhadap AJENG KARTIKA SARI khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan dalam mengikuti proses seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah ) ;