., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, berkantor di Jalan HOSCokroaminoto Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi:;LawanSURATMI, bertempat tinggal di Belah RT 002, RW 004, DesaGemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam halini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dankawankawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Wongsonegoro, berkantor di Jalan Letkol SuparnoBeringin

., M.H. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jateng, beralamat di Jalan HOSCokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi;LawanIIN HINDARTI, bertempat tinggal di Kondang Wetan, RT.001 RW. 002, Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam,Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa Sigit DjokoPriiono, S.H. dan kawankawan, Para Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Lembaga

. ; 2 20220202semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, di Kantor AdvokatBadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH)MKGR JatengJl. HOS Cokroaminoto No. 23 Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal Semarang, 21 Juni 2013, selanjutnya disebutsebagai PEMBANDING / PENGGUGAT 3 0200220s0000MELAWAN:1. SALMO HARDOYO: 2220220222202 =Beralamat di Jalan Giri Mulyo No. 1 RT.01 RW.0O1 Windusari,Magelang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I /TERGUGAT I ; 00002000eeeneenennenee nee nens2.

x2cmx40cm, 11 (sebelas) batangkasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x310cm, 7 (tujuh) keping papan jenissengon ukuran 2cm x 25cm x307cm, 1 (Satu) batang kasau jenis sengonukuran 6cm x 5cm x144cm, 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu, 2 (dua)buah kikir, 1 (Satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas, dan 1 (satu)buah derigen warna merah berisi BBM pertalite.Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan HutanXX Bandar Lampung (BPKH

Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan HutanXX Bandar Lampung (BPKH XX) atas nama UJANG HERMANSYAH, S.Hutmenjelaskan sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat GPS (GlobalPositioning System) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yangdiakui ditebang oleh terdakwa NASUTION als SUPANGAT bin (alm)MUHAJI adalah sebagai berikut :a. Tunggul pertamaX = 0428180Y = 9416992b. Tunggul keduaX = 0428162Y = 9417005C.

pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikeloladengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.Fungsi taman nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagaiwilayah sistem penyangga kehidupan; Bahwa setelah melihat ttitik koordinat dan peta hasil pemeriksaantempat kejadian perkara yang dibuat oleh ahli dari Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

Hak masyarakat untuk mendapatkan udara segar jugaterganggu;UJANG HERMANSYAH, S.Hut dibacakan dipersidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan diBalai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH XX) danJabatan seharihari Ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan Tingkatpertama; Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertamaadalah mencari titik Pal Batas

papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm, 11(sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm, 7 (tujuh)keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm, dan 1 (satu) batangkasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x 144cm;Menimbang, bahwa Ahli yang bernama RIYANTO,S.Hut Bin SUDRA danRIYANTO, S.Hut dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat bahwasetelah melihat titik koordinat dan peta hasil pemeriksaan tempat kejadianperkara yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

diajukan oleh:PENGGUGAT, Lahir di Serang, 18 Januari 1979; Umur: 40 tahun; Agama:Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: PNS, Tempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Purwakarta, KotaCilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, lahir di Indramayu, 20 Juli 1981, Umur: 38 tahun; Agama: Islam;Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Tempattinggal di xxxxxxxXXxXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, KecamatanCibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten (kediaman rumah BpkH

,dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultan Hukum (BPKH)MKGR JawaTengah, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4September 2019:Pemohon Kasasi;LawanUMI CHOLIFAH, bertempat tinggal di Jalan Mahasari, RT 003RW 002, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, KabupatenDemak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit DjokoPrijono, S.H., dan kawankawan, Para Advokat pada KantorLembaga Bantuan Hukum (LBH) Wongsonegoro, beralamat

Memerintahkan kepada bendahara / Juru bayar gaji pada instansiKantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VBanjarbaru, Jl. PM.Noor Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan(70714) tempat Tergugat bekerja untuk membayar langsung gaji /Hal.4dari7Hal. Put. No.1011/Pdt.G/2017/PA.Ba.penghasilan yang terdiri dari gaji pokok beserta tunjangan 1/3 bagianTergugat diberikan kepada kepentingan hidup anak Penggugat danTergugat hingga dewasa, secara langsung dan tunai;5.

Bahwa, saksi mengetahui batasbatas kawasan TNBBS setalah mengikuti kegiatan rekonstruksitata batas pada tahun 2008 yang dilaksanakan oleh BPKH wilayah II palembang. Bahwa, hasil pengukuran yang telah dilakukan yang tidak disetujui oleh masyarakat dan tidaksesuai dengan tata batas yang telah dikukuhkan oleh menteri kehutanan.

Soekirno, dimana keterangan Piator Silaban dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa, ahli bertugas berdasarkan Surat Penugasan oleh Kepala BPKH wilayah II dengan suratperintah tugas no: PT.147/BPKH II.2/2011 tanggal 01 oktober 2011. Bahwa, menurut ahli setelah dilakukan pengukuran diketahui bahwa tunggul kayu meluangbatu di TKP terdakwa Irvan bin Karim didusun sugi waras pekon tirom kec. Pematang sawahkab.

adalah merupakan kawasan hutan cagar alamdusun besar Reg.61, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatandari BKSDA tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2012dengan surat perintah tugas dari kepala BKSDA Nomor PT.43.1/BKSDA.BKL1/2012 tanggal 28 Februari untuk melakukan pengukurandan pengambilan koordinat lahan di kKawasan hutan cagar alam dusunbesar Reg.61, pihak BKSDA yaitu saksi Mardiansyah, RezaAlfitriansyah bin Husnan, dan Beni Heldianto bin Ilman Nupril bersamadengan saksi ahli dari BPKH

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahI Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

Ha. 003/KP/CDI/ 2021 Tertanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatanganioleh ANGGUN ARIFIANTO dan Mengetahui WAKIL ADMINISTRATUR /KSKPH Semarang Barat ROHASAN PHT.19740712200807100 dan ASPER /KBKPH Jembolo Selatan Selatan JOKO UTOMO PHT.19760617 199501100Yang mana kayu jati tersebut sebelumnya berada di area Petak 53 A RPHCandi BPKH Jembolo Selatan KPH Semarang yang masuk didalam JenisHutan Produksi.

Ha. 003/KP/CDI/ 2021 Tertanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatanganioleh ANGGUN ARIFIANTO dan Mengetahui WAKIL ADMINISTRATUR /KSKPH Semarang Barat ROHASAN PHT.19740712200807100 dan ASPER /KBKPH Jembolo Selatan Selatan JOKO UTOMO PHT.19760617 199501100Yang mana Kayu jenis jati JPPSP tersebut sebelumnya berada di area Petak53 ARPH Candi BPKH Jembolo Selatan KPH Semarang yang masuk didalamJenis Hutan Produksi.

Ha. 003/KP/CDI/ 2021 Tertanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatanganioleh ANGGUN ARIFIANTO dan Mengetahui WAKIL ADMINISTRATUR /KSKPH Semarang Barat ROHASAN PHT.19740712200807100 dan ASPER /KBKPH Jembolo Selatan Selatan JOKO UTOMO PHT.19760617 199501100Yang mana Kayu jenis jati JPPSP tersebut sebelumnya berada di area PetakHalaman 23 dari 35 halaman, putusan Nomor: 36/Pid.BLH/2022/PT.Smg53 ARPH Candi BPKH Jembolo Selatan KPH Semarang yang masuk didalamJenis Hutan Produksi.

., M.H. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jateng, beralamat di Jalan HOSCokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi;LawanMARIYA ULFA, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001, DesaBotorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dalamhal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H. dankawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum

., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, berkantor di Jalan HOSCokroaminoto Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi:;LawanMUARIFAH, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, DesaPurwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam halini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dankawankawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Wongsonegoro, berkantor di Jalan Letkol SuparnoBeringin

oleh karena sejak bulan Pebruari 2014 Perhutani melakukanprogram penebangan trubusan pohon jati yang tumbuh lagi yang telahberusia 10 (sepuluh) tahun;e bahwa tujuan terdakwa mengambil kayu jati untuk digunakan sebagaiusuk rumah belakang;Menimbang, bahwa dari uraian faktafakta hukum tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa membawa 4(empat)gelondongan kayu jati yang rantingrantingnya telah terdakwa rapikanmenggunakan kampak dari kawasan hutan Perhutani di petak 6a RPHLogede BPKH

pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23);e Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat;e Bahwa pertimbangan membentuk UU Nomor 18 Tahun 2013 salahsatunya adalah untuk mengakomodir pemberantasan secara efektifterhadap perusakan hutan yang terorganisasi;e Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa menuju kawasanhutan di petak 6a RPH Logede BPKH

berupa: 1 (satu) batang kayujati berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 260 cm diameter 10 cm, 1(satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 280 cmdiameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondongan denganukuran panjang 280 cm diameter 10 cm, 1 (satu) batang kayu jati berbentukgelondongan dengan ukuran panjang 290 cm diameter 10 cm, oleh karenaberdasarkan keterangan saksisaksi maupun keterangan terdakwa diambil darikawasan hutan Perhutani petak 6a RPH Logede BPKH

AHMAD DIMJATI yang keterangannya,sebagaimana telah diberikan di depan penyidik kepolisan dari Kepolisian DaerahKalimantan Timur, Resort Kutai Kartanegara dengan mengucapkan sumpah pada hari Rabutanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Balai Pemantapan Kawasan HutanWilayah IV Samarinda dari tahun 2002 sampai dengan sekarang;Bahwa Saksi sebagai staf pemolaan kawasan hutan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV

Itci HutaniManunggal melalui ijin dari pejabat yang berwenang;23Bahwa Ahli pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara karena sebagai petugas BPKH Wilayah IV Samarindaberdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BPKH Wilayah IV Nomor:PT.159/BPKH/IV2/2015 tanggal 28 Desember 2015;Bahwa hasul yang ditemukan dari pemeriksaan di lokasi kejadian pada hari Selasatanggal 29 Desember 2015 adalah:a.Secara umum kondisi lokasi TKP adalah: Sebelah Utara adalah kawasanhutan

(dari hasil pengukuran dilapangan),Setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Tim yang terdiri dariPolres Kukar dan BPKH Wilayah IV Samarinda pada lokasi yang dilakukanpembakaran dan pembukaan lahan dengan hasil pengambilan koordinatseperti pada tabel berikut: No.

tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf e , yaitu berupa 84 (delapan puluh empat) batang balok kayu rimbacampuran dengan jumlah volume 9,2280 (Sembilan Koma Dua Dua DelapanKosong) M3, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul01.00 Wita, saat Saksi Abdul Bari dan Saksi Sarif HidAyat bersama dengan TIMdari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH

kegiatanpemeriksaan terhadap setiap kendaraan Truck yang memuat kayu di JalanLintas Sumbawa Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di DesaPlampang, Kabupaten Sumbawa, melintas 1 (Satu) unit kendaraan Truck merkMitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis,yang sarat dengan muatan berupa kayu, yang selanjutnya diberhentikan untukdilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan sSuratsuratnya ; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH

ketentuan Perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yaitu berupa 84 (delapanHalaman 8 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.B/LH2020/PN.Sbwpuluh empat) batang balok kayu rimba campuran dengan jumlah volume 9,2280(Sembilan Koma Dua Dua Delapan Kosong) M3, yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul01.00 Wita, saat Saksi Abdul Bari dan Saksi Sarif HidAyat bersama dengan TIMdari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH

kegiatanpemeriksaan terhadap setiap kendaraan Truck yang memuat kayu di JalanLintas Sumbawa Bima KM 93, depan Kantor BKPH Ampang, di DesaPlampang, Kabupaten Sumbawa, melintas 1 (Satu) unit kendaraan Truck merkMitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh Saksi Muhlis,yang sarat dengan muatan berupa kayu, yang selanjutnya diberhentikan untukdilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Suratsuratnya ; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH

SAMAWA INDAH diSumbawa Besar ;Menimbang, bahwa selanjutnya TIM BPKH menindaklanjuti denganmelakukan proses pelacakan terhadap asal usul Sumber tebang dari kayu milikTerdakwa ABDURRAHMAN tersebut dengan melakukan LACAK BALAKterhadap Nota Angkutan Lanjutan Nomor : 008/NALUD.CB/2020 tanggal 14April 2020 Atas Nama Terdakwa ABDURRAHMAN, yang menyebutkan bahwaasal usul sumber tebang dari kayu milik Terdakwa ABDURRAHMAN tersebutadalah berasal dari lahan milik AMAQ ITRI Alias JERIA dengan SHM atas namaAMAQ

Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop.

Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab.Kolaka No. 92/ 522.13/2012;Fotocopy (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An.PT. WIL di Prop. Sultra No.S.20/Kuh5/2011;1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal KSU Lapaka Indah;1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal Koperasi Maroko Jaya;1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT.

WIL wilayah administrasi Desa Lapao paoKecamatan Wolo Kabupaten Propinsi Sulawesi Tenggara dan setelah divoting kedalam peta Kawasan Sulawesi Tenggara ternyata area tambangberada di dalam kawasan hutan Produksi terbatas sesuai dengan SKMenteri Kehutanan Nomor 465 tahun 2011;Bahwa ketika mengambil titik koordinat yang diambil oleh TeamPenyidik Kemenhut bersama Team BPKH pada tanggal 3 Desember 2013di Desa Lapaopao ternyata titik koordinat tersebut diluar Ijin UsahaPertambangan (IUP) Nomor 351 PT.

Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VUBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab.Kolaka No. 92/ 522.13/2012;Fotocopy (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasi produksi An.PT. WIL di Prop. Sultra No.S.20/Kuh5/2011;1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal KSU Lapaka Indah;1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal Koperasi Maroko Jaya;1 (satu) karung Ore Nikel dari Areal PT.

., dankawankawan, Para Advokat pada Kantor Advokat BadanPembelaan dan Konsultan Hukum (BPKH)MKGR Jawa Tengah,beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi:;LawanNUR FAIZAH, bertempat tinggal di RT 001 RW 004 DesaPerampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalamhal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dankawankawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga BantuanHukum (LBH) Wongsonegoro, beralamat di Jalan LetkolSuparno

., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH)MKGR Jateng, beralamat di Jalan HOS CokroaminotoNomor 23, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Oktober 2017:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Jakarta Selatanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam

Bahwa tata batas telahdiperkuat kembali oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah MedanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorS.53/BPKH I/PKH 1/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal Areal PertapakanKantor Bupati Tapanuli Selatan.

diiKecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera UtaraSeluas 271,19 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus) Hektartersebut diatas, telah ditata batas yang dituangkan dalam Berita Acara TataBatas Tukar Menukar Kawasan Hutan tanggal 29 September 2009selanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.244/MenhutII/2011 tanggal 29 April 2011, diperkuat kembali oleh KepalaBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah MedanKementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.53/BPKH

Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera UtaraSeluas 271,10 Ha (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu koma Sepuluh) Hektartersebut telah ditata batas yang dituangkan dalam Berita Acara Tata BatasTukar Menukar Kawasan Hutan tanggal 29 September 2009 dan selanjutnyaditerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/MenhutII/2011tanggal 29 April 2011 serta tata batas telah diperkuat oleh Kepala BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah MedanKementerian LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor S.53/BPKH

SaranaPrasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan Yang Terletak dilKecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utaratersebut telah ditata batas yang dituangkan dalam Berita Acara Tata BatasTukar Menukar Kawasan Hutan tanggal 29 September 2009 selanjutnyaditerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.244/MenhutII/2011tanggal 29 April 2011, diperkuat kembali oleh Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah MedanKementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor S.53/BPKH

Selatan DanSarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan Yang TerletakDi Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera UtaraSeluas 271,10 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus) Hektar,sesuai dengan aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai selanjutnyadiberi tanda T.I dan T.II 3;Foto Copy Areal petapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan yang dikeluarkanBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah MedanKementerian LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor S.53/BPKH