Maka orang tua penggugat dirugikan Rp.12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.58.000.000, (lima puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 70.500.000,(tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);= Bahwa penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan inibaik secara kekeluargaan maupun melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)Taluk namun tidak membuahkan hasil seperti apa yang dibuat dalamberita acara tanggal 21 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014;= Bahwa pantaslah perkara ini diajukan

Demikianjuga penyelesaian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluk. Sidangpertama KAN tanggal 21 Agustus 2014 hanya dihadiri pihak Penggugatuntuk meminta keterangan dan melihat bukti hak dari penggugat atasobjek perkara. Sidang kedua KAN tanggal 29 Agustus 2014 hanyadihadiri pihak Tergugat untuk meminta keterangan dan melihat bukti hakdari Tergugat atas objek perkara.

Adat Nagari Taluk pada saat itu objekperkara adalah pusaka tinggi Penggugat dan Para Tergugat;Bahwa menurut Saksi selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taluk,yang dikatakan seKaum yaitu, orang yang dikatakan seharta sepusaka,sehino semalu ;Bahwa yang menguasai objek perkara sekarang adalah Tergugat 1.b /Emi Dalti ;Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2015/PN.Pnne Bahwa menurut Saksi objek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat danPara Tergugat yang berasal dari Nenek/ayek

BAGINDO :e Bahwa menurut saksi sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN)Taluk, Saksi mengetahui ada 2 (dua) kali sidang di KAN tentangpersengketaan ini, namun Saksi pada saat itu keluar ruangan jadi tidaktahu apa yang dibahas;e Bahwa menurut Saksi ibunya pernah bercerita kepadanya bahwa ibuPenggugat dan ibu Para Tergugat beradik kakak;e Bahwa menurut Saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam KaumPenggugat dan Para Tergugat yaitu, Saparin Dt. Bdr.

Sutan;e Bahwa pada saat persoalan ini disidangkan di Kerapatan Adat NagariTaluk, Saparin Dt. Bdr Sutan tidak hadir ;3.

Kebijakan PengadilanTinggi, dan Surat Edaran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)Nomor: 07/LKAAMSBVI1985, menegaskan bahwa;Setiap Pengadilan Negeri yang menerima perkara tanah pusako tinggiharus menanyakan kepada pemohon apakah perkaranya sudahdiselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan adat (dalam hal ini:Kerapatan Adat Nagari) atau belum.

Sesuai dengan pernyataan KHAIRUL (Tergugat II.B) tidak sesako sepusako.Bahwa berdasarkan Notulen Kerapatan Adat Sakoto (KAS) Tuik Koto GunungKampung Baru Nagari Tuik IV Koto Mudiak Kec. Batas Kapas, pada hari Minggutanggal 21 Oktober 2018 yang dihadiri oleh 26 orang terdiri dari:1). Anggota Kaum Kampai Koto Gunung jo Kaum kampai Tuik;2). Pengurus Kerapatan Adat Sakoto KAS) Tuik Koto Gunung Kampung Baru;3). Imam Kaum se Nagari Tuik V Koto Gunung;4).

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Lembaga Kerapatan Adat NagariHalaman 64 dari 154 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pnn(KAN) IV Koto Mudiak Kec. Batas Kapas tempat Para Penggugat melapor tidakberpedoman keadaan Adat Salingka Nagari, sidang secara sepihak dan solaholah tidak objektif mengambil keputusan.

P10Fotokopi Ranji Kaum Datuk Bandaro Hitam tahun 1952:Fotokopi Janiah Asal Koto Kampai Ayek Ciak tertanggal Tuik 4Maret 1979 berdasarkan keterangan K Datuk Bandaro Hitam;Fotokopi Surat Tanda Pengesahan Menurut Sepanjdang Adattertanggal 5 Djuni 1946;Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari IV Koto Mudik Nomor(01/KAN/1979 tanggal 20 Mei 1979;Fotokopi Surat Penunjukan Wakil Dt.

Bandaro Hitam tertanggal 22Mei 1979;Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) IV Koto MudikKecamatan Batang Kapas Nomor 03/KANIV/Km96 tertanggal 14Januari 1996;Fotokopi Surat Keterangan Wakil/ Penunjukan Wakil Dt.

Rajo Bujang.Dan bersama ini Pembanding melampirkan KesimpulkanKerapatan Adat Kuranji tertanggal 25 September 2019 Nomor 057/KAN PIX/2019, Hal Penyampaian Hasil Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari PauhIX Kecamatan Kuranji.

Bahwa Kerapatan Adat Nagar Kuranji telah memanggil Pihak Pelawandan Terlawan, Ternyata Terbantah/ Terlawan tidak pernah Hadirdipersidangkan Peradilan Adat, maka dengan demikian Majelis PeradilanAdat Kerapatan Adat Kecamatan Kuranji Pauh IX berkesimpulan Bahwa antara Pelawan dan Terlawan tidak sekaum,tidak segolok segadai,tidak seharta sepusaka dan juga tidak sepandam sepekuburan.

RAJO BUNGSU, Umur 44 tahun, Suku Sikumbang,Pekerjaan Tani, beralamat di Kampung Pasar Sebelah, Nagari Silaut,Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;Kesemuanya adalah Ninik Mamak Nagari Silaut, bertindak untuk diri sendiri danselaku Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, Kecamatan Silaut,Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNISMAN,S.H., Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Komplek Pelangi Indah Blok B4No.2, Kelurahan Korong Gadang

yang berperkara untuk menghadiripersidangan pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusansebagai berikut :Dalam Provisi: Memerintahkan kepada Tergugat atau pihakpihak lain yang mendapat hakdari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pengolahan di atas tanahobjek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Penggugat adalah Ninik Mamak dan Pengurus Kerapatan

Panduko Rajo) dalam jabatannya selakuKepala Desa Silaut bersamasama dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)Silaut yang saat itu dijabat oleh Akhirruddin Dt. Panduko Rajo telahmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan batas IPK pada areal HTI yangdikelola Tergugat (PT. Sukses Jaya Wood), maka dengan demikian dalil paraPenggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 3 (tiga) Surat Gugatanadalah merupakan dalil yang keliru/tidak benar ;Bahwa Tergugat (PT.

Hasan Basri Durin;Bukti P3A : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 16 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Ketua danSekretaris KAN Silaut;Bukti P3B : fotocopy Daftar hadir dan Berita Acara musyawarahmufakat masyarakat Silaut tertanggal 29 Nopember 2014;Bukti P3C : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 02 Mei 2014 tentang mohon diberikan duplikat/ salinanLegalitas Tanah lokasi hutan tanaman industri;Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26

/Pdt.G/2014/PN Pnun.Bukti P3D : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 13 Mei 2014 tentang Hutan Tanaman Industri yang beradadi Nagari Silaut;Bukti P3E : fotocopy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silauttertanggal 13 Desember 2014 tentang Penolakan Keberadaan HTI diNagari Silaut;Bukti P4 =: fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor 13 Tahun 1983;Bukti PS~ ~:~ fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor 6 Tahun 2008 ;Bukti P6 : fotocopy Peraturan Gubernur

Mamak Tergugat beserta keponakannya Tidak punya hak atau kuasauntuk menggadai atau menjual tanah ulayat suku Patopang.Yang mana surat Musyawarah atau Sdurat Perdamaian ini terjadi padahari Rabu tanggal 1 bulan Juni tahun Dua ribu enam belas.yangdiketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Kumanis dan Wali NagariKumanis.Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah melihat itikad tidak baik daripara Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki harta pusaka yangmerupakan objek perkara secara tidak sah dan

Selanjutnya Tergugat Ill tidak pernah menguasai kebunkaret yang tertera pada point 11 (sebelas), kebun karet tersebutmerupakan milik SAPARDI yang dikelola oleh BUYUANG BADU;Yang dijelaskan dalam Point 14 (empat belas) tidak benar, sebabmusyawarah yang dimediasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kumanisantara pihak Suku Piliang IV yang dihadiri oleh SAPARDI, D.

AdatNagan) dan sekarang Saksi di bagian Sako jo Pusako, dulu Saksi pemahsebagai Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) sekitar tahun 1980, selama 1(Satu) periode, yaitu sekitar 3 (tiga) tahun;Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2016/PN SwBahwa objek perkara tersebut adalah tanah ulayat/ousaka tingginya kaumDatuak Rajo Nan Panjang, yang sudah ditentukan oleh Niniak Mamak NaganKumanis, yaitu sejak adat disusun dan nagari di pancang;Bahwa pada saat ini yang bergelar Datuak Rajo Nan

Datuak Rajo Panghulu juga ada bertanda tangan sebagai Ketua KAN(Kerapatan Adat Nagan) di dalam surat tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah gadang Mardius Datuak Rajo NanPanjang (Penggugat ));Bahwa pandam pakuburan kaum Datuak Rajo Nan Panjang terletak di halamanrumah Datuak Rajo Nan Panjang yang terletak di Pasar Kumanis;Bahwa Saksi mengetahui batasbatas objek perkara dari cerita Mardius DatuakRajo Nan Panjang (Penggugat ));Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ada sertifikatnya atau

Adat Nagari) Kumanis, dan pada saat itu yang menyelesaikan KetuaHalaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2016/PN SwKAN (Kerapatan Adat Nagari), Wali Nagari, Majo Pokie, Sutan Pelangai danRang Kayo Bungsu, dan saat itu tidak ada hasil penyelesaiannya;Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang Rika Burma (Penggugat IV) masihmenguasai bangunan tersebut atau tidak;Bahwa sekarang Saksi ada menyutuh orang dan Taluak Lintau mengelolakebun karet tersebut dan hasilnya Saksi bagi dua dengan orang

., yang telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.I.A ;Fotocopy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 007/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004tanggal 5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari LubukAlung, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, diberi tanda P.I.B ;Fotocopy Surat Perjanjian Pemakaian Persil Tanah Pasar dan BangunanNomor : 16/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004 tanggal

oleh Kerapatan Adat Nagari LubukAlung, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya, diberi tanda P.II.B ;Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 29/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004 tanggal5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung, yangtelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi tanda P.III.A;Fotokopi Surat Perjanjian Pemakaian Persil Tanah Pasar dan BangunanNomor

Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 014/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004tanggal 5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari LubukAlung, yang tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah diberi meteraicukup aslinya, diberi tanda P.V.A ;Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 07/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004 tanggal5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung, yangtidak dapat memperlihatkan aslinya

Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : 017/Kep.PsrDK/Psr.A/V/2004tanggal 5 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari LubukAlung, yang tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah diberi meteraicukup aslinya, diberi tanda P.VIII.B ;Fotokopi Akta Jual Beli Toko dan Bangunan Nomor 04 Tanggal 21September 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat PembuatAkta Tanah Emriza, S.H., fotocopy yang tidak dapat memperlihatkan aslinyadan telah diberi meterai cukup

Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung/KomisiPasar A Nagari Lubuk Alung Nomor : /Kep. PsrDK/Psr.A/I/2006,ditetapkan di Lubuk Alung pada tanggal 02 Januari 2006, yang telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tandaT.IIB ;3.

PANDUKO SATI), Tergugat IV (YASRIL SUPAR/Kepala Kampung Carocok), Tergugat V (Wali Nagari Carocok Anau Ampang Pulai) dan Tergugat II (Kerapatan Adat Nagari Carocok Anau Ampang Pulai), yang membenarkan dan mengetahui Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 Februari 2018 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige Daad);

RAJO MAGEK
2.YULIA RAHMADINA
Tergugat:
1.SUARDI
2.ERLINDA WATI
3.ERNANELI
4.KERAPATAN ADAT NAGARI Ampang Pulai Kec.Koto XI Tarusan
5.H SYAHRIAL DT PANDUKO SATI
6.YASRIL SUPAR
7.PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN cq WALI NAGARI CAROCOK AMPANG PULAI
8.M AFDAL
9.DHISA ANGGRIA
10.NOVRIDOL RAHMAN, SH., MKn
11.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

RAJO MAGEK;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ITA ABEH ikut berperkaradengan ERLINDA WATI (LINDA) di Kerapatan Adat Nagari;Bahwa ITA ABEH dengan ASRI DT.

Adat NagariERLINDA WATI (LINDA) ada hadir;Bahwa yang hadir saat saksi didengar keterangannya di Kerapatan AdatNagari yaitu BANDARO, ITA, AMAR dan MARLIS;Bahwa H.

BATUAH dan diketahui oleh YOSERIZAL DATUAK BATUAH selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) AmpangPulai dan Drs.

RAJO MAGEK dan saksi tidak mengetahui apakah pernah ITAABEH (RITAGUSTINI) ikut berperkara dengan ERLINDA WATI (LINDA) di Kerapatan AdatNagari;Bahwa sidang di Kerapatan Adat Nagari itu tanah yang di Carocok dansaksi tidak tahu batasbatas tanah yang disidangkan di Kerapatan Adat Nagariitu dan saksi juga tidak mengetahui apakah objeknya sama waktu sengketa diKerapatan Adat Nagari dengan sengketa yang sekarang;Bahwa sewaktu saksi kelas 5 SD, saksi dapat cerita dari nenek saksibernama AMAK KATAU bahwa

Di dalam bukti tersebut pihakyang mengetahui adalah Kepala Kampung Carocok YASRIL SUPAR, WaliNagari Carocok Anau Ampang Pulai ISMAEL dan Kerapatan Adat NagariAmpang Pulai JUNI APRIL, S.Pd, M.M DT.

Desmawati tidak = maumenghadirinya, sedangkan MeldiYunus tetap hadir setiap kalidipanggil olek Karapatan AdatNagari;Apa hasil dari penyelesaian sengketain) di Kerapatan Adat NagariParambahan ?Hasil penyelesaian di KAN adalahkarena Desmawati tidak maumenghadiri penyelesaian di KANmaka Kerapatan Adat Nagarimerekomendasikan agarpenyelesaian sengketa antaraPenggugat dengan Tergugat agarmenempuh jalur hukum kePengadilan;Apakah sdr. Mngetahui pembagianharta dalam kaum Dt. Sinaro ?

Pada waktu penyelesaian diKerapatan Adat nagari ParambahanDesmawati tidak hadir, dan sayatidak tahu apa alasannya tidakmenghadiri panggilan dari KAN;Apa hasil dari penyelesaian sengketain) di Kerapatan Adat NagariParambahan ?

Di Kerapatan AdatNagari Parambahan ?Jabatan saya di Kerapatan AdatNagari Parambahan adalahSekretaris;Apa gelar adat yang sdr. Jabat dandalam persukuan apa ?Gelar adat saya adalah Dt. RajoPenghulu dalam persukuanMandaliko;Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada KuasaPenggugat, atas kesempatan tersebut Kuasa Penggugat mengajukanpertanyaan kepada saksi;Apakah...Apakah sdr.ada mendengar ataumelihat orang mengukur tanah objeksengketa sekarang ?

MengetahuiRekomendasi Kerapatan Adat NagariParambahan, Surat Penguasaan fisiktanah, Surat pernyataan persetujuankaum terkait tanah objek sengketa ?Saya tidak tahu RekomendasiKerapatan Adat NagariParambahan, Surat Penguasaanfisik tanah, Surat pernyataanpersetujuan kaum terkait tanah objeksengketa;Apaklah sdr. Mengetahui TanahTobek Kaladi dan Tanah Surau Tinggipernah diurus Sertipikatnya ke BPN?

Sinaro berada diPerantauan;Apakah sengketa antara penggugatdengan tergugat sudah pernahdiselesaikan di tingkat Ninik mamakdan Kerapatan Adat Nagari ?Ya sengketa antara penggugatdengan tergugat sudah pernahdiselesaikan di tingkat Ninik mamak34dan Kerapatan Adat Nagari namuntidak ada hasilnya;Siapa yang menempati Rumah diatastanah objek sengketa tersebutsekarang ?Yang menempati rumah diatas tanahobjek sengketa tersebut adalahYaldaferi;Apakah sdr.

tetapi tidak rutin namun tetapPara Penggugat kuasai:Bahwa pada tahun 2015 tepatnya pada bulan April tanpa setahu dan tanpaseizing Para Penggugat dimana Para Tergugat secara bersamasamamerampas dan menguasai objek sengketa dan sekaligus Para Tergugatmenyatakan objek sengketa telah tinggal, namun Para Penggugat tetapmelakukan pendekatan dan dating kepada Para Tergugat ke objek sengketayang sedang dikuasai bersamasama oleh Para Tergugat tetapi tidak berhasil,maka Para Penggugat membawa masalah ini ke Kerapatan

Nomor 1887 K/Pdt/2017Bahwa pada tahun 2015, tepatnya bulan April tanpa setahu dan seizin ParaPenggugat, Para Tergugat secara bersamasama merampas danmenguasai objek sengketa dan sekaligus Para Tergugat menyatakan objeksengketa telah tingga dan seterusnya , maka Para Penggugat membawamasalah ini ke Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai dengan tujuan agardapat diselesaikan secara adat:Demikian pula dalil gugatan pada halaman 6 angka 11, yakni:Bahwa sudah sering Para Penggugat melakukan pendekatan secarakekeluargaan

Para Penggugat sampai dengan Penggugat III dalamperkara ini, tidak pernah membawa persoalan peladangan Olo Basung danOlo Sitajam dengan Tergugat dan Tergugat II di Kerapatan Adat Nagari(KAN) Ampang Pulai, untuk itu Para Tergugat memiliki bukti SuratPelimpahan Kasus Sengketa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang PulaiNomor PK/08/KANAP/V/2015, tertanggal 25 Mei 2015 yang ditujukankepada Ketua Pengadilan Negeri Painan;Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 7, yakni:Bahwa dengan tidak diserahkannya

Sati menjadi saksi Ke 1Para Terbanding sekarang Termohon Kasasi Jhon Ezwin Gelar Dt.Bagindo Sati,Okiawarman dan Ratna Wilis dalam perkara a quo merupakan iktikat tidak baikdan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh para Terbanding sekarangtermohon Kasasi bersamasama Nawardi Nawas Bagindo Rajo yangseharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merarik sebagai turut Tergugatdalam perkara a quo sesuai Surat Pelimpahan Perkara sengketa tanah OloBasung dan Olo Sitajam dengan Masril Coki di Lembaga Kerapatan

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I YUNUS MOLING (suami) dan Pemohon II TIMNA BITTI (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 02 Mei 1992, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk

Tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agarperkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 2 Mei 842 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

(istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 02 Mei 1992 bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja; = Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada PegawaiPencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamujultara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam dattar yang sedang berjalan;4.

Sukses Jaya Wood, dikarenakan ParaTerdakwa mengakui lahan tersebut merupakan Hutan Ulayat Nagari;e Bahwa, Terdakwa sejak tahun 2013 menjabat sebagai KetuaKerapatan Adat Nagari Silaut, sedangkan pada tahun 1992, Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Silaut;e Bahwa, Terdakwa menerima honor dari PT SUkses Jaya Wood sejakJuni 2005 hingga April 2014, tidak dalam kapasitas sebagai KepalaDesa, Pemuka Masyarakat, ataupun Ninik Mamak pada Kerapatan AdatNagari, melainkan sebagai pribadi, karena hal

SuksesJaya Wood;Bahwa, pohonpohon karet tersebut ditanam pada tahun 1994 sampaidengan tahun 1995, dan Saksi sebagai Mandornya;Bahwa, Saksi tidak berupaya melarang dan mencegah Para Terdakwamelakukan perbuatannya karena Saksi takut terhadap Para Terdakwayang mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari Silaut dan masyarakatSilaut;Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa H. Muman Dt. PandukoRajo ketika berada di Sungai dekat lokasi kejadian perkara, danTerdakwa H. Muman Dt.

Panduko Rajo menjabat sebagai KetuaKerapatan Adat Nagari Silaut;e Bahwa, Para Terdakwa menyatakan penebangan pohon dan pembukaanlahan tersebut mengatasnamakan Kerapatan Adat Nagari dan masyarakatNagari Silaut, namun dilapangan baik Saksi maupun Mandor tidak melihatorang lain selain Para Terdakwa yang melakukan penebangan pohondikawasan Hutan Tanaman Industri yang dikelola PT.

Silaut, Kab.Pesisir Selatan;e Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung perbuatan yangdilakukan Para Terdakwa, dan Saksi tidak berada dilokasi kejadian, namuninformasi yang Saksi dengar dari masyarakat, penebangan tersebutdilakukan dengan menggunakan gergaji mesin (Chin Saw);e Bahwa, Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Silaut,sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Silautadalah Terdakwa H. Muman Dt.

Panduko Rajo hanya menyuruhmasyarakat melakukan penebangan dan membuka lahan untuk perkebunankelapa sawit masyarakat atas nama Kerapatan Adat Nagari Silaut;Bahwa, sebelum dilakukan penebangan, telah dilakukan musyawarahbersama antara masyarakat, pemuka masyarakat, dan perwakilan pemudanagari silaut dirumah Terdakwa H. Muman Dt.

ZEL tersebut diatas, lepas dari segala tuntutan hukum;

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I YUSUF TARUK LAWA (suami) dan Pemohon II WASNI MANGIN (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 15 Oktober 2000, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Marinding Klasis Mengkendek Utara;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal (9 (Oktober 2000 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2 = Menetapkan bahwa Pemohon YUSUF TARUK LAWA (suami) dan Pemohon Il WASN MANGNN (istri)telah) melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal fo Uktober ZI(0bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Marinding KlasisMengkendek Lkara; = Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada PegawaiPencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamujultara

WaysoenPgl lponk halaman 54 (lima puluh empat) sebagai berikut: Pertanyaan Majelis HakimJawaban ahli RickyHamdani Apakah surat keterangan Walinagari, Kerapatan AdatNagari dan pemilik lahan / ulayat itu bukan dokumenuntuk mengangkut kayu tersebut?Suratsurat itu bukandokumen, suratsuradasar untuk permintedokumen.

Karena surat Surat Keterangan WalinagariPanyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember2010, Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kanagarian Supayang dan Surat Pernyataan WalinagariSurikam tersebut merupakan dasar untuk mengurus SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dan keteranganahli Ricky Hamdani ini tertuang didalam Berita AcaraSidang Pidana No. 11/Pid.B/2011/PN.SWL atas namaTerdakwa F.K.

I/2007 beserta lampiran dan ringkasannyadihubungkan dengan keterangan ahli bahwa surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh WaliNagari Panyakalan dan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) KanagarianSupayang tertanggal 23 Nopember 2010 yang ditandatangani olehKetua KAN Kanagarian Supayang adalah sah dan dapat digunakanuntuk kepemilikan dan pengangkutan.Bahwa kedua surat keterangan tersebut menurut hukum dipandangsama dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan

Akan tetapi mengapaMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini malah memutarbalikkan fakta yang didapat dari keterangan ahli dibawahsumpah didepan persidangan dengan mengatakan kalau SuratKeterangan Walinagari Panyakalan No.048/WN/PYK/2010 tanggal 1Desember 2010 dan Surat Kerapatan Adat Kerapatan Adat Nagari(KAN) Kanagarian Supayang tersebut sah?? Mengapa MajelisHakim mengatakan suratsurat tersebut sah sedangkan ahliRicky Hamdani sendiri mengatakan suratsurat tersebut tidaksah??.

P.33/Menhutll/2007 beserta lampiran dan ringkasanpemanfaatan dan pengangkutan yang berasal dari hutan rakyat yangpengangkutannya dilengkapi dengan surat keterangan No. 048/WN/PYK/2010,tanggal 1 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Panyangkalandan Surat Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Sipayang, tertanggal 23November 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Karapatan Nagari KanagarianSipayang.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal huruf (g) Peraturan MenteriKehutanan No.

Bagindo Salam telah mengajukanpersoalan ini kepada Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Pemuncak TanahMendapo Semurup dan berdasarkan Keputusan Lembaga Kerapatan Adat TigoLuhah Pemuncak Tanah Mendapo Semurup tertanggal 16 November 2014Nomor : 018/LKATLS/2014 Penggugat dan kaumnya berada dipihak yangmenang dimana tanah objek sengketa adalah sah hak ayah Penggugat yangbernama alm.

Buruk ;Bahwa Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Pemuncak TanahMendapo Semurup yang telah menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihakdalam perkara ini tentang kedudukan tanah objek sengketa, keputusan manatelah menetapkan tanah objek sengketa milik ayah Penggugat yang bernamaalm.

Buruk, seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak, karena dalam kehidupanmasyarakat Kerinci yang patuh terhadap nilai nilai adat, Kerapatan AdatHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Spn10mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat, Kerapatan Adat diisioleh orang orang yang dituakan dan dapat dipercaya serta mengetahui danmemahami nilai nilai yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga KeputusanKerapatan Adat atas suatu masalah telah dibuat berdasarkan pengetahuan danpemahaman orang orang

adat atas nilai nilai yang hidup dalammasyarakatnya, sehingga dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa SuratKeputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Pemuncak Tanah MendapoSemurup tertanggal 16 November 2014 mempunyai nilai bukti secara materil,karena kami kedua belah pihak dalam perkara ini telah hidup dan tinggal dalamlingkungan Masyarakat Hukum Adat Tigo Luhah Pemuncak Tanah MendapoSemurup yang tunduk dan patuh terhadap hukum adat setempat khususnya danhukum Adat Kerinci pada umumnya, sehingga

ituPenggugat harus dapat membuktikan dihadapan Hakim dalam persidangan sertadilandasi Pasal 532 KUHPerdata dan 533 KUHPerdata;8 Bahwa uraian Penggugat dalam gugatannya tercantum dalam poin 6 dan 7adalah tanpa dipertemukan antara Penggugat dengan klien saya Tergugat I danTergugat II hadir dengan semestinya dan sangat keberatan dengan keputusansepihak hanya mendengar keterangan dari Penggugat dan saksi sangat keberatanatas keputusan menang sepihak oleh Penggugat dalam penyelesaian sengketadihadapan Lembaga Kerapatan

Syahril HarunDjamil mendalilkan dalam jawabannya objek perkara adalah harta pusakatingginya maka oleh sebab itu Tergugat digugat sekarang ini ;Bahwa Tergugat IV digugat sekarang ini karena Tergugat IV dalammenandatangani surat alas hak Syahril Harun Djamil (almarhum) tanggal 10Desember 2001 yang selaku Ketua KAN Silungkang tidak bermusyawarahdengan seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari Silungkang dan sekarang iniTergugat IV tidak lagi menjabat Ketua KAN Silungkang, maka oleh sebab ituTergugat IV

Setiapkaum yang mendalilkan memiliki harta pusaka di Minangkabau, maka kaumtersebut harus juga menunjukkan sakonya karena pusako jo sako haruslahseiring sejalan tidak ada kaum di Minangkabau yang hanya memiliki pusakosaja ;Bahwa secara hukum Lembaga Kerapatan Adat Nagari Silungkang haruslahdigugat karena KAN dalam lingkungan adat di Minangkabau mempunyalperanan penting untuk menentukan sako jo pusako, dengan tidakdigugatnya Kerapatan Adat Nagari Silungkang dalam perkara ini, makapara pihak tidak

perkara ini secara hukum jelas, kapasitasPenggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan karena tanahobjek yang diperkarakan bukanlah harta pusaka kaum Para Penggugat,akan tetapi adalah harta pusaka kaum Tergugat dan Tergugat II yangdikuasai olen kaumnya secara turun temurun ;Hal ini didasarkan kepada Surat Pernyataan Kepemilikan Hak yang dibuatoleh Mamak Kepala Waris kaum Tergugat dan Tergugat II yang dikuatkandan diketahui oleh instansiinstansi yang terkait dan berwenang sepertiKepala Desa, Kerapatan

kepentingan hukum untukmengajukan tuntutan dan tidak semua kepentingan dapat diterima sebagaidasar pengajuan tuntutan hak ;DALAM EKSEPSI (Turut Tergugat) :Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup,hal ini merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu olehpengadilan guna diperiksa.Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/SIP/1971mensyaratkan Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum ;Kerapatan

Adat Nagari Silungkang adalah sebagai sebuah institusi yang terlibatdalam menetapkan status hak baik sako maupun pusako yang berada dilingkungan Kenagarian Silungkang ;Bahwa dalam hal ini menetapkan tentang status terhadap objek yang digantirugi oleh Tergugat VI, Kerapatan Adat Nagari Silungkang telah melakukanHal. 9 dari 20 hal.

Menyatakan sah Surat Pemyataan Pelepasan Hak Tanah dari Kerapatan AdatNagari (KAN) Lubuk Basung dan KAN Geragahan yang dilegalisasi olen CamatLubuk Basung Kabupaten Agam tertanggal 20 Mei 1988 dengan Nomor 08/05/RIS/1989 dan Surat Keputusan KAN Lubuk Basung dan KAN Geragahan tanggal20 Mei 1989;3.

dan putusanhakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan padaangka 2 (dua) dan 3 (tiga),8 (delapan), 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh)Pengadilan Tinggiberpendapat sebagai berikut ;HalamanSdari10Putusan Nomor 28/PDT/2019/PTPDGMenimbang, bahwa setelan mencermati amar putusan Hakim Tingkat pertamapada angka 2 yang mengabulkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat, sekarangTerbanding pada angka 3 (tiga) yang meminta pengesahan terhadap surat pemyataanpelepasan hak tanah dari Kerapatan

Adat Nagari Lubuk Basung dan Kerapatan AdatNagariGeragahan, dan amar putusan Hakim Tingkat pertama pada angka 3 (tiga) yangmengabulkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat, sekarang Terbanding pada angka 4(empat) yang meminta agar Penggugat, sekarang Terbanding sah sebagai pihak yangdiserahkan untuk mengelola tanah adat milik Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung danKerapatan Adat Nagari Geragahan, seluas lebin kurang 12.000 M2 (dua belas ribumeter bujur sangkar), terhadap tuntutan tersebut Pengadilan

benang ke arah panjang) yang kain pembanding lebihtinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan selumatidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan.Teta Pakan H/Inci (Kerapatan benang ke arah lebar) yang kain pembanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masihmemenuhi toleransi dari persyaratan yang disarankan. 4 Nomor benang Lusi , td (nomor benang ke arah panjang ) daripembanding lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecilnomor

kain pembanding baik walemaupun course lebihtinggi, nomor benang yang dipakai untuk pembanding lebih halus dari pengadaansehingga harganya lebih mahal pembanding.Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan dengan trainingpembanding, mutunya relatif lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain ke arahwale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain pembanding lebihtinggi, sehingga relatif seimbang.Atas Pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M Hadi Wasisselaku rekanan

benang ke arah panjang) yang kain pembanding lebihtinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, untuk kain pengadaan selumatidak memenuhi karena tidak memenuhi persyaratan yang disarankan.Teta Pakan H/Inci (Kerapatan benang ke arah lebar) yang kain pembanding lebih tinggi dari kain pengadaan Pemda Seluma, hasilnya masihmemenuhi toleransi dari persyaratan yang disarankan.Nomor benang Lusi , td (nomor benang ke arah panjang ) daripembanding lebih kecil dari kain pengadaan artinya semakin kecilnomor benang

No.1 864 K/Pid.Sus/2013.2dDan dari hasil uji pembanding akan mempengaruhi harga, di mana harga kainpembanding relatif lebih mahal.Sedangkan perbandingan hasil uji kain rajut kaos dari kaospengadaan dengan kaos pembanding, mutu kain pembanding lebihbaik, dengan alasan bahwa kerapatan kain pembanding baik walemaupun course lebihtinggi, nomor benang yang dipakai untuk pembanding lebih halus dari pengadaansehingga harganya lebih mahal pembanding.Sedangkan perbandingan hasil uji training dari pengadaan

dengan trainingpembanding, mutunya relatif lebih seimbang dengan alasan kerapatan kain ke arahwale lebih rendah sedangkan untuk kerapatan arah course kain pembanding lebihtinggi, sehingga relatif seimbang.Atas Pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian H.M Hadi Wasisselaku rekanan mengajukan permohonan pencairan dana pengadaanpakaian dinas Pemda Kabupaten Seluma Tahun 2007 senilai 100%kepada Terdakwa Drs.

Ill).15.Bahwa atas usaha telah berbagai macam cara dilakukan tidak berhasil, makasekitar tahun 2009 bulan Desember, dahulu Penggugat sekarang Penggugat. mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo HiliaKecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tentang harta sub.

Adat Nagari dalam mendamaikan masalah sako danpusako harus bersistem Bajanjang Naiak Batanggo Turun, dan diusahakandengan jalan perdamaian bagi pihakpihak yang bersengketa adat, sementarapermasalahan ini belum pernah ada diselesaikan secara berkampung olehNinik Mamak di Jorong Padang Laweh dan kenyataan ini membuktikan masihterdapat keputusnkeputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketaadat yang bersifat mengadili, Kerapatan Adat Nagari dalam hal inimemposisikan lembaganya sebagai lembaga

Selain tidaksesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan AdatNagari sebagai lembaga mediasi adat, Keputusan Kerapatan Adat NagariPutusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Lbs.,halaman 23 dari 75 halaman37.38.oO.40.41.24yang bersifat mengadili tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum dankekuatan eksekutoral.

Adat Nagari, saksi tahu adanya gugatan dari DediFertanis masuk ke kerapatan adat nagari ganggo hilir dan kerapatan adatnagari menyimpulkan berdasarkan keterangan pihak pertama dan pihakkedua termasuk saksi dari peradilan ada 3 (tiga) salah satunya DatukBando Putiah, dan ia adalah ninik mamak yang dituakan di PadangLaweh, Datuk Bando Putiah telah memberikan keterangan bahwakembalikan pusaka itu kepada yang berhak, dan yang berhak atas objekperkara adalah Dedi Fertanis Datuk Ngapuang;Bahwa Datuk Bando

,halaman 40 dari 75 halamanA4Bahwa setahu saksi acuan dari Kerapatan Adat Nagari dalam mengambilkesimpulan berdasarkan keterangan saksisaksi dan bukti dilapangan;Bahwa Sidang dilokasi tidak ada, sidang hanya diadakan di KerapatanAdat Nagari;Bahwa dari Penggugat cukup banyak alat bukti berupa surat yangdiberikan kekerapatan adat nagari dan dari Tergugat saksi tidak ingat lagi,entah ada saksinya entah tidak, yang jelas kerapatan adat nagari sudahmengusulkan untuk membawa saksisaksi;Bahwa Sidang pertama

Majo Indolainnya, jelas hal tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawanhukum karena tidak adanya kesepakatan anggota kaum lainnya dalammenggadaikan harta pusaka tinggi kaum, oleh karenanya surat paganggadai tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum;.Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau mengembalikan objek perkarakepada Para Penggugat, maka Para Penggugat telah mengajukan gugatanadapt ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limbanang pada tanggal 28 Februari2011, dan

setelah melalui proses sidang adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Limbanang, tertanggal 22 Mei 2011 telah memutuskan surat paganggadai, tertanggal 12 Mei 1974, antara Djaluin dengan Rosni adalah cacathukum menurut ketentuan adapt karena tidak melibatkan semua ahli warislakilaki dan perempuan dalam kaum;12.Bahwa setelah adanya putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) NagariLimbanang tersebut, Para Penggugat secara baikbaik juga telah memintakembali sawah objek perkara kepada Para Tergugat dan lagilagi

Nomor 880 K/Padt/2013 Bahwa Penggugat sungguh sangat keliru mengajukan gugatan keKerapatan Adat Nagari (KAN) Limbanang, karena Penggugat danTergugat adalah rakyat Nagari Andiang, bukan rakyat Nagari Limbanang.Karenanya sangat pantas dan patut putusan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Limbanang dikesampingkan dalam perkara ini.

Dan sangatbijaksana kalau Majelis Hakim mengembalikan perkara ini untukdiselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Andiang karena memangkompetensi relatif KAN Nagari Andiang; Bahwa berdasarkan dalildalil bantahan/tangkisan dalam eksepsi di ataspantas dan patutlah Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniuntuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscure)baik dari segi subjek maupun objek perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telahmemberikan