sesuai denganpasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harusmenggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law makaperubahan nama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

quo telah dilakukan Uji Bukti olehpara pihak dan didukung dengan Laporan Keuangan yang memadaiyang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus sertadiberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo,karena Pemohon Banding sekarang Permohon PeninjauanKembali dengan mengajukan putusan badan peradilan yang telahBerkekuatan Hukum Tetap (BHT) tidak memiliki korelasi

0102.21.00.00 Bibit Purebred 0breeding animals0102.29 Lainlain: Other:0102.29.10 Sapi Male cattlejantan (including oxen):(termasuklembu):0102.29.10.10 Lembu Oxen 00102.29.10.90 Lain Other 5lain0102.29.90.00 Lainlain Other 50102.90.20.00 Kerbau Buffaloes 5 Kerbau: Buffalo:0102.31.00.00 Bibit Purebred 0breeding animals0102.39.00.00 Lainlain Other 50102.90.90.00 Lainlain Other 5 0102.90 Lainlain: Other:0102.90.10.00 Bibit Purebred 0breeding animals0102.90.90.00 Lainlain Other 5 bahwa berdasarkan Tabel Korelasi

BTBMI 2007 BTKI 2012Pos Tarif IMFN Pos Tarif MFN4 0102.10.00.00 0 0102.21.00.00 0 5VIVZL.I1 UU U0102.90.10.000102.90.10.00 0 0102.29.10.10 0102.90.20.00 102.39.00.00102.90.90.00 102.29.10.90102.29.90.00102.90.90.00o bahwa berdasarkan Tabel Korelasi dari BTKI 2012 ke BTBMI 2007, pos tarif :0102.29.10.10 Oxen pada BTKI 2012; berasal dari pos tarif :0102.90.10.00 Oxen pada BTBMI 2007;bahwa pos tarif:0102.29.10.90 Other dan pos tarif 0102.29.90.00 Other pada BTKI 2012 ternyataberasal dari:ex 0102.90.90.00

BTKI 2012 BTBMI 2007Pos Tarif MEN Pos Tarif MEN6 0102.21.00.00 0 ex0102.10.00.00 00102.29.107 0102.29.10.10 0 0102.90.10.00 08 0102.29.10.90 5 ex0102.90.90.00 59 0102.29.90.00 3 ex0102.90.90.00 510 0102.31.00.00 0 ex0102.10.00.00 011 0102.39.00.00 3 0102.90.20.00 512 0102.90.10.00 0 ex0102.10.00.00 013 0102.90.90.00 5 ex0102.90.90.00 5 bahwa dari tabel korelasi diatas, Majelis dapat mengambil kesimpulan :Oxen yang dimaksud pada BTKI 2012 setara/sama dengan Oxen yang dimaksudpada BTBMI 2007, hanya

Bahwa, selain itu perlu dibuktikan apakah Penggugat yang mengakusebagai Ketua Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok memiliki korelasi secarahukum dengan Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok yang tercatat dalambekas SHGB Nomor 872/Kelurahan Pakelan tersebut? Sebab hal tersebutterasa janggal mengapa sebelum tahun 2000 Penggugat tidakmemperpanjang bekas SHGB Nomor 872/Kelurahan Pakelan?

Ataukahmemang Penggugat sama sekali tidak ada korelasi dengan PerkumpulanRumah Abu Gee Pok yang tercatat dalam bekas SHGB Nomor872/Kelurahan Pakelan sehingga tidak dapat mengajukan PerpanjanganHak Guna Bangunan kepada Negara karena tidak memiliki Legal Standinguntuk itu;4.

Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo tidak sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat tersebutdi atas, maka perkenankan Tergugat mengajukan dalildalil eksepsilainnya sebagai berikut :1.Bahwa, sebagaimana diketahui surat gugatan adalah dasar bagi hakimuntuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, olehkarena itu secara normatif maupun praktek peradilan, surat gugatanharuslah sempurna, balk menyangkut tentang subyek dan obyek gugatan,penggabungan (kumulasi) subyek dan obyek gugatan, korelasi

yuridisantara subyek dan obyek gugatan, korelasi yuridis antara posita denganpetitum gugatan',Bahwa, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, sebagaimanadinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah"Pembangunan Hotel" dan "Prosedur Penerbitan Perijinan yangditerbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember" (Tergugat 1),Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, persoalan tentang prosedurpenerbitan perijinan yang dimaksud dan didalilkan oleh Penggugat(Pemberian Klarifikasi Ijin Lokasi

Pemohon mengajukan permohonan perubahan namasebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tertulis PEMOHON di ubahdengan nama untuk pengurusan Akta Kelahiran anak berdasarkan ketentuanpasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2007, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan PengadilanAgama;Menimbang bahwa selain itu, perubahan nama Pemohon tersebut akanturut merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah maka Majelis Hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan impor secara langsung,namun kegiatan tersebut dilakukan oleh suplier sebagai kewajibannya untukmelaksanakan kontrak;Bahwa barang hanya diterima oleh Pemohon Banding setelah barangtersebut diinstalasi dan slap pakai (turn key), Impor dilakukan oleh supplier,dengan demikian tanggung jawab atas kewajiban kepabeanan sepenuhnyamenjadi tanggung jawab supplier,Bahwa berdasarkan hal tersebut, Audit seharusnya dilakukan terhadapsuplier terlebin dahulu sebelum ada korelasi

agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untukmengosongkan tanah sengketa dari segala haknya dan hak orang lain ;Bahwa padahal Para Penggugat tidak sekalipun baik dalam positagugatannya mendalilkan perbuatan apa dari Tergugat F yang termasukmelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa dalam merumuskan gugatan, sesuai dengan hukum acara,suatu petitum harus didasari oleh adanya dalildalil tentang hubunganhukum yang merupakan dasar serta alasanalasan dari petitum(middelen van den eis);Bahwa berdasarkan korelasi

hukum tersebut di atas, jelas petitum yangdiajukan kepada Tergugat F sama sekali tidak didasari dalildalilmaupun alasanalasan hukum yang cukup, mengingat pokok gugatanyang diajukan adalah masalah pewarisan tanah pusaka antara ParaPenggugat dengan TergugatB.1,2,3, dan 4;Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, posita yang diajukan ParaPenggugat dalam gugatannya tidak dapat diajukan sebagai dasarhukum untuk menuntut Tergugat F karena tidak ada korelasi danrelevansinya;Bahwa untuk itu pula tidak ada

Alm)pernah memberikan izin kepada Uncun untuk mendirikan rumah di atassebagian Tanah Sengketa a quo secara konkrit;Bahwa oleh karena itulah timbul kerancuan mengenai korelasi dariTanah Sengketa dan sertifikatsertifikat in casu, sehingga Tergugat Fberpendapat dalildalil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebutterkesan mengadaada;Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam positanya Nomor 4 hal. 3,bahwa para Tergugat B secara tanpa hak dan melawan hukum telahmenguasai tanah pusaka tinggi Penggugat, oleh

terjadi bilamana Penggugat memahami tentang mekanismePenyelenggaraan Pembangunan Kembali Pasar Pedan, dimuka telah dijelaskanbahwa setiap kerjasama dengan pihak keIIl yang membebani masyarakat dandaerah harus mendapatkan persetujuan DPRD, sehingga apa yang tertera didalam surat tersebut tidak terlepas dari hasil Surat Ketua DPRD Nomor :172/364/09 tertanggal 24 April 2007 dan Laporan Hasil Pembahasan PansusPasar Pedan kepada Pimpinan Fraksifraksi, sehingga dengan demikian satusama lain mempunyai korelasi

hubungan erat yang tak terpisahkan, oleh karenaitu keberadaannya harus ada dan harus terjadi yang kemudian bermuara menjadiSurat Tergugat Bupati Klaten Nomor : 644.1/537/27 tertanggal 15 Mei 2007tentang Pembatalan Rencana Pembangunan Pasar Pedan yang ditujukan kepadaPenggugat, walaupun isi materinya mungkin dirasa atau dianggapmengecewakan bagi Penggugat;Korelasi antara suratsurat dari Dewan Perwakilan tersebut diatas dengan suratTergugat dapat dikategorikan sebagai Surat Korespondensi Kedinasan

MengingatHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 128 K/TUN/20091414alasan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana tersebut pada point 1, 2 dan 3di atas yang kami ajukan juga akan melampirkan alat bukti tertulis maka sudahjelas bahwa alasan dalildalil kami yang diajukan mendasarkan alat bukti yangkuat yang kebenarannya tak terbantahkan, sehingga dengan demikian suratsuratyang dikeluarkan / diterbitkan baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten maupunTergugat Bupati Klaten kesemuanya mempunyai hubungan korelasi

hak orang lain harus membuktikanakan adanya hak maupun fakta tersebut;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadappokok permasalahan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti suratPenggugat sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihakPenggugat yaitu bukti surat diberitanda P1 sampai dengan bukti P3 danP.4a, P.4b, P.4c, oleh karena bukti ini Sesuai dengan aslinya dan sesuai dengansalilnannya, maka terhadap bukti surat tersebut selama ada korelasi

Pmnselama ada korelasi dan relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat A.1 danTergugat A.2 dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahan maupun sangkalannya maka dimuka persidangan pihak Turut Tergugat C telah mengajukanbuktibukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai secukupnyadimuka persidangan telah pula dilihat sesui dengan aslinya yaitu bukti suratdiberitanda TT.C, maka terhadap bukti surat tersebut selama ada korelasi

danrelevansinya dengan dalil bantahan Turut Tergugat C dapat dipergunakan dalammempertimbangkan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para pihak yang nantinyasetelah Majelis Hakim telaah dan nilai, selama ada didukung denganpembuktian yang lainnya dan dinilai saling memiliki korelasi dan relevansininyaatau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan, maka dapatdigunakan untuk mempertimbangkan perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpermasalahan

Hakimpahami benar tanah Sertifikat Hak Milik Tergugat dengan Nomor 1805 (Videbukti diberitanda TA1. 21 dan TT.C2) berada didalam Sertifikat Hak MilikPenggugat dengan Nomor 3468 atau bertimpa dengan Sertifikat Hak MilikPenggugat dengan Nomor 3468 (Vide bukti diberi tanda PI dan TT.C1), olehkarena itu secara hukum diperoleh fakta benar antara perkara Nomor19/Pdt.G/2016/PN.Pmn dengan perkara saat ini (Vide dalam perkara Nomor43/Pdt.G/2019/PN.Pmn), adalah memiliki hNubungan yang erat yangmengandung korelasi

Bahwa, apa yang diuraikan pada bagian ini secara mutatis mutandisdiatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokokperkara Sepanjang ada korelasi dan mempunyai hubungan hukum;3.

Bahwa, halhal yang diuraikan dalam jawaban eksepsi diatas, secaramutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganpokok perkara sepanjang ada korelasi dan mempunyai hubungan hukum;2. Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat padapoint 2 (dua) pada intinya menguatkan dan mengakui bahwa ObjekSengketa adalah harta peninggalan orang tua Almarhum PEWARISyakniAlmarhum H.

Bahwa, apa yang diuraikan pada bagian ini secara mutatis mutandisdiatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokokperkara dalam Rekonvensi sepanjang ada korelasi dan mempunyaihubungan hukum;2.

dan suratsurat lainPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbuktibahwa tanggal lahir Pemohon adalah 06 September 1972 yang juga tercatatdidalam Surat Kelahiran dan KTP Pemohon, namun karena kesalahan petugassehingga yang dicantumkan dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon tercatat 06September 1973;Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon masih dalamperistiwa hukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut makamajelis hakim berpendapat perubahan nama masih ada korelasi

sesuai denganpasal 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harusmenggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Living Law makaperubahan nama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

permohonan perubahan namasebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tertulis XXXX alias XXXX binSarwan di ubah dengan nama untuk pengurusan Akta Kelahiran anakberdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka perkara ini adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang bahwa selain itu, perubahan nama Pemohon tersebut akanturut merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah maka Majelis Hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

Wihni Durin Kecamatan Silih NaraKabupaten Aceh Tengah, dengan batasbatasnya sebagai berikut : Sebelah timur berbatas dengan kebun M.Rasyid (Penggugat); Sebelah barat berbatas dengan kebun M.Taher ; Sebelah utara berbatasan dengan kebun Abu Hasim; Sebelah selatan berbatasan dengan kebun A.Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum surat gugatan ParaPenggugat tidak korelasi dan tidak singkronisasi serrta saling bertentangan,maka gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori kabur (Obscuur

, didasarkan ketentuan Kompilasi HukumIslam Pasal 7 angka (3) huruf (e);Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telahmengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam dudukperkaranya;Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudahdewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formilsebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 telah telah salingbersesuaian anatara satu sama lai dan telah korelasi

namasebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tertulis PEMOHON binti NurRohmad diubah dengan nama PEMOHONN binti Nur Rohmad untukpengurusan Akta Kelahiran anak berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan(2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, makaperkara iniadalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;Menimbang bahwa selain itu, perubahan nama Pemohon tersebut akanturut merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah maka Majelis Hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

Hal tersebut memiliki korelasi denganHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA Sgm.bukti P2 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuatdan ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 7 Januari 2019.Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksisaksi dalampersidangan, antara Suhaenah Ismail binti Ismail dengan Termohon sudahsaling mengenal dan terjalin Komunikasi satu dengan lainnya.

Kondisi tersebutmemiliki korelasi dengan bukti P1 dan P3 berupa Surat KeteranganPenghasilan dan Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat danditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 7 Januari 2019.Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksisaksi dalampersidangan, terbukti calon istri kedua Pemohon yang bernama SuhaenahIsmail binti Ismail bukan bersaudara kandung dan juga tidak termasuksaudara sesusuan dengan Pemohon, begitu pula antara Suhaenah Ismailbinti Ismail dengan Termohon bukan bersaudara

Irfan dalam keadaanmabuk;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu ) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Merk Large Off Black; 1 (Satu ) Lembar Baju Kaos Warna Biru Merk Acticus;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telahpula diperlinatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, olehkarenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk

Dikarenakankedudukan unsur Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalamSurat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting danmenentukan dalam hubunganya terhadap terjadinya suatu tindak pidana sertauntuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itusendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (noactor no crime actions);Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur barangsiapasebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (

Abu Gee Pok;Bahwa Kedudukan hukum dan Kapasitas hukum Perkumpulan Rumah AbuGee Pok perlu dipertanyakan, karena keberadaannya belum disahkan olehMenteri Kehakiman yang selanjutnya diumumkan dalam Lembaran NegaraPemerintah RL, sebagaimana telah diatur dalam Stb.1939570 jo 717 dandidaftarkan di KEMENSOS RI atau di KEMENDAGRI RI sesuai denganketentuan Undangundang yang berlaku saat ini;Bahwa, selain itu perlu dibuktikan apakah Penggugat yang mengakusebagai Ketua Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok memiliki korelasi

Ataukah memang Penggugat samasekali tidak ada korelasi dengan Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok yangtercatat dalam bekas SHGB Nomor 872/Kel.