Ditemukan 2765 data
131 — 31
Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number andkinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject tothe domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided eachitem must
32 — 9
MUST
39 — 13
perubahanPermohonan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknyamemohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan pada tanggal 16Juni 2005 di Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Aloryang dilaksanakan sesuai syariat Islam untuk disahkan dan pengesahan nikahini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahanperkawinan;Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasarhe who asserts must
244 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Photocopy of the photo and signature pages of the Passport ( certifiedthat it is true and exact copy from the original);NOTE: (a) The abovementioned documents (No 1,2,4,5,6) must becertified by a Notary Public (the documentNo.3 is regularly issuedby the Registrar or Court Clerk) and the signatures of the NotaryPublic or Registraror Court Clerk must be subsequently certified by theState Department (or its Office of Authentication) of the State wherethe applicant lives before they are sent to the Embassy
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK DI KANTOR CABANG MUKOMUKO
Tergugat:
1.SUPRIH HAYATI
2.NITAM
18 — 24
yang mengikatkan dirinya;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Suatu hal tertentu;Suatu sebab yang halal;Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuatberdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal1338 KUH Perdata;Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 40/Pdt.G.S/2019/PN MkmMenimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apayang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must
11 — 7
BjbNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapayang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut(he who asserts must prove) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg.Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harusditetaokan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevansi alatalatbukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alatalat bukti
73 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
hubungan istimewa berupa dalam penguasaansatu manajemen yakni Panasonic Group.3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh di atas,Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) berwenanguntuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilan brutosesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksidengan related party;3.3 Bahwa sesuai dengan paragraf dalam OECD Transfer PricingGuideline yang terkait dengan sengketa:Paragraf 6.14Arms length pricing for intangible property must
As a result, thetaxpayer must take into consideration that adequaterecordkeeping practices and voluntary production ofdocuments can improve the persuasiveness of itsHalaman 32 dari 58 halaman. Putusan Nomor 1207/B/PK/PJK/20152)approach to Transfer Pricing.
As a result,the taxpayer must take into consideration that adequaterecordkeeping practices and voluntary production ofdocuments can improve the persuasiveness of itsapproach to Transfer Pricing.
Putusan Nomor 1207/B/PK/PJK/2015Bahwa ketentuan OECD Transfer Pricing Guideline yangdijadikan acuan meliputi Paragraf:Paragraf 6.14Arms length pricing for intangible property must take intoaccount for the purposes of comparability the perspectiveof both the transferor of the property and the transferee.From the perspective of the transferor, the arms lengthprinciple would examine the pricing at which a comparableindependent enterprise would be willing to transfer theproperty;From the perspective
28 — 22
Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Japar Sidik bin Amaq Must)dengan Pemohon II (Sareah binti Amaq Ruhun) yang dilaksanakanHal. 2 dari 8 Penetapan. No. 206 /Pdt.P/2020/PA. Sel.tanggal, 13 Februari 1997 di Dusun Bawak Nao Tengak, Desa Sajang,Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;3.
MARIA REGINA UMI HARYANI
Tergugat:
KURNIA ISMANTO
84 — 30
Bahwa menurut doktrin yang berlaku prevalensi dalam hukum,Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalah asas hukumyang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikatbagi para pihak yang melakukan perjanjian Asas ini menjadi dasar hukumInternasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yangmenyatakan bahwa every treaty in force is binding upon the parties to itand must be performed by them in good faith (Setiap perjanjian mengikatpara pihak dan harus dilaksanakan
tertanggal 12 Oktober 2020, membuktikan tergugatmempunyai kewajiban untuk membayar secara lunas kekurangan hutangnyakepada penggugat sejumlah Rp122.000.00,00 (Seratus Dua puluh Dua JutaRupiah), paling lambat pada hari Senin tanggal 30 November 2020, danberdasarkan keterangan saksisaksi dipersidangan, kewajiban tergugattersebut belum dilaksanakannya;Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melaksanakankewajibannya atas perikatan yang dibuatnya maka berdasarkan asas pactasunt servanda (aggrements must
146 — 29
Apabilamusyawarah untuk mufakat tidak berhasil maka Para Pihak akanmenyelesaikannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IABandung.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 8 tersebuttentang penyelesaian perselisihnan yaitu adanya pilihan sengketa hal manayang merupakan kesepakatan para pihak sebagaimana yang dikenal dalamasas pacta sunt servada yaitu merupakan salah satu prinsip dalam perjanjian(agreement must be kept), adalah sebuah asas hukum yang menyatakanbahwa setiap perjanjian
Asas tersebut juga menjadi dasar hukuminternasional karena tercantum dalam Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Padt.G/2020/PN Pwk.yang menyatakan bahwa: every treaty in force in binding upon the parties toit and must be performed by them in good faith.
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK DI KANTOR CABANG MUKOMUKO
Tergugat:
1.ALI KASAM
2.ROSLINA
25 — 16
yang mengikatkan dirinya;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Suatu hal tertentu;Suatu sebab yang halal;Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuatberdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal1338 KUH Perdata;Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2019/PN MkmMenimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apayang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must
98 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thuseach individual group member is subject to tax on the income arising toit;In order to apply the separate entity approach to intragrouptransactions, individual group members must be taxed on the basisthat they act at arm's length in their transiactions with each other;Bahwa dokumen intercompany transfer adalah salah satu konsekuensidari diterapbkannya separate entity approach tersebut dan telahHalaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017diterima sebagai dokumen yang syah dan grup
Thus each individual group member issubject to tax on the income arising to It.Paragrat 7 Bagian Pengantar (Preface)In order to apply the separate entity approach to intragroup transactions,individual group members must be taxed on the basis that they act at armslength in their transactions with each other.Paragrat 1.14While recognizing the foregoing considerations, the view of OECD membercountries continues to be that the arms length principle should govern theevaluation of transfer prices amoung
associated enterprises.....Paragraf 1.19Global formulary apportionment has been promoted as an alternative tothe arms length principle by advocates who claim that it would providegreater convenience and certainty for taxayers....They argue that an MNEgroup must be considered on a groupwide or consolidated basis to reflectthe business realities of the relationship among the associated enterprisesin the group.Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017Paragraf 1.21OECD member countries
141 — 32
Origin Criteria: For exports to the above mentioned countries to be eligible forpreferentia) treatment, the requirement is that either:(iv) Products which satisfy the product specific rules provided for in attachment Bof the Rules of Origin for the ACFTA shall be considered as products to whichsufficient transformation has been carried out in a Party.If the products qualify under the above criteria, the exporter must indicate inBox 8 of this form the origin criteria on the basis of which the claims
31 — 7
lar terdakwa MUST ARI bin RADI dilakukan penangkapanterhadap pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 jam 18.00 WID didalam kawasan hut an RPH Mbunten petak 81 BKPH Tondomulyo Kec.KedungademBahwa benar terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu j atibentuk pesagen ukuran 300x12x12 cm berjumlah satu batang =0,0432 rn2 dengan cara dipikulBahwa benar terdakwa membawa kayu tersebut tanpa dilengkapi SuratKeteranganBahwa benar terdakwa membeli kayu tersebut dan wilayah hutan dinganjuk dengan harga Rp
86 — 22
MUST AMIN.Untuk SalinanPENGADILAN TINGGI AGAMA PALUPANITERATTDBASRI, S.H., M.H.Hal. 11 dari11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL
45 — 30
Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana,supayaia dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap padaTuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA :Bahwa la Terdakwa AWALUDDIN Alias KOBA Bin MUST AMIN, padahari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar
28 — 28
Must ri Zulfatoni, S.H.I. Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA. SorPerincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya Proses > Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,005. Meterai >: Rp. 6.000,006 Redaksi : Rp. 5.000,00Jumlah : Rp. 291.000,00Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt. P/2019/PA. Sor
230 — 75
The method selected must beapproved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed peridacly byPERTAMINA and CNW';" The Last sentence of Article 3.3 of Exibit D the PSC is amended to be: "The Directand indirect costs incurred by PHE OGAN KOMERING as Operator and TALISMANin so providing assistance to Operator shall be charged to the Joint Account andsahall be Included in operating costs";Surat Direktur Utama Pertamina Nomor: 947/C.0000/81 Tanggal 5 Juni Tahun 1981,antara lain dinyatakan:" berdasarkan
74 — 27
MUST ARI, MHalaman 11 dari 11 Salinan Putusan. Nomor 122/Pat.G/2018/PA. Sly
Terbanding/Terdakwa : ELIS ABDUL WAHAB BINTI ABDUL WAHAB
27 — 15
MUST AEL, SELMEuam., PANITERA PENGGANTI,EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,1011