sebagai Aset Barang Milik DaerahPemerintah Kota Palangka Raya.v Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatanPENGGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangpihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.v Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harusdinyatakan tidak dapat diterima.v Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan Litis Consortium), maka kami mohon dengan hormat kepada MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenanuntuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijke verklaard).3.

Pengeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek LestariKarya Kav. 1 No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor1421/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 27 November 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim;Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2017/PN Bim Penetapan Majelis Hakim Nomor 1421/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 27November 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan

Bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akantetapi belum digugat.Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijke verklaard

kepadaTergugat untuk mencabut Keputusan dimaksud, padahal tidak,keputusan tersebut tidak dapat serta merta dicabut, mengingat salahsatu Pengurus yaitu Sekjen bukanlah pihak yang berkewajiban untuktunduk kepada putusan a quo;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannyaNo. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima:Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Bahwa, sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat yangtidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakantidak dapat diterima;Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor78/K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan Formil, harusdinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421/K/Sip/1975 Tanggal 08 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yangtidak lengkap atau tidak sempuma karena kurang pihak dapatdinyatakan tidak dapat diterima.Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannyaNomor 78 KISip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harusdinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:Bahwa tidak dapat

objeksengketa tersebut.Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT MKSC)3)Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatanPenggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karenakurang pihak dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

PanjangWetan Rt. 004 Rw. 006, Kelurahan Panjang Wetan,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan,sebagai Tergugat XVII;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara di depan persidangan ;Setelah memeriksa alatalat bukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajenpada tanggal 18 September 2018 dengan register nomor1421

menyampaikan kepada pihak Penggugat untuk tidak mengusahaiobjek perkara ;Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan penggugat yangtidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakantidak dapat diterima, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RIdalam Putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, GugatanPENGGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karenakurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Mrt.Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya Nomor 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip

.** Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugatyang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapatdinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : Bahwa tidak

Hal ini telah menjadi pendirianMahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal11 Oktober 1975 yang menegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akantetapi belum digugat.5.6.

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor1421/K.Sip/1975, tanggal 8 Juni 1975 menegaskan Bahwa tidak dapatditerimanya Gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihakyang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat ;Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.LbpBahwa berdasarkan faktafakta diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menolak gugatanPenggugat atau setidaktidaknya menyatakan

tidak menarik secara keseluruhanpihak yang terkait dengan gugatan, maka sesuai dengan HukumAcara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidaksempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapatditerima.C) Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Padt.Bth/2019/PN Pyae) Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, PerlawanPara Pelawan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karenakurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan: Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

PMA Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juli 1976, maka gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;V.Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (obscuur libels);1.

United CoalIndonesia sebagai pihak dalam gugatan a quo, padahal namanamatersebut adalah sebagai pihak yang telah melepaskan haknya untukmendapat hak bagi hasil royalty / fee dari hasil produksi pertambangan PT.Karya Putra Borneo kepada Tergugat II, maka dengan demikian gugatanPenggugat tersebut menjadi kurang pihaknya, error in persona dalambentuk plurium litis consortium;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,PMA Nomor 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1972 Juncto PMA Nomor1421

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat,akan tetapi belum digugat.Bahwa berdasarkan faktafakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untukmenolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPara Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat,akan tetapi belum digugat.Bahwa berdasarkan faktafakta yuridis di atas, Tergugat III mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenanuntuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat,akan tetapi belum digugat.Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI dan Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untukmenolak gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Para

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan Bahwa tidakHalaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN Pyhdapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formilmengenai pihak yang seharusnya

Hal ini telah menjadipendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78 K/Sip/1972tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karenakesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akantetapi belum digugat.Bahwa Pembanding/ Tergugat menolak

., MKn, Notaris / PPAT tersebut, maka berdasarkanHukum Acara Perdata Gugatan PENGGUGAT adalah tidak lengkap atautidak sempurna oleh karena kekurangan pihak Gugatan PENGGUGATharus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini menjadi pendirianMahkamah Agung RI, dalam putusannya Nomor /78/K/Sip/1972,tertanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : Gugatan Kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil, harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421/K/Sip/1975