Wang menyuruh Penggugat ke kantor bagian umum perusahaanTergugat;Bahwa di bagian umum ada staff personalia yang menemui Penggugatbernama Idris yang menanyakan kenapa disuruh menghadap personalia danPenggugat menjelaskan kejadian dan dialognya. Sdr Idris mengatakan Kalaubegitu, kamu sudah melawan instruksi atasan dan dalam ketatanegaraan ituberarti Tindak Pidana Subversive, Penggugat tidak setuju atas tuduhansubversive maka tidak ada kesimpulan pembicaraan.

Penggugat disuruh kembalimenghadap tanggal 3 Mei 1999;Bahwa ketika menghadap personalia tanggal 3 Mei 1999 itu, personaliadiwakili oleh Sdr. Jazuli A.M. dan didampingi Ketua PUK, SPSI, Sdr. Jazulihanya mengajak berbicara tentang pengalaman diluar perusahaan, tidakmembicarakan kejadian yang menimpa Penggugat tersebut. Sedangkan Sdr.Ketua PUK yang hadir saat itu tidak sepaham dengan pembicaraan itu lantasmengajukan 3 (tiga) alternatif solusi yaitu:a. Penggugat bekerja kembali seperti biasa;b.

Jazuli tidak memberi tanggapan apapun terhadap usul tersebut;Terbukti lagi bahwa Tergugat sewenangwenang dan tidak rasa peduli;Bahwa pada tanggal 5 Mei Penggugat kembali menghadap, namun tidakada tanggapan apapun dari personalia, Penggugat pulang dengan pikiran yangbingung tanpa daya, tidak tahu harus berbuat apa lagi dan kemana harusmengadukan nasib sikecil seperti Penggugat ini;Hal. 2 dari 16 hal. Put.

Idris staf personalia dan saat ituPenggugat diberi surat mutasi (perpindahan) pekerjaan. Sdr. Eko, Ketua PUKyang turut mendampingi, menolak surat tersebut dengan alasan bahwa suatuperbuatan jangan sampai dihukum 2 (dua) kali, atau dapat ditafsirkan telahmendapat hukuman 2 (dua) kali.

Setelah berlarutlarut tidak ada kesimpulanatau kata sepakat, maka pertemuan diundur tanggal 3 Juni 1999;Bahwa pada pertemuan tanggal 3 Juni 1999, masih tetap berbedapendapat dan akhirnya personalia memberikan surat schorsing 1 (satu) bulanlagi yaitu terhitung tanggal 3 Juni 1999 hingga tanggal 3 Juli 1999, padahalschorsing masih berjalan hingga 20 Juni 1999 (bukti P2), terbukti lagi tindakanTergugat sewenangwenang, dengan double schors;Bahwa atas laporan Tergugat, (usulan solusi dari Ketua PUK diikutisecara

Putusan Nomor 313 K/TUN/2018Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 20162021 selamaproses perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap;DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH28.AH.11.01Tahun 2016 tanggal O9 Desember 2016 Tentang PengesahanPerubahan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.AH.11.01Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengesahan PerubahanSusunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia Periode 20162021:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH28.AH.11.01 Tahun

2016 tanggal 09 Desember 2016 TentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH01.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentangPengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan NasionalPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 20162021;Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan danmenerbitkan

Itriyah) dikarenakanperubahan aturan manajemen Universitas Bina Darma yang menurutPenggugat tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan tersebut.19.Bahwa niat Penggugat untuk mengundurkan diri tersebut disampaikanoleh Sdr. lItriyan (Dekan Fakultas Psikologi UBD) kepada Sadr.Rahmawati (Personalia UBD).

Rahmawati (Personalia Universitas Bina Darma), Penggugatmenyatakan kesediaan Penggugat untuk menjadi Dosen tidak tetap atauDosen luar biasa dan tetap bersedia membimbing mahasiswa yangsedang menyusun skripsi. Niat untuk menjadi Dosen Tidak Tetap/DosenLuar Biasa tersebut Penggugat sampaikan juga kepada Dekan danKaprodi Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma (Sadr.

Urfaa Fajarwati (KaprodiPsikologi UBD) yang menjelaskan bahwa mata kuliah yang Penggugatampu akan dialinkan ke Dosen lain.23.Bahwa Penggugat pada bulan Februari, dipanggil oleh Sdr Rahmawati(Personalia UBD) untuk menghadap Pembantu Rektor II Universitas BinaDarma (Sunda Ariana) untuk membicarakan perihal pengunduran diriPenggugat.

Rahmawati(Personalia UBD) menyampaikan surat tertanggal 18 Februari 2013 yangtadinya akan diberikan olen Pembantu Rektor II (Sunda Ariana) secaralangsung kepada Penggugat. Saat itu Sdr. Rahmawati menyampaikansecara lisan bahwa mereka tidak dapat memproses surat pengundurandiri Penggugat, dan meminta penggugat untuk bekerja kembali. NamunPenggugat menyatakan menolak Sdr.

Rahmawati selaku personalia dan perwakilan Universitas BinaDarma di kantor Disnaker Kotamadya Palembang.. Bahwa Pada tanggal 17 Juni 2013 tersebut juga (sore hari), bertempat diUniversitas Bina Darma, terjadi perundingan kedua belah pihak antaraPenggugat dengan Sdr. Rahmawati (Personalia Universitas Bina Darma)sebagai perwakilan Universitas Bina Darma, dimana Sdr.

Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr ada memanggilPara Penggugat dk/Para Tergugat dr dan hadir kePersonalia tanggal 7 Mei 2015, maka bagian Personaliamenjelaskan keadaan penurunan produksi pelaksana danpermasalahan yang ada, akan tetapi Para Penggugat dk/Para Tergugat dr tidak terima dan langsung keluar dariruang Personalia dan meskipun demikian Tergugat dk/Penggugat dr tetap membayar upah 50% Para Penggugatdk/Para Tergugat dr bulan April 2015.10.

Olagafood Industri selaku Pengurus Perseroan yangberhak yang memberikan Kuasa kepada Kepala Personalia(Agus Thamrin), akan tetapi ditolak juga oleh ParaPenggugat dk/Para Tergugat dr dan Kuasa ParaPenggugat dk/Para Tergugat dr dengan alasan bukandari Pemilik Perusahaan, padahal Direktur sesuai denganUU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmemiliki hak mewakili kepentingan Perseroan baik kedalam maupun di luar Pengadilan.13.

Bahwa selanjutnya Tergugat dk/Penggugat drmenerima Surat Panggilan ke3 tanggal 24 Juni 2015,namun karena Tergugat dk/Penggugat dr dengan itikadbaik telah hadir 2 kali ditolak dengan alasan yang tidakberdasarkan sama sekali maka Tergugat dk/Penggugatdr tidak hadir untuk panggilan ke3, sebab Surat KuasaTergugat dk/Penggugat dr (Kepada Personalia) tetap dari Direktur PT. Olagafood Industri (Ic.

menghadiri mediasi namunTergugat ditolak kehadirannya karena tidak membawa surat kuasa danMediasi ke dua 22 Juni 2015 Tergugat juga ditolak kehadirannya kuasaTergugat Agus Thamrin sebagai Kepala Personalia) dan pada Mediasi ketigatanggal 24 Juni 2015 Tergugat Tidak Hadir;Bahwa dalil dali Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukanPHK secara sepihak dengan tidak memberikan pekerjaan dan upah kepadaPara Penggugat sejak bulan Mei 2015 dan Para Penggugat yang melanggarketentuan Pasal 151

Personalia karena tidak bisa memajukanperusahaan;. Meminta kepada Pengusaha agar mencari orang yang bisa memajukanPerusahaan di jabatan Ka. Personalia agar Pengusaha dan Buruh tenangberusaha dan bekerja.Bahwa berdasarkan alasan di atas dan Bukti T11 berupa foto unjuk rasatanggal 23 s.d 24 Februari 2015 dikuatkan keterangan seluruh saksi terbuktiunjuk rasa tersebut dilaksanakan oleh anggota PtB. SBRI PT.

Slamatda (Staff Personalia & General Affairs) telah mengatakan :silahkan datangkan 1.000 orang, saya tidak takut, serikat itu banciBahwa saya mempunyai backingan bintang 2 dari TNIb. Bpk. Viktor Rajagukguk (Kepala Personalia) telah mengatakan :Apa itu serikat, katanya membangun perusahaan tapi membela yangsalahSerikat apa itu, serikat .....(tidak pantas untuk ditulis)Bahwa selain mengatakan halhal tersebut diatas, Bpk. ViktorRajagukguk telah menantang berkelahi kepada Sdr.

VICTOR RAJAGUKGUKsebagai Kepala Personalia & General Affairs dan 3.

,15 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh SLAMATDA ( Kepala HR & GA )terhadap karyawan bernama NANDAR SUHENDAR. ( Foto Copy dari Asli )BuktiT6C:BERITA ACARA PERHITUNGAN TABUNGAN KOPERASI, UANGPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK) PINJAMAN KOPERASI, DANWARUNG KOPERASI tanggal 14 Agustus 2014 terhadap pembayaran/penyerahan uang PHK + Tabungan Koperasi sebesar Rp. 29.972.465,kepada karyawan yang bernama NANDAR SUHENDAR ditandatangani oleh26.27.28.29.30.EDY SUKARNA (Wakil Kepala Pabrik), SLAMATDA (Kepala Personalia

tanggal,07 Juli 2014 yang ditandatangani oleh VICTOR RAJAGUKGUK ( Kepala HR& GA ) terhadap karyawan bernama YAN R SUBANDLI. ( Foto Copy dari Asli).BuktiT9C:BERITA ACARA PERHITUNGAN TABUNGAN KOPERASI, UANGPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, DAN WARUNG KOPERASI tanggal, 02Juli 2014 terhadap pembayaran/penyerahan uang PHK + TabunganKoperasi sebesar Rp. 40.794.164, kepada karyawan yang bernama YAN RSUBANDI ditandatangani oleh EDY SUKARNA (Wakil Kepala Pabrik),41.42.43.44.45.mi ST xeVICTOR RAJAGUKGUK ( Kepala Personalia

SAKSI EDY SUKARNA.ST,Bahwa Saksi di PT ILUVA GRAVURE INDUSTRY sebagai kepala pabrik.Bahwa saksi bekerja sejak tanggal 10 Oktober 2003 sampai sekarang.Bahwa saksi ingat rapat tanggal 19 Maret 2014 di Cikampek mengenaimutasi sdr Nandar Suhendar daribagian produksi seksi LLDPE ke bagianumum seksi kebersihan yang dihadiri oleh saya sendiri (Edi Sukarna), ViktorRaja Gukguk sebagai personalia, Slamatda sebagai HRD, Tjikong sebagaikepala bagian produksi dan Nandar Suhendar sebagai Karyawan bagianLLDPE.Bahwa

ESAPengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkaraperkara pidanapada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:Terdakwa 1Nama lengkap : NICO SETIAWAN Alias NICO BIN KASIRANTempat lahir : PontianakUmur/Tanggal lahir : 32 Tahun /1 Oktober 1988Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Sepakat RT. 003 / RW. 001 Kelurahan BatuBarat Kecamatan Simpang HilirAgama : IslamPekerjaan : Karyawan Swasta / Personalia

Bahwa temuan SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING tersebutmerupakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana ParaTerdakwa mendaftarkan beberapa orang sebagai karyawan baru Buruh HarianLepas (BHL) atau mengaktifkan kembali karyawan BHL yang sudah tidakbekerja namun datanya masih ada di sistem MSGP melalui SAKSI NICOSETIAWAN selaku Personalia Umum (PU) dengan melampirkan fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi BukuRekening Tabungan yang telah diminta atau

Oleh karena itu, PT JalinVaneo menunaikan kewajibannya dalam hal penggajian terhadap karyawanBHL Fiktif tersebut berdasarkan data otentik yang berasal dari informasi dandokumen yang dientri dan dilaporkan oleh Para Terdakwa dalam sistem ATTdan MsGP PT Jalin Vaneo.Bahwa Terdakwa selaku Personalia Umum (PU) berperan dalam menerima /mendaftarkan karyawan BHL fiktif tersebut ke sistem MSGP PT Jalin Vaneoserta telah mendaftarkan dan/atau mengaktifkan kembali karyawan BHLsebanyak 10 (Sepuluh) orang, yakni

Bahwa temuan SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRING. tersebutmerupakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana ParaTerdakwa mendaftarkan beberapa orang sebagai karyawan baru Buruh HarianLepas (BHL) atau mengaktifkan kembali karyawan BHL yang sudah tidakbekerja namun datanya masih ada di sistem MSGP melalui SAKSI NICOSETIAWAN selaku Personalia Umum (PU) dengan melampirkan fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi BukuRekening Tabungan yang telah diminta

Nomor 136/PID.SUS/2021/PTPTKdokumen yang dientri dan dilaporkan oleh Para Terdakwa dalam sistem ATTdan MsGP PT Jalin Vaneo.Bahwa Terdakwa selaku Personalia Umum (PU) berperan dalam menerima /mendaftarkan karyawan BHL fiktif tersebut ke sistem MSGP PT Jalin Vaneoserta telah mendaftarkan dan/atau mengaktifkan kembali karyawan BHLsebanyak 10 (Sepuluh) orang, yakni atas nama DEDI (Divisi 1), TAIBAH (Divisi1), NENENG (Divisi 2), DINO SEPTIANDI (Divisi 3), M.

Kemudian atas perbuatan Tergugattersebut Penggugat pada tanggal 6 Mei 2011 (8 hari sejak Tergugat Mangkirkerja) telah mengirimkan surat Panggilan 1 (satu) untuk menghadap ke BiroUmum & Personalia PT.

Bank Panin Pusat pada tanggal 13 Mei 2010, akan tetapi Tergugat tidakmenghadap ke Biro Umum & Personalia sebagaimana isi yang dimaksud darisurat panggilan II (dua) dan juga tidak hadir kerja dimana Tergugat ditempatkan(Bukti.

P3) ;3 Bahwa untuk menegakkan ketentuan Peraturan Perusahaan Nomor 180/PHIJSKPKKAD/PP/III/2010 Tahun 20102012, sebagaimana yang tercantum dalamPasal 21 ay at (4), dinyatakan bahwa (dikutif) :"Jika karyawan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang dapat diterima atasannyadan bagian Personalia, maka ia dianggap mangkir....." (Bukti.

Yusac Zefanya) pada mediator tindakan tersebutdilakukan hanya sebagai shock therapy, oleh karena tindakan PHK dan larangan beradadi lingkungan kantor tersebut telah diakui oleh Kepala Biro Umum dan Personalia,maka sesungguhnya menurut hukum tindakan tersebut telah terbukti dengan sempurnasehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;4 Bahwa fakta hukum itu juga telah diakui pula oleh Sdr. Atum Burhanudin, SH.

Ataspemanggilan II (Dua) tersebut pun, PEMOHON KASASI kembali menghadap BiroUmum dan Personalia tanggal 13 Mei 2011, dan bertemu dengan Saksi Glen Fortuna(staff Biro Umum dan Personalia yang ikut hadir dalam pertemuan pada tanggal 28April 2011 dan tanggal 11 Mei 2011) ;8 Bahwa Judex Facti harusnya mempertimbangkan bukti serta keterangan saksiyang telah terungkap di persidangan.

Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan NomorIstimewa/Formatur/2010 tentang Susunan Personalia Pengurus HarianCabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Partai PersatuanPembangunan masa bakti 20102015 Kabupaten Tanah Datar kepadaTergugat untuk mengesahkan Muscab dan membuat Surat Keputusantentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PPP KabupatenTanah Datar sesuai dengan Pasal 22 huruf f AD/ART PPP Muktamar IVmasa bakti 20072011;.

Bahwa Tergugat belum menerbitkan Surat Keputusan tentang PenetapanSusunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti 20102015 sedangkanPenggugat telah berulang kali menemui dan meminta Tergugat untuk dapatmenerbitkan surat keputusan a quo namun tidak diindahkan oleh Tergugat;.

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentangSusunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti 20102015;4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan SuratKeputusan tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan CabangPartai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti20102011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;5.

kepada yang bersangkutan untukdiketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;Sehingga DPW PPP dalam menjalankan aturan, kebijakan dan marwahpartai pada AD/ART Partai serta juklak dan juknis partai telah terpenuhi;Selanjutnya Surat keputusan DPW PPP Nomor : 56/SK/DPW/C/I/2010tentang pelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tanah Datar memutuskan :Mengangkat Pelaksana tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tanah Datar dengan susunan personalia

Bahwa SK tersebut juga telah salah/keliru perihaltentangnya yaitu : komposisi dan personalia DPD PartaiGolkar Kabupaten Musi Rawas, yang tidak sinkron/tidakselaras dengan diktum *memutuskan (menetapkan) yaitu:*keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel tentangpengesahan susunan dan personalia DPD Partai GolkarKabupaten Musi Rawas masa bakti 20092015 padahalperiodisasi pengurus yang disahkan hanya tersisa (2013Sampai dengan 2015) saja;. Bahwa menurut Surat DPD.

Bahwa lampiran SK Tergugat II dalam masalah aquo,justru tidak sinkron/tidak pas/tidak selaras dengan perihalSK itu sendiri, karena lampirannya justru menyebutkan :*Revitalisasi komposisi dan personalia DPP Partai GolkarKabupaten Musi Rawas masa bakti 20092015;. Bahwa dengan demikian SK tersebut bukan saja salahatau tidak benar, tetapi juga menyimpang dari ketentuanUndangundang, AD/ART atau PO.

Nomor KEP.135/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar KabupatenMusi Rawas;b. Surat Tergugat II :Nomor B193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuankepada DPD.PartaiGolkar Provinsi Sumsel untuk membekukankepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;3. Menetapkan DPD.

Partai Golkar Provinsi Sumsel NomorKEP020/Golkar/I/2010 Tanggal 3 Januari 2010, yuncto Nomor KEP034/Golkar/II/2010 Tanggal 15 Februari 2010 Tentang pengesahansusunan dan personalia pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten MusiRawas masa bakti 20092015, yang kemudian disempurnakan lagiHal. 18 dari 35 hal Put.

Nomor KEP.135/GolkarSumsel/IV/2013 Tanggal 21 April 2013Tentang komposisi dan personalia DPD Partai Golkar KabupatenMusi Rawas;b. Surat Tergugat IINomor B193/Golkar/IV/2013 Tanggal 19 April 2013 Tentang persetujuankepada DPD. Partai Golkar Provinsi Sumsel untuk membekukankepengurusan DPD. Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas;3. Menetapkan DPD.

Pengadilan NegeriPekanbaru tersebut di atas, karena tidak sesuai dengan faktahukum yang sebenarnya, dimana Tergugat tidak pernah melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat disebabkanadanya perselisihan Penggugat dengan isteri karyawan lainsebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti, karena adapunkronologi yang menyebabkan terjadinya Pemutusan HubunganKerja dengan kualifikasi mengundurkan diri, adalah sebagaiberikut :Pada tanggal 14 Februari 2011, Pimpinan kerja Tergugat telahmelaporkan ke personalia

Tinjak adalah bertetangga dan samasamamenempati perumahan karyawan di Afdeling Il Kebun DaluDalu.Setelah personalia menerima laporan dari pimpinan kerjaPenggugat, maka perusahaan (Tergugat) merasa perlu untukmelakukan pembinaan atas tindakan yang telah dilakukanPenggugat, dengan melihat ada 2 (dua) kesalahan yang telahdilakukan oleh Penggugat :l.e Kesalahan Pertama : Meninggalkan Pos Jaga AmpangAmpang II Kebun Dalu Dalu saat sedang bertugas tanpapemberitahuan kepada atasan kerja.Atas kesalahan tersebut

Sehingga berawal dari ketidak patuhanPenggugat untuk melakukan mutasi dan tanpa pemberitahuankepada perusahaan (Penggugat), dan telah dipanggil secaralangsung ke rumah Penggugat tetapi tidak pernah mau datangmenghadap personalia Kebun Dalu Dalu, sehingga Penggugatdikualifikasikan mangkir kerja.

Tergugat mengeluarkan Surat Mutasi terhadapPenggugat, atas kesalahan yang dibuat Penggugat yangsudah mengundang keresahan bagi pekerja lain dilingkungan perumahan perusahaan dan menghindarkanterjadinya pertikaian yang berkelanjutan diantara keduakeluarga yang berselisih.e Mutasi tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan tidakada laporan/ keterangan resmi sama kepada perusahaan,dan juga tidak melapor kepada personalia Kebun DaluDalu ataupun personalia Kebun Teluk Sono, sehinggadikualifikasikan mangkir

Dansekalipun Penggugat di lingkungan perusahaan atauperumahan karyawan, tetapi tidak pernah berniatsekalipun untuk menemui personalia yang ada di KebunDalu Dalu atau melaporkan ke personalia Kebun TelukSono, untuk memberikan keterangan resmi ataupunpermohonan penundaan mutasi. Tetapi yang terjadiadalah Penggugat mengabaikan Panggilan perusahaan.

No. 385 K/PID.SUS/201851.52.53.54.35.56.Df58.Sel.Copy Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Nomor: SKEP008/KONISMDVI/2014 tentang Penetapan Tim Pokja ULP KONI KotaSamarinda tanggal 1 Juli 2014;Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor:SKEP003 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Personalia PengurusKomite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti2013 sampai 2017, tanggal 17 Januari 2013;Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor:SKEP003 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan

PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarindamasa bakti 20132017 (reshuflle), tanggal 22 Januari 2014;Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 016Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Personalia PengurusKomite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti20132017;Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 092Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Personalia Pengurus KomiteOlahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 20132017(reshuffle

No. 385 K/PID.SUS/201853.54.5D.56.5/7.58.Sel.60.61.Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti2013 sampai 2017, tanggal 17 Januari 2013;Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor:SKEP003 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarindamasa bakti 20132017 (reshuflle), tanggal 22 Januari 2014;Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 016Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Personalia PengurusKomite

Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti20132017;Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 092Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Personalia Pengurus KomiteOlahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti 20132017(reshuffle);Copy Surat Keputusan KONI Kota Samarinda Nomor: SKEP005/KONISMD/IV/2014 tentang Penetapan Panitia PelaksanaanPuslatda KONI Kota Samarinda tanggal 23 April 2014;Copy Kuitansi Cabor Bridge tanggal 9 September 2014 senilaiRp50.000.000,00 (lima puluh

No. 385 K/PID.SUS/201852)53)54)55)56)57)58)59)60)Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor:SKEP003 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Personalia PengurusKomite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarinda masa bakti2013 sampai 2017, tanggal 17 Januari 2013;Copy Surat Keputusan KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor:SKEP003 Tahun 2014 tentang Penyempurnaan PersonaliaPengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Samarindamasa bakti 20132017 (reshuflle), tanggal 22 Januari 2014;Copy Surat

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia dari Danrem 023/KS Nomor SKP/26/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, yang telah melakukan pelanggaran berupa Disersi dimasa damai TMT 6 Juni 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Bulan Agustus 2023, periode tanggal 5 sampai dengan 10 Agustus 2023 a.n Pratu Adi Suratno Siagian; d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia dari Danrem 023/KS Nomor SKP/27/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang telah melakukan pelanggaran berupa Disersi dimasa damai TMT 6 Juni 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023 dan telah kembali ke kesatuan ada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Menetapkan susunan/personalia Pimpinan Fraksi PartaiPersatuan Pembangunan DPRD Kabupaten denganmemperhatikan aspirasi anggota Fraksi.7. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada FraksiPartai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten denganmemperhatikan aspirasi anggota Fraksi.8.

Mengesahkan susunan dan personalia Pengurus HarianPimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Majelis PertimbanganPimpinan Anak Cabang sesuai dengan hasil keputusanMusyawarah Anak Cabang.10.

Menetapkan susunan/personalia Pimpinan Fraksi PartaiPersatuan Pembangunan DPRD Kabupaten denganmemperhatikan aspirasi anggota Fraksi.7. Memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada FraksiPartai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten denganmemperhatikan aspirasi anggota Fraksi.hal 26 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg8.

Menetapkan personalia anggota Majelis Pertimbangan DewanPimpinan Cabang dan anggota Majelis Pakar DewanPimpinan Cabang dengan memperhatikan sungguhsungguhusulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan.3. Membentuk dan mengkoordinasikan Bagianbagian/Lembaga.4.

Purba.e) Surat Keterangan Personalia Nomor Ket/131/X1/2011 tanggal 29Nopember 2011 tidak terdaftar dalam buku register surat keluar Staf PersonilKodam Xll/Tpr dan ditandatangani A.n. Pangdam Xil/Tpr Waaspers,seharusnya ditandatangani oleh A.n. Pangdam XV/Tpr Aspers Ub.

Sudin Asrin.d) Surat Keterangan Personalia Nomor Ket/131/XI/2011 tanggal29 November 2011 yang ditanda tangani oleh An. Pangdam XIV/Topr,Waaspers Letkol Inf Hendrianus.e) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personil NomorSKHP/16/XV/2011 tanggal 30 November 2011 yang ditanda tanganioleh An.

Bahwa benar Saksi Sertu Angga Resma Aminudin menjabat sebagaiBati Bintal Spersdam XlIVTpr sejak tahun 2011 yang mempunyai tugasdan tanggung jawab antara lain membuat Surat Ketengan Personalia danSurat lin Nikah bagi anggota yang berpangkat Pamen yang akanmengurus pernikahan di jajaran Kodam XVTpr.19.

Bahwa selama Saksi Sertu Angga Resma Aminudin tidak pernahmembuat Surat lin Nikah atau Surat Keterangan Personalia seperti yangditunjukkan oleh Penyidik karena Surat Ijin Kawin Nomor SIK/126/XV/201 1tanggal 28 November 2011 dan Surat Keterangan Personalia NomorKET/131/XV2011 tanggal 29 November 201'1 tidak terdaftar dalam bukuregister Surat Keterangan Personalia dan buku register Surat Ijin Nikah.20.

Bahwa benar Surat Keterangan Personalia tersebut dibuat olehTerdakwa sendiri dengan format surat keterangan personalia contohnyadiambil dari arsip surat nikah anggota Terdakwa mengetik sendiri diruangan staf Logistik Kodam XIl/Tpr pada saat hari libur.41.

Raya Made Kecamatan Lakarsanti Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama GIGIH PRESETYO N,PAULUS LAPIAN, SH, MH dan MARSUKI, Kepala Dan StaffDepartemen Personalia PT. Beton Indotama Surya, yang beralamatdi Jl.

Dept.Umum & Personalia Tergugat ;6. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2014 telah dilakukan perundingan bipartiteantara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Pjs. Ka. Dept.Umum & Personalia Tergugat; yang mana dalam kesimpulan hasilperundingan belum ada titik temu/ kesepakatan antara pihak pengusahadan pekerja soal perhitungan tali asin yang akan diberikan ;7.

Jacob(Personalia) dengan Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Hendrayana Hendridan Sdr. Sugeng Prayitno selaku kuasa hukum dari Tergugat. Hasil dariperundingan tersebut pada pokoknya tidak tercapai kesepakatan,olehkarena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melakukanPHK terhadap Tergugat sedangkan dari Tergugat menyatakan bahwa agarSdr.

Ayoe Indotama Textile dengan HRD / Personalia PT. AyoeIndotama Textile, dimana dalam pertemuan tersebut bertujuan untukmempertanyakan janji HRD untuk memberikan fasilitas sekretariat PUK yangtidak juga diberikan, padahal sudah 2 (dua) kali diperjanjikan yaitu pada sekitarbulan Mei 2011 dan September 2011, bahwa pada pertemuan tersebut Tergugatmempertanyakan ketidakhadiran Penggugat (Sdr. Ardani / HRD) dalam pertemuanyang dilakukan antara PUK SPTFSPMI PT.

Jacob(Personalia) dan Darmin (Personalia Umum) atas pertanyaan tersebut, Penggugatmemberikan jawaban bahwa ketidakhadirannya disebabkan karena ada tugaskeluar kota atas jawaban tersebut kemudian Tergugat melakukan tindakan berupamenggebrak meja makan, perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut merupakanakibat dari sikap Sdr. Ardani selaku HRD yang telah menjanjikan akan menghadiripertemuan antara pihak perusahaan PT.

Ardan / HRDatas sikap yang kurang berkenan dan menyatakan bahwapermasalahan telahselesai, akan tetapi pada kenyataannya pada tanggal 2 Juni 2011 Tergugatdipanggil oleh HRD untuk mengklarifikasi tentang perbuatan yang dilakukanTergugat, pada akhir pertemuan HRD / Personalia PT.

menghargai / menghormati antarasesama karyawan apalagi hal itu dilakukan terhadap personalia yang merupakansalah satu pimpinan.

Suwarti, telah bekerja mulai tanggal 1 Maret 1987 atau masa kerja 23 tahun lebihdengan upah sebesar Rp 1.031.500,00 (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratusRupiah) per bulan dan pembayaran terakhir sampai dengan bulan Januari 2010 ;Bahwa para pekerja adalah anggota/peserta koperasi karyawan yangterbentuk di perusahaan para Tergugat, sedangkan yang mengurus atau mengelolakoperasi tersebut dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan para Tergugat ;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010, Titik, selaku personalia

perusahaanpara Tergugat di tempat pekerja bekerja, memanggil pekerja Umi Nariati, dimanamenyatakan bahwa pekerja akan diPHK dengan memberikan uang kompensasipesangon sebesar 4 (empat) bulan upah, dan oleh karena perusahaan paraTergugat masih eksis dan beroperasi sebagaimana biasa, maka kompensasitersebut ditolak pekerja, sehingga menyampaikan agar pekerja pada tanggal 12Januari 2010 menghadap personalia pusat perusahaan para Tergugat di JalanJemur Andayani Nomor 71 Surabaya ;Bahwa pada tanggal 13

Soplantila selaku personalia pusat,yang pada intinya menyatakan bahwa pekerja akan diPHK dengan kompensasipesangon sebesar 6 (enam) kali upah, dan apabila pekerja menolak, pengusaha tetapmelakukan PHK terhadap pekerja terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2010 ;Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2010, Titik, selaku personalia diperusahaan para Tergugat di tempat pekerja bekerja, memanggil pekerja Suwarti,dimana menyatakan bahwa pekerja akan diPHK dengan kompensasi uangpesangon sebesar 4 (empat)

bulan upah, dan oleh karena perusahaan Tergugatmasih eksis dan beroperasi sebagaimana biasa, maka kompensasi pesangontersebut ditolak, sehingga menyampaikan agar pekerja pada tanggal 14 Januari2010 menghadap personalia pusat perusahaan para Tergugat beralamat di JalanJemur Andayani Nomor 71 Surabaya ;Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, pekerja Suwarti menghadap pengusahadi perusahaan para Tergugat di Jalan Jemur Andayani Nomor 71 Surabaya, yangditerima oleh Donny A.

Soplantila selaku personalia pusat, dengan menjelaskanperusahaan tidak mampu lagi membayar upah karyawan dan pekerja akan diPHKdengan kompensasi pesangon sebesar 6 (enam) kali upah, namun kompensasitersebut ditolak oleh pekerja, sehingga pengusaha menyampaikan bahwa terhitungmulai tanggal 1 Pebruari 2010 akan diPHK dari perusahaan para Tergugat ;Hal. 2 dari 16 hal. Put.

Tentang Perubahan Susunandan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur MasaKhidmat 2011 2016;Bahwa penerbitan SK in litis sebagaimana dimaksud point 4 adalah cacat dan bataldemi hukum, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat(1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi PergantianKepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD danART.

Tahun 2008 tentang PartaiPolitik telah terlampaui (lebih 2 bulan), sementara DPP PKNU masih belum maumenanggapi dan menyelesaikan sengketa Parpol secara internal, sehingga denganKetua dan Sekretaris DPC PKNU hasil Muscabsus langsung diajukan gugatan kePengadilan Negeri Bondowoso dan terdaftar dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Bdw. dan pada tanggal 17 Oktober 2013 telah diputus dengan mengabulkangugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan perbuatan DPP PKNU danDPW PKNU merubah susunan personalia

memberhentikan anggota DPC PKNU;Sedangkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten juga tidak bisadiusulkan oleh DPP PKNU, karena ketentuan Pasal 387 Undang Undang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PenggantianAntar Waktu harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 384 ayat (1), yaitu diusulkanoleh Pimpinan Partai Politik, dalam hal ini oleh Ketua DPC PKNU KabupatenBondowoso, sedangkan Personalia

DPC PKNU Kabupaten Bondowoso sampai saatini masih dalam sengketa/perselisihan;Bahwa tidak berhenti sampai disitu, Para Penggugat masih tetap berupaya untukmemberhentikan dan mengganti Para Penggugat dari keanggotaan DPRD KabupatenBondowoso, yaitu pada saat menjelang akhir pemeriksaan sengketa tentangkeabsahan kepengurusan DPC PKNU Kabupaten Bondowoso di Pengadilan NegeriBondowoso, ternyata DPP PKNU atas rekomendasi DPW PKNU Jawa Timur telahmelakukan perubahan lagi susunan dan personalia DPC PKNU

,M.H., dan Rekan dengan Register PerkaraNomor 29/Pdt.G/2013/PN.Bdw., di Pengadilan Negeri Bondowoso,adalah tidak sah dan cacat hukum, maka konsekwensi yuridisterhadap surat gugatan yang demikian adalah gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:122Bahwa Surat Keputusan Nomor SK885/DPP01/IX/2013 tertanggal 11 September2013 tentang Perubahan Susunan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowosomasa khidmat 2011 2016, adalah merupakan perubahan atas Surat Keputusan23Nomor SK795/DPP01

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Insentive Penggugat sebagai sopirsebesar Rp200.000, dihapus oleh Tergugat tanpa pemberitahuanterlebih dahulu kepada Penggugat dan pada saat ditanyakan kepadaBagian Personalia disuruh menghadap Bos sendiri tanggal 13 Maret 2011di Villa Trawas ;.

Bahwa tanggal 14 Maret 2011 Penggugat masuk untuk bekerja sepertibiasa di perusahaan Tergugat tetapi sesampai di pos satpam bertemudengan Personalia, Penggugat tidak diperbolehkan masuk disuruhmenunggu di pos satpam dan baru jam 12 pihak personalia telpon melaluipos satpam Penggugat disuruh pulang dan akan dipanggil kembali untukbekerja nantinya melalui teloon atau sms ;.

Bahwa oleh karena larangan masuk hanya lisan maka Penggugat tetapmasuk seperti biasa setiap Hari dan tetap tidak diperbolehnkan masukoleh Personalia dan tetap tertahan di Pos Satpam sedangkan absen(chek clok) milik Penggugat sudah tidak di Pos Satpam sampai tanggal21 Maret 2011;. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 jam 12.00 Wib Pihak PersonaliaTergugat Incasu Bapak Giyanto menemui Penggugat di Pos Satpam danmenyatakan secara lisan Tergugat sudah tidak ada hubungan kerja lagidengan Penggugat ;.

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya selanjutnya, sebagaimana ternyata dalam point8 halaman 24 putusan a quo yang selengkapnya adalah:"Dengan alasanalasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarikkesimpulan yang pada dasarnya adalah benar telah terjadi perselisinanhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karenaPenggugat menuntut haknya berupa insentif atau tip, dan berakibat bahwapada tanggal 14 Maret 2011, Tergugat melalui personalia

Suratsurat:1)7)4 (empat) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/21/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005 yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Karang Tengah;1 (satu) lembar Kartu) Penunjukan Isteri (KPI) NomorKPI/XX/XX/2013 tanggal 12 November 2013;1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorSket/XX/X/2014 tanggal 21 Mei 2014;1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/V/1997 tanggal 3 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Gondomanan Yogyakarta;1 (satu) lembar surat keterangan

MIL/2019melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Dengan sengaja danterbuka melanggar kesusilaan;Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;Menetapkan barangbarang bukti berupa:Suratsurat:a) 4 (empat) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/21/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Karang Tengah;b) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/762/XI/2013 tanggal 12 November 2013;c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:a. 4 (empat) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/21/XII/2005 tanggal 10 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Karang Tengah;b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu) Penunjukan Isteri (KPI) NomorKPI/XX/XX/2013 tanggal 12 November 2013;c. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Personalia NomorSket/XX/X/2014 tanggal 21 Mei 2014;d. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/08/V/1997tanggal 3 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanGondomanan