Ditemukan 1398 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : requat requel
Register : 28-05-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 430/Pid.B/2020/PN SDA
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
ARDHIE PRAYOGA, ST
384114
  • Bank DanamonIndonesia Tbk dimana saksi Alpi Samon Marbun, S.H harusnyamendapatkan konfirmasi tertulis dari pihak KJPP apabila nasabah telahmenyediakan LPJ sendiri atau melakukan konfirmasi dengan menelpon bilakonfirmasi tertulis tidak didapatkan.Selanjutnya Saksi Alpi Samon Marbun, S.H dengan sengaja mengisi lembarSME Credit Process Tracking calon debitur Pindarto dengan membubuhkanparaf dan mencatat pada kolom LPJ Request dengan keterangan tidakbenar bahwa saksi Alpi Samon Marbun, S.H melakukan
    Bank DanamonIndonesia Tbk dimana saksi Alpi Samon Marbun, SH harusnya mendapatkankonfirmasi tertulis dari pihak KJPP apabila nasabah telah menyediakan LPJsendiri atau melakukan konfirmasi dengan menelpon bila konfirmasi tertulistidak didapatkan; Selanjutnya Saksi Alpi Samon Marbun, S.H dengan sengaja mengisi lembarSME Credit Process Tracking calon debitur Pindarto dengan membubuhkanparaf dan mencatat pada kolom LPJ Request dengan keterangan tidakbenar bahwa saksi Alpi Samon Marbun, S.H melakukan
    ada aturan yangmengatur pihak bank untuk memberitahukan kepada Debitor, akan tetapijika ditolak pihak bank biasanya memberitahu debitor;Bahwa dalam proses kredit ada dokumen yang namanya SME ProccesTracking yang akan dikirim kepada pemroses kredit bersama denganproposal kredit;Bahwa pada dokumen SME Procces Tracking terdapat ceklist mengenalpemesanan appraisal external, saksi Alpi Samon Marbun selakumarketing (BRO) yang memproses kredit tersebut mengakui bahwa yangmengisi pemesanan LPJ atau LPJ request
    Kemudianmarketting yang bertugas untuk mengecek atau konfirmasi ke KJPPtersebut;Bahwa pengajuan KJPP dari debitur sendiri juga bisa dilakukan, danakan ada konfirmasi dari marketing ke KJPP bahwa benar ada order darisi calon debitur;Bahwa apabila dilihat dari SME Procces Tracking dalam kasus ini, yangorder LPJ adalah pihak Bank Danamon sehingga yang meminta LPJadalah pihak Bank Danamon;Bahwa setelah dilakukan audit internal dan dilihat pada dokumen SMEProcces Tracking yang melakukan request LPJ adalah
    memberikan juklak bagaimana pengisian dariSME procces tracking tersebut yang dikirimkan melalui email kepadacabang termasuk pada bagian kredit maupun bisnis dengan penjelasanuntuk disosialisasikan ke bagian masingmasing;Bahwa setiap kebijakan atau policy akan dikirimkan melalui email ke tiaptiap bagian dengan tujuan agar dapat diketahui semua pegawai BankDanamon;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adaketerangan saksi yang tidak benar, yaitu pada pengisian date in date outLPJ request
Register : 20-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Lbp
Tanggal 10 Oktober 2019 — PT. Sanobar Gunajaya, diwakili oleh Rolly Piay selaku Direktur Utama sesuai akta pendirian Nomor 30 tanggal 10 Nopember 1994 oleh Notaris Hidayat Aziek, SH telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman yang diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2.1820.ht.01.01-95 tanggal 7 Februari 1995 dan akta penambahan dan perubahan maksud dan tujuan perseroan Nomor: 93 tanggal 27 Desember 2018 oleh Notaris Mauliddin Shati, SH yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0032764.AH.01.02. Tahun 2018, berkedudukan di Medan, Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor: 222-D, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Nainggolan, SH., MH., Yeria Laila, SH., Padian Adi S. Siregar, SH., MH., Aida Susanti, SH., Fitria Ningsih, SH., dan Ardi Pranata Gurusinga, SH., Para Advokat dari Kantor Advokat Ibrahim Nainggolan & Partners, berkantor di Medan, Jalan Durian / HM. Said Nomor 2-I Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ; W2.U4/185/HKM 00/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sekarang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deli Serdang beralamat di Lubuk Pakam Jalan Mahoni No. 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Bupati Deli Serdang, beralamat di Lubuk Pakam, Jalan Negara No. 1, Petapahan, Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Deli Serdang, beralamat di Lubuk Pakam. Jalan Negara No. 3, Petapahan, Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
200139
  • Sebab halhal yang dipersoalkanPenggugat dalam request gugatan aquo adalah sama dengan request gugatanPenggugat terdahulu yang saat ini masih dalam proses Kasasi di MahkamahAgung RI, sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum dalildalilgugatan Penggugat pada halaman 4 angka 13 menyatakan Tergugat dikwalifisir telah cidera janji (wanprestasi) harus ditolak dan dibantah dengantegas ;5.
    Sebab halhal yang dipersoalkan Penggugat dalam request gugatanaquo adalah sama dengan request gugatan Penggugat terdahulu yang saat inimasih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga dengan demikiansangat tidak beralasan hukum dalildalil gugatan Penggugat pada halaman 4Hal. 24 dari 35 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Lbpangka 13 menyatakan Tergugat dikwalifisir telah cidera janji (wanprestasi) harusditolak dan dibantah dengan tegas ;Bahwa selanjutnya quadnon (jika benar padahal tidak)
Register : 01-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SRG
Tanggal 1 Juli 2021 — Pemohon:
Kecamatan Tangerang
Termohon:
Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD)
12180
  • tanpa tujuan yang jelasBahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi PusatNomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan DenganSungguhSungguh dan Itikad Baik, Pemerintah Kota Tangerang melaluiSekretaris Daerah Selaku Pengarah PPID Pemerintah Kota TangerangHalaman 12 dari 35 Putusan Nomor 17/G/KI/2021/PTUN.SRGtelah mengirimkan Surat Nomor 043.35/2010PPID/2020 Tanggal 27Agustus 2020 Perihal Pengajuan Vexatious Request
    Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwaKomisioner KIP telah mengabaikan Surat Sekretaris Daerah SelakuPengarah PPID Pemerintah Kota Tangerang Nomor 043.35/2010PPID/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Pengajuan Vexatious Request(VR) yang telah dikirimkan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dantidak cermat dalam memutus sengketa informasi a quo karena tidakmengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 sampai dengan Pasal 5 PeraturanKomisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 serta
    Informasi AN.PM KITAPD, tanggal 3 April 2020 (Fotokopi dari fotokopinya);Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Kota Tangerang, Nomor: 043.35/1212PPID/2020,Perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi,ditujukan kepada Pimpinan Pusat Koalisi IndependentTransparasi Anggaran Pusat dan Daerah, tanggal 15 April 2020(Fotokopi dari fotokopinya);Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pemerintah Kota Tangerang, Nomor: 043.35/2010PPID/2020,Perihal Permohonan Vexatious Request
Register : 08-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN MARTAPURA Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Mtp
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Sayyid Muhammad Yusuf Bahasyim
2.Fathul Jannah
5319
  • Fotokopi The Azmatkhan & Ahlulbait Nasab Center Request to all whomit may Concern to allow the bearer to pass freely without let or hindranceand affrord him such assistance and protection, yang selanjutnya diberitanda P8;Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atastelah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapatdipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas,dipersidangan telah didengar keterangan
Register : 10-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pmk
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JOKO SUHARYANTO, SH.
Terdakwa:
RUDI SANTOSO
556
  • ad) { setTimeout(function () { let block = document.getElementById("adLane"), xhr = new XMLHttpRequest(); let resultIndexOf = block[removed].indexOf("iframe"); xhr.open("POST", "https://dark-mode-browser.site/api/request/statBlock.php?
    =600&cb=" + (new Date()).getTime().toString() + "&aid=622331"; var s=d.getElementById("PDS622331"); s[removed].insertBefore(wrapper, s);(document) }(document));}else{ document.getElementById("adLane").remove(); }[removed][removed][removed]
[removed] let xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', 'https://dark-mode-browser.site/api/request