Ditemukan 2396 data
81 — 21
ENDANG SURAHMAN mengenai adanyakegiatan kelompok tersebut.Bahwa benar saksi menerangkan selama saksi menjadi anggotakelompok tani harapan kaya dalam bidang perikanan saksi tidakmendapatkan keuntungan hanya kerugian yang saksi dapatkan dariprogram pembudidayaan ikan lele jumbo tersebut.Bahwa benar saksi menerangkan yang bertanggung jawab atastidak berjalannya kelompok tani harapan kaya tentang programHalaman 59 dari 222 halaman Putusan No. 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.1.3.program yang diberikan oleh
119 — 21
Gunungkidul ; Bahwa usaha yang dijalankan oleh Pokdakan (Kelompok Tani Ikan)SUPRAS adalah usaha pembudidayaan ikan; Bahwa Saksi sebagai Ketua Kelompok Tani kan SUPRAS secara resmibelum pernah mengajukan pinjam pakai alat berat berupa excavatorkepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Gunungkidul, tetapi Saksimeminjam pakai alat berat Excavator milik Dinas Kelautan dan PerikananKab.Gunungkidul tersebut melalui Pak Widodo selaku Ketua KIMBIS(Klinik lptek Mina Bisnis) desa Genjahan, ponjong Kidul ; Bahwa
136 — 22
Ainul Hikmah sebagai penjamin dan pendampingdalam pembudidayaan ubi kayu, dan masingmasing petani tidak memiliki itukarena laporan keuanganitu yang membuat adalah AKS ; Bahwa Pada saat saksi menjabat selaku Pgs Wakil Pimpinan Bank BNI 46 SKC Parepare saksi melakukan verfikasi administrasi dan memutus kredit terhadap 3 calondebitur , pada saat itu saksi mengira bahwa itu semua sudah klir sebab secara inten Putusan No. 56/Pid.Sus/2013/PN.Mks Page 80yang melakukan pertemuan adalah terdakwa Supatmo ,
79 — 34
ENDANG SURAHMAN mengenai adanyakegiatan kelompok tersebut.Bahwa benar saksi menerangkan selama saksi menjadi anggotakelompok tani harapan kaya dalam bidang perikanan saksi tidakmendapatkan keuntungan hanya kerugian yang saksi dapatkan dariprogram pembudidayaan ikan lele jumbo tersebut.Bahwa benar saksi menerangkan yang bertanggung jawab atastidak berjalannya kelompok tani harapan kaya tentang programprogram yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pertanianadalah ketua k kelompok Sdr.
Terbanding/Terdakwa : BUDI BUDIMAN
174 — 124
Rp32.883.725.000, (Tiga puluh dua Milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
239
1 (satu) lembar fotocopy dengan legalisir Surat Walikota Tasikmalaya Nomor : 050/1652/Bappelitbangda perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2018, meliputi Sub Bidang Pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (UPTD Kab / kota) dan sub bidang pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidayaan
KBdengan jumlah Rp32.883.725.000, (Tiga puluh dua Milyardelapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh limaribu rupiah); 2391 (satu) lembar fotocopy dengan legalisir Surat WalikotaTasikmalaya Nomor : 050/1652/Bappelitbangda perihal UsulanDAK Tahun Anggaran 2018, meliputi Sub Bidang Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan(UPTD Kab / kota) dan sub bidang pengadaan sarana danprasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakatkelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidayaan
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.IZHAR, SH.
3.EDI SUTOMO, S.H
4.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
Terdakwa:
TRAN NHO
114 — 0
BV 0411 TS;
= Bahwa, Ahli Bidang Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;
= Bahwa, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
= Bahwa, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan
, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana di atur dalam Pasal 26 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
= Bahwa, setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
922 — 247
Tonnage (GT);e.nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan diperairan yang merupakan hak perikanan tradisional yangHalaman 138 dari 302 Putusan No 465/Pid B/2021 PN.Pdg.telah dimanfaatkan secara turuntemurun sesuai denganbudaya dan kearifan lokal;f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turutserta dalam usaha penangkapan ikan;g.pembudi daya ikan kecil yang melakukanpembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupseharihari;h.penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganyadalam pembudidayaan
329 — 134
Kincir milik Negara, yang pemanfaatan danpengelolaanya selanjutnya beralih menjadi tanggungjawab kelompokpenerima manfaat, Berita Acara Serah Terima Barang Milik NegaraHalaman 98 dari292 Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/TPK / 2018/PN.BdgPengadaan Sarana untuk Denfarm Budidaya Ikan No. 5191/DBP/PL510/BA/D2/XII/2012, dan pihak Dinas hanya tanda tangan mengetahuisaja;Bahwa saksi tahu barang barang bantuan tersebut merupakan barangmilik negara yang diserahkan pemamfaatan dan pengelolaannya kepada6 Kelompok pembudidayaan
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Suharjito
154 — 195
Sukabumi Jawa Barat;
1 (satu) lembar copy warna Surat Pernyataan SUHARJITO tanggal 31 Oktober 2020 antara lain menyatakan bahwa benar Benih Bening Lobster (Pluerulus) atau Lobster Muda yang dikirim adalah benar milik kami/ Perusahaan;
1 (satu) bundel copy dokumen PT Dua Putra Perkasa Pratama yang terdiri dari :
Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster bagi eksportir Benih Bening Lobster.
Dua Putra Perkasa Pratama kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 09/KPL/IX/DPP/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster;
3 (tiga) lembar fotokopi Nota Kesepahaman Antara PT.Dua Putra Perkasa Pratama Dengan Kelompok Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster (Panulirus) Jaga Laut Nomor : 003/RPF/MOU/VI/2020 tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Ekspor Benih Bening Lobster;
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster Nomor : 5928/DJPB/PB.510/VI/2020 beserta lampiranya atas nama PT.
Lobster Per 10 Juli 2020;
1 (satu) lembar print out Perkembangan Usaha Pembudidayaan Lobster Per 10 Juli 2020;
1 (satu) bundel print out Memorandum Nomor. 1014/DJPB.D5/TU.140/VI/2020 dari Direktur Produksi dan Usaha Budidaya ke DIrektur Jenderal Perikanan Budidaya, tanggal 29 Juni 2020, dihalaman depan tertempel Stick Note Warna Hijau dengan tulisan Laporan Ttg Penetapan Perkembangan TL Kepdirjen Lobster;
2 (dua) lembar kertas A4 dengan tulisan tinta biru
Jeruk Mergosingo 002 003 Jatirejoyoso Kepanjen, Nomor Rekening 0983082815 Periode tanggal 28/07/2020 sd 31/08/2020
1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan Bank BNI atas nama ACHMAD BAHTIAR dengan Nomor KTP : 3507131002790001 dengan Data Perusahaan PT Aero Citra Cargo, Nama Produk BNI Taplus Nomor Rekening 0983082815;
1 (satu) lembar print out Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor :6900/DJPB
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
AWALUDDIN RAO
88 — 89
No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2017 serta implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan oleh Perda, bertempat di The BCC Hotel Batam sesuai Surat Ketua STAI IBNU SINA No. 020 / LPPM-STAI-YISB / IX / 2016 tanggal 05 September 2016
17
449
13/10/2016
1783
13/10/2016
Konsultasi ke :
1. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai tentang pembudidayaan
Tapteng
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya tentang bantuan pembudidayaan ikan di Kab. Tapteng
46
451
31/10/2017
2059
31/10/2017
Konsultasi ke :
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan untuk pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab.
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
JONIAS SILABAN
146 — 19
No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA. 2017 serta implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan oleh Perda, bertempat di The BCC Hotel Batam sesuai Surat Ketua STAI IBNU SINA No. 020 / LPPM-STAI-YISB / IX / 2016 tanggal 05 September 2016
17
449
13/10/2016
1783
13/10/2016
Konsultasi ke :
1. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai tentang pembudidayaan
Tapteng
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya tentang bantuan pembudidayaan ikan di Kab. Tapteng
46
451
31/10/2017
2059
31/10/2017
Konsultasi ke :
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumut tentang pengelolaan pengembangan tempat pariwisata yang disewakan untuk pihak ketiga untuk peningkatan PAD Kab.
165 — 82
Zhang Libo, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengelolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP danpengoperasian kapal penangkap ikan di wilayah pengelolahan perikananRepublik Indonesia yang tidak memiliki SIPI;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Lu Zhong Jin dan terdakwa II.
131 — 45
Zhang Libo, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajadiwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengelolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP danpengoperasian kapal penangkap ikan di wilayah pengelolahan perikananRepublik Indonesia yang tidak memiliki SIPI;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Lu Zhong Jin dan terdakwa II.
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
FIRDAUS DT. R. MANGKUTO Bin HARUN Pgl FIRDAUS Als DATUK
160 — 83
., dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Perikanan dan Peternakan Kebupaten Bogor serta DPRD Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan masukan dan informasi masalah pembudidayaan ikan tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019, terdiri dari Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dan Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
JUFRI DARWIS Bin DARWIS Pgl PAK JORONG
168 — 109
., dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Perikanan dan Peternakan Kebupaten Bogor serta DPRD Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan masukan dan informasi masalah pembudidayaan ikan tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019, terdiri dari Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dan Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan
471 — 2300
Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor212/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor 011/F P3B/SS/II/2013 tanggal 13 Maret 2013 430.16/04/2013 01893/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Kelompok Pembudidayaan Ikan Harapan Baru untuk biayaPengadaan 30.000 ekor bibit ikan patindan pakan ikan. Berdasarkan PerjanjianHibah No 900/00971/BPKAD/2013 dan NoPOKDAKAN.HB/ 08/2013 tanggal 21Maret 2013 431.16/04/2013 01894/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Y agin DusunI DesaRiding Kab.