M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Casno Alias Nandong Bin Candri (alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan

Terdakwa mengedarkan Pil Dextro (DMP) dan PilTrihexyphenidyl yang termasuk Sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar daripihak berwenang.

danayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Juni 2020 sekira jam 18.00Wib bertempat di sekitar daerah Lawang gada Kota Cirebon, terdakwamembeli Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextro (DMP) dari Sdr.

tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatanyang dimaksud dengan peredaran yaitu setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pasal 1 yang dimaksud dengan :a.

Terdakwa mengedarkan Pil Dextro (DMP) dan PilTrinexyphenidyl yang termasuk Sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edardari pihak berwenang.

Menyatakan terdakwa Casno Alias Nandong Bin Candri (alm), telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard danatau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;2.

(ZPHL) atas pembelian saham PT WIGO Distribusisehingga dikoreksi harga pembelian yang dianggap melebihi harga wajar;Bahwa oleh karena itu, Penelaah menghitung kembali harga wajar dalam pembeliansaham PT WIGO Distribusi Farmasi sebagai berikut:a bahwa berdasarkan share purchase agreement pada tanggal 27 Juni 2005diketahui bahwa Zuellig Pharma Holdings Ltd. membeli 30% saham PTWIGO Distribusi Farmasi milik PT Darya Varia Laboratoria Tbk. sebesarRp.38,1 milyar.

Bahwaperjanjian jual beli saham PT Wigo Distribusi Farmasi yang dimiliki olehZuellig Pharma Holdings Ltd hanya berselang 3 (tiga) hari (4 Agustus2005 s.d.7 Agustus 2005) dari RUPS. Bahwa hal tersebut menunjukkanbahwa dalam RUPS tersebut juga dibahas mengenai adanya keinginanuntuk membeli saham PT WIGO Distribusi Farmasi.

Bahwa diketahuipemilik saham PT WIGO Distribusi Farmasi adalah Zuellig PharmaHoldings Ltd sebesar 100% setelah diakuisisinya saham PT WIGODistribusi Farmasi yang dimiliki oleh PT Darya Varia.

sebagai berikut:Bahwa berdasarkan share purchase agreement tanggal 27 Juni 2005diketahui Zuellig Pharma Holdings Ltd membeli saham 30% PT WIGODistribusi Farmasi milik PT Darya Varia Laboratoria Tbk sebesar Rp38, 1Milyar.

bahwa harga wajar141516pembelian saham PT WIGO Distribusi Farmasi oleh TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding dari Zuellig PharmaHoldings Ltd adalah sebesar Rp127.000.000.000,00.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin LAHAJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Menyatakan TerdakwaWAHYUDI Bin LAHAJI bersalah melakukan tindakpidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RINo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan primair;2.

Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah),selang 2 (dua) hari kemudian saksi HENDRA ADI LUKMANA membeli lagi pilTrex sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir kepada terdakwa dengan hargaRp. 100.000, (Seratus ribu rupiah);e Selanjutnya saksi FAHAJRIN HAYDAR MUHAMMAD anggota PolsekWongsorejo mendapat informasi terdakwa mengedarkan/menjual obatsediaan farmasi dengan bahan Triheksifenidil HCI (pil Trex), Kemudian saksiFAHAJRIN HAYDAR MUHAMMAD bersama tim melakukan Penyelidikandan mengamankan saksi HENDRA ADI

Fahajrin Haydar Muhammad,dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungandengan telah terjadinya peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edaryangdilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekirapukul 18.30 Wib bertempat di SPBU Alasmalang, Desa Alasrejo,Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi; Benar awalnya Saksi mengamankan saksi Hendra Adi Lukmana karenatelah membeli sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil (pil

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Setiap orang.Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orangperseorangan ataukorporasi.

Bahwa benarTerdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta ijin untuk mengedarkansediaan farmasi berupa pil trex tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RINo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2019/PNBywdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Alias Biring Bin Suliyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

jenis Trihexypehnidil dengan bentuk bulat warna putih ada logo bertuliskan Y;

dan/atau alat kesehatan yang tidakmemili8ki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun2009 tentang kesehatan yakni sediaaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar.

pekerjaaankefarmasian ; sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional, kosmetika dan alatKesehatan sedangkan praktek kefarmasian adalah tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasianseperti pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusiane Bahwa dasar hukumnya adalah : UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan danpasal 40 UU No. 23 tahun 1992 tentang sediaan farmasi ;e Bahwa yang dapat melakukan kefarmasian adalah

yang mempunyai keahlian danmendapat ijin dari pemerintah ;e Bahwa keahlian yang dimaksud dalam bidang kefarmasian adalah Apoteker, tenagamedis farmasi lainya seperti S1 Farmasi, D3 Farmasi dan SMF ;e Bahwa sedian farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin sehingga dalam perkara ini terdakwa Asma alias Cumma tidak berhakmelakukan praktek kefarmasian tersebut sehingga harus diproses sesuai denganketentuannya yaitu pasal 197 jo pasal 106 ayat(1) UU No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan : 3.

atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I: Barang siapa, telah terbukti ;Mengenai unsur II Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, obattradisional, kosmetika dan alat kesehatan sedangkan praktek kefarmasian adalah tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaankefarmasian seperti pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan

dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar ;e Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitarjam 19.00 wib telah melakukan penangkapan terhadapSOBIRIN bin SUAIDI (Terdakwa) di Jl.Raya Pegandon,Ds.Penanggulan, Kec.Pegandon, Kab.Kendal ;e Bahwa alasan saksi menangkap SOBIRIN Bin SUAIDI karenatelah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih(code 15) tanpa ada ijin dari yang berwenang ;e Bahwa saksi tahu kalau terdakwa SOBIRIN mengedarkansediaan farmasi dari informasi masyarakat

dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitarjam 19.00 wib telah melakukan penangkapan terhadapSOBIRIN bin SUAIDI (Terdakwa) di Jl.Raya Pegandon,Ds.Penanggulan, Kec.Pegandon, Kab.Kendal ;Bahwa alasan saksi menangkap SOBIRIN Bin SUAIDI karenatelah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih(code 15) tanpa ada ijin dari yang berwenang ;Bahwa saksi tahu kalau terdakwa SOBIRIN mengedarkansediaan farmasi dari informasi masyarakat

SOBIRIN (terdakwa) ;Bahwa saksi selain membeli sediaan farmasi berupa pil warnaputih (code 15) dari terdakwa SOBIRIN, saksi juga pernahmembeli kepada sdr.

berupa code 15di Apotik Sena milik nya ;5 : DWI CAHYANINGSIH, SE Binti KARYONO : PAGE 1Bahwa Saksi sebagai PNS dan bekerja di Dinas Kesehatan Kota dibagian Farmasi (Farmasi makanan dan Minuman) di Kendal .Saksi bekerja mulai tahun 1985 sampai sekarang ;Bahwa saksi sebagai Asisten Apoteker dan ahli dalam obatobatan ;Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sebagai ahlifarmasi ;Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sebagai ahli masalahobatobatan, dimana dalam perkara ini dikategorikan sebagaidengan

sengaja memproduksi atau) mengedarkan sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan danmutu) dan atau) dengan sengaja memproduksi atauPAGE 1mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar ;Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat trasional dan kosmetik, menurut UURI No. 36tahun 2009 ;Bahwa benar barang bukti yang disita oleh Polisi berupa pilwarna putih termasuk sediaan

murid tersebut menunjukkan bukti kwitansi dari sekolahSMK Farmasi Yayasan Pendidikan Bhumi Husada Jakarta yangtelah dibayarkan kepada terdakwa.Bahwa terdakwa mengaku sekira bulan Februari 2011 s/d Maret2012 telah menggunakan uang/mengambil uang milik sekolahdengan cara ketika terdakwa bekerja dan menghimbau kepadapara siswa dan siswi SMK Farmasi Yayasan Pendidikan BhumiHusada Jakarta agar membayar uang sekolah dimanapembayaran tersebut dapat dititipkan atau dibayarkan melaluiterdakwa hingga akhirnya

Cilandak JakartaSelatan dengan cara : Bahwa terdakwa Theresia Yuliastutie, S.Pd adalah guru di SMK Farmasi YayasanPendidikan Bhumi Husada Jakarta yang mulai bekerja sejak bulan Oktober 2010sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Bhumi Husada Jakarta No. 23/S.KEP/YBH/I/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang pengangkatan guru bimbingankonseling (BK) Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Bhumi Husada Jakarta.e Bahwa terdakwa sebagai guru BK (bimbingan konseling) di SMK FarmasiYayasan Pendidikan Bhumi Husada

YBHJ hingga berjumlah + Rp. 148.475.500, (seratus empat puluhdelapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)e Bahwa akibat perbuatan terdakwa THERESIA YULIASTUTIE, S.Pd yang telahmempergunakan uang sekolah SMK Farmasi YBHJ (Yayasan Bhumi HusadaJakarta) untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dari pemilik/pihaksekolah sehingga mengakibatkan kerugian sekolah SMK Farmasi YBHJ (YayasanBhumi Husada Jakarta) yang telah dilakukan oleh Audit keuangan terhadapkegiatan uang sekolah

Cilandak Jakarta Selatan.Bahwa terdakwa Theresia Yuliastutie, S.Pd adalah guru di SMK Farmasi YayasanPendidikan Bhumi Husada Jakarta yang mulai bekerja sejak bulan Oktober 2010sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Bhumi Husada Jakarta No. 23/S.KEP/YBH/I/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang pengangkatan guru bimbingankonseling (BK) Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Bhumi Husada Jakarta.Bahwa pada saat pembagian raport tengah semester, ada beberapa para orang tuamurid yang hadir mengajukan protes

Bahwa menurut Undangundang yang mempunyai hak dan kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah badan usaha yang memilikijin dari pejabat yang berwenang ; Bahwa untuk memproduksi sediaaan farmasi hanya boleh diproduksi olehbadan usaha yang memiliki ijin, termasuk didalamnya tenaga apoteker, danharus ada ijin yang diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI ; Bahwa tidak dibenarkan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar daripejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan, karena

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan, khastat atau kemanfaatan, dan mutu; Ad.1.

Bahwa tidak dibenarkan mengedarkan sediaan farmasi tanpajin edar dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan, karenasediaan farmasi tersebut sebelum beredar harus lolos Uji Laboratorium dan harus mendapatkan/mempunyai ijin edar ;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli sediaan Farmasi yangtidak memenuhi standar maupun keamanan yaitu adalah sediaan farmasi yangmempunyai kadar zat berkhasiat di bawah standar yang ditetapkan dalamfarmacope Indonesia baik itu. pembuatan termasuk pengendalian

mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusianatau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa sediaan farmasi yang dalam hal ini berupa obat, dari sejakdiproduksi/ pembuatan kemudian didistribusikan, disimpan, dikelola hinggasampai diterima oleh masyarakat luas harus benarbenar dalam pengendalianmutu yang terjaga keamanannya

Menyatakan terdakwa TUGIHARTINI Binti TUKIJO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar DanPersyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu ; 2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Syadzali bin Syadzali (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif5 Pil Anti Sakit Gigi Sediaan Farmasi berupa Obat TradisionalPlus Pak Tani mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif6 Daun Tapak Sediaan Farmasi berupa Obat TradisionalLiman mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif7 Pil Anti Sakit Gigi Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa jinEdar8 Super Joss Asam Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa JjinUrat Edar9

Pil Anti Alergi dan Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa jinGatal Edar10 Pil Kecetit Super Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa jinAmpuh Edar11 Dus dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Illegal dantulisan Fimestan tanpa ijin edar ; logo kaplet barang buktiForte berisi Obat tertulis FM, sedangkan pada kaplet ponstanPonstan produksi asli berlogo tulisan PDPfizer12 Dus polos berisi Sediaan Farmasi berupa Obat Illegal danobat Ponstan tanpa ijin edar; logo kaplet barang buktiproduksi Pfizer tertulis FM, sedangkan

(BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif6 Daun Tapak Sediaan Farmasi berupa Obat TradisionalLiman mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif7 Pil Anti Sakit Gigi Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin Edar8 Super Joss Asam Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin EdarUrat9 Pil Anti Alergi dan Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin EdarGatal10 Pil Kecetit Super Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin EdarAmpuh11 Dus dengan Sediaan Farmasi berupa Obat

Super Joss Asam Urat 20 (dua puluh) sachet Sediaan Farmasi berupaObat Tanpa Ijin Edar;10. Pil Anti Alergi dan Gatal 262 (dua ratus enam puluh dua) sachetSediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin Edar;11. Pil Kecetit Super Ampuh 168 (seratus enam puluh delapan) sachetSediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin Edar;12.

danAlat Kesehatan, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluranatau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Kediri, terdakwa DEVIN HARINDA bin HARTONOmendapatkan atau membeli sediaan farmasi pil jenis LL yaitu berasal darisaksi EKO RUSMANTO als.

Bahwa sediaan farmasi berupa piljenis LL / Artane sebanyak 61 (enam puluh satu) butir tersebut adalah obatkeras..........keras sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2000/NOF/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Kediri, terdakwa DEVIN HARINDA binHARTONO mendapatkan atau membeli sediaan farmasi pil jenis LL yaituberasal dari saksi EKO RUSMANTO als.

Bahwa sediaan farmasi berupa piljenis LL / Artane sebanyak 61 (enam puluh satu) butir tersebut adalah obatKeras sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2000/NOF/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Menyatakan Terdakwa : DEVIN HARINDA bin HARTONO. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa keahliandan kewenangan mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan dan mutu ;2. Menjatuhkan....2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAUZI Alias BAMBANG Bin SABAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard keamaan , khasiat dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00

kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter, dokter gigi, bidan danperawat yang dilaksanakan sesuai ketentuan ; Bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian dan yang dimaksud Apoteker adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apotekersedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantuapoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjanafarmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan

tenaga menengahfarmasi/asisten apoteker ; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yangdiperbolehkan dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi danperedarannya adalah yang sudah memenuhi syarat farmakope Indonesiaatau buku standar lainnya dan sudah mendapat ijin pemerintah ; Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti pil warna putih dengan logoLL tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat ; Bahwa apabila Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenagakesehatan tertentu, maka

Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataukewenangan dalam kefarmasian ;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Gpr Bahwa barang bukti pil LL tersebut tidak memenuhi standar keamanan,kasiat maupun kemanfaatan karena sediaan farmasi berupa obat tersebuttidak tercantum label cara penggunaan serta khasiat dan kemanfaatannyaapabila dikonsumsi ; Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan sebagaimana barang buktitidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter karena penggunaannya harusaman, berkhasiaat/

, adalah bahwa proses produksi atauperedaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkanberdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehinga apabila dalam prosesproduksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaanfarmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu

Dida Prasetyo sebanyak total 70 (tujuh puluh butir) butir dengan total hargaRp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah bentuk perbuatanmengedarkan sediaan farmasi namun Terdakwa tidak memiliki izin edar dansediaan farmasi berupa pil LL yang didapatkan pada saat penangkapanterhadap Terdakwa berada didalam plastik tanpa adanya label sehingga pil LLtersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus

1. Menyatakan terdakwa Firmany Ugis R Alias Yugis Bin Adi Mulyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan

, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, danmengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimanadimaksud pada ayat (3);Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kedua pasal tersebut diatas, ternyata tidak hanya dalam ketentuan pidananya (pasal 196) yangmencantumkan rumusan delik, namun juga dalam pasal yang ditujuk oleh

Karena dalam ketentuan umum yakni pasal 1Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Sitangka 4 Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yangdimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika.Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 196 juga menunjuk kepada pasal98 ayat (3) yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan

Dengan sengaja, memproduksi, mengolah, menyimpan,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi;3.

Maka dengan demikian, unsur setiap orangtelah terpenuhi;Ad.2 Unsur, dengan sengaja, memproduksi, mengolah, menyimpan,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana telahdiuraikan di atas, Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian, menjual obat berupa pil yang di dalamnya terkandungsediaan farmasi Triheksifenidil kepada informan Polisi sebanyak 30 (tiga puluh)butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Terdakwajuga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo.

Bahwa terdakwa mengelola sendiri Toko Mulia yang menjual obat atausediaan farmasi sementara terdakwa tidak memiliki Keahlian khusus atausertifikasi di bidang farmasi untuk melayani pembelian obat kepadakonsumen yang datang untuk membeli obat yang tergolong dalam obatKeras tanpa menggunakan resep dokter maupun diawasi oleh Apoteker. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh18.093.99.05.01.0111.

Bahwa terdakwa mengelola sendiri Toko Mulia yang menjual obat atausediaan farmasi sementara terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atausertifikasi di bidang farmasi untuk melayani pembelian obat kepadakonsumen yang datang untuk membeli obat yang tergolong dalam obatKeras tanpa menggunakan resep dokter maupun diawasi oleh Apoteker. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.05.01.0111.

berupa Obattramadol tanpa disertai kelengkapan berupa persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu dimana terdakwa menjual dalam kemasanbungku plastikBahwa terdakwa mendirikan Toko Obat dan Kosmetik TOKO MULIA yangbergerak di bidang penjualan obatobatan dan kosmetik berbagai jenis yangmulai beroperasi sejak tanggal 06 Nopember 2018 yang tidak memiliki ijinpenyaluran sediaan farmasi berupa Obat Trmadol.Bahwa terdakwa mengelola sendiri Toko Mulia yang menjual obat atausediaan farmasi sementara

berupa Obat Tramadol.Bahwa terdakwa mengelola sendiri Toko Mulia yang menjual obat atausediaan farmasi sementara terdakwa tidak memiliki kKeahlian khusus atausertifikasi di bidang farmasi untuk melayani pembelian obat kepadaHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2019/PT.BDGkonsumen yang datang untuk membeli obat yang tergolong dalam obatKeras tanpa menggunakan resep dokter maupun diawasi oleh Apoteker.

, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasisebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan PertamaPrimair;.

maksud dari pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional; Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi untuk golongan obatbebas, bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko obat yang mempunyaiyin yang dikeluarkaan oleh kantor Dinas Kesehatan di wilayah

yang tidak memenuhi standar maupun keamananyaitu adalah sediaan farmasi yang mempunyai kadar zat berkhasiat dibawah standar yang ditetapkan dalam farmacope Indonesia baik itupembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat,pengelolaan obat, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional;Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian adalah

Tentang Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar;Menimbang, bahwa ~ unsur imi bersifat alternatif, sehingga unsur inidinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapatdibuktikan;Menimbang, bahwa elemen dengan sengaja artinya adalah tahu dandikehendaki.

danalat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan 106 UndangUndang RINomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar

dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahi SURYA WAYHUDI,S.Si Apt.

Menyatakan Terdakwa Sugiyati Als Ugik Binti Sudar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana bersama sama dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;2.

Tenaga kefarmasian dimaksud terdiri dariApoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (SarjanaFarmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, TenagaMenengah Farmasi (Asisten Apoteker);bahwa Untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran vaksin, harus memiliki izinsebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagaimanadisebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri KesehatanNomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang PedagangBesar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor

PBF yang telah menerapkan CDOB diberikansertifikat CDOB oleh Kepala Badan;bahwa Persyaratan dalam melakukan peredaransediaan farmasi :Penyaluran sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 72 tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, hanya dapat dilakukan oleh badan usahayang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri untuk menyalurkansediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.

Berdasarkanketentuan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, disebutkanHalaman 41 dari 72 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2016/PN Bksbahwa Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yangdigunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaituPedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.Penyerahan sediaan farmasi: dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yangterdiri dari: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat

Tenaga kefarmasian dimaksud terdiri dariApoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (SarjanaHalaman 43 dari 72 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2016/PN BksaFarmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, TenagaMenengah Farmasi (Asisten Apoteker);bahwa Untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran vaksin, harus memiliki izinsebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagaimanadisebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri KesehatanNomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang PedagangBesar Farmasi sebagaimana

Berdasarkanketentuan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, disebutkanbahwa Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yangdigunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaituPedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.Penyerahan sediaan farmasi: dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yangterdiri dari: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat,atau praktek bersama (PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan

Balong panggang Gresik atau setidaktidaknya di tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yangHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1471/PID SUS/2021/PT SBYberwenang memeriksa dan mengadili tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikandan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengancara antara lain sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Sabtu

Menyatakan terhadap barang bukti berupa : 1.440 (seribu tiga ratus empat puluh) butir sediaan farmasi jenispil logo LL, dengan rincian : (a) 1 (Satu) plastik yang berisi sediaanfarmasi jenis pil logo LL sebanyak 600 (enam ratus) butir, (b) 4(empat) plastik yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak@ 50 (lima puluh) total 200 (dua ratus) butir, (c) 1 (Satu) plastik yangberisi sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 100 (Seratus) bultir,(d) 6 (enam) plastik yang berisi sediaan farmasi

jenis pil logo LLdibalut kertas sebanyak @ 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir,(e) 1 (Satu) plastik yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo LL dibalutkertas sebanyak 40 (empat puluh) butir, (f) 2 (dua) plastik yang berisisediaan farmasi jenis pil logo LL dibalut kertas @100 (seratus) total200 (dua ratus) butir. 1 (Satu) pack plastik klip. 1 (Satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru beserta SIM cardnya.

jenis pillogo LL, dengan rincian : (a) 1 (Satu) plastik yang berisi sediaanfarmasi jenis pil logo LL sebanyak 600 (enam ratus) butir, (b) 4(empat) plastik yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak@ 50 (lima puluh) total 200 (dua ratus) butir, (c) 1 (Satu) plastik yangberisi sediaan farmasi jenis pil logo LL sebanyak 100 (Seratus) bultir,(d) 6 (enam) plastik yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo LLdibalut kertas sebanyak @ 50 (lima puluh) total 300 (tiga ratus) butir,(e) 1 (Satu

) plastik yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo LL dibalutkertas sebanyak 40 (empat puluh) butir, (f) 2 (dua) plastik yang berisisediaan farmasi jenis pil logo LL dibalut kertas @100 (seratus) total200 (dua ratus) butir; 1 (satu) pack plastik klip.Dirampas untuk dimusnahkan: 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru beserta SIM card nya; Uang tunai Rp. 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkaraHalaman 8 dari 12 Putusan