Ditemukan 2437 data
ASMUNGI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NGIMBANG KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
70 — 145
dikenal dengan nama Official Report (laporaninstansi/lembaga) yang dapat berupa Berita Acara (terdapat di Lembagaeksekutif)/ Versiaag (terdapat di Lembaga Yudikatif)/ Proces verbaal(terdapat di Kepolisian)/ Berita Acara Pemeriksaan (terdapat diKejaksaan), yang merupakan suatudokumen (akta) yang mencatatkanadanyaperbuatanhukum mengenaiwaktu (Tempo), Tempat (Locus),Acara, kejadian/peristiwayang terjadi (Material), dan Pelaku (Person(Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor33/G/2015/PTUN.Mks
Terbanding/Penggugat I : ANDI THAUFAN ODDANG.,S.H,
Terbanding/Penggugat II : ANDI AKBAR ODDANG.,S.H,
Turut Terbanding/Tergugat IV : Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Rel Kereta Api
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT. Kereta Api Indonesa Cq Kepala Balai Tehnik Perkeretapian Wilayah Jawa Bagian Timur
109 — 61
,dibuktikan menurut hukum karena keliru dan salah alamat jika Tergugat yangdilaporkan, sehingga kemudian oleh Pihak Polres Barru) menghentikanpenyelidikan kasus tersebut;Bahwa Bukti Surat T.1.5 yakni Foto copy sesuai dengan Aslinya yakniPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 31 Januari 2019dalam Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.MKS, antara ANDI THAUFANODDANG, Dkk selaku Pihak Penggugat melawan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Barru selaku Tergugat dan Hj.
72 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 362 K/TUN/2014e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 34/G/2013/PTUN.MKS tanggal 9 September 2013 yang dimohonkan bandingdengan perbaikan;DALAM EKSEPSI :e Menerima Eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;e Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk duatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus
NURDIN DG. NOMBONG
Tergugat:
1.MUHAMMAD NUR
2.NURHAYATI
3.BASRI NAJA
4.SUBAEDA SUBUH
5.HALIJAH
6.RACHEL
7.SRI ASTUTI
8.ANICE PALEKA
9.AMINAH
10.TAUFIK
11.SALMAWATI
12.ADRIANA RANTE BASSI
13.KIAM BENG
14.CRISTIN BURA
15.TAHASANG
16.SYAHRUL
17.ZUKIR
18.RAHMAT BELMAN
19.TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
180 — 51
copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.98/G/2016/P.TUN.Mks Tanggal 27 April 2017 obyek sengketanya SHMNo.4/Kel.BaraBaraya, amar Putusannya "Menolak Gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya, Putusanya telah berkekuatan hukum tetap.dimana Nurdin Daeng Nombong sebagai Tergugatll Intervrensi,selanjutnya diberi tanda P4;Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara NO.142/B/2017/PTTUN Mks Tanggal 16 Agustus 2017 amar putusannya"Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo.98/G/2016/PTUN.Mks
di Kelurahan BaraBaraya,Kecamatan Makassar Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda T.XIX1;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor330/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 09 Agustus 2017, selanjutnya diberitanda T.XIX2;Foto copy Salinan Resmi Putusan /Penetapan Perkara Pertanahan Nomor98/G/2016/PTUN.Mks tanggal 02 Mei 2017, selanjutnya diberi tandaT.XIX3;Foto copy Salinan Resmi Putusan /Penetapan Perkara Nomor142/B/2017/PT.TUN/Mks tanggal 14 September 2017, selanjutnya diberitanda T.XIX4;Foto
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIDWAN USMAN, S.H.kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat alamat di Jalan Batua RayalVLr. 2B No. 3 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor15K/TUN/2012/PTUN.Mks, tertanggal 14 Agustus 2012 ;Pemohon Kasasi , Para Pemohon Kasasi Il, Pemohon Kasasi Ill dan IVdahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Para Tergugat Il Intervensi 1,3 dan 4;melawan:ADHIANTO HASAN,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KaryawanSwasta, beralamat di Puri Taman Sari A/16/12 A, KelurahanBorong
sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluhribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Terbanding/Tergugat, Para Tergugat Il Intervensi 1, 2 dan 3masingmasingtanggal21 Agustus 2013kemudian terhadapnya oleh ParaTerbanding/Tergugat, Para Tergugat Il Intervensi 1, 2 dan S3denganperantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, masingmasingNomor214/600.14/73.24/VIV2012 tanggal 26Juli 2012,tanggal 01 Agustus 2012,tanggal 07 Agustus 2012 dan Nomor 15 K/TUN/2012/PTUN.Mks
144 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia Unggul Bersatu tersebutdalam membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 24/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, Tanggal 03 Juni 2010 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G.TUN/2009/PTUN.MKS tangal 26 November 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagai mana yang akan disebutkan di bawahini;Hal. 35 dari 50 Hal.
115 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 11 November2014 adalah sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding danPenggugat Intervensi/Pembanding;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor57/G/2013/PTUN.MKS, tanggal 15 April 2014, yang dimohonkan banding;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding sertaTergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;Halaman 28 dari 53 halaman.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Rasnah Diwakili Oleh : Darwis K, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : SURIANI Diwakili Oleh : Darwis K, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : MELDA YOUN Diwakili Oleh : Darwis K, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi IV : ANDY TANRIADY Diwakili Oleh : Darwis K, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi V : IMELDA CHANDRA Diwakili Oleh : Darwis K, SH, MH
Terbanding/Penggugat : SAHIBU BIN LADUDU
74 — 63
MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intevensi;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 125/G/2022/PTUN.Mks, Tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan;MENGADILI SENDIRI
Dalam Eksepsi:
- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding/Tergugat dan Para Tergugat II Intevensi tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1.
Pembanding/Tergugat II : DIRHANSYAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat III : DRS. MUH. ALIF HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat IV : MUH. ABDUH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat V : SITI DAHLIAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat VI : SITTI QAMARIAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat VII : IR. AHMAD SUKARNO HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat VIII : IR. AHMAD SUHARTO HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat IX : RAHMATULLAH HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembanding/Tergugat X : ABDUL BASIT HAMAT YUSUF Diwakili Oleh : DRS. SALADIN HAMAT YUSUF, M.si
Pembandin
80 — 59
Putusan No. 48PK/TUN/2006/PTUN.Mks; Tanggal 01 Februari 2007,antara Dg.Misi lawan Kakan Pertanahan Makassar dan Drs.HamatYusuf;f. Putusan No. 100/Pdt.G/20176/PTA.Mks; Tanggal 08 November2017, antara Tergugat lawan Tergugat II in casu ;sehingga dalil gugatan tersebut patut ditolak setidak tidaknya dinyatakangugatan tidak dapat diterima ;3.
98 — 63
Cupumanik GemahPOM ata... ccccccccceccesccecssceeeeeeeeesessuuueeeeeeeeceseuaueseeeuuesauunaeeness diberi tanda T 24:1 (Satu) rangkap fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir salinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor26/G/2018/PTUN.Mks. tanggal 6 Desember 2018 yang telahCIC Q ANISH. 00... cee eeeccecceeceseeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeesseeseseeeeseeaaeeseeeeeea diberi tanda T 25:1 (Satu) rangkap fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir salinanPutusan Pengadilan Tata Usaha
1.DANIEL SENDJAJA, S.H.
2.NY. YANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT
Intervensi:
THOMAS SUPRATMAN
175 — 131
(Sesuai dengan asli);Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor 134/G/2019/PTUN.BDGPutusan Mahkamah Agung Nomor 580 K/TUN/2018, tanggal 30 Oktober 2018; (Sesuai dengan fotocopy);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor30/G/LH/2017/PTUN.Mks, tanggal 21 Nopember 2017; (sesuaidengan fotocopy); Bahwa untuk menguatkan dalildalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti surat berupa foto copy suratsurat yang bermeterai cukup,yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, buktibukti
DORHANAN LUMBANTORUAN
Tergugat:
1.BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
2.KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3.GUBERNUR SUMATERA UTARA
4.BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
228 — 171
manusiawidenganmemperlakukan seorang perempuan yang sudah Janjut umur yangsudah berumur 58 (lima puluh delapan) tahun dan telah mengabdikurang lebih 36 (tiga puluh enam)tahun harus melewati bukitbukitdengan jarak + 75 km (tujuh puluh lima Kilo Meter) daritempattinggal PENGGUGAT dengan waktu kurang lebih 4 (empat) jam,jikadihitung pulang pergi maka waktu dalam perjalanankuranglebih 8 (delapan) jam:Bahwa hal ini Sesuai juga dengan pertimbangan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Makassar No. 04/G/2017/PTUN.MKS
Terbanding/Penggugat : Harniati
52 — 48
FARIDAPATITTINGGI, S.H.M.H, Dekan Fakultas Hukum UniversitasHasanudin Makassar di bawah sumpah di Persidangan PerkaraTata Usaha Negara Makasar No.26/G/2018/PTUN.Mks halaman291 menerangkan sbb;Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960 joPeraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1960 Tentang HGU adalah hak atastanah yang berasal dari tanah negara; .
75 — 14
Bahwaterkait dengan gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan11.Penggugat, Tergugat telah melakukan Kklarifikasi ke Pengadilan TataUsaha Negara sebagaimana teregister dengan Nomor95/G/2017/PTUN.Mks dan diperoleh informasi bahwa terhadap gugatantersebut telah dilakukan pencabutan sebelum pemeriksaan perkarasehingga tidak terdapat satupun fakta hukum yang terungkap.
96 — 53
Putusan Pengadilan Tinggi TUN MakasarNo. 62//B.TUN2007/PTUN.Mks tanggal 11 Februari 2008, dan telah dinyatakaninkracht oleh Pengadilan pada tanggal 6 Maret 2008, tidaklah terpenuhi atauhilangnya Kepastian Hukum bagi Yang Bertanda dalam mendapatkan keadilanseluruhnya berlangsung sematamata hanya dengan dalil Tergugat menungguputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, padahal tidak ada PeninjauanKembali di Mahkamah Agung RI atas perkara yang telah inkracht tersebut;Kesemuanya adalah tindakan Tergugat
72 — 95
UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Penggugat dibebaniuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal14 Mei 2012 perkara Nomor : 64/G.TUN/2011/PTUN.Mks, adanya perbedaan pendapatdari Hakim Anggota I ( Yusup Klemen,SH) sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor23/G/2013/PTUN.Mks tanggal 23 Oktober 2013, yang dimohonkan banding;Mengadili SendiriDalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut terhadap gugatan Penggugat/Terbanding atas terbitnya objek Sengketa;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;2.
108 — 68
::cceceeeeeeeeeeeeee Giberi tanda T 30;31. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisirsalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :26/G/2018/PTUN.Mks. tanggal 6 Desember 2018 yang telahCII QAIISI. 0... kee cee cee eee eee eee eee eee see sessessesseseseeeeee es Giberi tanda T 31;32. 1 (satu) rangkap fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisirsalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :46/B/2019/PT.TUN.Mks. tanggal 13 Mei 2019 yang telahol
161 — 93
(bukti T.1l,11,VI,VHI dan XXVII .9);10.Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha MakassarNo.81/G/2018/PTUN.MKS, tanggal 2 April 2019 (bukti T.H,II,VI,VIII danXXVIII .10);11.Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi TUN No.87/B/2019/PTTUN MksTanggal 9 September 2019 (bukti T.II, II, VI,VIII dan XXVII .11);12.Fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 16 Des2019 (bukti T.,II,VI,VII dan XXVII .12);Halaman 59 dari 69 hal. Put.
45 — 18
namun tetap mempunyai hak atas tanah seluas 50 Hektartersebut dan atas penjualan tanah tersebut tidak ada saudarasaudari yang keberatan..... dst pertimbangan hukum tersebut tidakbenar sama sekali berdasarkan alasanalasan dan buktibukti sebagaiberikut ;(1) Bahwa yang berkuasa dan menguasai serta menikmati penjualantanahtanahtanah yang dijual kepada Terbanding dan pihak lainnyasebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang sesuai Gugatan yangdiajukan para pembeli dalam Perkara Tata Usaha NegaraNo.26/G/2018/PTUN.Mks