Ditemukan 3400 data
33 — 25
RahmanBin Sahran, agar saat isteri terdakwa (saksi Sahidah) ketahuan saatmengantarkan Obat carnophen zenith Parmaceuticals tersebut terdakwatidak kena sangsi atau hukuman oleh petugas Lapas ;Bahwa Terdakwa telah meminta kepada isteri terdakwa / saksi Sahidah untukmembawa paket obat carnophen zenith pharmaceutical yang telah dikemasdalam botol bekas minuman Mizone sebanyak 2 (dua) kali, namun yangkedua yakni pada tanggal 9 Januari 2017, terdakwa belum sempat menerimakarenaisteri terdakwa / saksi Sahidah
Jem CH Manibuy,S.H.
Terdakwa:
Martinus Sarakan
64 — 45
Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuaidengan hukum yang berlaku dan mendapat sangsi yangberatagar tidak ditiru oleh anggita TNI yang lain.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.SaksiIX :Nama lengkap : LaniPekerjaan : MahasiswaTempat tanggal lahir : Fakfak 20 Maret 1995Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : JIn.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : DRH. H. SURANTO bin SUMOWIRYONO
Terbanding/Terdakwa II : BUDI NURDIANSYAH
91 — 36
atas surat Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa 1DRH.Suranto bin Sumowiryono telah mengajukan Surat Pembelaan (Pleidooi)pada pokoknya ;Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para ahli, para saksi danbuktibukti dalam persidangan maka dakwaan kesatu, kedua dan ketiga tidakdapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan Nyai Mimin Juminah pemilikCV.Maritani bukan konsumen akhir atau juga bukan pengguna barang tetapidistributor pupuk maka Terdakwa tidak dapat dikenakan sangsi
658 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 184 K/Pdt.SusBPSK/2016Operations Celebrity Fitness, sedangkan sangsi yang ditujukan dalam isipengaduan dan dalam putusan BPSK ditujukan kepada PT ExertainmentIndonesia, sehingga dalam hal ini Putusan BPSK Nomor026P.BPSK/12/2014 tersebut tidak benar dan bertentangan dengan kaedahkaedah hukum, oleh karena tidak jelas dan/atau kaburnya subyek hukumdalam perkara yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang dahulunyaTermohon Keberatan dan Penggugat dalam surat pengaduan kepada BPSKKota Malang.
60 — 45
PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala KantorPertanahan Kota Palu akan terkena sangsi administrasi sebagaimanadimkasud pada Pasal 63 selain itu juga dapat dituntut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugatmemohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi :1 Bahwa Objek
68 — 9
Bahwa masingmasing para Penggugat selama bekerja pada Tergugattidak pernah mendapat sangsi baik berupa teguran lisan atau punperingatan yang berkaitan dengan hubungan kerja;3. Bahwa hubungan kerja masingmasing para Penggugat denganTergugat berawal dari masa Training (3) bulan, serta untuk seterusnyamasingmasing para Penggugat mendatangani kontrak kerja, yangberpariasi antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain;4.
218 — 568 — Berkekuatan Hukum Tetap
rencana KSO yang dapatdisamakan dengan MOU yang isinya hanya pokokpokoknya saja dan tidak memuat secara detail danmasih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupatindak lanjut berupa kesepakatan dalam bentukPerjanjian KSO yang harus dibuat secaranotariildihadapan Notaris, jika ternyata faktanya KesepakatanPra KSO tersebut tidak terlaksana dan tidak ada tidaklanjut berupa Perjanjian KSO maka Kesepakatantersebut menjadi non exist karena dalam kesepakatantanggal 25 Januari 2013 tidak ada ketentuan sangsi
salah dengan pertemuantanggal 25 Januari 2013 karena merencanakanbentuk kerjasama antar pelaku usaha jasa Konstruksidengan rencana KSO adalah hal yang wajar,menyebut Member dan Leader jelasjelas sudah jelassebuah bentuk perencanaan KSO (bagaimanamungkin merencanakan KSO tidak menyebut namaPaketnya);Bahwa untuk realisasi KSO sesungguhnya masihmemerlukan tindakan hukum lanjutan yang berbataswakitu. sampai dengan sebelum PemasukanPenawaran dan ketika kesepakatan Pra KSO tidakterjadi maka tidak ada sangsi
apapun karenakesepakatan 25 Januari senyatanya tak ubahnyahanya merupakan Gentlemen Agreement atau MOUyang hanya memuat pokokpokok nya saja tidak detaildan tidak memuat sangsi sebagaimana telah kamiungkapkan dalam Kesimpulan Terlapor Il terkaitHalaman 31 dari 245 hal Put.
karena sanksi daftar hitam merupakan tindakanyang telah sesuai atau berdasar pada ketentuan PerpresNomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 35 Tahun2011 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 junctoPermen PU Nomor 07/PKT/M/2011, karena blacklistyang dikeluarkan oleh LPJK tidak sama dengan blacklistyang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Bahwa terhadap Pendapat Majelis Komisi di atas perlukami sampaikan bahwa dalam ketentuan dalam Perpres54 juncto Perpres 70 Tahun 2010 pada Pasal 118 (2)huruf b sangsi
pencantuman dalam daftar hitamselanjutnya diatur Pasal 118 ayat (4) mengaturPemberian sangsi sebagaimana di maksud pada ayat(2) huruf b dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapatHalaman 60 dari 245 hal Put.
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
/administratif, dan setelah banding administratif tersebut dilakukan baruSK pemberhentian tersebut bisa dianggap final karena dengan melakukanbanding administratif SK Pemberhentian bisa dikoreksi; Ahli menerangkan,bahwa di dalam UU No : 43 tahun 1999 TentangPokokPokok Kepegawaian dan PP Nomor :30 tahun 1980 TentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai jenisjenishukuman disiplin ada 3 sangsi yaitu ringan, sedang dan berat, dandidalam UndangUndang dan Peraturan tersebut diatur juga
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
1.Halfaeno Danuresma Alias Eno
2.Ari Susanto Alias Ari
3.Masnun Alias Dedek
4.Siti Ramayanti
50 — 4
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
Terdakwa:
ANEN anak dari MOK MIN FUNG
55 — 5
Bahwa benar Ahli menerangkan apabila ada masyarakat yangmelakukan aktifitas berupa memproduksi dan kemudian menjualminuman yang mengandung kadar alkohol atau kadar Etanol kemasyarakat / ke pasaran, yang mana mengandung kadar alkohol ataukadar ethanol sebesar 37,59 % atau tergolong dalam golongan C, tanpamemiliki izin edar / melanggar ketentuan yang telah ditetapkan olehUndangundang RI, sangsi yang dapat dipersangkakan kepadamasyarakat tersebut adalah Pasal 142 Undang undang RepublikIndonesia Nomor
142 — 96
adanya pelanggaranKode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan bersamaKPU (Nomor: 13 Tahun 2012 ) Bawaslu Nomor: 11 Tahun 2012 dan DKPPNomor: tahun 2012:Halaman 9Putusan No.24/G/2014/PTUNMDN101045Bahwa, atas dasar pengaduan tersebut, maka dewan kehormatan penyelengaraPemilu (DKPP) dalam surat keputusan Nomor : 136/DKPPPKE/II/2013 dan 137/DKPPPKE/II/2013 tertanggal 30 Desember 2013 telah memutus pengaduantersebut dengankeputusan:a Mengabulkan Pengaduan Pengadu:b Menjatuhkan sangsi
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.DIPO IQBAL S.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
TJAN LIN ENG als JOHAR LIN ENG
312 — 105
Kemudian TerdakwaHalaman 4 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnrmengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan
Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan selanjutnya silahkan berhubunganlangsung dengan Saksi
Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahHalaman 10 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN BnrPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa
43 — 11
Hendi tidak pernahdatang kembalidanbekerjasertatidakadakabarnyasertameninggalkan kerjaan, sedangkan libur Hari Raya diberikankesempatan oleh Perusahaan Libur Hari Raya Lebaran selama 14(empta belas hari) selebihnya wajib masuk kembali seperti biasanya danyang tidak masuk setelah habis Hari Raya akan mendapat sangsi tertulisdari Perusahaan sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei2014 yang telah ditandatangani oleh Buruh Harian Lepas Tersebutkepada Tergugat ;.
140 — 29
MS.e Bahwa saksi adalah sebagai panitia pengadaan barang berupa mobil dinas untuk FakultasKedokteran dan rekanan pemenang tender adalah CV Gumera Sofita;e Bahwa Penggugat pernah meminta tanda tangan berita acara sedangkan barang tidak ada,oleh karenanya saksi tidak mau menandatanganinya; Bahwa mobil pesanan baru diantar setelah lewat waktu masa kontrak, sekitar 2 hari;e Bahwa atas keterlambatan tersebut penggugat tidak ada mendapat sangsi, saksi maumenerima mobil hanya karena rasa kemanusiaan saja
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dihitung denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.714.796.0002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang 542.959.2004 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 542.959.2006 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga 260.620.4169 PPh Pasal 26 masih harus dibayar 803.579.616Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapat bahwapenerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00003/204/08/308/12 tanggal
77 — 43
EkaSulistiyarini / Saksi1) sering bertengkar karena berbeda prinsip, yangmana istri Terdakwa (Saksi1) tidak mendukung misi Terdakwa yaitumenyiapkan masa depan bagi anakanak Terdakwa, sebelumberlakunya Undangundang KDRT Terdakwa pernah menampar istrinya2 sampai 3 kali, tetapi setelah diberlakukan Undangundang KDRTTerdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya, karenatakut sangsi hukumannya dan bila bertengkar Terdakwa menghindardan pergi dari rumah, Terdakwa menampar istrinya (Saksi1)
- IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE, dkk;
TERGUGAT:
- DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM
149 — 139
Bahwa setiap karyawan dalam suatu perusahaan sudah wajib untuk loyal kepadaperusahaan dan atasan serta memenuhi segala aturanaturan yang berlaku dalamperusahaan dimana dia bekerja ; Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Karangasem yang sudah semestinya tunduk pada segala aturan yang berlakudilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Karangasem, namunkenyataannya Para Penggugat adalah Para Karyawan yang tidak taat denganaturan, sehingga oleh Tergugat dikenakan sangsi
119 — 24
Kaltim Prima Coaladalah Sangsi tentang PHK; Bahwa Saksi tidak tahu apakah kalau sudah berdamai apakah tetap di PHKkarena tidak mengurus surat tersebut, karena surat itu sudah terjadi baruSaksi masuk; Bahwa sepengetahuan Saksi kalau sudah berdamai maka masalah sudahselesai, tapi kalau pihak korban keberatan maka dilanjutkan ; Bahwa pengetahuan Saksi sewaktu kejadian sdr.Gazali PKB yangdipakai adalah PKB tahun 20152017; Bahwa sepengetahuan Saksi kalau kasus sudah sampai ke HRDkebanyakan di PHK; Bahwa
48 — 32
Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit NI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatan Terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak
47 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aliaminsekeluarga besar;3.Siapa saja yang mengganggu barang tanaman ataupun orang yangbekerja di lokasi akan dikenakan sangsi hukum yang berlaku;Dilampirkan juga daftar hadir dan data terlapor serta data tanah yangdigarap terlapor (Bukti P.13);Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tersebutkepada Kepolisian Resort Way Kanan pada tanggal 15 Desember 2009dengan Laporan Polisi Nomor LP/B314/XII/2009/SiagaOps, untukdilakukan