Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07);2) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02);

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.22) 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) Provinsi NTT (P-II-07).23) Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.24) Laporan Antara PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.25) Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.26) Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.27) Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.28) Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BSPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura- Kec.

Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013.32) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I. 33) Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang).34) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an.

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 PekerjaanKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) Provinsi NTT (PII07).Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Antara PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPSKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanPendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanKonsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPSKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanPendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping MasyarakatProvinsi NTT TA.2013.Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi ConsultantsPekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat ProvinsiNTT TA. 2013.Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT.

Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 PekerjaanKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants PekerjaanKonsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) ProvinsiNTT (PII07).Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan KonsultanManajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.Laporan Antara PT.

Tenaga Pendamping : Rasmadi, Dedy Setyono, SH Mkn, OnoSuarno, Tardja.Halaman 51 Putusan No. 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.PstBahwa, saksi sebagai anggota panitia, namun tidak aktif. Yang bekerja ialahpada pendamping dan dari hasil kerja pendamping, saksi memeriksame,membaca dan menanda tanganinya;Bahwa panitia hanya menerima Estimate Enginering dari PT SekeparBilikon.

, Kemudian menanda tanganinya.Evaluasi administrasi dilakukan tim pendamping, kemudian hasilnyadiserahkan kepada panitia, selanjutnya panitia membaca dan menandatanganinya;Bahwa secara singkat dapat dikatakan panitia menerima dalam bentuk jadidari tim pendamping;Bahwa, saksi beranggapan karena tim pendamping penetapannya satukesatuan dengan SK panitia, maka tim pendamping dianggap sebagaipanitia juga.Bahwa sistim lelang dipergunakan cara terbuka, satu sampul;Bahwa, setelah usulan pemenang lelang

, Kemudian menanda tanganinya.Evaluasi administrasi dilakukan tim pendamping, kemudian hasilnyadiserahkan kepada panitia, selanjutnya saksi sebagai anggota panitiamembaca dan menanda tanganinya;Bahwa, secara singkat dapat dikatakan panitia menerima dalam bentuk jadidari tim pendamping;Bahwa, saksi beranggapan karena tim pendamping penetapannya satu satuSK dengan panitia, maka tim pendamping dianggap sebagai panitia juga.Sistim lelang dipergunakan cara terbuka, satu sampul;Bahwa, setelah usulan pemenang

, kKemudian menanda tanganinya.Evaluasi administrasi dilakukan tim pendamping, kemudian hasilnyadiserahkan kepada panitia, selanjutnya saksi sebagai anggota panitiamembaca dan menanda tanganinya;Bahwa, secara singkat dapat dikatakan panitia menerima dalam bentuk jadidari tim pendamping;Bahwa, saksi beranggapan karena tim pendamping penetapannya satu satuSK dengan panitia, maka tim pendamping dianggap sebagai panitia juga.Sistim lelang dipergunakan cara terbuka, satu sampul;Bahwa, setelah usulan pemenang

Tenaga Pendamping : Rasmadi, Dedy Setyono, SH Mkn,Ono Suarno, Tardja.Bahwa, di dalam SK tersebut ditetapbkan pula Pendamping sebagaimanatersebut di atas;Bahwa, maksud ditetapbkannya pendamping ialah karena ada beberapapanitia yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa , namunbelum pengalaman, sedangkan para pendamping ialah orang orang yangberpengalaman di dalam kepanitiaan pengadaan barang dan jasa, namuntidak memiliki sertifikat, sehingga pendamping dapat membantumengerjakan pekerjaan

No. 2438 K/PID.SUS/20194)1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Desa Kadur Kecamatan RupatUtara Kabupaten Bengkalis Nomor 10/KDR/02/2015 tanggal 02Februari 2015 tentang Penetapan/Pengangkatan Otoritas DanaUsaha Desa Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan(PPKMPD) beserta lampirannya;1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor325/KPTS/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang PengangkatanTenaga Pendamping Desa/Kelurahan Ekonomi dan Pembangunanpada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

No. 2438 K/PID.SUS/2019yang ditandatangani oleh Pengelola UEDSP dan mengetahuiKepala Desa serta Pendamping Desa;d. 1 (satu) lembar kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor008/UEDSP ALBAROKAH/Kadur/Rupat Utara/XII/2014 tanggal18 Desember 2014 untuk Pembayaran sekaligus Dana UsahaDesa sebesar Rp603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah)yang ditandatangani Kepala Desa Kadur dan Ketua UEDSP ALBAROKAH Kadur;e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Desa Kadur Nomor 002/UEDSP/KDR/XII/2014 tanggal 18 Desember

No. 2438 K/PID.SUS/20191 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 009/PPKMP/IV/DesaKadur/Kecamatan Rupat Utara/2015 tanggal 16 April 2015;1 (satu) lembar Rencana Pencairan Dana (RPD) dari rekeningUEDSP ALBAROKAH Desa Kadur, Kecamatan Rupat Utara,Kabupaten Bengkalis Nomor 009 tanggal 17 April 2015 yangditandatangani oleh Pengelola UEDSP dan mengetahui KepalaDesa, Pendamping Desa;1 (satu) lembar Kuitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor009/UEDSP ALBAROKAH/

No. 2438 K/PID.SUS/201958) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor417/KPTS/I/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang PengangkatanTenaga Pendamping Ekonomi dan Pembangunan Desa/Kelurahanserta Koordinator pada Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkalis 2011 besertalampirannya;59) 1 (satu exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor127/KPTS/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang PengangkatanTenaga Pendamping pada Program Peningkatan PemberdayaanMasyarakat

/I/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang PengangkatanTenaga Pendamping Desa/Kelurahan Ekonomi dan Pembangunanpada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkalis tahun 2016 beserta lampirannya;62) 1 (satu) exemplar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor60/KPTS/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang PengangkatanTenaga Pendamping Desa/Kelurahan Bidang Ekonomi dan TenagaPendamping Desa Bidang Pembangunan se Kabupaten Bengkalistahun 2017:63) 1 (satu) exemplar fotokopi

HTIR adalah perorangan yang ditetapkan melaluiKeputusan Bupati/Walikota untuk mendampingi masyarakat dalammelakukan pembangunan HTR;2) Kegiatan pendampingan HTR pada pemegang IUPHHKHTRdilakukan sejak pembentukan KTH atau koperasi;3) Seleksi dan pengusulan pendamping dilakukan oleh DinasKehutanan Kabupaten/Kota bersama dengan UPT;4) Pendamping berasal dari penyuluh kehutanan, LSM, lulusanpendidikan formal kehutanan dan pertanian, sarjana sosial, danpurna bhakti kehutanan, serta bidang ilmu lainnya

yang pernahbekerja dibidang kehutanan;5) Pendamping HTR yang berasal dari LSM diusulkan oleh pengurusLSM;6) Pendamping HTR bertugas memfasilitasi pengembangan organisasipemegang izin HIR, transfer pengetahuan dan keterampilankehutanan, perencanaan danpelaksanaan HTR, peluang kerja danpeluang berusaha, partisipasi dan sikap dalam pelaksanaanpembangunan Hutan Tanaman Rakyat;Halaman 9 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 418 K/TUN/20163)4)9)6)Penggugat, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan olehPenggugat apabila memang demikian kondisi yang ditemukanKenyataan bahwa sejak IUPHHKHTR diberikan kepada Penggugat,tidak ada satupun Pendamping HTR yang ditunjuk dan diangkat olehTergugat meskipun Penggugat telah sering kali menyampaikanpermohonan, yang sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaankegiatan IUPHHKHTR yang dilakukan sendiri oleh Penggugat tanpabimbingan dari Pendamping HTR;Penggugat tidak

Sehubungandengan objek Sengketa a quo, Tergugat telah tidak melaksanakanketentuan tentang ditunjuk dan diangkatnya Pendamping HTR untukPenggugat dimana sejak IUPHHKHTR diberikan kepada Penggugattidak ada satupun Pendamping HTR yang ditunjuk dan diangkat olehTergugat sebagai pelaksanaan kewajiban berdasarkan Pasal 20Permenhut Nomor P.55/Menhut!

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagaipemegang Izin IUPHHKHTR dalam melaksanakan kegiatannyamengingat besarnya peranan Pendamping HTR sebagaimana disebutkandalam Peraturan Dirjen BUT Nomor P.5/VIBUHT/2012 Bab IllPendampingan Hutan Tanaman Rakyat Huruf (B) tentang Tugas, Fungsidan Kewajiban Pendamping.

Bahwa, salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi menjadi calonanggota TNIAD di ruang lingkup KODAM IV/DIPONEGORO, bagi calonyang berasal dari luar wilayah TNIAD di KODAM IV/DIPONEGORO, diHalaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Padt.P/2019/PN KInwajibkan adanya seorang pendamping yang berada dalam ruang lingkupTNIAD di KODAM IV/DIPONEGORO;5.

Bahwa Mahesa Gusti Dewangga sudah lama tinggal satu rumahdengan pemohon, sehingga pemohon sekaligus bertanggung jawab danbertindak sebagai pendamping pengganti orang tua kandung bagi MahesaGusti Dewangga, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal19 Agustus 2014 dan kartu keluarga nomor: 3310160803060001 atasnama kepala keluarga Srini Hadisusanto (pemohon);6.

Bahwa, untuk menjadi pendamping bagi Mahesa Gusti Dewanggatersebut, pemohon memerlukan adanya penetapan dari pengadilan negeridimana pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan negeriKlaten;Berdasarkan alasanalasan diatas, maka Pemohon mohon kepada yangterhormat bapak ketua pengadilan negeri Klaten berkenan untuk memeriksadan mengadili, serta dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2.

PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.2.208.446, 41.1 (satu) lembar Copy SSP PPH pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesarRp.220.844.42.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana DAK Pek. Pembangunan PagarPPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.11.042.231,43.1 (satu) lembar Copy SSP PPn Dana Pendamping Pek. PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp.1.104.223,Hal. 25 dari 38 hal. Put.

PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.3.864.781,47.1 (satu) lembar SSP PPH pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesarRp.386.478,48.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPIKambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.4.600.929,49.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana Pendamping Pek.

PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.367.710,53.1 (satu) lembar copy SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 29 Agustus 2007 sebesarRp.36.807,54.1 (satu) lembar copy SSP PPn Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPIKambang tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp.1.840.371,55.1 (satu) lembar copy SSP PPn Dana Pendamping Pek.

PembangunanPagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesar Rp.3.864.781,47.1 (satu) lembar SSP PPH Pasal 22 Dana Pendamping Pek.Pembangunan Pagar PPI Kambang tanggal 14 Nopember 2007 sebesarRp.386.478,48.1 (satu) lembar copy SSP PPN Dana DAK Pek. Pembangunan Pagar PPIKambang tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp.4.600.929,49.1 (satu) lembar copi SSP PPN Dana Pendamping Pek.

1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping;Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus perjalanan dan fasilitas dewan sedangkan kamihanya menyiapkan dokumendokumen untuk dewan;Bahwa sebelum saksi berangkat saksi memperoleh uang harian dan uangtransport lokal;Bahwa uang makan oleh trevel diberikan sekali saja; Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice harga kamar hotel;Bahwa untuk perjalanan dinas tahun anggaran 2013 dilakukan 1(satu) kalipencairan;

1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping; Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus perjalanan dan fasilitas dewan sedangkan kamihanya menyiapkan dokumendokumen untuk dewan;Hal.176 dari 414halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Dps Bahwa sebelum saksi berangkat saksi memperoleh uang harian dan uangtransport lokal; Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice harga kamar hotel; Bahwa sekali perjalanan dinas saksi dapat uang saku Rp.350.000,(tiga

1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping;Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus perjalanan dan fasilitas dewan sedangkan kamihanya menyiapkan dokumendokumen untuk dewan;Bahwa sebelum saksi berangkat saksi memperoleh uang harian dan uangtransport lokal; Bahwa saksi tidak pernah melihat invoice harga kamar hotel;Bahwa sekali perjalanan dinas saksi dapat uang saku Rp.350.000,(tiga ratuslima puluh ribu rupiah) per hari dan biasanya saksi melakukan

Tpk/2017/PN Dps Bahwa Gusti Made Patra, S.H. yang menjadi PPTK pada saat perjalanandinas tahun anggaran 2013 Bahwa untuk trevel PPTK yang menentukan trevel mana yang akandigunakan; Bahwa kelas hotel, SPPD yang saksi terima dengan anggota DPRD KotaDenpasar sama anggarannya; Bahwa untuk anggota DPRD Kota Denpasar 1 kamar ditempati 1 orangsedangkan untuk pendamping 1 kamar ditempati oleh 2 orang pendamping; Bahwa beda saksi sebagai pendamping dengan pendamping trevel dimanapendamping trevel mengurus

Voucher Hotel dari Sunda Duta Tour & Travel dan Tiket Pesawatbagi Staf Sekretariat pendamping pimpinan dan anggotan DPRDKota Denpasar ;6.

Rudi Rinaldi, S.H.dan Mukhlisin S.H.I., masingmasing Ketua dan Pengurus LembagaPerlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (LPKKI) yang semulasebagai Kuasa Hukum diubah menjadi hanya sebagai Pendamping;Bahwa namun demikian dalam perubahan gugatannya tindakan hukumLembaga Perlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (LPKKI)sebagai pendamping Penggugat masih didasarkan pada Surat KuasaKhusus Nomor 01.1.SK/LPKKI.P/VIII/2013 tanggal 7 September 2013;Bahwa dengan demikian /egal standing LPKKI menjadi tidak

jelas karenadi satu sisi menyatakan bertindak sebagai pendamping Penggugat,namun di sisi yang lain dasar tindakannya sebagai pendampingdidasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 01.1.SK/LPKKI.P/VIII/2013tanggal 7 September 2013;B.

Rudi Rinaldi, SH.dan Mukhlisin S.H.I., masingmasing Ketua dan Pengurus LembagaPerlindungan Konsumen Kerakyatan Indonesia (LPKKI) yang semulasebagai Kuasa Hukum diubah menjadi hanya sebagai Pendamping;. Bahwa sesuai dengan Pasal 123 HIR, secara hukum gugatan hanyabisa diajukan oleh Penggugat atau kuasanya sehingga gugatan tidakdapat diajukan oleh Pendamping sebagaimana yang dilakukan oleh DwiRaharjo, H.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen juncto ketentuan pada PeraturanPemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dikutip di atas, apabilaLPKSM in casu Pendamping Penggugat melakukan kegiatanadvokasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepadamasyarakat, maka LPKSM in casu Pendamping Penggugat harusmemenuhi syarat sebagai berikut:a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;b.

Bahwa dalam pengajuan gugatan a quo Pendamping Penggugatsama sekali tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:a. Anggaran dasar yang menjelaskan dan menunjukkan bentuk badanhukum atau yayasan dari Lembaga Perlindungan KonsumenKerakyatan Indonesia in casu Pendamping Penggugat (vide Pasal46 ayat (1) butir c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentangPerlindungan Konsumen); danb.

Bahwa saksi menerangkan Tim Pendamping Pengelolaan Dana DesaTingkat Kecamatan Pangalengan Tahun 2017, terdiri dari beberapapersonil yang terlibat didalamnya sesuai jabatan yang melekat padapejabat tersebut berdasarkan Keputusan Camat Pangalengan Kab.Bandung Nomor 15 tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017 tentangPEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN DANA DESATINGKAT KECAMATAN PANGALENGAN KAB.

Bandung, yaitu bahwa secaraex Officio sekcam ditugaskan sebagai Ketua Tim Pendamping Dana DesaTingkat Kecamatan Pangalengan Kab. Bandung (semua desa dikecamatan pangalengan ).

Memfasilitasi dan menyelesaikan permsalahan di tingkat desa danmelaporkan hasilnya kepada tim Fasilitasi tingkat KabupatenBahwa saksi menerangkan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugastim pendamping kepada Camat Pangalengan selaku penanggung jawabtim pendamping .Bahwa saksi menerangkan semua tim pendamping memiliki tupoksi yangsama sesuai dengan pertelaahan tugas yang dijelaskan sebelumnya,sehingga tidak ada spesifikasi tugas khusus per personil tim pendampingBahwa saksi menerangkan Juklak dan

Bahwa saksi menerangkan tim pendamping juga melakukan verifikasiterhadap dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa tahap yangdibuat oleh desa lamajang.

Darwis Muis, M.Ma alias Darwis bin Abdul Muis Bdalam posisinya baik sebagai Sekretaris Dinas Tanaman Pangan danHortikultura Kabupaten Soppeng maupun sebagai Petugas Pendamping SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai Model Tahun Anggaran 2013 telahturut serta mengelola pelaksanaan Program Kegiatan PengembanganHal. 3 dari 43 hal. Put.

Darwis Muis, M.Ma selaku Sekretaris DinasTanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Soppeng sekaligus selakuPetugas Pendamping Kegiatan Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013 bersamasama dengan saksi Ir.

Darwis Muis,M.Ma selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura KabupatenSoppeng sekaligus selaku Petugas Pendamping Kegiatan PengembanganHal. 7 dari 43 hal. Put.

Darwis Muis, M.Ma selaku Sekretaris DinasTanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Soppeng sekaligus selakuPetugas Pendamping Kegiatan Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan baik sebagai Sekretaris DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng maupun sebagaiPetugas Pendamping SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai ModelTahun Anggaran 2013, yaitu menyelenggarakan pelaksanaan administrasidan

Bahwa ketika para penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH)desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan menerima amplop yang berisikanbuku tabungan bank BNI, kartu ATM, dan PIN ATM di kantor KecamatanBontonompo Selatan dari saksi Dian Eka yang merupakan pendamping dariProgram Keluarga Harapan Desa Jipang.

Bagi para penerima bantuan dana ProgramKeluarga Harapan (PKH) yang tidak mengumpulkan, terdakwa menyampaikan,apabila di kemudian hari terjadi permasalahan pihak pendamping akan lepastangan, sehingga para penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan(PKH) Desa Jipang menyerahkan buku tabungan, kartu ATM, dan PIN ATMmereka kepada terdakwa.

Bagi para penerima bantuan dana ProgramKeluarga Harapan (PKH) yang tidak mengumpulkan, terdakwa menyampaikan,apabila di kemudian hari terjadi permasalahan pihak pendamping akan lepastangan, padahal pada kenyataannya saksi Dian Eka tidak pernahmemerintahkan hal tersebut.

Dinging, menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) daripemerintah, dimana kemudian saksi Nurlia Dg Nurung dan saksi Sendong DgBaji dan para warga penerima lainnya menerima amplop yang berisikan bukutabungan bank BNI, kartu ATM, dan PIN ATM di kantor Kecamatan BontonompoSelatan dari Dian Eka yang merupakan pendamping dari Program KeluargaHarapan Desa Jipang.

(Biaya penginapan pendamping tidak ada)4.

Sleman Pansus Diikuti oleh 7 orang1. 1921 Mei 2011 Vill pendamping dariSekretariat DPRD2. 2628 Mei 2011 Kab.

Mengenaiuang uang harian, uang transportasi, uang akomodasi/penginapandipertanggungjawabkan seolaholah yang pendamping tersebut ikut sertamelaksanakan kegiatan meskipun kenyataannya tidak dan uang yangditerima oleh pendamping pun jauh lebih kecil dari yang ditandatangani dipertanggungjawabanBahwa benar yang menentukan personil pendamping kegiatan yaituSekretaris Dewan dalam hal ini sdr.

Setelah itu Kami menerima/mengambil uang harian untuk kegiatantersebut dari pendamping dan menandatangani tanda terima uangharian tersebut.

Edi Junaedi dibayarkan kepada para Pendamping dan paraAnggota Dewan yang sebenarnya tidak melaksanakan perjalanan dinas.

Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 228(dua ratus dua puluh delapan) orang peserta, panitia pendamping danHal. 9 dari 62 hal.

Nisedorus Nabun.Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatanfasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 156(seratus lima puluh enam) orang peserta, panitia pendamping danpelatin Hansip/Linmas sebesar Rp.14.040.000, (empat belas jutaempat puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 106 yangditerima oleh Drs.

Fransiskus Partono.Belanja transportasi dan akomodasi pihak ketiga/peserta kegiatanfasilitasi Hansip/Linmas yaitu belanja snack saat pelatihan untuk 138(seratus tiga puluh delapan), panitia pendamping dan pelatih Hansip/Linmas sebesar Rp.12.420.000, (dua belas juta empat ratus duapuluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi BKU Nomor : 105 yangditerima oleh Ir.

NegaraRepublik Indonesia, Penggugat sebagai Terperiksa dalam Sidang KomisiKode Etik POLRI (KKEP) berhak menerima dan mempelajari isi berkasperkara baik sendirisendiri maupun bersamasama dengan pendamping,paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang, namun faktanya,Penggugat sebagai Terperiksa baru 1 (satu) kali diperiksa tanpamenerima berkas perkaranya.

dengan Pendamping,paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;d. mengajukan pembelaan;e. mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupunpersidangan;f. menerima salinan Putusan sidang, 1 (satu) hari setelahPutusan sidang dibacakan;g. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan bataswaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinanPutusan dari sidang.C.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSAPasal 12 Ayat 1 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi danTata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSAPasal 12(1) Terperiksa berhak:a. mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelumpelaksanaan sidang;b. menunjuk pendamping;c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baiksendirisendiri maupun bersamasama dengan Pendamping,paling lambat 3 (tiga) hari

;Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Kepala KepolisianNegara Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Komisi etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: Da/am halTerduga Pelanggar tidak menunjuk pendamping, Akreditor meminta pengembanfungsi hukum untuk menunjuk pendamping bagi terduga pelanggar selamaproses pemeriksaan'.Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaanpendahuluan yang dilakukan oleh Suhaensyah kepada Terduga Pelanggar (videHalaman

46 Putusan Perkara Nomor 79/G/2021/PTUN.PLGBukti T26) Penggugat menyatakan tidak akan meminta pendamping karena bisadilakukkan sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) walaupun Penggugattidak menunjuk pendamping, maka atasan bisa menunjuk anggota Polri untuk dijadikan sebagai pendamping;Menimbang, bahwa berasarkan Bukti T1l.a dan T.11.bakreditor/pemeriksa meminta pengemban fungsi hukum menujuk pendampingbagi terduga pelanggar selama proses pemeriksaan, sehingga, telah ditunjuk AKPM

dengan proporsi dana untuk rehabilitasi fisik sekolahsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganperincian Dana DAK sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan sarana pendidikandan sarana perpustakaan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan perincian Dana DAK sebesar Rp 92.000.000,00 (sembilan puluhdua juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 8.000.000,00

No. 2031 K/Pid.Sus/201 4sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yangbersumber dari APBN (90%) sebagai dana DAK dan APBD (10%) sebagaidana pendamping dengan proporsi dana untuk rehabilitasi fisik sekolahsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganperincian Dana DAK sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan sarana pendidikandan sarana perpustakaan

dengan proporsi dana untuk rehabilitasi fisik sekolahsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) denganperincian Dana DAK sebesar Rp 138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 12.000.000,00(dua belas juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan sarana pendidikan dansarana perpustakaan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan perincian Dana DAK sebesar Rp 92.000.000,00 (sembilan puluhdua juta rupiah) dan Dana Pendamping sebesar Rp 8.000.000,00

No. 2031 K/Pid.Sus/201410)11)12)13)SPJ Keuangan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan SaranaPerpustakaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SDN 1 Bua TahunAnggaran 2007 (foto copy) ;SPJ Keuangan Pengadaan Buku, Alat Peraga dan SaranaPerpustakaan Dana Pendamping SDN 1 Bua Tahun Anggaran2007 (foto copy) ;1 (satu) buku rekening tabungan Britama a.n.

SYAFRIANTO; 98. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Kuning; 99. 1 (satu) Lembar Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri Tanggal 23 Oktober 2012 warna Merah Jambu; 100. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 01 / BPM BANGDES / 2012 tanggal 02 Januari 2012 beserta 12 (dua belas) Lembar Daftar Nama nama Pendamping Desa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau An.

ARIFIN, BAKRI dan PRIYONO di gunakan oleh Pendamping Desa(PD) yaitu sdr SUHARYANTO dengan besaran pinjaman sebesar Rp.30.000.000.; 1 orang An. ALI AKBAR di gunakan oleh Pendamping Desa (PD) yaitu sdrSUHARYANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000, ; . Jumlah bunga pinjaman dari Pemanfaat apabila di bayar seluruhnya : Rp.117.809.000,;. Jumlah bunga yg telah dikembalikan oleh pemanfaat yg belum lunas : Rp.112.961.000,;.

Kuansing karena pendamping desa ditunjuk oleh Prov.

Setelah Pendamping Desa/Kelurahan selesai melaksanakanpelatihanpratugas maka Pendamping Desa/Kelurahan akan ditempatkan didesa/kelurahan lokasi kegiatan dan melaksanakan kegiatan musyawarah desa/kelurahan dengan agenda sbb :b. Sosialisasi kegiatan kepada segenap masyarakat desa/kelurahan; c.

Pada pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Satu (MD/K I); Setelah Pendamping Desa/Kelurahan selesai melaksanakan pelatihan pratugasmaka Pendamping Desa/Kelurahan akan ditempatkan di desa/kelurahan lokasikegiatan dan melaksanakan kegiatan musyawarah desa/kelurahan dengan agenda sbb :a. Sosialisasi kegiatan kepada segenap masyarakat desa/kelurahan; Halaman 154 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRk..

Jumlah uang yang diserahkan oleh SdrHelfina Andriani (Kasir) kepada Sdr Suharyanto (Pendamping Desa) adalahsebesar Rp. 118.680.000,00.

Kemudian Ketua KKEPmenanyakan kepada Penggugat dan Pendamping Penggugat Aiptu Sahat Ambaritaapakah ada menghadirkan saksi dan barang bukti yang menguntungkan namunPenggugat maupun pendamping Penggugat menjawab tidak ada. Setelah selesaipemeriksaan selanjutnya ketua KKEP memerintahkan Penuntut untukmembacakan tuntutannya. Selanjutnya Ketua KKEP memberikan kesempatankepada Penggugat dan Pendampingnya mengajukan pembelaan dan Aiptu SahatAmbarita, SH.

Penggugat Kompol R.Napitupulu,SH dan Aiptu Sahat Ambarita,SH,SE telah menerima turunan BeritaAcara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penggugat dan pada saat dipersidanganKKEP, sidang KKEP tidak ada melarang pendamping untuk menjawab danmembantah pemeriksaan persidangan dan pendamping Penggugat ada mengajukanpembelaan supaya Penggugat tidak diberhentikan dari dinas Polri.

,SE adalah bertugas Bidang Hukum Polda Sumatera Utara yang telah memilikipengetahuan, keterampilan dan kemampuan beracara secara tehnis dan taktisdalam sidang KKEP yang hal ini adalah atas permintaan Penggugat sendiri dantelah memberi kuasa kepada pendamping Penggugat dan pendamping Penggugatbertugas mendampingi Penggugat berdasarkan Surat Perintah Kapolda SumateraUtara Nomor : Sprin/625/IV/2013/Bidkum tanggal 12 April 2013, sehinggapendamping Penggugat telah menuhi syarat sebagaimana ketentuan yang

Foto copy Surat dari KKEP Nomor : B/7/IV/2013/Propam tanggal 9 April2013 perihal undangan kepada Pendamping Terduga Pelanggaryang ditunjuk langsung Briptu Zendry Laurent, (Bukti T12) ;13. Foto copy Surat Perintah Kapolda Sumut Nomor : Sprin/ 625/ IV/ 2013/38Bidkum tanggal 12 April 2013 kepada KOMPOL R.NAPITUPULU, SH dan AIPTU SAHAT AMBARITA, SH.

Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum sidang ;b Menunjuk Pendamping ;c.

per Desember2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Murni TA.2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Pendamping TA. 2011.Asli 1 ( satu ) Bundel Tanda Penerima Honorarium non PNS untuk upahtenaga kerja pengangkutan bibit s/d penanaman dalam rangka kegiatan DAKbidang Kehutanan TA.2010 surat perintah tugas No. 1769.a tahun 2010tanggal 01 Desember 2010.1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam mode No.

Nomor: P.3/MenhutIV2011 tentang27petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan TA.2011 Bab Ill PENGGUNAAN DAN DANA PENDAMPING huruf B. Proporsipenggunaan, angka 1.

Nomor: P.3/MenhutIV2011 tentangpetunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan TA.2011 Bab Ill PENGGUNAAN DAN DANA PENDAMPING huruf B. Proporsipenggunaan, angka 1.

tanggal per Desember2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPJ DAK Murni TA.2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Pendamping TA. 2011.Asli 1 ( satu ) Bundel Tanda Penerima Honorarium non PNS untuk upahtenaga kerja pengangkutan bibit s/d penanaman dalam rangka kegiatan DAKbidang Kehutanan TA.2010 surat perintah tugas No. 1769.a tahun 2010tanggal 01 Desember 2010.1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam mode No.

per Desember 2011.Asli 1 (satu ) Bundel SPJ DAK Murni TA.201 1Asli 1 (satu ) Bundel SPU DAK Pendamping TA. 2011.10) Asli 1 ( satu ) Bundel Tanda Penerima Honorarium non PNS untuk upah tenagakerja pengangkutan bibit s/d penanaman dalam rangka kegiatan DAK bidangkehutanan TA.2010 surat perintah tugas No. 1769.a tahun 2010 tanggal 01Desember 2010.11) 1 ( satu ) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam model No.

dari Polda Riau;Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris dalam sidang kode etik;Bahwa sidang kode etik dilakukan sebanyak tiga kali yaitu tanggal10 Mei 2012, tanggal 19 Mei 2012 dan tanggal 24 Mei 201 2;Bahwa Penggugat hadir pada sidang kode etik;Bahwa pada sidang tanggal 19 Mei 2012 dengan acarapemeriksaan saksi, saksi penyidik dari Polres Kampar tidak datangsedangkan saksi dari propam datang menjelaskan bahwaPenggugat telah tidak melaksanakan tugas selama 100 hari;Bahwa Penggugat didampingi oleh pendamping

RAJAMIN NASUTION yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Wakapolsek Minas;Bahwa Saksi selaku pendamping bagi Penggugat pada sidang kodeBahwa setiap polisi yang di sidang kode etik boleh memilih sendiripendampingnya;= 22n nnn en nnn nn ennBahwa Saksi tidak tahu apakah setiap anggota Polri bisa menjadipendamping; 22222 no non nner nnn nee cee neces noneBahwa Saksi baru kali ini menjadi pendamping;Bahwa Saksi membaca berkas sebelum sidang kode

etik;Bahwa dalam rapat perwira kapasitas Saksi bukan sebagaiPENAGAMPING PErigQ UGA a ecsnse caesarean ne nmmeenmneemeeNBahwa sebagai pendamping maka kapasitas Saksi adalah memintakeringanan hukuman bagi Penggugat;Bahwa ada 3 (tiga) pendamping bagi Penggugat yaitu bapakZamzami, Bapak Pulungan dan Saksi sendiri;Bahwa Saksi memberikan pertimbangan agar diberikan keringananhukuman karena Penggugat di masa lalu maupun di akhir masaBese exit Eve gaan ana naa a.

BDGSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

Pendamping Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Cimahi atas nama Saksi Agus Yayan alias Pupuh, dkk (sebanyak27 orang) sebesar Rp. 262.354.848, (tiga ratus sembilan puluh duajuta seratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah). Bahwa akibat perbuatan TerdakwaDrs.

perjalanan dinas tersebut sesuai denganSurat Perintah untuk pendamping yang dikeluarkan dan ditandatangani olehsaksi Drs.

(Biaya penginapan pendamping tidakada);Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.

(biaya penginapan pendamping dan biayatransportasi pendamping tidak ada);Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor: 20 / TIPIKOR / 2015 / PT.