SAKTI NUSAINDO PERDANA; PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN SEKADAU PEKERJAAN PEMBANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH MERAGUN TAHUN ANGGARAN JAMAK (MULTI YEARS) SUMBER DANA APBD KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2009; 1.PT. BATUR ARTHA MANDIRI; PT. PROMITS

DAN REKAN, alamat Jalan SulawesiDalam No.9 (samping SMTI), Kelurahan Akcaya,Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,Kalimantan Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Juni 2009, selanjutnyadisebut sebagai....PENGGUGAT/ PEMBANDING ;PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PEKERJAAN UMUM DANPERTAMBANGAN KABUPATEN SEKADAU PEKERJAANHim. 1 dari 7 him. Put.

Penggugat:
DEDY
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bengkayang Cq Plt Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Cq Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Cq Pejabat Pembuat Komitmen

POKJA(KELOMPOK KERJA) PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA UPT-ULP KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 20162. PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) KEGIATAN BANTUAN PELAKSANAAN IBADAH UMROH BAGIAN ADMINISTRASI KESRA SETDA KAB. REJANG LEBONG TAHUN 2016

Bahwa Dokumen Pengadaan berdasarkan Pasal 1 angka 21 PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, adalah :dokumen yang ditetapbkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaanyang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihakdalam proses Pengadaan Barang/Jasa.Dengan demikian Dokumen Pengadaan Nomor : 06/PokjaJasalainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 18 Nopember 2016 yang ditetapkanHalaman

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa pada Pasal 100 ayat (3)Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPerpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yang menyatakan :Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnyasampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecualiuntuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapatdipenuhi oleh

barang/jasa yang menyatakan :(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang UsahaMikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/PDT/2017/PT.BGL(2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPAmengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untukUsaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnyasampai dengan Rp2.500.000.000,00

Barang/Jasa.9.

bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yangbertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

MUSTIKA ASAHAN JAYA), Pemohon Keberatan-III (RIZKY MOCHAMAD, ST selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat), dan Pemohon Keberatan-IV (Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat), untuk seluruhnya;

MUSTIKA ASAHAN JAYA (PENGGUGAT II)- RIZKY MOCHAMAD, ST (PENGGUGAT III)- Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat (PENGGUGAT IV)- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (TERGUGAT)

vs KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI dan KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH

Murbei, Sumurboto Semarang;SUHENDI, S1;Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah; JI. Murbei, Sumurboto Semarang;RUBBY KURNIAWAN, ST, MT; Anggota Pokja Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah :JI.

Murbei, Sumurboto Jawa Tengah; NUR INDAH I, ST, MT, MM, MSc; Anggota Pokja Pengadaan ' Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah; JI.

Murbei, Sumurboto Semarang ;DENDY SOFIAN KUSUMA A, ST;Anggota Pokja Pengadaan ' Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanHal 4 dari 13 Halaman, Put.Pkr No. 201/B/2018/PTTUNSBYAlamat10.NamaJabatanAlamat11.NamaJabatanAlamat12.NamaJabatanAlamat13.NamaJabatanAlamat14.NamaJabatanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah; Jl.

Murbei, Sumurboto Semarang;NOVIK KUROHMAN, ST, MSc; Anggota Pokja Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah ;JI. Murbei, Sumurboto Jawa Tengah; SETIAWAN WIBOWO, ST, MSc; Anggota Pokja Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Konstrusi dan Konsultasi SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IlPropinsi Jawa Tengah; Jl.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi SatkerPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Propinsi Jawa Tengah TahunAnggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor :07122017/ POKJA.WIL.ILJATENG/17.01, Perihal : Jawaban SanggahanPaket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017 ;3.

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017 (TERGUGAT)2. 2. PT DEWA RUCI MULIA (TERGUGAT II INTERVENSI)

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANANPENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS IlJAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017, berkedudukan di Jalan SamRatulangi No. 10 Jayapura Dalam hal ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya, yaitu:F. ZULISTIAN, S.H., M.Si.; SARMAN SIHOMBING, S.H., M.Hum.; WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H.; RICARDO ALFRED S., S.H.; BHAYU INDRA KUSUMA, S.H.; KANDIK KURNIAWAN, S.H.; RUDOLF EDWARD ANTONIUS WELLEROEBOEN, S.H.

Barang/Jasa Pemerintah, juncto PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Adapun pasalpasal yang dilanggar sebagai berikut:a.

Bahwa proses Hasil Pelelangan oleh TERGUGAT dilaksanakan tidak sesuaidengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, junctoPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah peraturan perundangundang

Bahwa Penggugat pada halaman 2 Gugatan, mengajukan gugatan terhadap:Nama Jabatan : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/JasaUnit Layanan Pengadaan KementerianHalaman 30 dari 106 halaman Putusan Nomor : 16/G/2017/PTUN JPR.Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas IlJayapura Tahun Anggaran 2017Tempat Kedudukan : Jalan Sam Ratulangi No. 10 JayapuraSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT..

Bahwa apabila diperhatikan obyek gugatan pertama (BAHP No. 09/POKJAPek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/eProc/ULP.DNG.Jra2017 tanggal 20 April 2017),sudah sangat jelas tercantum namanama Pokja Pengadaan Barang/Jasa UnitLayanan Pengadaan Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas Il Jayapura Tahun Anggaran 2017pada halaman terakhir BAHP;; 2.

1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ; 2.KEPALA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT;PT. DHARMA PERDANA MUDA - PT. BANGUN KHARISMA PRIMA JO (JOINT OPERATION);

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ;Berkedudukan di Gedung SMESCO UKM Lt. 7, 8 dan 17,Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta Selatan 12780,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LSAT SCUSRA, WUD, 9 eee eco eecccreerserommmnnnete:2. SETYA BUDI ARIJANTA ; 3. RADEN ARI WIDIANTO ; 4. AGITA MARELIA ULFA ;5.

Menyatakan batal : Surat Keputusan Tergugat I yaitu : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor : B688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentangPetunjuk Mengenai Penyesuaian Harga ; Dan Surat Keputusan Tergugat II yaitu : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera BaratSelaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung PemerintahPropinsi Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHBTU/X2011 tanggal 25Oktober 2011 tentang Pembayaran Penyesuaian Harga ;3.

Mewajibkan kepada : Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusannya yaitu : Surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor : B688/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentangPetunjuk Mengenai Penyesuaian Harga ; Dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusannya yaitu : Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Sumatera BaratSelaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung PemerintahPropinsi Sumatera Barat Nomor : 641/450/KPHBTU/X2011 tanggal 25Oktober 2011 tentang

Ali Amril
Turut Terbanding/Tergugat II : Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh

Jaminan) Pengadaan Barang dan Penjamin Jasa,Sekretariat Daerah Aceh, Gedung F Kantor Gubernur Aceh Jl. T.Nyak Arief No.219 Banda Aceh 231143) P.T.

Oleh karenanya, jelas bahwa kedudukan Pokja Pemilihan LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah AcehHalaman 30 dari 103 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT BNA3.berada di bawah Biro Pengadaan Barang dan Jasa, SekretariatDaerah Aceh yang dipimpin oleh Tergugat II selaku Kepala BiroPenggadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh padaPemerintah Aceh.b.

Oleh karenanya, jelas bahwa kedudukan PokjaPemilihan LXXV Biro Pengadaan Barang dan Jasa, SekretariatDaerah Aceh berada di bawah Biro Pengadaan Barang dan Jasa,Sekretariat Daerah Aceh yang dipimpin oleh Tergugat II selakuKepala Biro Penggadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahAceh pada Pemerintah Aceh.f.

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi AcehTidak Identik Dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SekretariatDaerah Propinsi Aceh Selaku Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa(UKPBJ), Namun Juga Menyatakan Bahwa Pokja Pemilihan LXXV BiroPengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Propinsi AcehMerupakan Bagian Dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa SekretariatDaerah Propinsi Aceh Selaku UKPBJ1.

dari Biro Pengadaan Barang dan JasaSekretariat Daerah Propinsi Aceh selaku UKPBJ.2.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO PADA PROYEK PASAR BEKONANG TAHUN ANGGARAN 2012 tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 325/Pdt/2014/PT.Smg., tanggal 11 November 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Skh., tanggal 10 April 2014; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1.

PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUKOHARJO PADA PROYEK PASAR BEKONANG TAHUN ANGGARAN 2012 VS T. SUSILO HANDOKO Selaku direktur PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA dan 1. BUPATI SUKOHARJO, 2. PT. WIJAYA KARYA ( PERSERO ) Tbk.

PerluPenggugat ketahui, bahwa proses pengadaan barang/jasa berupa tenderPembangunan Pasar Bekonang adalah telah dilakukan sesuai mekanismedan prosedur yang ada sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan Nomor 3185 K/Pdt/2015terkait dengan pengadaan barang/jasa, hukum perdata yang mengaturhubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa terjadi sejakpenandatangan kontrak sampai berakhir/selesainya kontrak sesuail denganisi kontrak.

Barang/Jasa Pemerintah) dankepatutan dalam masyarakat.

Barang/Jasa.Berdasarkan ketentuan tersebut, selurun penyedia jasa yangmengikuti pengadaan barang/jasa harus mentaati dokumenpengadaan yang telah diupload oleh Panitia Pengadaan, dalam hal iniTergugat II/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi:Jadi, yang menjadi pegangan bagi penyedia jasa dalam mengikutilelang adalah Dokumen Pengadaan dan bukan aplikasinya.

Barang/JasaHalaman 22 dari 27 hal.

CIPTA MARGA SARANAlawan1.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT2.Bupati Sekadau3.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KABUPATEN SEKADAU4.Kelompok kerja unit layanan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kabupaten Sekadau5.PT. Karya Emas Agung Sekadau,

Penggugat:
1.Muhammad Firdaus
2.Mansur, S
Tergugat:
1.POKJA PEMILIHAN XIV Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Anggaran
2.DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH
3.Pengawas Intern Pemerintah pada Tender Pembangunan Asrama Santri Putri

Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01-Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021
2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Tengah

Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 01Pengadaan Barang/ JasaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten TapanuliTengah Tahun Anggaran 2021 merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan Tugas dan Fungsidalam bidang Pengadaan Barang/ Jasa serta Pekerjaan Umum;4.

(3) huruf a Keppres Nomor 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sertaberdasarkan Sanggahan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, makasangatlah patut dan beralasan Proses Seleksi Paket Pekerjaan Rehabilitasi D.Sitoloak Kec.

Barang/Jasa Pemerintahn dan Peraturan LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap Pengadaan Barang/JasaPemerintah setelah Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilakukan Sanggahberdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan pekerjaan

Bahwa Penggugat terhadap jawaban Sanggah tidak mengajukan Sanggah Bandingkepada KPA;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta tersebut diatas, dikaitkan denganketentuan pasalpasal mengenai Upaya Administratif dalam Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNo. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa MelalulPenyedia, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan

Barang/Jasa Pemerintah danLampiran bagian 4.2.14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Melalui Penyedia, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh UpayaAdministratif berupa Sanggah Banding sebagaimana ditentukan dalam PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang

- MARTUA PANDAPOTAN SIREGAR (PENGGUGAT)- Kelompok Kerja (POKJA) 111 B Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (TERGUGAT I)- Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (TERGUGAT II), DKK

Kelompok Kerja (POKJA) 133 B Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2016, beralamat di Jalan Sakti Lubis No. 7 R, Kel.

Nomor 4 Tahun2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupunInstruksi Presiden R.

Bahwa sesuai Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. PeraturanPresiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat AtasPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 54 Tahun 2010jo.

TapanuliTengah.Fotocopy Hasil Evaluasi Lelang, yang dikeluarkan oleh KelompokKerja 111B Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ProvinsiSumatera Utara Tahun Anggaran 2016 yang melalui Website ResmiLPSE Sumatera Utara Untuk Pengadaan Peningkatan Struktur jalanProvinsi Jurusan SigambalBatas Paluta di Kab.

Labuhan Batu.Fotocopy Hasil Evaluasi Lelang, yang dikeluarkan oleh KelompokKerja 111B Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ProvinsiSumatera Utara Tahun Anggaran 2016 yang melalui Website ResmiLPSE Sumatera Utara Untuk Pengadaan Peningkatan Struktur jalanProvinsi Jurusan MuarasomaSimpang Gambir di Kab.

KARYA INDRA BAGUS JAYA diwakili direktur utama MAYENDRA PUJI PANGESTU
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN BIDANG BINA MARGA KABUPATEN PONOROGO
2.KELOMPOK KERJA (POKJA 27) bagian pengadaan barang dan jasa (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB.PONOROGO
3.KELOMPOK KERJA (POKJA 28) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (BPBJ) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB. PONOROGO

Surat Pengumuman PENGHENTIAN Proses Tender Kelompok Kerja(Pokja) 27 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) SekretariatDaerah Kabupaten Ponorogo, tentang:A.

Peraturan Presiden 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah,b.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Republik Indonesia (LKPP) 9/2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia,c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)14/2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan JasaKonstruksi Melalui Penyedia,d. UU 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),e.

Ketentuanmengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah diatur melaluiPeraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah danaturan turunannya, dimana Peraturan Presiden terakhir adalah Perpres16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Dalam Proses Pemilinan Penyedia khususnya yang melalui metodetender, segala ketentuan tentang proses tender dituangkan dalamDokumen Pemilihan, sehingga segala hal yang berkaitan dengan prosesTender seharusnya dikembalikan pada ketentuanketentuan yang

ada diDokumen Pemilihan beserta peraturan tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pasal 1 angka 11 menyebutkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasayang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja diKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusatkeunggulan Pengadaan Barang/Jasa; Pasal 1 angka 8 menyebutkan Kelompok Kerja Pemilihan yangselanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusiayang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihanPenyedia;dan,Halaman 150 dari 156, Put.

SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Bahwa Putusan Nomor: 64 P/HUM/2019 harus menjadi pedomansetiap pengadaan Barang/Jasa, maka jawaban sanggah TergugatNomor : 02/F.BADAU/LPPBMN/II/20120 tenggal 10 Februari 2020menjawab Surat Sanggahan Penggugat, tidak dapat diterima;4.

Barang/Jasa.

Bahwa SPPBJ akan diterbitkan oleh PPK dalam hal PPK menyetujuihasil pemilihan yang tercantum di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan(BAHP) yang disampaikan Pokja Pengadaan Barang/Jasa.

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia poin Ill.3.9.1.Cdan Pasal 90 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatHalaman 66 dari 75 halaman.

barang/jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwapengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya dapat dilakukan melalui penyediadan yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah caramemperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

,
Terbanding/Tergugat I : Kelompok Kerja Pengadaan Barang atauJasa Konstruksi dan Konsultansi SNVT, PJPA WS Barito Provinsi Kalsel.
Terbanding/Tergugat II : Kepala Satuan Kerja Non Vertikal PJPA, WS Barito Provinsi Kalsel.

CUSTOM INDONESIA NIAGA
2.PT Lambok Ulina
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO
2.Kelompok Kerja Pemilihan SP 27 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020

Tender / Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Halaman 8 dari 88, Put.

Peraturan Presiden 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah,b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Republik Indonesia (LKPP) 9/2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia,c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)14/2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan JasaKonstruksi Melalui Penyedia,d. UU 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),Halaman 28 dari 88, Put. Perkara No. : 204/G/2020/PTUN.SBY(5)(6)e.

Dimanasesuai Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Pasal 9, Ayat 1, Huruf m, dinyatakan bahwa, SalahHalaman 42 dari 88, Put.

Surat Perintah dari KepalaPOKJA Oktober 02.3/2020 Bagian Pengadaan Barang Jasa Halaman 58 dari 88, Put.

Barang/Jasa Pemerintah disebutkan,Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabatpemegang kewenangan penggunaan anggaran KementerianNegara/Lembaga/Perangkat Daerah;Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pasal 1 angka 11 menyebutkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasayang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja diKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusatkeunggulan Pengadaan Barang

ANELTI CRISTUA JAYA , dalam hal ini diwakili oleh Cristiane Rumondang Situngkir
Tergugat:
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BOGOR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA BOGOR
2.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
3.PT. BANK DKI,

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA yang beralamat di KompleksRasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B,Karet Kuningan, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, KotaJakartaSelatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, RFENDY DHARMA SAPUTRA, S.H.,LLM, Kepala BiroHukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, SETYAARIJANTA, S.H.K.N, Direktur PenangananPermasalahan Hukum, RINALDI MORINTOH,S.H.

,M.Kn, Kepala Subbagian Hukum, INAMAWATIMASTUTI DEWI, S.H, Pranata Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, DIAN ARSITA WARDHANI, S.H,Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, FEBRIKAMALISA RACHMAN, S.H.

Bahwa TURUT TERGUGAT ladalahlembaga Pemerintah non departemenyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yangmempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakanpengadaan barang/jasa Pemerintah serta mengembangkan dan merumuskankebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;5.

Adapun tata cara pembayaran tagihanpengadaan barang dan jasa yang telah penulis singkat sebagai berikut :(1) PPTK menyiapkan dokumen SPPLS untuk pengadaan barang danjasa untuk disampaikankepada bendahara pengeluaran dalam rangkapengajuan permintaan pembayaran;(2) Dokumen SPPLS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiridari:a.b.Cc.d.e.surat pengantar SPPLS;ringkasan SPPLS;rincian SPPLS; danlampiran SPPLS.Lampiran dokumen SPPLS. untuk pengadaan barang danjasa sebagaimanadimaksud

Barang dan Jasa di Indonesiamembuat PENGGUGAT semakin banyak mengalami kerugian karena sudahtidak bisa ikut tender bagi Pengadaan Barang Jasa dari Pemerintah.

Aceh Utara c.q Kadis PUPR Aceh Utara c.q PA
3.KPA PUPR Aceh Utara
4.Pokja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

ADRIAN BERKAT PRATAMA
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021
2.Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Asahan (UKPBJ-AS)
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan
4.Kepala Inspektorat Kabupaten Asahan
5.Presiden Republik Indonesia Cq.