Ditemukan 39518 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan kapolda sulawesi selatan H. m. darwis vs i. gubernur sulawesi selatan. Ii. kepala kantor dinas sosial provinsi sulawesi selatan; Pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat (pt. bank sulselbar) Direktur jenderal pajak vs pt bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat Muh. andhika kaliwiraatmadja vs kepala kepolisian daerah sulawesi selatan; Kpud sulawesi tenggara Pilkada sumatera selatan Ir. abdul haris m M Si vs gubernur sulawesi selatan; Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan Tanah Pontianak selatan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 02-11-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 350/Pdt.G/2017/PN Mks
Tanggal 6 Juni 2018 — ANWAR SANUSI
Tergugat:
Gubernur Provinsi sulawesi selatan
61 — 12
  • Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 641.6/5414/SET, tanggal 19 Desember 2002 Perihal Persetujuan Prinsip untuk Pembangunan Gedung Wisma PWI, yang terletak di jalan A.P.Pettarani No.31 Makassar.
  • Surat Keputusan Gubernur Prop.
    Sulawesi Selatan Nomor: 2553/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011, Perihal Penyerahan Hak Pinjam Pakai atas tanah milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Andi Pangeran Pettarani No. 31 Makassar seluas 100 M2 kepada Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan untuk Pembangunan Mushollah/Mesjid.
  • Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1226/V/2015, tanggal 04 Mei 2015, Perihal Perpanjangan Hak pakai atas tanah milik Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Andi pangeran Pettarani No. 31 Makassar seluas 100 M2 kepada Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan untuk Pembangunan Mushollah/Mesjid.
  1. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  • Objek sengketa II berupa Gedung Wisma, spesifikasi berlantai 2 dengan Surat Gubernur Sulawesi selatan, Nomor: 641.6/5414/SET, tanggal 19 Desember 2002, Perihal Persetujuan Prinsip.
  • Objek sengketa III berupa Gedung Mesjid, spesifikasi berlantai 2 dengan luas 100 M2 ( seratus meter persegi ).

Adalah milik Penggugat.

  1. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menghapus dan mencoret Bangunan Permanen Objek sengketa II dan III sebagai asset Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya menyatakan bahwa bangunan Gedung Permanen Objek Sengketa II dan III bukanlah milik atau asset Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
  2. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 721.000,- (tujuh ratus duapuluh satu ribu rupiah).

ANWAR SANUSI
Tergugat:
Gubernur Provinsi sulawesi selatan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-09-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 303/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 4 Nopember 2020 — Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Terbanding/Penggugat : MAMBI DG.RANI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Purnakraya
46 — 30
  • Gubernur Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
    Terbanding/Penggugat : MAMBI DG.RANI
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Maros
    Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Purnakraya
    GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Cq. KEPALADINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya yang bernama 1.ROSDIANA, SP 2. PATAHUDDIN, SP DAN) 3.BURHANUDDIN PABI, ST dimana ketiganya beralamat diKantor Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan JalanPerkebunan No. 7 Kec.
    GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Cq. BUPATIKABUPATEN MAROS, Cq. CAMAT TANRALILI, Cq. KEPALA DESAPURNAKARYA, beralamat di Dusun Lempangan Desa Purnakarya Kec.Tanralili Kabupaten Maros, sebagai Turut Terbanding semulaTergugat II ;2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT RI Cq. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SULAWESI SELATANCq.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 12-09-2013 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 04/G/2013/PT.TUN.MKS.
Tanggal 7 Oktober 2013 — - H.A.ABD.WARIS HALID, SS, PENGGUGAT ; ---------------- M E L A W A N : - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI SELATAN, TERGUGAT : -------------------------------
27 — 14
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan No. 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013, tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ;------------------------3.
    Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan No. 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013, tertanggal 22 Agustus 2013, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ;----------------------------------------------------4.
    Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan yang mencantumkan nama Penggugat (H.A.ABD.WARIS HALID,SS) dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 7 (tujuh) dengan Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ;-----------------------------------------------5.
    - H.A.ABD.WARIS HALID, SS, PENGGUGAT ; ---------------- M E L A W A N :- KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SULAWESI SELATAN, TERGUGAT : -------------------------------
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 20-11-2023 — Putus : 13-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 32/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 13 Desember 2023 — POLDA SULAWESI SELATAN Cq. POLRESTABES MAKASSAR Cq. POLSEK UJUNG PANDANG
2.PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Cq. KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
32 — 20
  • POLDA SULAWESI SELATAN Cq. POLRESTABES MAKASSAR Cq. POLSEK UJUNG PANDANG
    2.PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Cq. KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-11-2013 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM cq. dahulu disebut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan I, sekarang disebut Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan VS SUGIANTO HALIM
40 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM cq. dahulu disebut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan I, sekarang disebut Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan tersebut;
    DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM cq. dahulu disebut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan I, sekarang disebut Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan VS SUGIANTO HALIM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-05-2002 — Upload : 15-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778K/PDT/2001
Tanggal 28 Mei 2002 — I PROPINSI SULAWESI SELATAN cq. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN TINGKAT I SULAWESI SELATAN cq. BALAI BENIH UTAMA PUNAGA, ; RANNU Binti TULI ; TE ' NE Binti TULI, dkk.
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I PROPINSI SULAWESI SELATAN cq. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN TINGKAT I SULAWESI SELATAN cq. BALAI BENIH UTAMA PUNAGA, ; RANNU Binti TULI ; TE ' NE Binti TULI, dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53K/TUN/2007
Tanggal 15 Agustus 2008 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SULAWESI SELATAN ; RIDWAN BAE
65 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SULAWESISELATAN ; RIDWAN BAE
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat No. 829/PD4/D/PD/2002,tanggal 15 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PendidikanPropinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa ijazah saudaraRidwan Bae dengan No. Seri XXIII cl 480 tanggal 10 Desember 1976yang dikeluarkan oleh SMU LPP YBW UMI Makassar adalah asli dansah;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat No. 829/PD4/D/PD/2002, tanggal 15 Mei 2002 yang menyatakan ijazah saudaraHal. 4 dari 13 hal. Put.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Tender
Register : 14-07-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 119/B/2022/PT.TUN.MKS
Tanggal 27 September 2022 — DELIMA AGUNG UTAMA Diwakili Oleh : Krisna Anugrah
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
98 — 27
  • DELIMA AGUNG UTAMA Diwakili Oleh : Krisna Anugrah
    Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. HJ. NASIA., DKK;
97 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. HJ. NASIA., DKK;
    ,kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09Agustus 2017;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 438, KotaMakassar:Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: DR.
    ., M.Hum, Kepala Bidang PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,dan kawankawan pada Kantor Wilayan BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan,Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2019beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2554/1773/IX/2017, tanggal 20September 2017;ll. 1. HJ.
    Putusan Nomor 92 K/TUN/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah BadanPertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor02
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor02/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 24 Februari 2017 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 20218/Parangloe (Asal Referensi SertifikatHak Milik Nomor 154/Kelurahan Bira) atas nama Budi Karyanto Isa danBudi Sutomo Isa IE serta hasil pemisahannya sebanyak 79 (tujuh puluhsembilan) sertipikat hak dan pembatalan Sertifikat Hak Milik
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 10-02-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 18/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 6 April 2022 — Penggugat:
Freddy Junaedy Dkk
Tergugat:
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan
318 — 370

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 540/1859/DESDM, tanggal 03 Desember 2021, Perihal : Penyampaian;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
    Sulawesi Selatan Nomor : 540/1859/DESDM, tanggal 03 Desember 2021, Perihal : Penyampaian;
  • Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru berupa Surat Pengantar yang menyatakan IUP-OP Para Penggugat memenuhi syarat untuk didaftarkan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagai basis data Izin Usaha Pertambangan Aktif Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu sebagai berikut :
    1. IUP-OP Penggugat 1 yaitu Keputusan Kepala Dinas
      Penggugat:
      Freddy Junaedy Dkk
      Tergugat:
      Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-02-2008 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2187K/PDT/2007
Tanggal 29 Februari 2008 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA ; KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
10 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA ; KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 13-05-2024 — Putus : 27-06-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 27 Juni 2024 — BIO MARAJA NUSANTARA
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
17 — 17
  • BIO MARAJA NUSANTARA
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PN MAROS Pidana Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PN MAROS Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs
Tanggal 23 Oktober 2023 — Pemohon:
RACHMAT
Termohon:
Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Cq Kapolres Maros, Cq Kapolsek Turikale
22 — 9
  • Pemohon:
    RACHMAT
    Termohon:
    Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Cq Kapolres Maros, Cq Kapolsek Turikale
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 05-01-2024 — Putus : 20-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Mks
Tanggal 20 Februari 2024 — Penggugat:
CV DUA MASSEDDI AMANAH
Tergugat:
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
44 — 28
  • Penggugat:
    CV DUA MASSEDDI AMANAH
    Tergugat:
    Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 28-03-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 5 Agustus 2014 — Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 2. Syamsu Alam
85 — 32
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan2. Syamsu Alam
    ., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pers, berkedudukan di JalanPramuka No.14, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae,Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan RepublikIndonesia ;selanjutnya disebut sebagai Penggugat ketiga ; 4.
    Muhammad Neng, SP, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai NegeriSipil, berkedudukan di Jalan Masjid Raya No.6 Rappang, KelurahanRappang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rappang,Provinsi Sulawesi Selatan RepublikIndonesia ; selanjutnya disebut sebagai Penggugat keempat ; 5. Arham Samad, S.Pt.
    Andi Hamrin Thamrin, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,berkedudukan di Salomalloro (Kampus SMU Indra Karya), KelurahanSallomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,Provinsi Sulawesi Selatan RepublikIndonesia ; selanjutnya disebut sebagai Penggugat keenam ; 7.
    Neng, Sp dan kawankawankepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;(sesuai aslinya)6 BuktiP6 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolongan Karya Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : KEPM.08/SK/DPDI/PG/Halaman 19 dari47 Halaman Putusan Nomor: 28/G/2014/PTUN.Mks101112131415V/2010 tanggal 8 Mei 2010 Tentang Komposisi Dan Personalia Partai GolonganKarya Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Bakti 20092015.
    Selatan berupa Surat Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 158/Kpts/KPUProv025/XII/2013Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenSidenreng Rappang Tanggal 23 Desember 2013 dengan alasan Surat a quo bertentangandengan peraturan perundangundangan serta melanggar Asasasas Umum PemerintahanMenimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 15-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 18-10-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 279/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 18 Oktober 2021 —
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH SULAWESI SELATAN PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
52 — 0

  • Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH SULAWESI SELATAN PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-04-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 35/G/2023/PTUN.MKS
Tanggal 10 Agustus 2023 — BINTANG SEJATI
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
127 — 64
  • BINTANG SEJATI
    Tergugat:
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN VS ADOLF DE FRETES DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;
89 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN VS ADOLF DE FRETES DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;
    POLISIDAERAH SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan Km. 16, Makassar, dalam hal ini diwakili olehDrs. Mudji Waluyo, SH., MM., kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Polisi Daerah Sulawesi Selatan, beralamat kantor di JalanPerintis Kemerdekaan Km. 16, Makassar;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 Drs. Setiyono, SH., jabatan Kabid Kum Polisi Daerah Sulawesi Selatan;2 Muhammad Tahir, SH, MH., jabatan Kasubbid Sunluhkum Bidkhum PolisiDaerah Sulawesi Selatan;3.
    De Fretes (orang tua Penggugat);5 Bahwa atas dasar itu akhirnya Penggugat mengajukan permohonan pembayaranganti rugi atas tanah tersebut kepada Kapolda Sulawesi Selatan;Bahwa sehubungan dengan itu Kapolda Sulawesi Selatan akhirnya membentuk Timuntuk menangani dan meneliti akan keabsahan dan kebenaran suratsuratkepemilikan Penggugat atas tanah yang dimaksud;Bahwa didalam pemeriksaan dan penelitian itulah, Penggugat memperolehketerangan dihadapan Tim Pemeriksaan (ketika Penggugat diminta keterangan
    Polisi Daerah Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa asal tanah tersebutadalah tanah negara (Pasal 53 ayat 2 sub a UndangUndang Nomor 5 Tahun1986);b Dikeluarkan secara sewenangwenang mengingat tanah tersebut adalah berasaldari tanah milik adat (tanah rincik) tercatat atas nama R. De Fretes (orang tuaPenggugat), namun tanah tersebut oleh Tergugat diberikan kepada KepolisianNegara RI. Cq. Polisi Daerah Sulawesi Selatan sebagai Hak Pakai.
    Polisi Daerah Sulawesi Selatan;3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 20002/Kelurahan Jongaya,Surat Ukur Nomor 2183, tanggal 3 Juni 1993, luas 19.693 m? tertulis atas namaKepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Polisi Daerah Sulawesi Selatan;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua Sertifikat Hak Pakaitersebut dan sekaligus mencoretnya dari buku tanah pada Kantor PertanahanKota Makassar.5.
    PolisiDaerah Sulawesi Selatan;2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Hakim telah keliru dan khilaf oleh karenasudah meyakini sesuatu yang belum pasti dan jelas bahwa Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) adalah berstatus anak kandung dari Pr. Djada BintiBuhen dengan R.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 28 Januari 2019 — Pemohon:
HENDRIK WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
21 — 4
  • Pemohon:
    HENDRIK WIJAYA
    Termohon:
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 12-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 74/PLW/2017/PTUN.Mks
Tanggal 6 Nopember 2017 — ANDI GUNAWAN ARIF M.SP
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
107 — 39
  • ANDI GUNAWAN ARIF M.SP
    Tergugat:
    GUBERNUR SULAWESI SELATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG