Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 20-07-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Luh Putu Esty Punyantari, S.H
2.Arin Pratiwi Quarta, S.H
3.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
4.HERU SANDIKA TRIYANA, S.H.
5.Luh Putu Esty Punyantari, S.H
Terdakwa:
JONI HARTAWAN
26 — 21
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 06-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Pnn
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Sherty Yunia Safitri, S.H.
2.Yandi Mustiqa, S.H., M.H.
Terdakwa:
Roni Arentino Pgl. Roni Bin Darmawan Alm
33 — 14
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN CALANG Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Cag
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.Danil Rahmadsyah,S. H
2.ZUKHRI,SH
3.Ahmad Buchori, S.H.
4.Evan Munandar, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Muchtaruddin Bin Husen
92 — 16
  • Menyatakan terdakwa MUCHTARUDDIN BIN HUSEN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda kapalperikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 UndangUndang RI Nomor :45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan, sesuai dakwaan Kedua;2.
    2020 bertempatdi Perairan Calang Aceh Jaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan diwilayah Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidakmemiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UndangUndangRI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 2004
    Sabtu tanggal 04 Juli 2020sekira pukul 11.58 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Juli2020 bertempat di Perairan Calang Aceh Jaya atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Nakhoda kapalperikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimanadimaksud dalam pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    kapal KM Syukur 7 GT 23 yang terdakwa nakhodai menggunakan SuratPersetujuan Belayar (SPB) dari Syahbandar setempat sehingga kapal KMSyukur 7 GT 23 di Ad Hock (dikawal) ke Teluk Calang Kabupaten AcehJaya, selanjutnya dibawa ke dermaga Dit Pol Air Polda Aceh dan diserahkanke Subdit Gakkum guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 98 UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / Surat Ijin Berlayar (SIB) (pasal 42ayat (3) UU perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perikanan perubahanatas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;f. Surat Ukur kapal Penangkap Ikan;g. Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);h.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Habibi Bin Sainuddin
67 — 12
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Pmn
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
TANTI THAHER,SH
Terdakwa:
JABAL NUR panggilan JABAL
34 — 9
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 25-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tar
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JUNAIDI, SH.MH
Terdakwa:
NANDA BIN HAMZAH
17 — 0
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 19-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Rosyidi
36 — 19
  • REG.PERK.PDM 506/KTB/06/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakimmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ROSYIDI secara sah dan meyakinkan telahmelakukan Tindak Pidana melakukan usaha dan/atau kegiatanpengelolaan wajib mematuhi ketentuan menteri tentang persyaratan ataustandar operasional prosedur penangkapan ikan , Pasal 100 Jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menghukum Terdakwa ROSYIDI dengan pidana
    ROHMAT BAROKAH tidak sesuaidengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 71/PERMENKP/2016, tentang jalur penangkapan Ikan dan Penempatan Alat PenangkapanIkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidakmengajukan
    ROHMATBAROKAH, kapal tidak diijinkan untuk melakukan penangkapan ikan selaindi WPP NRI 713 ( Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali,Ahli menerangkan bahwa Bila melanggar hal tersebut diatas makasangsinya terdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkanDrum,Hal 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dpssebagaimana dimaksud dalam pasal
    Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat pembudidaya ikan dan/ataulingkungan sumber daya ikan ;Hal yang meringankan :e Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelat belit dalammemberikan keterangan serta menyesali perbuatannya ;e Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;Drum,Hal 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dpse Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UURI No.45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 06-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.WINARTO
2.RYAN ALDO
62 — 31
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanandibidang pemasaran ikan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat(1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KenaHalaman 2 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlgperubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Bahwa perbuatan terdakwa WINARTO danterdakwa II RYAN ALDOdapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena benih beninglobster jika secara terus menerus diambil dan dijual akan hilang dan punahekosistemnya.Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 JoPasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo.
    benihbenih lobster jika teruismenerus diambil dan dijual akan punah ekosistemnya ;Bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk dalam sektor usaha perikanandengan subsektor pemasaran benih bening lobster yang rencananya akandijual kepada pembeli dan kegiatan tersebut wajib memenuhi PerizinanBerusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahanatas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    usahaperikanan pemasaran (jual beli) benih bening lobster dengan PerizinanBerusaha di bidang pemasaran ikan;Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengedarkan benih lobster yangdapat merugikan sumber daya ikan karena benih bening yang terusmenerus diambil dan dijual akan hilang dan punah ekosistemnya,Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndangNomor 11 Tahun 202p tentang Cipta Kerja Perubahan atas UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
    Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasamenyesal;Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakimmemandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yangakan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kedua ini yakni Pasal88 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 22-06-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PN SERANG Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN SRG
Tanggal 11 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.NIA YUNIAWATI, SH.MH
2.NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO , SH., MH
3.TEUKU SYAHRONI, SE.,SH.,MH.
Terdakwa:
ROSMID Bin Alm SUANDI
26 — 17
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 17-01-2011 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 18 Januari 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ALI LAKIBUL Bin SAKILAN
33 — 19
  • Bahwa PMN tanpa nama tersebut berbobot 3 GT berbendera Malaysia yang dimiliki terdakwa bermesin.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004tentang perikanan jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.DANKEDUABahwa ia, terdakwa JOSEPH Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Witaatau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di laut TeritorialIndonesia
    Menyatakan terdakwa JOSEPH Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidakmemiliki SIUP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dal Pasal92 UURI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana daiam dakwaan kesatu dan terbukti secarasah dan meyakinkan
    bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki Surat persetujuan berlayarsebagaimana dimaksud daiam Pasal 42 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 98UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimanadaiam dakwaan kedua.Menjatuhkn pidana terhadap terdakwa JOSEPH Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.3.
    sehinggapidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai adil dan setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan NegeriNunukan tanggal 23 Desember 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harusdihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2) UU Nomor: 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan Jo UU Nomor: 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 98 UU RI No. 45Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta seluruh peraturan perundangundangan yang bersangkutan.MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 #Desember 2010 #=Nomor:204/Pid.B/2010/PN.Nnk. yang dimohonkan banding tersebut; Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 10-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
M. Yusuf. R. SH
Terdakwa:
Andi Hanafi Bin Ince Saleh
38 — 4
  • Menyatakan terdakwa ANDI HANAFI Bin INCE SALEH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar pasal 84 Ayat (1) Undang UndangNomor : 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana dakwaanHalaman 1 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pkj.Primair, oleh karenanya melepaskan terdakwa dari dakwaan Primairtersebut;2.
    dalam tubuh ikan cepat hilange Potasium sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifatkorosif, sering kali digunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.e Penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida (KCN)menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang,sebagbai tempat berlindung dan mencari makan ikan selain itu bahanberacun tersebut juga mematikan benihbenih ikan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal84 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Pkj.e Potasium sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifatkorosif seringkali digunakan untuk menangkap ikan karang.e Penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida (KCN)menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang,sebagai tempat berlindunag dan mencari makan ikan selain itu bahanberacun tersebut juga mematikan benihbenih ikan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal85 Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    Hal inisesuai denganketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa penggunaan Potasium dalam kegiatan penangkapan = ikanmerupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikanyang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/ataulingkungannya seperti Pukat (Payang, dogol, purse seine), jaring (jaringHalaman 14 dari 33 Putusan
    Harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Pasal 26 Ayat (1) UUNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2. Harus memiliki SIP! (Surat lin Penangkapan Ikan), Pasal 27 Ayat (1)UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Bahwa Ahli menanggapi perihal tidak ditemukannya kandungan potasiumsianida pada barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ikan yang diperiksa dilaboratorium bahwa karena tujuan penangkapan ikan menggunakanpotasium adalah untuk menangkap ikan hidup dengan cara membuat ikanpingsan.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 24-08-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 451/PID/2015/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SRI WINARNI, SH
Terbanding/Terdakwa : MASTUR
Terbanding/Terdakwa : JITO
Terbanding/Terdakwa : SULI
18 — 9
  • yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestariansumberdaya ikan dan atau lingkungannya ; Bahwa pada saat para Terdakwa akan melakukan penangkapan ikan dan telahmenyiapkan bahan peledak berupa TNT, kabel dan detonator, tibatiba para Terdakwaditangkap oleh petugas dari Ditpolair Polda Jatim ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat 1UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    ikan dan /atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahanpeledak, alat dan / atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau10membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya dan tidakselesainya pelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendirisebagaimana dalam dakwaan, yaitu Pasal 84 ayat 1 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    TingkatBanding berpendapat bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadapseluruh faktafakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alatalat buktiyang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada dakwaanPertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    sertadijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;Menimbang, bahwa kendati pun demikian, menurut pendapat Majelis HakimTingkat Banding mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap perbuatan para Terdakwasebagaimana yang terbukti pada dakwaan alternatif PERTAMA (Pasal 84 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004
    Majelis Hakim Tingkat Bandingmemerintahkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN ;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa tersebut harus dibebani pula untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 20-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tjk
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS DWI HENDRAWAN, S.H.
Terdakwa:
1.JULI HERIYANTO bin BAKARRUDIN,dkk
2.REFI SAPUTRA bin BADAWI
21 — 0
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-09-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 626/PID.SUS/2022/PT MKS
Tanggal 12 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : Irmawati, SH
Terbanding/Terdakwa : DANDI BIN BURAHIN
44 — 7
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
HERMANTO Bin WARINTO.
41 — 13
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.CAHYO YULIANTONO BIN MUSTARIJANTO
2.ELFIN ADJAR DWI ATMODJO BIN WILLY BORDOS SOEROTO
23 — 0
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 28-07-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN LANGSA Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lgs
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
SOE TUN
37 — 12
  • Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SOE TUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 23-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Kgn
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
MASRANI Bin Alm IBRAHIM
38 — 10
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 14-10-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN Parigi Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Prg
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JULIAN CHARLES ROTINSULU, S.H
Terdakwa:
1.MUHAMMAD AKBAR
2.ANDI SIDIK TK TELLONG
3.ANDRI SIDIK TK TELONG alias EMPEN
54 — 20
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 14-08-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tar
Tanggal 7 September 2018 — Penuntut Umum:
1.BANAN PRASETYA, SH
2.PUTRA WAHYU WARDHANA
Terdakwa:
MUH HUSAIN S Bin SEPSI
18 — 8