Ditemukan 358 data
23 — 14
telah diberitahukan secara sahdan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2013 ;Bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umumtelah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2013 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24Mei 2013 dan Memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikankepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013;Vil.Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada PenuntutUmum dan Terdakwa masingmasing tanggal 20 Mei 2013 Nomor : W4U1/4568
10 — 9
4568/Pdt.G/2023/PA.IM
6 — 3
4568/Pdt.G/2023/PA.Cms
8 — 5
4568/Pdt.G/2022/PA.IM
6 — 0
4568/Pdt.G/2017/PA.Clp
24 — 5
4568/Pdt.G/2020/PA.Clp
Terbanding/Terdakwa : Harma Alias Mama Wawan Binti Enta
23 — 9
. : 4568/NNF/X1I/2018 tanggal 19November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR,SSt,Mk,M.A.P, GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, ARDANI ADHISSETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI, A.Md. pemeriksa padalaboratorium forensic Polri Cabang Makassar.Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA:Hal 4 dari 12 Put.
Lab. : 4568/NNF/X1I/2018 tanggal 19November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.
Lab. : 4568/NNF/X1I/2018 tanggal 19 November 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P, GEDE SUARTHAWAN,S.SI, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md, HASURA MULYANI,A.Md. pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar.Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 18 Juli 2019, No. Reg.
7 — 2
4568/Pdt.G/2022/PA.Clp
14 — 6
4568/Pdt.G/2022/PA.Bks
7 — 0
4568/Pdt.G/2019/PA.Bbs
12 — 11
4568/Pdt.G/2017/PA.Badg
36 — 0
DR 4568 KP beserta STNK-nya dan SIM C atas nama MUHAMAD RAHADI, S.Ag.;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD RAHADI, S.Ag. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DR 3327 KV beserta STNKnyaDikembalikan kepada Saksi AMZANI;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
SLAMET SUBAGYO
Terdakwa:
MOCH ARIANTO
13 — 1
4568/Pid.C/2020/PN Sby
48 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian Pemerintah ProvinsiSumatera Utara meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota agar melakukanpendataan penduduk untuk diperbaharui supaya bisa digunakan menjadi datapemilih pada PILKADA GUBSU/ WAGUBSJU, hal ini sesuai dengan TelegramGubernur Nomor : 470/4568/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang PersiapanPILKADA GUBSU/ WAGUBSU ;e Bahwa kemudian KKBCS Kabupaten Labuhan Batu melakukan sosialisasiPemutakhiran Data di Ruang Data dan Karya Kantor BUPATI Labuhan Batutanggal 06 Agustus 2007 dengan peserta
No. 2335 K/PID.SUS/2010Bahwa kemudian Kepala Dinas KKBCS Kabupaten Labuhan Batu denganmempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 TentangPedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah dan Telegram Gubernur Nomor : 470/4568/2007tanggal 17 Juli 2007 tentang Persiapan PILKADA GUBSU/ WAGUBSU padatanggal 07 Agustus 2007 telah membentuk Tim Pelaksanaan Pemutakhiran DataPILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008Kabupaten
Kemudian Pemerintah ProvinsiSumatera Utara meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota agar melakukanpendataan penduduk untuk diperbaharui supaya bisa digunakan menjadi datapemilih pada PILKADA GUBSU/ WAGUBSJU, hal ini sesuai dengan TelegramGubernur Nomor : 470/4568/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang PersiapanPILKADA GUBSU/ WAGUBSU ;Bahwa kemudian KKBCS Kabupaten Labuhan Batu melakukan sosialisasiPemutakhiran Data di Ruang Data dan Karya Kantor BUPATI Labuhan Batutanggal 06 Agustus 2007 dengan peserta
Kelurahan dan Desa dalam rangkapemutakhiran data, supaya di data dan dicatat di dalam formulir F.1.01 yangtelah di foto copy atau diperbanyak oleh Camat, Kades dan Lurah di wilayahmasingmasing yang ada di daerah hukum Kabupaten Labuhan Batu ;Bahwa kemudian Kepala Dinas KKBCS Kabupaten Labuhan Batu denganmempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 TentangPedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah dan Telegram Gubernur Nomor : 470/4568
18 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
4568 B/PK/PJK/2022
MOCH, SJAICHU,SH
Terdakwa:
KADIMAN
18 — 2
4568/Pid.C/2021/PN Sby
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
Tergugat:
1.GUSDIANTO
2.ZAINI
3.DENDI ZULHERI
4.PUTRA ABADI, SH
5.DJAMALUS
6.PAIDI
7.RUSDIANTO
8.BARISNO
9.ABADILLAH
10.ABU SALIM, Sos
11.H. M. YUNIS
12.H. ALI AMRAN
13.H. BAKHTIAR
14.Jufrizal
Turut Tergugat:
13.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kab. Kampar
14.KEMENTERIAN KEHUTANAN RI
173 — 104
Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri RI) No.188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986 yang mengatur mengenalpelaksanaan pola PIR, Surat DirektoratJenderal Perkebunan (Dirjenbun) No. 91/E/5/1982tanggal 26 Mei 1982 tentang lahan PIR Khusus. Serta ketentuan lainnya yang terkait.6.
diatas lahan tersebut, serta lahannyatersebut merupakan lahan yang sudah dicadangkan oleh Gubernur Riauuntuk Program PIR sejak tahun 1984 sebagaimana telah dijelaskan diatas.Bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan lahankebun inti yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sudah berSHGU danatau membayarkankan ganti rugi kepada Para Tergugat atau pihak yangdiwakilinya, sebab berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkanDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri Rl) No.188.32/4568
/Agr tanggal 3 September 1986 tentang ketentuan pelaksanaanHalaman 15 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Padt.G/2020/PN Bkn26.27.28.Program PIR, TIDAK ADA GANTI RUGI DALAM PELAKSANAAN PROYEKPIR ini.Bahwa dalam Peraturan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia(Depdagri Rl) No. 188.32/4568/Agr tanggal 3 September 1986 yangmengatur tentang pelaksanaan Program PIR ini, juga diatur mengenai lahanmasyarakt yang nyatanyata terkena Proyek PIR, maka tidak ada diganti rugimelainkan diikutsertakan
Peraturan yang dikeluarkan Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia (Depdagri RI) No. 188.32/4568/Agr, tanggal 3 September 1986tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1986yang mengatur tentang lahan PIR Transmigrasi, yang menyebutkan tidakada ganti rugi dalam pelaksanaan proyek PIR milik Pemerintah pusat ini,tetapi pemilik lahannya akan diikutsertakan sebagai peserta PIR jikaterbukti memiliki bukti kepemilikannya, serta melanggar kewajiban yangHalaman 16 dari 117 Putusan Perdata
Surat Departemen Dalam Negeri R.I No.188.32/4568/Agr tanggal 3September 1986 yang mengatur mengenai pelaksanaan pola PIR;. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan No.91/E/5/1982 tanggal 26 Mei1982 tentang lahan PIR Khusus;.
16 — 7
Pdt.G/2016/PTA Mksmeter persegi yang terletak Kelurahan Sapolohe KecamatanBonto Bahari Kabupaten Bulukumba dengan batasbatas:Utara dengan tanah perkuburan.Timur dengan rumah Lebu.Selatan dengan Jalan.Barat dengan Rumah Parida .Objek tersebut diatas dikuasai olen Tergugat RekonvensiPerabot rumah tangga antara lain:3 lemari pakaian2 tempat tidur 1set gorden 1meja makam 1 kompor gas elpiji Mobil Grand Max DD. 8212 di beli tahun 2015 Motor Shogun SP.125 DD 4199 HB dibeli tahun 2008 Motor Skiware DD 4568
TRIYONO, SH
Terdakwa:
WIDIYOKO Bin TOHID
13 — 3
;
Dikembalikan kepada Saksi Marem;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta STNKnya dengan Nopol AG 4568 ZK Merk GAZA/GH warna Black Blue Noka : MK2DFSCM98N200878 Nosin : GAZA100CC08600205 An. SRIWILIS Selorejo Desa Mlinjon Trenggalek;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
DEVY SURYANI,SH.,MH
Terdakwa:
ACHMAD SOFYAN Bin SUMARNA.
50 — 6
pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Bundel Akta jual Beli No. 272/PPAT / K.Pdl / 1996, dengan persil 38 S IV kohir 4568