Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi tidak menyerahkan uang hasilpanen jeruk musim panen tahun 20062007 dan tidak membayar uangpengoper alihan lahan kebun jeruk kepada Para Penggugat Konvensi adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;3.

Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengganti kerugian akibat tidakmenyerahkan uang hasil panen jeruk musim panen tahun 20062007 dantidak membayar uang pengoper alihan lahan kebun jeruk sebesar Rp.35.000.000, + Rp. 80.000.000, = Rp.115.000.000, (seratus lima belas jutarupiah) kepada Penggugat dan mengganti kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);4.

Bahwa menurut Tergugat pengambil alihan tanah itu bisa terjadi karenaPenggugat sebagai pihak yang menguasai secara fisik tanah tersebut ketika itu,tidak memberitahukan atau menyampaikan kepada pihak Otorita Batam bahwatanah aquo masih dalam status barang sitaan Kejaksaan. Sedangkan sebaliknyamenurut Penggugat pengambil alihan tanah itu justru terjadi karena tidak adakoordinasi antara Kejaksaan Negeri Batam dengan pihak Otorita Batam.

Jadi yangterjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat saling melempar tanggug jawab atastanah sitaan titipan itu.Menimbang, bahwa kalau demikian persoalannya siapa yang bertanggungjawab atas pengambil alihan barang atau tanah sitaan tersebut oleh pihak OtoritaBatam ?.

Bahwa dengan kondisi tersebut Tergugat kemudian mendatangi Penggugatmelalui istri Penggugat dan meminta Penggugat membayar uang sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagai denda keterlambatan ataskewajiban pembayaran Penggugat terhadap Tergugat, dengan ancaman jikatidak dilakukan pembayaran tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari, makapihak Tergugat akan melakukan eksekusi, berupa pengambil alihan danpengosongan tanah dan bangunan milik Penggugat yang menjadi jaminanhutang kepada Tergugat

pokoknya ialah :Putusan judex fectie yang dimohonkan kasasi didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak cermat dan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd) sertasalah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;1.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yangmenguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang denganmengambil alin begitu saja dari pertimbangan hukumputusan Pengadilan Agama Semarang, adalah merupakanputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang tidakcermat/tidak seksama;Pengambil alihan

No. 3451 K/Pdt/2002pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimanapertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri ....... dstnya .Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Factie yang demikianitu jelas salah dalam menerapkan hukum, dan bertentangan dengan pasal23 ayat (1) UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tersebut, dengan alasanbahwa Judex Factie dalam mengadili perkara ini seharusnya menguraikandengan rinci apa alasan pengambil alihan pertimbangan hukum yangdikemukakan oleh Pengadilan

363 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 55 KUHP,berawal dari laporan nasabah atas nama Andrianto Krisnawan tanggal 18Juli 2018 yang melaporkan bahwa dananya berkurang di rekeningnyasebesar lima ratus dua puluh juta rupian (RP. 520.008.500,), melaluitransaksi internet banking yang diduga tidak dilakukan oleh nasabah; Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 18 juli 2018, dan yangmenjadi korban adalah Bank BRI, karena Bank BRI menggganti kerugiannasabah yang disebabkan pengambil alihan

Puput Reni Handayani sesuai dengandokumen identitas pada saat pergantian sim card yang dibuktikan denganrekaman CCTV di XL Centre Jalan Pemuda Surabaya;Bahwa total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp.520.008.500,;Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 terjadi pengambil alihan simcard XLnasabah dengan nomor 081929132722 dan penyalahgunaan internetbanking milik nasabah an.

S.Sos dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 18 juli 2018, dan yangmenjadi korban adalah Bank BRI, karena Bank BRI menggganti kerugiannasabah yang disebabkan pengambil alihan/penggantian simcard nasabahBank BRI yang terhubung atau teregistrasi ke fasilitas internet BankingHalaman 15 dari 43 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN PbrBank BRI. Diduga pelakunya adalah an.

Puput Reni Handayani sesuaidengan dokumen identitas pada saat pergantian sim card yang dibuktikandengan rekaman CCTV di XL Centre Jalan Pemuda Surabaya;Bahwa total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp.520.008.500 (lima ratus dua puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah);Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 terjadi pengambil alihan simcard XLnasabah dengan nomor 081929132722 dan penyalahgunaan internetbanking milik nasabah an.

Menyatakan menurut hukum Keputusan RAT (Rapat Anggota Tahunan)masingmasing:Surat Keputusan No.03/IK/SKRAT/XI/1998 tentang pengelolaan danapenyertaan modal, Keputusan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tanggal 3Hal.6 dari 22 hal.Put.No.507 K/Pdt/2005Mei 1998 No.09/IK/SKRALB/V/1998 tentang pengambil alihan GORO,No.4/IK/SKRAP/XII/1999 tanggal 17 Desember 1999, tentangPengesahan Program Kerja dan RAPB INDUKKUD Tahun Anggaran2000, Surat Keputusan RAT No.11/IK/SKRATXXII/VIII/2002 tanggal 15Agustus 2002 tentang

Menyatakan menurut hukum Keputusan RAT (Rapat Anggota Tahunan)masingmasing Surat Keputusan No.03/IK/SKRA/XI/1998 tentangpengelolaan dana penyertaan modal, Keputusan RAT (Rapat AnggotaTahunan) tanggal 3 Mei 1998 No.09/IK/SKRALB/V/1998 tentangpengambil alihan GORO, No.4/IK/SKRAP/XII/1999 tanggal 17 Desember1999, tentang Pengesahan Program Kerja dan RAPB INDUKKUD TahunAnggaran 2000, Surat Keputusan RAT No.11/IK/SKRATXXII/VIII/2002tanggal 15 Agustus 2002 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban

Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa dalam pertemuan tersebutmerupakan tipu daya terdakwa karena terdakwa tidak pernah mengurus izinproyek perumahan kampong Gajah Permai dengan alasan terlanjur mangkrakdan tanah lokasi Proyek Perumahan KAMPOENG GAJAH PERMAI tanpasepengetahuan saksi oleh terdakwa dijual kepada saksi Gerwin dimana prosespengambil alihan Proyek Perumahan KAMPOENG GAJAH PERMAI PT.

Gohda Banguntapa Properti.Bahwa dari hasil pengambil alihan Proyek Perumahan KAMPOENG GAJAHPERMAI tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 480.000.000 (ematratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi Gerwin.Bahwa saksi baru mengetahui Proyek Perumahan KAMPOENG GAJAHPERMAI diambil alih oleh saksi Gerwin ketika saksi mengecek di tempat proyektersebut dan menanyakan kepada mandor yang berada dilokasi tersebutmenjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan proyek yang dikerjakan olehsaksi Gerwin yang

Alias Catur Bin Muhamad Sodiq (Alm).Bahwa dari hasil pengambil alihan Proyek Perumahan KAMPOENG GAJAHPERMAI tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 480.000.000 (empatratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi Gerwin.Bahwa saksi baru mengetahui Proyek Perumahan KAMPOENG GAJAHPERMAI diambil alih oleh saksi Gerwin ketika saksi mengecek di tempat proyektersebut dan menanyakan kepada mandor yang berada dilokasi tersebutmenjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan proyek yang dikerjakan olehsaksi Gerwin

Alias Catur Bin Muhamad Sodig (Alm) selaku investor di PT.Gohda Banguntapan Properti; Bahwa dari hasil pengambil alihan Proyek Perumahan KAMPOENGGAJAH PERMAI tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp.480.000.000 (emat ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi Gerwin; Bahwa saksi baru mengetahui Proyek Perumahan KAMPOENG GAJAHPERMAI diambil alih oleh saksi Gerwin ketika saksi mengecek di tempatproyek tersebut dan menanyakan kepada mandor yang berada dilokasitersebut menjelaskan bahwa proyek tersebut

Gohda Banguntapan Properti; Bahwa dari hasil pengambil alihan Proyek Perumahan KAMPOENGGAJAH PERMAI tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp.480.000.000 (emat ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi Gerwin; Bahwa saksi Catur Gunawan baru mengetahui Proyek PerumahanKAMPOENG GAJAH PERMAI diambil alin oleh saksi Gerwin ketika saksimengecek di tempat proyek tersebut dan menanyakan kepada mandoryang berada dilokasi tersebut menjelaskan bahwa proyek tersebutmerupakan proyek yang dikerjakan oleh saksi

Dengan demikian, terbukti pengambil alihan Majelis HakimAgung atas Yurisprudensi MARI Nomor : 275 K.Pid/1983 adalahmerupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ;Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat B4.

Jembranadan berdasarkan interogasi yang dilakukan, Terdakwa RIZKI FAHMImengakui telah melakukan pengambil alihan akun facebook Ardi Alitdengan metode phising;Bahwa, Terdakwa melakukan pengambil alihan akun facebook Ardi Alitdengan metode phising dengan mengirimkan atau menyebar link phisingyang dibuat menggunakan website www.sp0m.com dimana link phisingadalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknikpengelabuan.

Avww.facebook.com/alit.santosa.5menggunakan username atau alamat email dan password (kata sandi) akunHalaman 21 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Ngamilik kKorban dimana username atau alamat email dan password (kata sandi)akun facebook ardi alit dengan alamat url:https://www.facebook.com/alit.santosa.5 diperoleh dengan metode phisingdan selanjutnya tersangka melakukan pergantian alamat email dan password(kata sandi) terhadap akun facebook ardi alit tersebut dapat dikategorikansebagai perbuatan pengambil alihan

Bahwa dengan telah ditanda tanganinya Perjanjian Pengikatan JualBeli tersebut dan serta telah disetujuinya Penggugat oleh Tergugat IVdalam pengambil alihan pembiayaan sebagaimana terdapat didalamSurat No.10/6223/DRS tertanggal 26 Nopember 2008, dan suratNo.11/0123/DRS tertanggal 07 Januari 2008, maka Penggugatmempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepadaHalaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 107/Padt/2018/PT MDN21.22.23.24.Tergugat IV, namun semua yang telah disepakati oleh Penggugatdengan

Apabila BSM dalam waktu seminggusejak kelengkapan data belum memberikan persetujuan makaPENGGUGAT akan mempergunakan kembali untuk keperluan modalkerja dan akan kami setorkan kembali setelah ada keputusan dariTERGUGAT IV.Skema pengambil alihan adalah :e Secara cash keras sebesar Rp. 55 milyar pada saat adanyapersetujuan dari TERGUGAT IV ataue Secara cicilan selama 6 bulan senilai Rp. 60 milyar sbb.

dalam waktu seminggu sejak kelengkapan databelum memberikan persetujuan maka TERGUGAT REKOPENSI akanmempergunakan kembali untuk keperluan modal kerja dan akan kamisetorkan kembali setelah ada keputusan dari PENGGUGAT REKOPENSI.Skema pengambil alihan adalah :e Secara cash keras sebesar Rp. 55 milyar pada saat adanya persetujuandari PENGGUGAT REKOPENSI ataue Secara cicilan selama 6 bulan senilai Rp. 60 milyar sbb. : Sebesar 5 milyar dibayarkan pada saat adanya persetujuan dariPENGGUGAT REKOPENSI!

SAREK ; aSTempat lahir : Pulau Kijang ; QLU mu rftanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1978 ; WYJenis Kelamin : Lakilaki ; QDKebangsaan : Indonesia ; ~Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Dega alihan KecamatanKeritang Kabupate Hilir ;Agama : Islam ; QPekerjaan : vrananaTerdakwa tersebut dilakukan n sejak tanggal 21 Agustus 2015, Nomor : SP.Han/ 58 / Vill /2015/ Reskrimsejak tanggal 21 Agustu s/d tanggal 11 September 2015 ;.Penyidik, tanggal 21 Agustusdengan jenis penahanan nee Negara, masingmasing

para tergugat ,apakah dirampas atau dengan jalan lain sehingganyata sekali bahwa perbuatan para tergugat adalah melawan hukum ataumefawan hak dan tindakan para tergugat tidak dapat dibenarkan danseharusnya obyek sengketa kepada penggugat untuk memulihkan keadaansemula dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi para tergugat untukmengajukan gugatan guna menentukan siapa yang berhak atas obyeksengketa tersebut ,ini adalah alasan keberatan yang sangat keliru,sebabdikatakan demikian karena pengambil alihan

Sukarna (orang tuaTergugat I), sebidang tanah 3.341 M2 dengan akta hibah No. 230/1977/Ps Minggu,dimana menurut Penggugat tanah Penggugat seluas 2.630 M2 termasuk didalamnya.Pengambil alihan tersebut menurut Penggugat sebagaimana dalilnya pada angka 9Gugatan, merupakan perbuatan melawan hukum termasuk manipulasi danpenggelembungan luas tanah.

Sukarna mempunai 3 orang anak,dan menurut Penggugat bahwa perbuatan pengambil alihan dan penggelembunganluas tanah dilakukan oleh Alm. Sukarna, bukan oleh Tergugat I. Dengan demikianGugatan Penggugat kurng Pihak karenanya harus dinyatakan ditolak.Gugatan kabur/obscuur libellum.1 Bahwa sebagaimana dalil Gugatannya pada angka 9 Penggugat dengan jelasmenyebutkan, Perbuatan Sukarna mengambil alih dan menguasai tanah milikPenggugat seluas 2.360 M2.

Sukarna mempunyai 3 oranganak, dan menurut Penggugat bahwa perbuatan pengambil alihan danHal 33 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selpenggelembungan luas tanah dilakukan oleh Alm.

Bila tidak diatur lain, lamanya kehilangan potensi usaha tersebut dapatdipertimbangkan selama 6 sampai 12 bulan tergantung pada potensi darimasingmasing tingkat kehilangan bisnis/usaha/pekerjaan.Penerapan solattum (kerugian emosional) diatur sebagai berikut:a)b)C)d)Solatum merupakan kompensasi yang diberikan kepada pemilik rumahuntuk kerugian nonfinansial yang disebabkan oleh adanya kebutuhanpengambil alihan dan/atau berpindah rumah tinggal sebagai akibat adanyapengadaan tanah untuk kepentingan umum.Besaran

Beban pajak atas adanya pengambil alihan hakpada properti eksisting dapat diperhitungan bila ada sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku atau sesuai instruksi pemberi tugas.Beban biaya PPAT atau sejenisnya dikenakan secara proporsional untukseluruh kerugian fisik yang terkait kepada tanah dan bangunan saja, sepertitanah, rumah tinggal, tempat usaha, industri, perkebunan. Di luar dari itutidak diperhitungkan, seperti mesin dan peralatan.

Biaya PPAT atas adanya pengambil alihan hakpada properti eksisting dapat diperhitungan bila ada sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku atau sesuai instruksi pemberi tugas.2) Kompensasi masa tunggu dihitung berdasarkan alasan bahwa tanggal penilaianditerapkan pada tanggal penetapan lokasi.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsudin bin Ramsi ) dengan Pemohon II (Lusiana binti Alihan) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1998 di Desa Lalayau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;

3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten

dalamputusan pengadilan negeri yang dianggap dapat dibenarkan olehpengadilan tinggi", (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah AgungIndonesia Il Hukum Acara Perdata & Acara Perdata, Angka XIV.6halaman 237 dan halaman 238).Bahwa oleh karena itu, putusan dengan Nomor 40/PDT/2016/PT.SBYtertanggal 01 Maret 2016, yang sekedar hanya mengambil alihpertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kediri dengan perkara Nomor35/Pdt.G/2015.PN.Kdr tertanggal 19 Agustus 2015 tanpa memberikandasar dan alasan nukum pengambil alihan

Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten PulauMorotai, tanggal 01 Juni 2011, Nomor 103 / PanwasluPM / VII / 2011, PerihalRekomendasi Pengambil alihan Tahap Penyelenggaraan Pemilukada KabupatenPulau Morotai, yang dititujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, makaTergugat melakukan Rapat Pleno untuk mengambil tindakantindakan diantaranyamengeluarkan Keputusan No. 07.b / Kpts / KPUPROV.029 / Tahun 2011, Tanggal18 Juli 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon terplih Bupati dan Wakil

Rekomendasi Panitia Pengawas PemilihanUmum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 01 Juni 2011, Nomor 103 / PanwasluPM /VII / 2011, Perihal Rekomendasi Pengambil alihan Tahap Penyelenggaraan PemilukadaKabupaten Pulau Morotai, yang dititujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara,maka KPU Provinsi Maluku Utara melakukan Rapat Pleno untuk mengambil tindakantindakan diantaranya mengeluarkan Keputusan No. 07.b / Kpts / KPUPROV.029 /Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon terplih

Pada Sidang Sengketa PemilukadaKabupaten Pulau Morotai ; Bukti TVIL :Bukti T VII :Bukti T IXBukti T XBukti T XIBukti TXIL :Bukti T XIII :Bukti T XIV :BuktiTXV :Bukti TXVI:Bukti T XVIIBukti T XVIUIFoto copy dari foto copy, Surat Panitia Pengawasan Pemilihan UmumKabupaten Pulau Morotai ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi MalukuUtara Nomor : 103/PanwasluPM/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011,Perihal : Rekomendasi Pengambilan Alihan Tahapan PenyelenggaraanPemilukada Kabupaten Pulau Morotai;Foto copy dari

Tanpapembuktian berkekuatan hukum lainnya menurut peraturan perundangundangan berlaku adalah sungguh tidak tepat dan cacat hukum tindakanpengambil alihan secara paksa tanah eigendom verponding No. 8361 seluas4.545 M2 yang tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara dan tidakdituntut digugatan perkara No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel;Bahwa sesuai Doktrin Prof. DR.

resmi para pejabat Pemda DKI tersebut, berwujud buktisempurna membuktikan secara sah dan meyakinkan hak kepemilikan tanaheigendom verponding No. 8361 seluas 4.545 M*,berpedoman pada pasal 24ayat (1) UUD 1945 yang memberikan dasar hukum bagi peradilan Indonesia/Kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, tidak ada alasan danlandasan hukum melalui penetapan eksekusi No. 240/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Seltanggal 5 Maret 2014 untuk bertindak secara semenamena memerintahkantindakan pembongkaran dan pengambil alihan

Bahwa pengambilan alinan dilakukan dengan jalankekerasan, membakar rumah empang dan merusak kendaraan roda 2 dan 4dan masih berlangsung sampai sekarang sekalipun sudah diadakan teguranbaik lisan maupun tertulis;Bahwa penguasaan dan pengambil alihan sebagaimana tanah YayasanKarya Dharma LVRI Markas Cabang Kabupaten Gowa oleh PT GMTDCseluas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektar) dengan batasbatas:*Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yayasan Karya Dharma LVRIMarkas Cabang Kabupaten Gowa;* Sebelah

LVRI Markas CabangKabupaten Gowa;Adalah tindakan atau perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum dannyatanyata telan merugikan Penggugat dan selanjutnya untukmenghilangkan jejak/penentuan batas, oleh PT GMTDC melakukanpenimbunan yang masih berlangsung sampai sekarang;Bahwa Penggugat sering menghubungi Tergugat untuk membicarakanmasalah ini, tetapi tidak ditanggapi secara serius dan hanya satu kata yangdikeluarkan pihak PT GMTDC/Tergugat tiap pertemuan, yaitu tidak adapimpinan;Alasan pengambilan alihan