Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa ataudijadikan saksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang samatanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras,golongan, dan agama;Halaman 36 Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PLGe. aplikatif, yaitu. setiapputusan sidang KKEP dapat dilaksanakandengan sebaikbaiknya; danf. akuntabel, yaitu. pelaksanaan penegakan KEPP dapatdipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukumberdasarkan fakta.Hakhak Penggugat sebagaimana diamanatkan

SEUMUR HIDUP ATAU PIDANAPENJARA DUA PULUH TAHUN sebagaimana di ancamkan dalam ketentuan Pasal340 KUHP dimana batas maksimal telah diambil dari sistem pidana Jerman, yangdalam hal bersifat knhusus, misalnya karena samen loop atau recidive. selanjutnyaterhadap PIDANA SEUMUR HIDUP hanya tercantum dimana ada ancaman PIDANAMATI (PIDANA MATI ATAU PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARADUA PULUH TAHUN);Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak ada memberPEDOMAN PEMIDANAAN bagi kebijakan aplikatif

Terhadap ini terlepas lamanya amar/diktumtuntutan pidana Penuntut Umum tersebut apabila dikaji dan dianalisis makasatu sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikanPEDOMAN PEMIDANAAN kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalamhal pemilinan dapat dilakukan terhadap PIDANA MATI, PIDANA PENJARASEUMUR HIDUP ataukah PIDANA PENJARA SEMENTARA kemudianpemilinan penjatuhan pidana dalam KUHAP tersebut apabila dianalisis secaralebin cermat ternyata bersifat singkat, sederhana dan global

Padadasarnya apabila ditarik sebuah benang merah anasir ini disatu sisi tidaklahdapat disalahkan apabila Penuntut Umum bersikap legalistik formalistik yangdemikain sedangkan disisilainnya dari ASPEK KEADILAN pada KEBIJAKANAPLIKATIF akan menimbulkan permasalahan kruslial karena KEBIJAKANFORMULATIF tidak ada membuat PEDOMAN PEMIDANAAN dalam hal apa,Halaman 139 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olmdalam keadaan bagaimana dan dalam konstrusi bagaimana Hakim sebagaikebijakan aplikatif memilin

dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya penjatuhan pidana yang dianggap palingtepat, cocok, pantas untuk di jatuhkan terhadap diri terdakwa sesuai perbuatan dan kadarkesalahannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan, kesalahannya makamajelis Hakim mempertimbangkan nuansa yang bersifat legal justice, moral justice, dan socialjustice tentang aspek sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak ada memberi PEDOMANPEMIDANAAN bagi kebijakan aplikatif

Khalid Abdul Karim Al Lahim), 1 (Satu) buahbuku panduan ilmu tajwid aplikatif (Abdul Azis Abdul Rauf Al Hafish Ic), 1(satu) buah buku grafics design (Hendi Hendratmanst), 1 (Satu) buah bukumalam pertama di alam kuburan (dr.Aidh Al Qarnima), 1 (Satu) buah bukuhimpunan fadhilah amal (Ust A.

bagiAnggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang, dantanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP.C) Sederhana yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakaukandengana cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetapmenujunjung tinggi kebenaran dan keadilan.d) Kesamaan hak yaitu setiap anggota POLRI yang diperiksa ataudijadikan saksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yangHalaman 34 Putusan Nomor 10/G/2021/PTUN.PLGsama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial,ekonomi, ras, golongan, dan agama.e) Aplikatif

Khalid abdulkarim al lahim); 1 (satu) buah buku panduan ilmu tajwid aplikatif (abdul azis abdul raufal hafish Ic); 1(satu) buah buku grafics design (hendi hendratmanst); 1 (satu) buah buku malam pertama di alam kuburan (dr.Aidh al garnima); 1 (Satu) buah buku himpunan fadhilah amal (Ust a.

khususnya Pasal 197 ayat (1) KUHAP.Terhadap aspek ini lepas terlepas dari lamanya amar tuntutan PenuntutUmum tersebut, tidak ada aturan pedoman bagi Hakim dalammenerapkan penjatuhan pidana yang akan diambil sehingga dapatdipandang dan dianalisis secara cermat ternyata bersifat singkatsederhana dan global, pada dasarnya jika ditarik sebuah benang merah,analisis ini disatu sisi tidak dapat disalahkan jika Penuntut Umumbersikap legalistik formalistik, dan disisi lainnya dari aspek keadilanpada kebijakan aplikatif

Terdakwa Anali Zalukhu AliasAna, Terdakwa Il Desima Lahagu Alias Desman Lahagu Alias Dedi danTerdakwa Ill Budi Rahmat Gulo Alias Rama dituntut dengan pidana penjaraselama 15 (lima belas) Tahun.Halaman 147 dari 156 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN GstTerhadap aspek ini, terlepas lamanya amar/dictum tuntutan pidana JaksaPenuntut Umum tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis maka di satusisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan PedomanPemidanaan kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif

Desman Lahagu Alias Dedi dan Terdakwalll Budi Rahmat Gulo Alias Rama.Apabila dijabarkan lebih intens dan gradual Tuntutan Pidana Jaksa PenunitutUmum ada memuat 4 (empat) aspek tentang Halhal Yang Memberatkandan tanpa adanya aspek Halhal Yang Meringankan atas diri ParaTerdakwa.Pada dasarnya apabila ditarik sebuah benang merah anasir ini di satu sisitidaklah dapat disalahkan apabila Jaksa Penuntut Umum bersikap legalistikformalistik demikian sedangkan di sisi lainnya dari Aspek Keadilan padaKebijakan Aplikatif

akan menimbulkan permasalahan krusial karena KebijakanFormulatif tidak ada membuat Pedoman Pemidanaan dalam hal apa, dalamkeadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana Hakim sebagaikebijakan aplikatif dapat memilin menjatunkan hukuman kepada paraterdakwa antara Pidana Mati, Pidana Penjara Seumur Hidup ataukah PidanaPenjara Waktu Tertentu yang dipandang serta dianggap tepat, layak, adil danmanusiawai untuk dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa;Bahwa dikaji dari FILSAFAT KEHIDUPAN/FILSAFAT

Padahakekatnya dalam mengkwalifisir peristiwa apabila hukumnya tidak jelas danlengkap, maka hakim harus mampu dengan semaksimal mungkinmenggunakan daya nalar untuk menciptakan hukum yangbersifatakomodatif dan aplikatif (applicable) ternadap peristiwa yang dihadapinyaguna melengkapi undangundang dan sekaligus untuk mengisi kekosonganhukum, dengan tetap mengindahkan (tidak bertentangan) dari keseluruhansistem hukum yang ada dan dapat memenuhi kebutuhan keadilanmasyarakat ;Menimbang, bahwa tahap terakhir

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia jugamenyebutkan mengenai prisipprinsip KEPP meliputi :kepatutan,kepastian hukum, sederhana, kesamaan hak, aplikatif, akuntabel,yaitu pelaksaan penegakan KEPP dapat dipertanggung jawabkansecara adminsitratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.PBR.3).Faktanya sidang Kode Etik yang telah dijalani Penggugat telahmengabaikan prinsip prinsip

Parameter ahliHal.12 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKIVi.dan/atau professional didasarkan pada ilmu dan pengetahuantermasuk keterampilan dalam mengejawantahkan ilmu tersebutsecara aplikatif.

kemudian atas upaya Banding Administratif tersebut jugadinyatakan ditolak oleh Gubernur Jawa Barat yang disampaikan melalui suratnyatertanggal 29 April 2019; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan pada Sosialisasi PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedomanpenyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan, yang diadakan pada tanggal 46 Maret 2019 bertempat di Medan telah disepakati dalam rangka penyamaanpersepsi dan pengetahuan para Hakim dalam penerapan secara Aplikatif

;Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak ada memberiPEDOMAN PEMIDANAAN bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pengamanguna memilih alternative pidana tersebut yang dianggap paling cocok, selarasdan pantas untuk dijatuhnkan kepada Terdakwa maka konsekuensi logisnyaacapkali terdapat pula adanya perbedaan sudut pandang dalam diriPENUNTUT UMUM maupun PENASIHAT HUKUM.

Prosedur yang mudah, sederhana dan aplikatif;b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;dan;d.

MajelisHakim berpendapat atas diri Terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi di Rumah SakitUmum Daerah Aloei Saboe Gorontalo yang lamanya ditentukan dalam amarputusan;Menimbang, bahwa dari sisi yang lain aspek keadilan hukum (/egal justice),bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yakni keadaan memberatkan dankeadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umumdalam menentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikanpedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif

Pada hakekatnya dalam mengkwalifisir peristiwa apabila hukumnya tidakjelas dan lengkap, maka Hakim harus mampu dengan semaksimal mungkin menggunakandaya nalar untuk menciptakan hukum yang bersifat akomodatif dan aplikatif (applicable)terhadap peristiwa yang dihadapinya guna melengkapi undangundang dan sekaligus untukmengisi kekosongan hukum, dengan tetap mengindahkan (tidak bertentangan) darikeseluruhan sistem hukum yang ada dan dapat memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat ;Menimbang, bahwa tahap

e UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf eUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi: ...gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidakHalaman 89 dari 115 halaman Putusan Nomor: 32/G/2014/PTUN.BJM.diterima atau tidak berdasar, dalam hal: gugatan diajukan sebelumwaktunya atau telah lewat waktunya;Menimbang, bahwa norma dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1)huruf e tersebut di atas, secara aplikatif

Oleh karena itu, dari perspektif demikian maka kebijakan hukumpidana sebagai bagian kebijakan aplikatif, idealnya penjatunan pidana sematamata bukan bersifat pembalasan (teori retributif), akan tetapi juga bersifatpencegahan ( teori detterence ) dan dengan tujuan perbaikan terpidana( doel theorie ).

Oditur Militer dalam amar/diktumtuntutan pidananya menyatakan Terdakwadituntut dengan Pidana Tambahan : Dipecatdari dinas militer.Bahwa pada dasarnya tidaklah dapat disalahkanapabila Oditur Militer menuntut agarTerdakwa dijatuhi pidana tambahan berupapemecatan dari dinas militer berdasarkanKeadaan yang memberatkan dan meringankanTerdakwa karena Kebijakan Formulatif tidakada membuat Pedoman Pemidanaan dalam halapa, dalam keadaan bagaimana dan dalam halkonstruksi bagaimana Hakim sebagaikebijakan aplikatif

dilakukan Terdakwa yang berjumlah Rp. 13.868.699.200, (tiga belasmilyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluhsembilan ribu dua ratus rupiah) tidak dapat dikatagorikan sepenuhnyasebagai keuangan negara karena bukan milik negara/keuangan negara,oleh karena itu kerugian keuangan negara dalam perkara a quo menjadisumir dan tidak jelas berpa total kerugian keuangan negara, hal tersebutmenandakan bahwasanya penerapan tindak pidana perbankan menjaditidak pidana korupsi adalah tidak aplikatif