;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yangdimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah : Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut sehingga dengan demikian ada 4 (empat)unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Menimbang

sampai sekarang masih menguasai obyek sengketa adalahperbuatan melawan hukum, sebagai berikut:Halaman 15 halaman 19, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2014/PN BwiMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalahMenimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdata dapatlah diketahuibahwa unsurunsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum adalah adanyaunsur perbuatan (atau tidak berbuat) melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal

Majelis akan menguraikan definisi Perouatan MelawanHukum itu sendiri;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalamkonteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku Ill BW:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Unsurunsur Pasal 1365 KUHPerdata:Adanya perbuatan melawan hukumKerugianKesalahan~ & fHHubungan causal

sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Bahwa kriteria Kerugian Materiil, pada asasnya semua kerugian maiteriilyang ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus diganti meliputibaik kerugian yang nyatanyata diderita maupun kerugian karena kehilanganyang diharapkan;Bahwa kriteria kesalahan, pada umumnya kesalahan mengikuti sifatmelawan hukum dari suatu perbuatan;Bahwa yang dimaksud dengan hubungan Causal

Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Kla16.17.

Condition sine gquanon, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jikaperbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yangdianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semuasyaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat); Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapatdiharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.Terdapat hubungan causal

(Ad 5 ) adanya hubungan causal antara perbuatan dengan ganti kerugianBahwa hubungan causal antara perbuatan yang di lakukan dengan kerugianyang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum dansecara factual apa yang di tuntut ganti kerugian oleh Pembanding /Penggugatdalam perkara aquo sama sekali tidak ada dapat mempunyai hubungan( relefansi ) dengan Perbuatan Penguasaan tanah dalam pbjek perkara yang dilakukan oleh Terbanding /Tergugat karena tanah dalam perkara di kuasaisecara itikad

(Ad 5 ) adanya hubungan causal antara perbuatan dengan ganti kerugianBahwa hubungan causal antara perbuatan yang di lakukan dengan kerugianyang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum dansecara factual apa yang di tuntut ganti kerugian oleh Pembanding /Penggugatdalam perkara aquo sama sekali tidak ada dapat mempunyai hubungan( relefansi ) dengan Perbuatan Penguasaan tanah dalam pbjek perkara yang diHalaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 189/Pdt/2019/PT MDNlakukan oleh Terbanding

Menghilangkan nyawa orang lain;Menimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa oranglain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syaratyakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematiandan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antarawujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan44perbuatan tersebut

Korban meninggalakibat pendarahan hebat, luka tersebutlah yang membuat korbanJernih Siahaan meninggal dunia, dengan demikian mengenai kematiankorban ini telah nyata terungkap di persidangan ;Menimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband antarawujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukumpidana dikenal adanya beberapa teori seperti : teori syarat conditio sinequa non atau teori khusus, dan lainlain, akan tetapi untuk memberikanpegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukanmengenai

hubungan causal verband adalah arrest Hoog MiliterGerechtschof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan "sebab dariakibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatandengan akibat ";Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telahmengakibatkan hilangnya nyawa korban Jernih Siahaan, sehinggaterhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwankesatu Primair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakansecara sah

, yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365KUHPdt adalah Tiap perbuatan melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsuruntuk menentukan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukumyaitu adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum, kerugian,kesalahan dan hubungan causal

Bahwa dengan tidak masuknya TindakanTERGUGAT/PEMBANDING dalam Kriteria Perobuatan MelawanHukum sebagaimana alasan PEMBANDING dalam Huruf A danB maka salah satu Unsur untuk menentukan adanya suatuperbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatanmelawan hukum itu sendiri tidak terpenuhi, makapertimbanganpertimbangan judex factie selanjutnya mengenaikerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum tersebut dengan kerugian menjadi tidak tepat;3.

Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimanayang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanyang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut, dan dengan demikian, ada 4 (empat)unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut

dalam pasal 378 KUHP telahditentukan secara limitatif dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu hanya terbataspada penggunaan upaya nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipumuslihat ataupun rangkaian kebohongan; Dimana dengan menggunakan salahsatu atau lebih dari upaya tersebut orang lain menjadi tergerak untukmenyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan pihutang; Dengan kata lain bahwa penyerahan barang sesuatu itudengan pengunaan daya upaya harus ada hubungan causal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yangdimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah : Tiap perbuatanhalaman 32 dari 40halamanPutusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Ngbmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut sehingga dengan demikian ada 4 (empat)unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal

Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapatdua teori yaitu :48e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jikaperbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yangdianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semuasyaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian

yang selayaknya dapat diharapkansebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secaralayak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatanmelawan hukum.Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan materi pokok perkara aquo,dimana telah Penggugat menggugat Para tergugat dikarenakan melakukanPerbuatan Malawan Hukum, yaitu. telah menghadang, menghalanghalangiPenggugat untuk membangun dan menurunkan material bangunan

dalam melaksanakan lelang atas tanah milikPENGGUGAT dengan tanda bukti hak SHGB No.353/Desa KampungMelayu Timur dilakukan dengan melawan hukum karena tidak memenuhisyarat dan prosedur yang mengikat secara hukum pada TERGUGATsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku,sehingga menjadi causal TERGUGATI telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan perbuatannya melakukan penjualan lelangsebagaimana Kutipan Risalah Lelang No. 125/2012 tertanggal 12 Juni2012 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan

Adanya kerugian dimaksud itu. karena perbuatanTERGUGATII secara causal verbant melakukan pendaftaran baliknama dan menerbitkan sertifikat pengganti SHGB No. 353/DesaKampung Melayu Timur milik PENGGUGAT.30.

Artinya Permohonan uji materiilharus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunyaketentuan peraturan perundangundangan dimaksud. Atau dengankata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yangkepentingannya benarbenar dirugikan (asas point d'interet pointd'action).

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, menjadi suatupertanyaan bagi Termohon yaitu) apakah Pemohon dalammengajukan permohonan telah mempunyai hubungan hukum sebabakibat (causal verband) antara kerugian yang diderita olehPemohon dengan berlakunya ketentuan a quo atau apakahpermohonan yang diajukan hanya berdasarkan pada asumsiPemohon semata dengan pemahaman yang tidak komprehensif;Halaman 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor 56 P/HUM/2015b.

kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal

diterbitkannya objek sengketa aquo, namun patutpula diuji oleh Pengadilan yang berwenang apakah kerugian Penggugattersebut merupakan akibat dari peristiwa Jual Beli yang tidak menurutMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat memiliki Suratyang berkaitan dengan tanah, namun tidak dapat menunjukkan adanyahubungan hukum antara surat tersebut dengan tanah dimaksud dalam objeksengketa, karenanya tidak terdapat hubungan hukum (causal

Dalam perkara aquokeuntungan yang bersifat melawan hukum dimaksud adalah terdapatnya hubungan sebabakibat (causal verband) antara penggunaan alat atau sarana pembujuk dan keuntungan yangdidapat;Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya bahwadengan perbuatan melawan hukum tersebut, maka pelaku menikmati keuntungan dapat berupabertambahnya kekayaan atau harta benda bagi dirinya sendiri.

Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuathutang atau menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatubarang, membuat hutang atau menghapuskan piutang adalah dengan cara membujuk korbandengan cara memakai saranasarana palsu atau rangkaian katakata bohong ataupun tipumuslihat, sehingga terdapat hubungan sebabakibat (causal verband) antara Pembujuk danKorban;Menimbang, bahwa dari fakta jurudis yang terungkap dipersidangan, yang didukungoleh

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untukmenggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikanoleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus adahubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentinganyang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baruboleh berproses (pointd interest, pointd action).

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untukmenggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikanoleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus adahubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengankepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan,maka baru boleh berproses (pointd interest, pointd action).

bahwa anakanakHalaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2018/PA.Tbn.yang belum genap 21 tahun belum memiliki legal standing, menurut majelishakim adalah tidak beralasan, karena dalam putusan yang dimaksudditegaskan bahwa rasio yuris Pemohon JN Raisal Haq tidak memilikikedudukan hukum (legal standing) bukan karena faktor belum cukup umur 21tahun, melainkan karena Pemohon JN Raisal Haq dinilai tidak mengalamikerugian oleh berlakunya undangundang, karena tidak ada hubungan sebabakibat (causal

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) atau objeksengketa;Kerugian hak atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus(spesifik) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksuddan berlakunya Surat Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang PedomanPengadaan Barang/Jasa PT.

listrik outsourching danmerupakan modern slavery (Perbudakan Moderen);(3) Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi Pasal 59 UndangUndang a quotidak ada sanksi bagi perusahaan, tentang ketetuan sanksi administrasi,perdata dan pidana;(4) Bahwa Pendapat Mahkamah Konstitusi oleh karena tidak ada sanksi, jadimekanisme outsourching terjadi terusmenerus, controlling pun kalaukedapatan dikembalikan ke perusahaan, oleh karena tidak ada batasanbagian yang di persyaratkan;8 Bahwa Adanya hubungan sebab' akibat (causal

Ada hubungan causal (timbal balik) antara unsurunsur dimaksud.Berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut diatas, dihubungkan denganunsurunsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 1365KUHPerdata para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum, apalagi telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.Bahwa sementara tindakan Turut Tergugat dikategorikan sebagai pembeli beritikadburuk (bad faith) dan ceroboh yang tidak pantas dilindungi hukum, karena sudahmengetahui

Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkapHalaman 5 Putusan No. 103 / Pat/2018/ PT SMGmengenai :a) Perbuatan Tergugat yang mana yang melanggar hak subyektifdari Penggugat atau bertentangan dengan kewajiban hukumTergugat yang telah di atur dalam Undang Undang,b) Apakah perbuatan dari Tergugat tersebut mengandungunsure kesalahan,c) Apakah Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugianbaik kerugian baik kerugian matriil dan imatriil bagi Penggugat,d) Apakah ada hubungan timbal balik ( causal