2014/PN.SktT.LILII 4.5 Fotocopy Petikan Keputusan No: KPTSAA19/12/1957 tertanggal 26Desember 1957 atas nama Roedhiarto yang dikeluarkan Panglima Tentara &Territorium IV/ Diponegoro diberi tanda T.LILIO5 ;6 .Fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga tertanggal 17 Januari 1959atas nama Soebiakto yang dikeluarkan Kementrian Pertahanan TT IV/DIPONEGORO RI 14 CORPS PULISI MILITER DR IV/ 3 diberi tandaa T.LILII 6 ;7 Fotocopy Riwayat Hidup tertanggal 15 Mei 1974 atas nama R.Soebijakto yangdikeluarkan Depatemen

ere 00 18 naam 44 ass mom Bukti P.Il 16 ;Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 197/BAPEK/$.1/2013 tanggal 05 Maret 2013, telah dilegalisir dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnyaCSOD Uliiicsissiicccne sis src annem oman cs KE Pal 17 5Piagam dari Pimpinan Majelis permusyawaratan RakyatIndonesia tanggal 22 Juni 2010, telah dilegalisir dan telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut....Bukti P.ll18 5 == 22222 nn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nen eeePiagam Penghargaan dari Depatemen

Subekti, SH, Hukum Acara Perdata, Cetakan ke 3 Badan PembinaanHukum Nasional Depatemen Kehakiman RI, 1989.Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 72/PDT/2019/PT KPGSUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandanganlain maka mohon diberikan putusan yang seadiladilnya, Ex aequo etbono.Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehKuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat sampai denganTergugat IV, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal

kegiatan Penerima Dana PelayananKesehatan Dasar (YANKESDAS) dan Persalinan Program PelayananKesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiapKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007, terdapat dalam buku PetunjukPelaksanaan (Juklak) Program Jaminan Pemeliharaan KesehatanMasyarakat Miskin tahun 2007 dan Petunjuk Teknis (Juknis) PelayananKesehatan Dasar dan Pertolongan Persalinan Program JaminanPemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas danJaringannya tahun 2007 yang diterbitkan Depatemen

KualaCemerlang (Tergugat l) di Depatemen CPKO Fractination PT.

Katobengke, luas 524.131 m2, atas namaDepatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GS No :2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, dan ternyata tanahtanah obyekperkara a quo juga ikut dimasukan dalam sertifikat tersebut, padahal tanahtanahobyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar 45.770 m2 adalah belumdibebaskan atau belum diberikan ganti rugi oleh Tergugat ll kepada ParaPenggugat, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/ Katobengke,luas 524.131 m2, atas nama Depatemen

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

Mpd (dalam berkas perkara secara terpisah) tidakmengikuti petunjuk atau = melakukan perbuatan yangbertentangan dengan petunjuk Pelaksanaan Block Grant tahun2006 sebagaimana tersebut diatas, yaitu. bendaharapengeluaran menerima uang tunai dari KPPN Jakarta Pusat(Kode KPPN 133/01.51) dan atas nama Direktorat MapendaIslam Depatemen Agama Republik Indonesia, dana tersebutditransfer mulai tanggal 12 Januari 2007 s/d 24 Januari 2007 keRekening 45 Madrasah Penerima dengan nilai sebesar Rp.5.050.000.000,

Mpd (dalam berkas perkara secara terpisah) tidakmengikuti petunjuk atau = melakukan perbuatan yangbertentangan dengan petunjuk Pelaksanaan Block Grant tahun2006 sebagaimana tersebut' diatas, yaitu. bendaharapengeluaran menerima uang tunai dari KPPN Jakarta Pusat(Kode KPPN 133/01.51) dan atas nama Direktorat MapendaIslam Depatemen Agama Republik Indonesia, dana tersebutditransfer mulai tanggal 12 Januari 2007 s/d 24 Januari 2007 keRekening 45 Madrasah Penerima dengan nilai sebesar Rp.5.050.000.000

Katobengke, luas 524.131 m2, atas namaDepatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GS No :2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, dan ternyata tanahtanah obyekperkara a quo juga ikut dimasukan dalam sertifikat tersebut, padahal tanahtanahobyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar 45.770 m2 adalah belumdibebaskan atau belum diberikan ganti rugi oleh Tergugat ll kepada ParaPenggugat, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/ Katobengke,luas 524.131 m2, atas nama Depatemen

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim,replik dan duplik mana selengkapnya termuat dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuanyang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telahmengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P1 s/d P30, dengan perinciansebagai berikut : 1 Fotocopy : Eigendom Verponding No. 23 Sisa (diberi tanda bukti P1) ;2 Fotocopy : Jual Beli antara Depatemen

Penerangan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Anggaran Depatemen Keuangan RI.(diberi tanda bukti P4) ; 5 Fotocopy : Perjanjian Pembangunan dan Pemasaran Rumah Beserta Prasarananya untukPegawai Departemen Penerangan di Lokasi Kelurahan Tirtajaya dan Komplek Pemancar RRI1011CimanggisKelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya Kotip Depok, Kabupaten Bogor No.Pihak Pertama : Cab.II/030/1/98 No.

Sebagaimana pasal71, pasal 11 (1), Pasal 24 (1) UU No. 28/2004; f1cf1insrsid78289 1 3charrsid 15621570par listtextpardplainf1cf1insrsid78289 1 3charrsid 15621570 hichaf1dbchafOlochf1 tab Bahwa justru dari keterangan yang diperoleh Notaris Siti Masnuroh, SHsebagai yang ditunjuk Pasal 11 (2) UU No. 28/2004, terungkap di Depatemen Hukum danHAM RI, bahwa sampai dengan tanggal 01 September 2008, Yayasan Perguruan Wahidinbaik dengan adanya UU No. 16/2001 maupun dengan adanya UU No. 28/2004 tentangYayasan

Bahwa, Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkanSurat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor280/KP/KWK.2/X/84 tanggal 26 Oktober 1984 pada kantor Depatemen KoperasiKapupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat dan telah beberapa kali memperolehkenaikan pangkat (vide Bukti P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24),Halaman 42Putusan No.167/G/2019/PTUNMDNserta Piagam Tanda Kehormatan SATYALENCANA KARYA SATYA XXX TAHUNdari Presiden RI (vide Bukti P25 dan P26);.

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Ri/Tergugat I, tanggal 18 September 1996, GS No: 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat ternadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

Fauzi Kanwil Depatemen Kesehatan serta DepartemenKsehatan RI ikut digugat dalam perkara ini karena pihak yang telahdisebutkan diatas tidak ada hubungan hukum dan keterkaitannyadengan objek tanah sengketa, sehingga sangat beralasan bilaMajelis Hakim dalam perkara a quo menolak eksepsi tergugat.Bedasarkan alasan penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dankarena alasan keberatan tergugat yang disampaikan kepada Majleis Hakimpada persidangan tanggal 14 Januari 2015 bukan keberatan menyangkutkewenangan

maka akan dipertimbangkan sebagaiberikut:e Bahwa berdasarkan pasal 1 angka (5) UU No. 5 Tahun 1967 yang dimaksuddengan menteri ialah menteri yang diserahi urusan kehutanan.e Bahwa pada tahun 1982 atau pada saat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor757/Kpta/Um/10/1982 dikeluarkan, tidak terdapat Kementerian Kehutanan danurusan kehutanan dalam hal ini Direktorat Jendral Kehutanan berada di bawahKementerian Pertanian berdasarkan Lampiran 7 Keputusan Presiden RI No. 45TAHUN 1974 dan baru terbentuk Depatemen

Sebagaimana pasal71, pasal 11 (1), Pasal 24 (1) UU No. 28/2004; f1cf1insrsid78289 1 3charrsid 15621570par listtextpardplainf1cf1insrsid78289 1 3charrsid15621570 hichaf1dbchafOlochf1 tab Bahwa justru dari keterangan yang diperoleh Notaris Siti Masnuroh, SHsebagai yang ditunjuk Pasal 11 (2) UU No. 28/2004, terungkap di Depatemen Hukum danHAM RI, bahwa sampai dengan tanggal 01 September 2008, Yayasan Perguruan Wahidinbaik dengan adanya UU No. 16/2001 maupun dengan adanya UU No. 28/2004 tentangYayasan

KabupatenTanjung Jabung Timur pada tanggal 16 Maret 2009 mengusulkan 20 (dua puluh)ruangan Madrasah lbtidaiyah Swasta (MIS) termasuk MIS Madrasah IbtidaiyahAddiniyah Kecamatan Nipah Panjang, hal ini disetujui oleh Kepala Kantor WilayahDepartemen Agama Propinsi Jambi dengan menggeluarkan surat Nomor :KW.05.4/3/HK.005/2040/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Madrasahlotidayah (MI) penerima bantuan rehabilitasi gedung di lingkungan kantor wilayahDepartemen Agama Propinsi Jambi.Bahwa selanjutnyva Kanwil Depatemen

Kabupaten Tanjung JabungTimur pada tanggal 16 Maret 2009 mengusulkan 20 (dua puluh) ruangan Madrasah IbtidaiyahSwasta (MIS) termasuk MIS Madrasah Ibtidaiyah Addiniyah Kecamatan Nipah Panjang, hal inidisetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi dengan menggeluarkansurat Nomor : KW.05.4/3/HK.005/2040/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Madrasahlbtidayah (MI) penerima bantuan rehabilitasi gedung di lingkungan kantor wilayah DepartemenAgama Propinsi Jambi.Bahwa selanjutnya Kanwil Depatemen

di Depatemen CPKO Fractination PT.

Sebagaimana pasal 71, pasal 11 (1),Pasal 24 (1) UU No. 28/2004;Bahwa justru dari keterangan yang diperoleh NotarisSiti Masnuroh, SH sebagai yang ditunjuk Pasal 11(2) UU No. 28/2004, terungkap di Depatemen Hukumdan HAM RI, bahwa sampai dengan tanggal 01September 2008, Yayasan Perguruan Wahidin baikdengan adanya UU No. 16/2001 maupun dengan adanyaHal. 44 dari 62 hal. Put.

Sekolah yang melakukan penyalahngunaan dana BSM SMA Tahun2014 akan dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kotasetempat untuk mendapat perhatian ;Bahwa terkait dengan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin, mekanismepengusulannya adalah dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotadilanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan terakhir adalah dari Provinsi diusulkan ke Direktorat Pembinaan SMA Depatemen Pendidikan danKebudayaan RI, dimana hal yang sama telah dilakukan pula oleh Terdakwadalam

tahun1996 tanggal 7 Agustus 1996, dan ternyata tanahtanah obyek perkara a quo jugaikut dimasukan dalam sertifikat tersebut, padahal tanahtanah obyek perkara aquo yang luas keseluruhannya sekitar 63.259 m2 adalah belum dibebaskan ataubelum diberikan ganti rugi/konpensasi oleh Tergugat Ill Kepada Para Penggugat,dan lagi pula penerbitan sertifikat tersebut tidak didasarkan pada alas bukti hakdari Para Tergugat, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atas nama Depatemen

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar63.259 m2;6.