(tujuh) lembar Kerangka AcuanPeremajaan Mesin danPeralatan Dalam Rangka Optimalsasi 2 UPT Pusat danlampiran Harga Peralatan untuk BLKP lembang danBLKI Serang.BB 18.1 : 1 (satu) lembar foto copy Surat MenteriKeuangan kepadaMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor S400/MK. 02/2004tanggal 10 Desember 2004 perihal Dispensasi ljinPenggunaanSebagian Dana PNBP yang berasal dari DPKKTKIDepnakertrasTahun Anggaran 2004.BB 18.2 : 2 (dua) lebar foto copy Surat DirekturJenderalPerbendaharaan Depkeu RI kepada

Kepala BiroKeuangan SekjenDepnakertrans Nomor : 1271/Pb/2004 tanggal 29Desember 2004perihal Pelaksanaan DIKS DPKKTKI Tahun Anggaran2004.BB 18.3 : 2 (dua) lembar foto copy SuratSekretaris JenderalDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepadaDirektur Jenderal Perbendaharaan Depkeu RI Nomor :B.964/MENSJ/XII1/2004 tanggal 15 Desember 2004Hal. 103 dari 278 hal.

No.64 PK/Pid.Sus/2009kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak danBadan Layanan Umum Dirjen Anggaran dan PerimbanganKeuangan Depkeu RI, Nomor : B.1612/D.P2TKDN/X/2004tanggal 28 Oktober 2004 s perrihal PenjelasanTambahan Atas Usulan Tambahan Dana DIKS DPPKKTKITahun 2004.BB 18.15 : 2 (dua) lembar foto copy SuratSekretaris Dirjen PPTKDN Depnakertrans kepada KaroKeuangan Depnaketrans , NomorB.1459.A/DPPTKDN/DPKK/2004 tanggal 4 Oktober 2004perihal Usulan Atasan Langsung dan BendaharawanTambahan DIKSDPKKTKI

lembar surat setoran Pajak denganNPWP PT Pancuranmas Jaya 02377014.2.525.000 alamat Jl Kalimantan No 46182Sekarsulih Klaten, kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran 100 dengan uraianpembayaran PPH pasal 22 pekerjaan pengadaan dan pemasangan Solar home System(SHS) di Provinsi Lampun dan Jambi (Termin I) sebesar 50 % dari nilai Kontrak)sebesar Rp 132. 769.665,00 tertanggal 12 September 2007 tertandatngan TITINLESTYARI, ST dari PT Pancuranmas Jaya dan Franky Sinaga, SE Nip 0600884068dari kantor Depkeu

surat setoran Pajak denganNPWP Bendahara Pengeluaran Ditjen LPE Jl Rasuna Said Blok X2 Kav 0708Kuningan Jakarta : 00155.560.6.063.000, kode jenis pajak 411124, kode jenis setoran100 dengan uraian pembayaran PPH pasal 23 pekerjaan pengadaan dan pemasanganSolar home System (SHS) di Provinsi Lampung dan Jambi (Termin I) sebesar 50 %dari nilai Kontrak) sebesar Rp 3.719.100,00 tertanggal 12 September 2007tertandatngan Budi Priyoi Handono SE dan disahkan oleh Franky Sinaga, SE Nip0600884068 dari kantor Depkeu

aslinya 1 (Satu) lembar surat184setoran Pajak dengan NPWP PT Pancuranmas Jaya 02377014.2.525.000 alamat JlKalimantan No 46 Sekarsulih Klaten, kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran100 dengan uraian pembayaran PPH pasal 22 pekerjaan pengadaan dan pemasanganSolar home System (SHS) di Provinsi Lampunh dan Jambi (Termin II) sebesar 30 %dari nilai Kontrak sebesar Rp 79.661.799,00 tertanggal 05 Oktober 2007tertandatngan Titin Lestiyari, ST dari PT Pancuranmas Jaya dan Franky Sinaga, SEdari kantor Depkeu

setoran Pajak denganNPWP PT Pancuranmas Jaya 02377014.2.525.000 alamat Jl Kalimantan No 46Sekarsulih Klaten, kode jenis pajak 411122, kode jenis setoran 100 dengan uraianpembayaran PPH pasal 22 pekerjaan pengadaan dan pemasangan Solar home System(SHS) di Provinsi Lampunh dan Jambi (Termin III) sebesar 20 % dari nilai Kontraksebesar Rp 53.107.866,00 tertanggal tidak ada bulan November 2007 tertandatnganTITIN LESTYARI, ST dari PT Pancuranmas Jaya dan Franky Sinaga, SE Nip1860600884068 dari kantor Depkeu

surat setoran Pajak denganNPWP Bendahara Pengeluaran Ditjen LPE Jl Rasuna Said Blok X2 Kav 0708Kuningan Jakarta : 00155.560.6.063.000, kode jenis pajak 411124, kode jenis setoran100 dengan uraian pembayaran PPH pasal 23 pekerjaan pengadaan dan pemasanganSolar home System (SHS) di Provinsi Lampung dan Jambi (Termin HI) sebesar 20 %dari nilai Kontrak sebesar Rp 1.487.640,00 tertanggal tidak ada bulan November2007 tertandatngan Budi Priyoi Handono SE dan disahkan oleh Franky Sinaga, SEdari kantor Depkeu

Nomor 8 Tahun2006 ;4Bahwa berhubung dengan halhal yang diuraikan pada angka 3 di atas, revisiDIPA yang dimaksud dalam Gugatan PENGGUGAT baru disetujuiDepartemen Keuangan RI (sekarang Kementerian Keuangan RI) tanggal 10Desember 2009 dan karena persetujuan tersebut masih memerlukan prosesadministrasi di Departemen Keuangan RI (sekarang Kementerian KeuanganRI), maka revisi DIPA tersebut baru diterima TERGUGAT secara resmitanggal 14 Desember 2009, padahal sesuai dengan Surat Edaran DirjenPerbendaharaan Depkeu

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat:1) Sertifikat Hak Milik No. 563/Kel.Baru menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 477/Kel.Baru, bekas Verponding 1021 Nomor 59/1912 dengan luas lokasi 784 M2/719M2 tercatat atas nama Richard Andry Harrison (Tergugat) (Ex Bank Nusa/depan Gelael Makassar/Ex DepKeu);2) Tanah dan bangunan terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 7A, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan

Sertifikat Hak Milik No. 563/Kel.Baru menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 477/Kel.Baru, bekas Verponding 1021 Nomor 59/1912 dengan luas lokasi 784 M2/719M2 tercatat atas nama Richard Andry Harrison (Tergugat) (Ex Bank Nusa/depan Gelael Makassar/Ex DepKeu), dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Usman Jafar Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hendrik Wirawan Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sumanto Wijaya Sebelah Barat : Berbatasan

jutadelapan ratus ribu rupiah) kepada Mulya A Hasjmi selaku SekretarisDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (Sesditien Bina Yanmed)Depkes RI, kemudian Sesditien Bina Yanmed Depkes RI menyetujui danmeneruskan usulan Terdakwa kepada Syafii Achmad selaku SekretarisJenderal (Sekjen) Depkes RI yang selanjutnya Sekjen Depkes Rlmeneruskan usulan Revisi DIPA satuan kerja (satker) Direktorat BinaPelayanan Medik Dasar TA 2006 ke Direktorat Jenderal Anggaran danPerimbangan (DJAP) Departemen Keuangan RI (Depkeu

RI), lalu padatanggal 5 Oktober 2006 DJAP Depkeu RI menyetujui Revisi SatuanAnggaran Per Satuan Kerja (SPSAPSK) Direktorat Jenderal Binapelayanan Medik Dasar Depkes RI TA 2006, dari sisa anggaran sebesarRp 8.823.800.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga jutadelapan ratus ribu rupiah) disetujui untuk kegiatan pengadaan alatkesehatan dalam rangka penanganan flu burung sebesar Rp7.023.800.000,00 (tujuh miliar dua puluh tiga juta delapan ratus riburupiah) yang terdiri dari Ventilator sebanyak

sembilan ratus delapan puluh lima juta duaratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Personal Protection Equipment(PPE) sebanyak 1 (satu) unit senilai Ro 38.562.000,00 (tiga puluh delapanjuta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta untuk pembangunanHalaman 22 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/201 3/PN.Jkt.Pst.ruang isolasi penanganan flu burung pada 12 (dua belas) rumah sakitsebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliardelapan ratus juta rupiah).Kemudian setelah revisi DIPA disetujui DJAP Depkeu

13 (tiga belas) unit senilai Ro6.985.238.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta duaratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Personal Protection Equipment(PPE) sebanyak 1 (satu) unit senilai Rp 38.562.000,00 (tiga puluh delapanjJuta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) serta untuk pembangunanruang isolasi penanganan flu burung pada 12 (dua belas) rumah sakitsebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliardelapan ratus juta rupiah).Kemudian setelah revisi DIPA disetujui DJAP Depkeu

Sementara Milik Indonesia), termasuk IPEDA, PBB.Hal tersebut sebagaimana bukti surat Para Penggugat berupa TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Buku PendaftaranHuruf C. 391, Desa Sukamaju No. 280, Ketjamatan Jonggol, KewedananDjonggol, Kabupaten Bogor, keresidenan Bogor Propinsi Djawa Barat, yangditerbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958kepunyaan Para Penggugat (Bukti P2), setelah berlakunya Undangundang No.5 tahun 1960 kemudian memakai logo Depkeu

buktisurat Para Penggugat berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesiaatas nama Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju No. 280, KetjamatanJonggol, Kewedanan Djonggol, Kabupaten Bogor, keresidenan Bogor PropinsiHalaman 124 dari 133 Ptsn No. 322/Pat.G/2017/PN.CbiForm02/SOP/06.3/2018Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Miliktanggal 3 Mei 1958 kepunyaan Para Penggugat (Bukti P2), setelah berlakunyaUndangundang No. 5 tahun 1960 kemudian memakai logo Depkeu

Bahwa tentang Izin berikat dari Depkeu, setahu Saksi hal tersebut tidakpernah ditunjukkan langsung kepada Penggugat juga alasan Tergugatakan hal tersebut senantiasa dalam proses terus;Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat mengajukan alatbukti surat yang kKemudian diberi tanda berupa :1. T. 1A : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT MTEKInternational Indonesia tanggal 17 Oktober 2002 Nomor 134;2.

Tiga Saudara tanggal 12 April 1999e Marine Cargo Policy No. 11.50.1.1.0071.0499 tanggal 12 April 1999e Pemberitahuan impor barang dari Kanwil Depperindag Kaltengtanggal 8April 1999e Apilkasi /Deklarasi Asuransi Pengangkutan Berdikari Insurancetanggal 12 Apri l1999e Bukti Penerimaan Jaminan Depkeu No. 15/Perb/04/99atas nama CV.

Bahwa Para Penggugat mengbadap kepada Pangamartim dan Pangarmatim mengeluarkansurat kepada Tergugat IV tembusan kepada Tergugat III, Nomor : B/121804/2/39/Arti tanggal 14Oktober 2002 perihal penyelesaian tanah Perumahan Harapan Baru Sawotratap Sidoarjo, yangpada pokoknya menyatakan:1 Bahwa TNI AL mengakui bahwa status bangunan dan tanah sudah tercatat menjadi milikwarga ;2 Mabes TNI AL masih terus melaksanakan pendekatan dengan Mabes TNI, DepartemenPertahanan (Tergugat I) dan Depkeu (Tergugat I )

Kemang Utara IX No.48 RT. 002 RW.05 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan ;- Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan Nomor : KEP-00470/WPJ.04/KP.1003/1999 tanggal 20 Oktober 1999 atas nama PT.Kahanza Prima Nusa perihal Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;- Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Depkeu RI No.PEM-17/WPJ.04/KP.1403/2004 tanggal 15 Januari 2004 atas nama PT.Kahanza Prima Nusa ;- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama

Kemang Utara IX No. 48 RT. 002 RW.05 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan ;Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan Nomor :KEP00470/WPJ.04/KP.1003/1999 tanggal 20 Oktober 1999 atas nama PT.KahanzaPrima Nusa perihal Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Depkeu RINo.PEM17/WPJ.04/KP.1403/2004 tanggal 15 Januari 2004 atas nama PT.KahanzaPrima Nusa ;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dudy Handian,

Kemang Utara IX No.48 RT. 002 RW.05Kalibata Pancoran Jakarta Selatan ;Fotocopy Surat Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan Nomor :KEP00470/WPJ.04/KP.1003/1999 tanggal 20 Oktober 1999 atas nama PT.KahanzaPrima Nusa perihal Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Depkeu RINo.PEM17/WPJ.04/KP.1403/2004 tanggal 15 Januari 2004 atas nama PT.KahanzaPrima Nusa ;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dudy Handian, No

Setelah salingberkenalan, Sdr.Yusrizal (dari Depkeu) bicara kalau dia hanya maubicara dengan para birokrat, sehingga saya harus duduk menjauhditempat lain, sedangkan para birokrat (Dr. Dony dan Sdr. Yusrizal)bicara ditempat lain pula, sehingga saya tidak tahu secara persis apayang sedang dibicarakan. Setelah pertemuan tersebut diatas,selanjutnya posisi saya sangat pasif. Kemudian, atas inisiatif Sdr.Yusrizal dan Dr.

Yusrizal (dari Depkeu) terdahulubahwa pertemuan ini adalah pertemuan para birokrat, sehingga sayatidak tahu secara detail isi dari pertemuan tersebut. Selanjutnya padabulan puasa (bulan September) 2002, saya ditelphon dan diundangoleh Dr. Dony, yang katanya akan ada buka bersama di RestoranPulau Dua Senayan Jakarta. Hadir dalam buka bersama tersebutadalah Bpk. Bupati, Dr. Dony, Sdr.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat:

1) Sertifikat Hak Milik No. 563/Kel.Baru menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 477/Kel.Baru, bekas Verponding 1021 Nomor 59/1912 dengan luas lokasi 784 M2/719M2 tercatat atas nama Richard Andry Harrison (Tergugat) (Ex Bank Nusa/depan Gelael Makassar/Ex DepKeu);

2) Tanah dan bangunan terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 7A, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi

Sulawesi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 563/Kel.Baru menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 477/Kel.Baru, bekas Verponding 1021 Nomor 59/1912 dengan luas lokasi 784 M2/719M2 tercatat atas nama Richard Andry Harrison (Tergugat) (Ex Bank Nusa/depan Gelael Makassar/Ex DepKeu), dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Usman Jafar Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hendrik Wirawan Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sumanto Wijaya

Bank Negara Indonesia sebesarRp335.027.495,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua puluh tujuh ribuempat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang KontrakPembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCUPecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baruantara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10PT.

pemeriksaan antara lainmenyangkut proses persiapan pemeriksaan, mulai dariHal.33 dari 85 hal.Putusan No.71/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. an.terdakwa R.Dharana Herlambang P.34usul pemeriksaan sampai dengan penerbitan surat perintahpemeriksaan, sampai dengan penyelesaian pemeriksaanyaitu register dan arsip laporan pemeriksaan;Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan KeputusanDirjen Pajak Nomor: KEP090/PJ/UP.53/2009, tanggal 18Mei 2009 tentang Mutasi Fungsional Pemeriksa Pajak dilingkungan Ditjen Pajak Depkeu

Notaris di Tanggerang,BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT Daya PutraPerkasa, 2 (dua) Rangkap' Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.Nagari Jaya Sentosa ;1 (satu) bundel berisi surat Penyerahan saham tanggal 28Juli 2006 dari Lie suan kepada Surijana, suratPengunduran Diri dari Lien Suan tertanggal 28 Juli200, surat Keterangan terdaftar dari DirektoratJenderal Pajak Depkeu RI atas nama PT.Nagari' JayaSentosa ;1 (satu) bundel berisi data/dokumen Resume dan draftmemorandum restructuring

Notaris di Tanggerang,Beerita AcaraPemegang Saham Luar Biasa PT>Daya Putra Perkasa, 2(dua) Rangka Beerita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.Nagari Jaya Sentosa;1 (satu) bundel berisi surat Penyerahan saham tanggal28 Juli 2006 dari Lie suan kepada Surijana, suratPengunduran Diri dari Lien Suan tertanggal 28 Juli200, surat Keterangan terdaftar dari DirektoratJenderal Pajak Depkeu RI atas nama PT.Nagari JayaSentosa;1 (satu) bundel berisi data/dokumen Resume dan draft123.124.125.126.127.128.129.240memorandum

Risky dan semua terdaftar pada Depkeu dan asosiasiMAPPI;Bahwa yang memberi tugas dalam hal ini adalah Bank Danamon menyiapkandatadata legalitas aset mulai dari SHM untuk aset tanah, BPKB untuk asetkendaraan, Invoice untuk aset mesinmesin dan yang dinilai oleh KJPP SatriaIskanda Setiawan dalam proses taksasi agunan calon debitur bank danamonyaitu. sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati dikontrak kerjapenilaian sangat variatif sekali tergantung aset yang dijaminkan oleh calondebitur dan untuk

Bahwa pada tahun 1997 Tergugat I mendapat panggilan untukmembayarkan pajak tanah milik orang tuanya, yang bernama Tan EngTjeng, sesuai surat perjanjian dari Depkeu/Pajak Tanah No.6874/WPJ. 07/KP.0305/1996 tertanggal 16 September 1996 ditandatangani oleh: Kepalakantor pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Bangunan Bogor Dachlan,SH. (Nip : 060033889), sebesar Rp.2.854.170, (dua juta delapan ratuslima puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah)..

. ; Saksi tahu Pak Machfud Suroso mengerjakan proyek karenasaksi tahnya kerja di Depkeu dan pekerjaan di Depkeu masihlingkup lingkaran PT. Adhi Karya, otomatis saksi tahu tapi tidakkenal dia. ; Bahwa saksi terlibat dalam tender untuk pekerjaan ditingkatDivisi, untuk KSO tidak pernah terlibat. ; Bahwa benar pertemuan tahun 2007 di Golf Driving yang dihadirioleh Machfud Suroso, Terdakwa dan Munadi Herlambang atauAndi Muchayat serta Yuli Nurwanto. Pertemuan tersebut dalamtempat yang sama.

Bogor ;Bahwa tahun 1985 CPNS pada Depkeu RI di Jakarta , tahun1990 Kasubsi Pengelolaan Data pada Pelayanan PBB Purworejo,tahun 2002 Kasubag Umum KP PBB Kendari, tahun 2007 Kasi76Keberatan dan Pengurangan KP PBB Cianjur, tahun 2007 KasiPengelolaan Data KPP Pratama Sumedang, tahun 2007 Kasieksetensi KPP Pratama Ciawi sejak September 2007 sampaidengan sekarang ;Bahwa lokasi SMAN I Ciomas adalah termasuk dalam wilayahkerja Kantor Palayanan Pajak Pratama Ciawi dan SMAN ICiomas belum balik nama ;Bahwa

KahanzaPrima Nusa perihal Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Depkeu RI No.PEM17/WPJ.04/KP. 1403/2004 tanggal 15 Januari 2004 atas nama PT. KahanzaPrima Nusa;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dudy Handian, No. KTP.10.5508.240448.1001Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. Henki Handian, No.