Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5.000.000. Biaya Pelantikan DPRD Periode 20042009 Rp. 30.000.000. Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,Instansi, dll Rp. 10.000.000. Biaya Pembuatan Plakat danLencanaDPRD = Rp. 23.400.000.

Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp.Hal 10 dari 73 halaman, Putusan Nomor : 05/TIPIKOR/2012/PT.BDG.833.000.000.172.000.000.90.000.000.303.000.000.56.000.000.300.000.000.300.000.000.900.000.000.277.000.000.3.600.000.9.000.000.6.000.000.80.000.000.5000.000. Biaya Pelantikan DPRD Periode 20042009 Rp. 30.000.000. Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,Instansi, dll Rp. 10.000.000. Biaya Pembuatan Plakat dan LencanaDPRD Rp. 23.400.000.

Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5000.000. Biaya Pelantikan DPRD Periode 2004 2009 Rp. 30.000.000. Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,Instansi, dll Rp. = 10.000.000. Biaya Pembuatan Plakat dan LencanaDPRD Rp. 23.400.000.

Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5.000.000. Biaya Pelantikan DPRD Periode 2004 2009 Rp. 30.000.000. Biaya Bantuan kepada Masyarakat, LSM,Instansi, dll Rp. 10.000.000. Biaya Pembuatan Plakat dan LencanaDPRD Rp. 23.400.000.

SLAMETSUWITO adalah Sekretaris Kelurahan Karangklesem, KecamatanPurwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat KeputusanBupati Banyumas Nomor : 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001, untukperiode tahun 2002 s/d tahun bulan Juni 2007, yang mempunyai tugas danfungsi antara lain menyelengarakan pelaksanaan administrasi suratmenyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasikepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan kelurahan, adminstrasikeuangan pemegang kas dalam pengurusan

Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 60 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok,~Ooa0 5Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pada Kelurahan di KabupatenBanyumas :v Pasal5 huruf (d) disebutkan bahwa uraian tugas lurah antara lain:Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahankelurahan agar terwujud tertib administrasi pemernntahan kelurahan.v Pasal 7 huruf (d) disebutkan uraian tugas sekretaris kelurahan antaralain :menyelengarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat,kearsipan, perpustakaan

SLAMETSUWITO adalah Sekretaris Kelurahan Karangklesem, KecamatanPurwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat KeputusanBupati Banyumas Nomor : 821.2/050/51/2001 tanggal 17 Mei 2001, untukperiode tahun 2002 s/d tahun bulan Juni 2007, yang mempunyai tugas danfungsi antara lain menyelengarakan pelaksanaan administrasi suratmenyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, $administrasikepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan kelurahan, adminsirasikeuangan pemegang kas dalam pengurusan

Mengelola kearsipan KIC9. Menyusun dan menyampaikan laporan periodik/berkala serta laporaninsendentil kepada dan/atau yang diminta ketua satuan kerja Audit Intern10. Mengadministrasikan/mendokumentasikan kegiatan dan hasilpemeriksaan11. Menjaga, mengamankan dan merahasiakan hasil serta dokumenpemeriksaan12. Melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia,Peraturan PerundangUndangan serta peraturan lainnya yang berlaku13.

(t) Merencanakan serta menatausahakan administrasl,dokumentasi serta kearsipan cabang secara cepat, tepat dan akurat.(u) Mengelolah dan meninimalisir kemungkinan terjadinya resikodalam operasional cabang dan cabang pembantu.Halaman152dari 232Putusan Nomor 4 /Pid.SusTPK/2019/PN Amb.(v) Mengkoordinir, melakukan pembinaan serta melakukanmonitoring secara berkala atas pelaksanaan operasional kantorcabang pembantu.

Mengelola kearsipan KIC, 9. Menyusun danmenyampaikan laporan periodik/berkala serta laporan insendentil kepadadan/atau yang diminta ketua satuan kerja Audit Intern,10.Mengadministrasikan/mendokumentasikan kegiatan dan hasilpemeriksaan, 11.Menjaga, mengamankan dan merahasiakan hasil sertadokumen pemeriksaan, 12.

Mengelola kearsipan KIC, 9.Menyusun dan menyampaikan laporan periodik/berkala serta laporan insendentilkepada dan/atau yang diminta ketua satuan kerja Audit Intern,10.Mengadministrasikan/mendokumentasikan kegiatan dan hasil pemeriksaan,11.Menjaga, mengamankan dan merahasiakan hasil serta dokumen pemeriksaan,12.

oleh Tergugat adalahSurat yang dikeluarkan oleh General Manager PT PLN (Persero)Wilayah Aceh Nomor 018/MUM.01.01/WA/2016 tanggal 18 Januari2016 tentang Pengosongan Rumah Jabatan terhadap Saudara Darwinadalah berbentuk Surat, bukan merupakan suatu Surat Keputusan,sehingga Tergugat berpendapat bahwa Penggugat keliru dalammengartikan kedua bentuk produk tulisan tersebut;2.2.Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor0520.K/DIR/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Suratdan Kearsipan

Yulius sejak tahun 2003 danpada bulan April 2017 Saksi dimutasi ke Kantor Kearsipan PemdaMalinau;Bahwa kejadian berawal pada hari itu sekitar sore hari tanggal 22Februari 2017 ketika Terdakwa menelepon Saksi dan bertanya kamudimana dan sama siapa? kemudian Saksi menjawab Saya diperpustakaan bersama Yulius;Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelepon kembali dan bertanyakamu dimana dan sama siapa?

bekerjasebagai PNS guru di SD Negeri Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX; Bahwa sepengetahuan saksi ibu XXXXXX selama hidunya tidakmenikah lagi dengan pria lain selain bapak Ikrar saleh dan bapakXXKXXXX; Bahwa pewaris semasa hidupnya mempunyai tabungan PensiunTASPEN; Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara di pengadilanini untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris untuk kepentinganpengurusan pensiun dan TASPEN di Ternate;XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,pekerjaan PNS pada Dinas Kearsipan

Kodeco Km.42, Rt.002, Desa Mantewe,Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, ProvinsiKalimantan Selatan;Dengan calon suaminya bernama Calon Suami, tanggal lahir 10Februari 1997, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan HonorerDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu,bertempat kediaman di JI.

./2020 tanggal 15 Juni 2020yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan KabupatenHalmahera Utara;Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan olen Penggugat tanpa ada perubahan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanalat bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut:A. Bukti Surat.1.

Surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan, sanksi danseterusnya tertanggal 11 November 2008 yangditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesia atas namaPresiden Direktur T. Miyamoto. Serta dokumendokumen lain terkaitTETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara.5.

Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.44/MenhutII/2010 tentang Pedoman Tata Naskah DinasKementerian Kehutanan, yang memiliki sasaran dan asas;Salah satu) sasaran dan asas dari Peraturan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MenhutII/2010 yaitusebagai berikut: sasarannya adalah untuk kelancaran komunikasitulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian dan AsasPertanggungjawaban yakni bahwa Penyelenggaraan tata naskahdinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur,kearsipan

MenhutII/Peg/Rhs/2013, perihal RalatSurat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/MenhutII/Rhs/2012, tertanggal 4 Januari 2013, yang ditandatangani olehKepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, telahmelanggar sasarannya adalah untuk kelancaran komunikasi tuliskedinasan serta kemudahan dalam pengendalian dan AsasPertanggungjawaban yakni bahwa penyelenggaraan tata naskahdinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur,kearsipan

strong>Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;

HIP, oleh Pemohon Keberatan tidak mengabulkan karena menurutPemohon Keberatan peraturan dasarnya sampai dengan peraturanoperasionalnya sudah jelas mengatur masalah kearsipan/Warkahbahwa "Peta adalah peta yang gambaran atau lukisan ataupunsebagian permukaan bumi baik laut maupun darat.Dokumen Negarayang harus disimpan, dipelinara dan dijaga kerahasiaannya, karenaHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014Substansi Peta adalah sebuah tampilan dari sebuah gambar ataubagan tentang konsep materi

Hj.Etty Erawati tanggal 26 Januari 2011 ;22)Fotokopi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ;23)Fotokopi permohonan copy putusan pengadilan tertanggal 27 Januari2015 ;24)Fotokopi formulir pemesanan penggandaan arsip tertanggal 28 Januari2015 dari Badan Arsip Provinsi Jawa Timur ;25)Fotokopi Poetoesan Nomor 79/1948 Pengadilan Negeri Tjirebon ;26)Fotokopi Keputusan Nomor 50/1948 Pengadilan Negeri Bandung ;2/)Fotokopi Keputusan Nomor 120/1945 Pengadilan Negeri Indramayu ;Hal. 19 dari 35

Bahwa pada halaman 54 alinea pertama dalam putusan Nomor1530/Pid.B/2014/PN.Bdg, pada intinya Majelis Hakim PengadilanNegeri Bandung menyatakan bahwa arsip asli surat Penetapantahun 1971 dan Surat Keterangan Panitera tahun 1967 belumdiketemukan, sehingga Hakim belum bisa memastikan surattersebut palsu atau tidak, bisa jadi arsipnya telah hilang akibatkurang sempurnanya tata kelola kearsipan di internal PengadilanNegeri Bandung, palsu atau tidaknya surat tersebut masihHal. 28 dari 35 hal. Put.

Penetapan No.235/Padt.P/2021/PA.Gtlopendidikan S2, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Kearsipan danPerpustakaan Provinsi Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. HB.Jassin, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;5. dr.Yuniarty Suleman binti Ate Suleman, tempat dan tanggal lahirGorontalo, 19 Juni 1990, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr.HB.

Agustus 2018 tentang Pengangkatan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Giri Suprapdiono yang menggantikan Penggugat I sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat;

3.5 Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon III pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yang menggantikan Penggugat II sebagai Kepala Bagian Kearsipan

tentang Pengangkatan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Giri Suprapdiono yang menggantikan Penggugat I sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat;---------------

4.5 Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon III pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yang menggantikan Penggugat II sebagai Kepala Bagian Kearsipan

No. 166 PK/Pid.Sus/201410 Penunjang Operasional Dinas, Badan Kantor : Rp 277.000.000,00Biaya Pengantar Surat Undangan : Rp 3.600.000,00Biaya Revisi Surat Edaran : Rp 9.000.000,00Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD : Rp 6.000.000,00Biaya Operasional Sekretariat : Rp 80.000.000,00Biaya Pengelolaan Kearsipan : Rp 5.000.000,00Biaya Pelantikan DPRD 2004 2009 : Rp 30.000.000,00Biaya bantuan ke masyarakat, LSM, Instansi, : Rp 10.000.000,00dllBiaya Pembuatan Plakat dan Lencana DRD : Rp 23.400.000,00Biaya

Risalah DPRD Rp 6.000.000,00Biaya Operasional Sekretariat Rp 80.000.000,00Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp 5.000.000,00Biaya Pelantikan DPRD 2004 2009 Rp 30.000.000,00Biaya Bantuan Masyarakat, LSM, dll Rp 10.000.000,00Biaya Pembtan Plakat & Lencn DPRD Rp 23.400.000,00Biaya Penunjang Kegiatan DPRDBiaya Penunjang Operasional Pimpinan dan Rp 367.000.000,00anggota DPRD Bahwa adanya penyusunan anggaran belanja barang dan jasa dalam DASKDPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang tidak sesuai denganperaturan

Rp 30.000.000,00Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp 105.000.000,00Biaya Penunjang OperasionalPenunjang Operasional Dinas, Badan Kantor Rp 277.000.000,00Biaya Pengantar Surat Undangan Rp 3.600.000,00Biaya Revisi Surat Edaran Rp 9.000.000,00Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp 6.000.000,00Biaya Operasional Sekretariat Rp 80.000.000,00Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp 5.000.000,00Biaya Pelantikan DPRD 2004 2009 Rp 30.000.000,00Biaya bantuan ke masyarakat, LSM, Instansi, Rp 10.000.000,00dllBiaya

Risalah DPRD : Rp 6.000.000,00Biaya Operasional Sekretariat : Rp 80.000.000,00Biaya Pengelolaan Kearsipan : Rp 5.000.000,00Biaya Pelantikan DPRD 2004 2009 : Rp 30.000.000,00Biaya Bantuan Masyarakat, LSM, dll : Rp 10.000.000,00Biaya Pembtan Plakat & Lencn DPRD : Rp 23.400.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan : Rp 367.000.000,00anggota DPRD Bahwa adanya penyusunan anggaran belanja barang dan jasa dalam DASKDPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang tidak sesuai

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangandan Pajak Daerah.Asas Kepastian hukum yang artinya bahwa asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan,kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintahan.Faktanya bahwa Majelis Komisioner dalam pertimbangannya dalamPutusan a quo tidak mempertimbangkan peraturan perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan permasalahan sengketa a quo khususnyaUndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Halaman 25 dari 37 halaman Bahwa Pemohon Informasi tidak memiliki legal standing ; Bahwa Putusan Majelis Komisioner bertentangan dengan ketentuan Pasal44 ayat (1) huruf (g) dan (h) UndangUndang Nomor: 43 Tahun 2009Tentang Kearsipan ; Bahwa Majelis Komisoner dalam memutus sengketa informasi aquobertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB)khususnya Asas Kecermatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas KepastianHukum, dan Asas Keterbukaan;Menimbang, bahwa Termohon Keberatan / dahulu Pemohon

Bahwa, dokumen pelaksanaan pengisian Perangkat Desa BalongrejoKecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan arsipdinamis sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan Arsipdinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatanpencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu,mendasarkan pada ketentuan tersebut seharusnya arsip tentangpelaksanaan pengisian Perangkat Desa Balongrejo disimpan di BalaiDesa Balongrejo Kecamatan

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan Pengelolaan arsipdinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalampenyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alatbukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:a. andal; b. sistematis; c. utuh; d. menyeluruh; dan e. sesuai dengannorma, standar, prosedur, dan kriteria, selanjutnya ketentuan Pasal 40ayat (5) menyatakan Pejabat atau orang yang

Bahwa, memiliki dan/atau menguasai arsip secara tidak sah, makasebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 43 Tahun2009 tentang Kearsipan menyatakan Setiap orang yang dengansengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendin atau orang lainyang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah),Halaman 26 dari 96 hal.Putusan 92/G/2020/PTUN.SBY9,10.11.12

B. angka 7 PeraturanBupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menyatakanNomor urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dari angka 01dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinassetiap permulaan tahun, nomor urut dimulai Kembali dengan angka 01;Bahwa, Tergugat membantah dalil Para Penggugat dalam gugatannyapada halaman 7 poin 5.22 yang pada pokoknya menyatakan tentangpengunduran diri dari Sdri.

139.462.500,00Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 199.950.000,00Sekretaris Daerah 3.363.319.800,00Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset 15.096.146.480,00Sekretariat DPRD 135.562.450,00Inspektorat Daerah 60.700.000,00Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 749.355.000,00Kecamatan Singkawang Tengah 39.050.000,00Kecamatan Singkawang Utara 97.300.000,00Kecamatan Singkawang Selatan 76.282.000,00Kecamatan Singkawang Timur 90.980.000,00Kecamatan Singkawang Barat 22.500.000,00Kantor Perpustakaan dan Kearsipan