PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugatdengan Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi /TermohonBanding /Tergugat , fakta yang sesungguhnya adalah antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terikat padakerjasama pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor LT/06/2010tertanggal 7 Januari 2011 dan Akta Jual Beli Nomor 5/KLU/I/2011 tanggal14 Januari 2011 adalah rekayasa Termohon Peninjauan Kembalil

2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajariJawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon PeninjauanKembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil MemoriPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makamenurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembalil

NovotelSoechi Indosesia ( Vide Bukti P5), sementara Judex Facti telahmengambil Putusan hanya berdasarkan Bukti P6 dan tanpamempertimbangkan Bukti P5 itu sendiri, yaitu Surat PutusanObjek Sengketa, ataupun Bukti P1 dan Bukti P2, yaitu buktiyang dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembalil/Termohon Kasasi l/Pembanding /Tergugat telah menjawabsurat tertanggal 8 September 2008 dari Catherine Bertini,Direktur Hukum Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengenaiPermohonan

/L.Intervensi5 yang telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembalil/Termohon Kasasi /Terbanding /Tergugat ) sehingga dapat diperiksakembali kebenarannya bahwa pada Acara Pembuktian atas Perkara594.3.7.Nomor 01/MEREK/2008/PN.NIAGA.MDN. di Pengadilan Niaga MedanTermohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Terbanding Il/Tergugat Il Intervensi sebenarnya hanya menunjukkan Bukti P6 (SuratKeputusan Perubahan Anggaran Dasar PT.

Kertas BlabakMagelang (Dalam Pailit) (ic.Termohon Peninjauan Kembalil).5. Bahwa selain itu, tidak adahubungan apapun antaradisahkannya perdamaian atauditolaknya perdamaian denganefek positif bagi para pekerjaPT. Kertas Blabak Magelang(Dalam Pailit) (ic. TermohonPeninjauan Kembali I).6.

Perum Perumnas);Bahwa penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak PengelolaanLahan Nomor 1/Cengkareng Timur dan Sertipikat Hak PengelolaanLahan Nomor 2/Cengkareng Timur oleh Termohon Peninjauan Kembalil/semula Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali Il/semulaTergugat Il yang terbukti belum dibebaskan/belum diganti rugi daripemiliknya tersebut sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembaliuraikan dibawah ini adalah jelas bertentangan denganperundangundangan yang berlaku dan bertentangan denganazasazas

PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembalil/Termohon Kasasi/Terbanding/PenggugatTergugat IntervensiI/Terbanding ;Melawan1. NY. INDRANINGSIH ;2. WARIP RAKTION, keduanya bertempat tinggal di JalanSimolawang Baru Utara No. 17 (Dahulu di Jalan AloonAloonContong No.1) Surabaya ;3. BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA, berkedudukandi Jalan Arief Rachman Hakim No. 49A Surabaya ;4.

Jati Alam Muara Indah/Turut Termohon Peninjauan Kembalil/Debitur kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut TergugatVUnited Overseas Bank Kay Hian Private Limited, sedangkan asetproperty berupa 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunansebagaimana yang dimaksud dalam Akta No 57 tanggal 11 Maret 1999,tidak termasuk ikut serta yang dijual dan selanjutnya bahwa dalamPerjanjian Jual Beli Piutang antara Pemohon Peninjauan Kembali/ TurutTergugat VBPPN dengan Turut Termohon Peninjauan

Pembanding dalam memorinyapengulanganpengulangan belaka seperti pada saat persidangansebelumnya, Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukummajelis hakim dalam perkara a quo, Para Terbanding menolak danmenyangkal dengan tegas dalildalildalil Pembanding dalam memorinyakecuali halhal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh ParaTerbanding dan Para terbanding tetap dan konsisten pada dalildalilsebelumnya dalam wilayah pokok perkara sehingga Para Terbanding tidakperlu lagi mengualang kembalil

Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon KasasiII/Para Penggugat/Para Pekerja telah dicatatkan ataukah tidak;8 Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut diatas, sangat terang danjelas membuktikan bahwa putusan dalam perkara a quo telah terdapat suatukekhilafan Hakim atau telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan olehkarena itu putusan dalam perkara a quo secara yuridis tekhnis tidak perlukuatkan dikarenakan tidak dapat memberikan rasa keadilan dan hukum bagiPemohon Peninjauan Kembalil

Jadi sudahjelas lebih dari 5 (lima) tahun kemudian barulah Termohon PeninjauanKembali mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;Bahkan Pemohon Peninjauan Kembali telah membeli tanah obyeksengketa dari H.Komarudin (Turut Termohon Peninjauan Kembalil/Tergugatll) yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 843/Pusaka Rakyat sejak tahun 1997 seluas 5.000 m?

Nomor 308 PkK/Pdt/201641.42.43.dari H.Komaruddin / Turut Termohon Peninjauan Kembalil, dimana padasaat jual beli tersebut tanah objek sengketa telah bersertifikat yaituSertifikat Hak Milik Nomor 843/Pusaka Rakyat pada Tahun 1997 seluas5.000 m? (lima ribu meter persegi) dengan asal Girik C.326, dan tanahobjek sengketa tersebut berasal dari Hj.

No.276 PK/Pid.Sus/2012sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan membebaskan PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapaimufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelahbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembalil/Terpidana

Termohon telah berulang kalimemaafkan dan mau kembalil kepadaPemohon, tetapi Pemohon tidak pernahmau berubah, bahkan semakin kejamkepada Termohon. Terlebih lagi setelahmengetahui hubungan dan perbuatanPemohon terhadap Sri yang sangatberbahaya (tidak sanggup Termohonuntuk ungkapkan disini apa yang merekalakukan).

Bahwa tidak benar puncak terjadinya pertengkaran antaraPemohon dan Termohon pada bulan September 2019 yangpenyebabnya Termohon ketahuan suka berhutang = tanpasepengetahuan Pemohon tetapi Pemohon yang suka berhutang danTermohon selalu membantu pelunasan hutang Pemohon dan tidakbenar Termohon pergi dari rumah akan tetapi Pemohon yang telahmengusir Termohon dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarangTermohon kembalil Kerumah orang tua Termohon ;9.

Maka alat buktiterseut memiliki kKekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 (Satu) dan saksi 2 (dua), Saksi 3 (tiga) dansaksi 4 (empat) Termohon, sudak dewasa dan suah disumpah, sehinggamemenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa keterangan keempat orang saksi Termohonmengenai dalil angka 4, 5, 6, 7, 8 dan angka 10, yang pada intinyamenjelaskan bahwa pada saat Pemohon kembali dari Jakarta untuk tugasbelajar Pemohon tidak kembalil

Para Termohon Peninjauan Kembali menolakperjanjian kerja dengan Pemohon Peninjauan Kembalil, meninggalkanruang pertemuan/tempat kerja;Pemohon Peninjauan Kembali menghormati hak asasi Para TermohonPeninjauan Kembali. Adalah hak asasi Para Termohon Peninjauan Kembaliuntuk menolak. (Pasal 27 jo Pasal 28 Pasal 28 E jo Pasal 28 jo Pasal 28 JUndang Undang Dasar 1945 Amandemen).

Bahwa benar masih pada bulan Maret 2020, Saksi5menelpon Terdakwa kembalil dan menanyakanapakah masih ada senjata api rakitan jenis pistolBrowning lagi yang akan dijual, kemudian Terdakwamenanyakan lagi kepada Saksi1, kemudian Saksi1menyampaikan kepada Terdakwa akan ditanyakanke Kopda Suyono (Saksi2) yang berdinas di Yonkes2 Kostrad, dan Saksi2 menyampaikan senjatanyaada dengan harga sebesar Rp. 12.000.000, (duabelas juta rupiah), kKemudian Terdakwa akan menjualkepada Saksi5 dengan harga sebesar Rp

Putusan Nomor 123 K/PM.III12 /AU/IX /2020menelpon Terdakwa kembalil dan menanyakanapakah masih ada senjata api rakitan jenis pistolBrowning lagi yang akan dijual, kemudian Terdakwamenanyakan lagi kepada Saksi1, kKemudian Saksi1menyampaikan kepada Terdakwa akan ditanyakanke Kopda Suyono (Saksi2) yang berdinas di Yonkes2 Kostrad, dan Saksi2 menyampaikan senjatanyaada dengan harga sebesar Rp. 12.000.000, (duabelas juta rupiah), Kemudian Terdakwa akan menjualkepada Saksi5 dengan harga sebesar Rp.28.000.000

Penanggungan adalah suatu penanjian dengan mana seseorang pihakketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan din untuk memenuhiperikatan si berutang, manakala orang ini (si berutang) tidak memenuhinya,Bahwa mengingat dalam hubungan utang piutang yang dimaksud denganpemenuhan perkatan adalah pembayaran kembali utang/pinjaman yangtelah diterima oleh Peminjam / debitur maka dengan demikian apabiladebitur tidak melakukan pembayaran kembalil atas pinjaman / utangnya,penjamin seharusnya diberi kesempatan

PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat asal dan Termohon Peninjauan Kembalil/Tergugat asal) mengakui substansi surat tersebut dan oleh karena parapihak dan atau pihak ketiga lainnya tidak ada yang menyangkal atassubstansi surat tersebut, maka bukti surat P2 memiliki kekuatan pembuktianyang sah menurut hukum, dan oleh karenanya secara hukum dapatdinyatakan bahwa surat peralinan hak atas tanah berkenaan dengan tanahterperkara serta tindakan hukum Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugatasal yaitu memohon

konstruksi hukum yang benar adalah, bahwa karenakepailitan Turut Termohon Peninjauan Kembali Ill/Tergugat terjadi karenakesalahan atau kelalaian dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Ilselaku Direksi quod non dan kekayaan Turut Termohon PeninjauanKembali l/Tergugat tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitantersebut, maka Kurator dapat mengajukan gugatan terhadap PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat Il untuk diminta pertanggungjawabanpribadinya untuk membayar utang Turut Termohon Peninjauan Kembalil

Para Termohon Peninjauan Kembali menolak perjanjiankerja dengan Pemohon Peninjauan Kembalil, meninggalkan ruangpertemuan/tempat kerja;Pemohon Peninjauan Kembali menghormati hak asasi Para TermohonPeninjauan Kembali. Adalah hak asasi Para Termohon Peninjauan Kembaliuntuk menolak. (Pasal 27 juncto Pasal 28 Pasal 28 E juncto Pasal 28 juncto Pasal 28 J Undang Undang Dasar 1945 Amandemen). ParaHal. 25 dari 39 Hal.