M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari terdakwa ;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Mei 2014, Nomor: 16/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB , yang dimohonkan banding.

TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 21 Mei 2014, dalam perkaraTerdakwa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum NO.REG.PERK:PDS 02/S1.14/Fd.1/11/2013 tanggal 11 Nopember2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. JUSDI RAHMAN LATUCONSINA, MM dalamkedudukannya selaku selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaanpengadaan alatalat ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kab.

Tipikor/2013/PN.AB tanggal 21 Mei2014, dengan alasanalasan sebagai berikut:1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusanNomor 16/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 21 Mei 2014 tersebut,belum sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidanayang dijatuhkan terlalu rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksaPenuntut Umum, serta tidak menjatuhkan pidana uang pengganti.2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusanNomor 16/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 21 Mei 2014 tersebut,belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu Tindak pidanakorupsi merupakan Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasayang harus mendapat perhatian serius dalam penanganannya.3.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusanNomor 16/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 21 Mei 2014 tersebut,tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal, karena memutuskanyang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaaksa Penuntut Umum.4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon atas terdakwa IrJUSDIRAHMAN LATUCONSINA, sama sekali tidak mempertimbangkanHal 24 dari 30 Hal ( Putusan No. 03/PID.

TIPIKOR/2013/PN.AB , yang dimohonkan banding. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar sebesarRp.5.000 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hariKAMIS, tanggal 10 JULI 2014, oleh kami H. FERIFARDIAMAN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SOFYAN SYAH,SH, MH., dan Drs. HMP. HARYOGI, SH. Sp.

Putusan Nomor 3/ PDT/ 2017/PT AMB12.13.14.M de FretesTumbelaka pada 10 Nopember 1982 danditetapbkan haknya atas obyek sengketa berdasarkanPenetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon No:252/Pdt.P/1985/PN.AB, tanggal 13 Desember 1985;Bahwa seandainya benar, Tergugat memiliki datadata hukumsebagaimana disebutkan dalam suratnya tertanggal 22 Juli2015 yang dikutip diatas, maka kedua surat bukti tersebut cacatsecara hukum karena pembuatan surat surat tersebutdidasarkan atas perbuatan akalakalan, tipumuslihat

Bahwa setelah Surat Wasiat tersebut telah dibuat almarhumahkemudian almarhumah Constantina Pattimaipauw / Matulessymeninggal dunia dan oleh Tergugat membuat PermohonanPenetapan Nomor : 252/Pdt.P/1985/PN.AB berasarkan Buki AktaNotaris J.M. de Fretes. Tumbaleka, Nomor : 22 tertanggal 10Nopember 1982, Surat kenal Kematian tertanggal 13 Nopember1985 No. 02/XV/989. Berita acara Penghadapan Balai HartaPeninggalan Ujung Pandang di Ambon tertanggal Nopember1985.6.

Bahwa oleh karena Surat Penetapan telah hilang maka Tergugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri Ambon, dankemudian dikeluarkan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor :W27U1/1364/HK.02/IX/2015, yang mana setelah diteliti dalamRegister Induk Perkara Perdata Permohonan teryata Nomor :252/Pdt.P/1985/PN.AB, dalam perkara terdaftar atas nama Ny.Dessy Kasengke / Tetelepta dan terhadap permohonan tersebutpada tanggal 11 Desember 1985 telah membacakan Penetapanyang amar selengkapnya berbunyi :Menetapkan :1

J.M. de Fretes Tumbalaka Nomor : 22 tertanggal 10 Nopember 1982 danPermohonan Penetapan No. 252/Pdt.P/1985/PN.AB dan SuratKeterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri AmbonW27 U1/1364/HK.02/IX/2015, cacat secara hukum.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon nomor:252/Pdt.P/1985/PN.AB, Tertanggal 13 Desember 1985.Adalah sah menurut hukum.

Putusan Nomor : 20/G/2014/PTUNJKTPAGE e Bahwa atas dasar dan alasan itulah Penggugat telah mengajukan gugatanPerbuatan Perbuatan Melawan Hukum (PMIl) di Pengadilan Negeri Ambondalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 1 Mei 2013 melawan :a. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)di Jakarta Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HatiNurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku sebagai Tergugat I. ;b. CHAIRUL SWAT PAY,SE sebagai Tergugat II. ;c.

Bahwa berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMII) yangdiajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 1 Mei 2013 tersebut, sehingga proses PAW yangsementara diajukan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat telah ditunda sampaiadanya putusan Pengadilan dalam perkara tersebut yang berkekuatan hukumPAGE 7.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeriyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan Gugatan Penggugatditolak dengan putusanya Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 28 Oktober2013, atas putusan Pengadilan Negeri Ambon dimaksud, maka pada hari Rabutanggal 30 Oktober 2013 Penggugat telah menyatakan Banding di KepaniteraanPengadilan, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 30 Oktober 2013, sehingga gugatan Perkara Nomor : 57/Pdt.G

/2013/PN.AB belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih adaupaya hukum banding. ;8.

Januari 2012;ePenahanan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/dtanggal 29 Februari 2012 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 01 Februari 2012s/d 01 Maret 2012;ePenahanan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d 29April 2012 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, sertaturunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 2012 Nomor :455/Pid.B/2011/PN.AB

(duaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukanpermohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01 /Akta.Pid.B/2012/PN.AB,sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Banding;Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukandengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2012sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding

Nomor : 01/Akta.Pid.B/2011/PN.AB;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa tidakmengajukan Memori Banding ;16Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telahdiberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat PaniteraSekretaris Pengadilan Negeri Ambon masing masing tertanggal 31 Januari 2012 No.

W.27U1/101/HK.07/1/2012 ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yangdiajukan oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhisyaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31Januari 2012 Nomor : 455/PID.B/2011/PN.AB, Pengadilan Tinggi sependapatdengan

Menerima permintaan banding dari Terdakwa; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari2012 Nomor : 455/PID.B/2011/PN.AB yang dimohonkan bandingsekedar mengenai penjatuhan pidana denda sehingga berbunyi sebagaiberikut :18 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluhjuta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon untukselebihnya.

Menyatakan tuntutan Provisi dalam perkara ini adalah sah dan berharg;10)Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atausecara serta merta walaupun terhadapnya dilakukan upaya hukum Verzet,Banding maupun Kasasi;11)Biaya perkara menurut hukum;Subsidair:Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yangseadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 07/PDT.G/2003/PN.AB

tingkat banding atas permohonan banding dariPenggugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusan No. 37/PDT/2003/PT.MALtanggal 14 Oktober 2003;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 29 Desember 2003 kemudianterhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 8 Januari 2004 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 07/PDT.G/2003/PN.AB

seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Bahwa putusan judex facti in casu Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tertanggal14 Oktober 2003, Nomor: 37/PDT/2003/PT.MAL yang menguatkan KeputusanPengadilan Negeri Ambon tertanggal 26 April 2003 Nomor: 07/Pdt.G/2003/PN.AB

Bahwa putusan judex facti, in casu putusan Pengadilan Tinggi MalukuNomor: 37/PDT/2003/PT.MAL tertanggal 14 Oktober 2003, yangmenguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 07/Pdt.G/2003/PN.AB tanggal 26 April 2003 telah mendasarkan pertimbangan hukumpada suratsurat bukti yang tidak sah, karena judex facti telah mengabulkanbuktibukti surat Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi yang penuhdengan rekayasa hukum yang harus ditolak;Bahwa dengan demikian judex facti dalam hal ini telah lalai memenuhipersyaratan

sekali lagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memohonkan kiranya Majelis Hakim Agung padaMahkamah Agung RI untuk kiranya dapat berkenan memeriksa danmengadili kembali perkara ini serta menerima keterangan kesaksianPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di atas kertas segel dan kemudiandapat secara hukum mengambil keputusan untuk membatalkan putusanPengadilan Tinggi Maluku Maluku Nomor: 37/PDT/2003/PT.MAL tertanggal14 Oktober 2003, yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri AmbonNomor: 07/Pdt.G/2003/PN.AB

40/Pdt.P/2014/PN.AB

PEN ETA PANNomor : 40/Pdt.P/2014/PN.AB. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telahmengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :MARIA P.

PICAL , umur 48 tahun, tempat lahir Banyuangi tanggal,11 April 1965, pekerjaan Swasta, agama KristenProtestan, alamat Passo Kampung Kolam RT 1/RW 1Kecamatan Baguala Kota Ambon , Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri AmbonNomor : 40/Pdt.P/2014/PN.AB, tanggal,03 Juni 2014, tentangPenunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini ;Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar keterangan

Pemohon berikut saksisaksinya ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal26 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 28 Mei 2014 dengan Nomor : 40/Pdt.P/2014/PN.AB, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa Pemohon semasa hidupnya menikah sah dengan ZETH PICAL(Almarhum ) di Banyuwangi pada tanggal, 11 Agustus 2008 ;e Bahwa Pemohon dan almarhum ZETH PICAL telah mempunyaiseorang anak lakilaki bernama

38/PDT.PLW/2011/PN.AB

Ambon, Yang untuk selanjutnya disebut Sebagal su. nee eee ee cece eee ee es PARATERLAWAN ; Pengadilan Negeri tersebut Telah mempelajari berkas perkara Telah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan olehpara fihak ;vais oe Telah mendengar para fihak ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mme sn Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannyatertanggal 28 Februari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 di bawahregister perkara Nomor i 38/Pdt.Plw/2011/PN.Ab

Menyatakan Putusan Pidana No. 25/Pid.B/1997/PN.AB. tanggal10 September 1997 jo Putusan Pidana No. 70/Pid/1997/PT. MALtanggal 30 Desember 1997 jo Putusan Pidana No. 399K/Pid/1998 tanggal 16 Februari 1999 mempunyai kekuatanhukum mengikat.4.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor17/PDT.G/1996/PN.AB. tertanggal 29 Juli 1996 (diberi tandaT.1.2 1),2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 102/Pdt/1996/PT.Mal. Tertanggal 13 Desember 1996 (diberi tanda 1.1.2 2),3. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1001 K/Pdt/1997 tertanggal2 Januari 2003 (diberi tanda 1.1.2 3),4. Putusan Mahkamah Agung Reg.

SALAKORY ;9 Bahwa selain itu juga DEVI SALAKORY tidak cakap untuk mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Ambon karena DEVY SALAKORY sama sekali tidak mengerti apa itu gugatan karena DEVISALAKORY tidak normal keadaannya/kondisi ;10 Bahwa atas gugatan tersebut diatas kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambonmemutuskan untuk tanah dan bangunan milik alamrhum NICOLAS EDUARD SYAUTA dibagibagikankepada Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :106/.Pdt.G/2013/PN.AB

. tangga 04 Maret 2014 ;11 Bahwa kemudian terhadap tanah dan bangunan tersebut, oleh ahli waris/ahli waris Penggantisepakat menjual tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :106/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 04 Maret 2014 ;12 Bahwa untuk proses jual beli tanah dan bangunan tersebut, diperlukan juga tanda tangan dariDEVI SALAKORY sebagai kelengkapan administrasi namun oleh karena DEVI SALAKORY tidaknormal sejak kecil hingga saat ini yang mana walaupun DEVISALAKORY

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenanaan mengabulkan PermohonanPemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :Primaitr :1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menetapkan nama Penggugat DEVI SYAUTA yang ada dalam Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 04 April 2013 seharusnya nama DEVI SALAKORY bukanDEVI SYAUTA ;3 Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampuh bagi DEVY SALAKORY ;4 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;Subsidair :Dan

pengampuh kepada pemohon yang adalah adik kandungnya ;e Bahwa saksi bersekolah sampai tamat di bangku pendidikan SMA ;e Bahwa selama ini saksi dirawat dan dijaga oleh Ibu Mersy yang adalah tantenya ;e Bahwa hubungan saksi dengan pemohon selama ini baikbaik saja ;e Bahwa saksi menerangkan pemohon tidak pernah pemohon mengatakan atau bilang kakak adikmau ajukan permohonan ke Pengadilan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tertanggal 10 September 2014 perihal pencabutanpermohonan Nomor : 59/Pdt.P/2014/PN.AB

69/Pdt.P/2014/PN.AB

PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara ini ; 0nnn nnn nnnTelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriAmbon Nomor : 69/Padt.P/2014/PN.AB. tertanggal 3 September 2014 tentangPenunjukkan Hakim ; 200222 2c nnn acne nn en noneTelah membaca Penetapan Ketua Nomor : 69/Pdt.P/2014/PN.AB.tertanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah memperhatikan suratsurat bukti yang diajukanGIPErSIDANGAN ===$= 35 ere inneTelah

Tamat Belajar (STTB)Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Daftar Nilai EvaluasiBelajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) Sekolah LanjutanTingkat Pertama (SLTP), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SekolahMenengah Umum Program Bahasa, Daftar Nilai Ujian NasionalSekolah Menengah Umum7.Bahwa perbedaan nama tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapatmelengkapi suratsurat yang harus dipenuhi sebagai syarat untukdiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) :Halaman 3 dari 17 hal Putusan No. 69/Pdt.P/2014/PN.AB

SURATSURATHalaman 5 dari 17 hal Putusan No. 69/Pdt.P/2014/PN.AB.1)Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1050/CSSBB/2005tanggal 3 Agustus 2005 atas nama MELKY WONMALY anak keempatlakilaki dari suami istri LJKAS WONMALY dan JOSTINA KUNU yangdikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana danCatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, diberi tanda P.1 ;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD)Nomor : 17 bOA oa 0004537 tanggal 31 Mei 1995 atas namaJOSEPH MALISNGORAN anak

1995 yang diterbitkan oleh DepartemenPendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, semula JOSEPHMALISNGORAN atau JOSEPH MALISNGORAN anak JEREMIASMALISNGORAN dirubah dan diperbaiki menjadi MELKY WONMALYatau MELKY WONMALY anak LUKAS WONMALY ;6.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus dan melakukanperbaikan terhadap nama Pemohon tersebut di atas padaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ataupada instansi yang berwenang untuk itu :Halaman 15 dari 17 hal Putusan No. 69/Pdt.P/2014/PN.AB

Perincian Biaya :Pendaftaran Rp. 30.000,00Pencatatan Rp. 5.000,00ATK Rp. 50.000,00Panggilan Rp. 270.000,00Materai Rp. 6.000,00Redaksi Rp. 5.000,00Leges Rp. 3.000,00Jumlah Rp. 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan riburupiah)Halaman 17 dari 17 hal Putusan No. 69/Pdt.P/2014/PN.AB.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 20 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

dari LAMBERTWAAS (Almarhum) , beralamat di Desa Wastopong RT.002 /RW.002, Desa Amahusu , Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon,Sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYAPERKARA:Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat , telahmengajukan gugatan tertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Juni 2013 dengan Nomor :85/Pdt.G/2013/PN.AB

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sedailadilnya/Et oquo ex bono.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan NegeriAmbon telah menjatuhkan putusan, yaitu. putusan Nomor85/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 20 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut :DALAM KONPENSIL:Dalam Provisi : Menolak gugatan Provisi dari Penggugat ;Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Para Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSI: Menyatakan gugatan

(tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor85/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 22 Januari 2014, yang menyatakan bahwaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Ambon Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 20 JanuariHalaman 9 dari 25 Putusan No. 18/Pat/2014/PT.AMB.2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksamakepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 13 Januari 2014 ;Membaca memori

Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh alasanalasan bandingyang dikemukakan oleh Pembanding, karena pertimbangan hukum yangdisampaikan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan perkara Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.AB sudah sangat berdasar , tepat dan benar ;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor85/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 20 Januari 2014, yang dimohonkanbanding tersebutHalaman 24 dari 25 Putusan No. 18/Pat/2014/PT.AMB.3.

157 / PID.B / 2013 / PN.AB

Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pindanaNo.157/Pid.B/2013/PN.AB. atas nama terdakwa YAHYA WAMNEBO, SPG ,alias YADONG dilanjutkan ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksisaksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaannya, masingmasing memberikanketerangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :SAKSI 1.

No. 157/PID.B/2013/PN.AB Asli Kwitansi tanggal 02 Juni 2012 senilai Rp.12.750.000.( dua belas juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah ); Asli Kwitansi Pembayaran Tanah dari Hi. Tasen ;Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1. Surat Keterangan tanggal 25 Oktober 2004 ;2. Surat Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.156/Pdt.G/2009/PN.AB.tanggal 21Oktober 2010.3.

Surat Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.25/Pid.B/2011/PN.AB, tanggal 06 April2011;4. Surat Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.20/Pid/2011/PT.Mal tanggal 10 Mei2011 ;5. Surat Putusan Mahkamah Agung RI No. 1488 K/Pid/2011, tanggal 29 Nopember2011 ;6. Surat Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.20/Pdt.G/2002/PN.AB. tanggal 22Agustus 2002 ;7. Surat Putusan pengadilan Tinggi Maluku No.41/Pdt./2002/PT.Mal , tanggal 25Nopember 2002 ;8.

No. 157/PID.B/2013/PN.AB Bahwa benar dalam surat tersebut dusun Ketel Walmosong berbatas dengan AURI,padahal AURI belum terbentuk di tahun 1929, dan dusun ketel tersebut pernah dikelola oleh Ferry Tanaya ; Bahwa terdakwa mendapat surat tersebut dari Harun Wamnebo, saat memberikansurat ketel itu Harun mengatakan kepada terdakwa ini milik kalian dan terdakwa barumengetahui surat itu palsu saat diperksa di Polda Maluku ; Bahwa benar dalam perkara Perdata No.156/Pdt.G/2009/PN.AB, antara Fery Tanayasebagai

No. 157/PID.B/2013/PN.AB

kelamin : Lakilaki ; Kebangsaan : Indonesia ; 220mm nnn n=Tempat tinggal : Desa Passo Rt. 041 / Rw.009, KecamatanBaguala, Kota Ambon ; Agama : Kristen / ProleStan 5 ~2=00=Pekerjaan 5 IGG BIDE 5 ~nnnmnnnnnn nnn nennenannn nn en nnn an nnsnennnnnnTerdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapanpenahanan oleN:: ~ nnn nn nner nnn1.Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; "2.Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal13 April 2014Halaman 1 dari 90 hal Putusan No. 104/Pid.B/2014/PN.AB

HaruhunKarangPanjang No. 4 Rt. 002/Rw.02, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau KotaAmbon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/KA.WT/SK/Pid/IV/2014 tanggal 10 April 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon Nomor : 160/2014 tanggal 10 April 2014 ;PENGADILAN NEGERI tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.104/Pid.B/2014/PN.AB. tertanggal 4 April 2014 tentang Penunjukkan MajelisHakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ; Telah membaca Penetapan

RINSAMPESSY tanggal 4 NovemberHalaman 5 dari 90 hal Putusan No. 104/Pid.B/2014/PN.AB.16)Kwitansi Rp. 387.500.000, dari RICHARD ONGARA yangditerima oleh SALMON A. RINSAMPOESSY tanggal 29Desember 2011 ;17)SHM Nomor 2376 Juni 2008 dengan Surat Ukur Nomor :115/2008/SIS atas nama Pemegang Hak RICHARD ONGARA ;18)Foto copy STNK dengan nomor polisi DE 8316 AC atas namapemilik SALMON A.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan pencabutan perkara perdata permohonan no.721/Pdt.P/2019/PN.AB sah menurut hukum;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonanatas nama :Nama : WALDE BURGA WEAUmur : 38 tahunAgama : IslamPekerjaan : Karyawan SwastaAlamat : JI.H.Hasbi 1 No.12 RT.09 RW.09 Kelurahan Bidara CinaKecamatan JatinegaraSelanjutnya disebut sebagai Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Klas1A Khusus Nomor 721/Pdt.P/2019/PN.AB

Menyatakan pencabutan perkara perdata permohonanno.721/Pdt.P/2019/PN.AB sah menurut hukum;Pen. No: 428/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Tim Hal 1 dari 2 hal2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 281.000, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).Demikianlah ditetapbkan pada hari: Kamis, tanggal : 29 Agustus 2019,oleh : T.M.

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari terdakwa ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Mei 2014, Nomor: 16/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB , yang dimohonkan banding.- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusanNomor 16/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 21 Mei 2014 tersebut,belum sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidanayang dijatunkan terlalu rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksaPenuntut Umum, serta tidak menjatuhkan pidana uang pengganii.2.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusanNomor 16/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 21 Mei 2014 tersebut,belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu Tindak pidanaHal 24 dari 30 Hal ( Putusan No. 03/PID. TIPIKOR/2014/PT.AMB )korupsi merupakan Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasayang harus mendapat perhatian serius dalam penanganannya..

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusanNomor 16/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 21 Mei 2014 tersebut,tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal, karena memutuskanyang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaaksa Penuntut Umum..

Dengan demikian hal inijuga sekaligus untuk menjawab memori banding dari Jaksa Penuntut Umumdalam hal kepada terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uangpengganii.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon tanggal 21 Mei 2014, Nomor: 16/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB,haruslah dikuatkan.Hal 28 dari 30 Hal ( Putusan No. 03/PID.

Peraturan Perundanganundangan lainnya yang terkait.MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaanbanding dari terdakwa ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Mei 2014, Nomor:16/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB , yang dimohonkan banding.

M E N GA D I L I- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;--------------- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober 2013, Nomor : 189/Pid.B/2013/PN.AB, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :------------------------------------------------- Menyatakan terdakwa DENNY JENSEN LIUR alias EDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

SAHETAPY, SHdan RUSLI KAPOTA, SH Advokat/Penasehat dari Law Office Sahetapy dan Partner, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2013, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon, tanggal 23 Mei 2013, dengan nomor register 168/ 2013 ; reneePengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober 2013,Nomor: 189/Pid.B/2013/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

terdakwa tetap ditahan .Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) paket ganja dengan berat 2, 75mg (sisa dari 3,32 mg untuk pemeriksaan laboratorium) dirampas untukdimusnahkan;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umumtelah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon padatanggal 02 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan bandingNomor : 15/Akta Pid.B/2013/PN.AB

tuntutan pidananya dan tidak terdapat halhal yang baru, hal itusemua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diam bilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; esMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02Oktober 2013 Nomor : 189/Pid.B/2013/PN.AB

Narkotika golonganI dalam bentuk tanamanberupa ganja ; wn nn an ne Menimbang, bahwa dalam peranan terdakwa yang demikian tersebut, sangatmungkin penyebaran Narkotika khususnya ganja akan meluas di masyarakat yangmengakibatkan rusaknya mental generasi muda, sedangkan Pemerintah dengansegala programnya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober 2013, Nomor :189/Pid.B/2013/PN.AB

kepadanyadibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;11Mengingat :1.2.UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 perubahan kedua UndangUndangNomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Peraturan PerUndangUndangan yang lain yang terkait.MENGADILIMenerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober2013, Nomor : 189/Pid.B/2013/PN.AB

59/Pdt.P/2013/PN.AB.-

PENETAPANNomor : 59/Pdt.P/2013/PN.AB.

neELISABETH BAKARBESSYTOMATALA, lahir di Kamariang, 27 Juni 1947,Alamat Kayu Putih RT/RW. 002/002 Desa Soya,Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama KristenProtestan, Pekerjaan Pensiunan ;CORNELIS BAKARBESSY, Lahir di Waai, 24 September 1943, Alamat Kayuputih RT/RW. 002/002 Desa Soya KecamatanSirimau Kota Ambon, Agama Kristen Protestan,Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Ambon No. 59/Pdt.P/2013/PN.AB

, 05 September 2013, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkanperkara ini :Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar keterangan Pekmohon berikut saksisaksinya ;TENTANG DUDUK KEJADIANNYA.Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon padatanggal 04 September 2013 dengan Nomor : 59/Pdt.P/2013/PN.AB, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 22 ncn nemo nnn

., dalam kedudukannya selaku Kepala DatiNurlette dari marga Nurlette adalah pemilik atas Tanah/Dusun Dati Tumalahupeninggalan leluhur Penggugat Moyang Thaher Nurlette sesuai Register Dati DesaBatumerah tanggal 11 Mei 1814 yang diatasnya terdapat objek hak yang diatasnyaditerbitkan objek sengketa, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 99/Pdt.G/1997/PN.AB Tanggal 25 April 1998 Jo Putusan Pengadilan Tinggi MalukuNomor: 07/PDT/1999/ PT.MAL Tanggal 22 Maret 2000 Jo Putusan MahkamahAgung Republik

Putusan Nomor 110 PK/TUN/2012Maluku Cg Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon selaku Turut Tergugat IIyang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan telah pula dilakukan eksekusipenyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 01/KPN./ 2004/PN.AB Tanggal 5 Maret 2004, Penetapan Ketua Pengadilan NegeriAmbon Nomor: 03/Pen.Som/2004/PN.AB Tanggal 9 Maret 2004, Penetapan KetuaPengadilan Negeri Ambon Nomor: 03/Pen.

Eks/2004/PN.AB = Tanggal 23 Maret2004, Berita Acara Eksekusi Nomor: 03/B.A.Eks/2004/ PN.AB Tanggal 07 April2004, Surat Pemberitahuan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Ambon Nomor:W18.D.AB.HT.04.10.190 tanggal 01 April 2004, Permohonan Eksekusi Tanggal16 April 2004, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 03/Pen.Eks/2004/PN.AB Tanggal 19 April 2004, dan Berita Acara EksekusiPenyerahan Nomor: 03/BA.Eks/2004/ PN.AB, Nomor: 340 K/Pdt/2002, Nomor: 07/Pdt/1999/PT.Mal, dan Nomor: 99/Pdt.G/1997/PN.AB

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 33/Pdt.G/2008/PN.AB Tanggal11 Desember 2008 dalam Perkara antara Made Rahman Marasabessy, S.H..

Putusan Nomor 110 PK/TUN/2012yang merupakan AzasAzas Umum Pemerintah yang Baik ( AAUPB ) yang tidaktertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan azas azas hukumyang bersifat umum/universal, karena sebagai pihak yang turut digugat dalamperkara perdata dimaksud Tergugat telah mengabaikan Putusan Pengadilan NegeriAmbon Nomor: 99/Pdt.G/1997/PN.AB Tanggal 25 April 1998 Jo PutusanPengadilan Tinggi Maluku Nomor: 07/PDT/1999/PT.

telahmeninggal dunia), semasa hidupnya telah menyerobot masukkedalam objek sengketa tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat,menanam tanaman umur panjang berupa kelapa dan cengkih;Perbuatan orang tua Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatanmelawan hukum;Bahwa orang tua Tergugat (Leonard Mustamu alm.) pada tanggal 1 Mei1982 telah menggugat Lucas Holatila (kini telah meninggal dunia), salahsatu pemilik objek sengketa, perkara ini telah diputuskan oleh PengadilanNegeri Ambon dengan Putusan Nomor 344/1982/Prd.G/PN.AB

La Bai, dkk dan perkara ini telahdiputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan Nomor68/Pdt.G/1985/PN.AB;Pada saat putusan Nomor 68/Pdt.G/1985/PN.AB akan dilaksanakan, Sdr.Nurhayati dkk (18 orang) melakukan perlawanan.

ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 283 K/Pdt/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut, diberitahukan kepada Tergugat IlV/para Pembanding pada tanggal 21Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IIV/para Pembanding diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Oktober 2012 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 78/Pdt.G/2009/PN.AB

Tanggal 25 Pebruari 2007, setelah menerimaPemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 283 K/Pdt/2011Tanggal 23 Juni 2011 pada Tanggal 21 Juni 2012 sesuai RisalahPemberitahuan Putusan Kasasi Nomor: 78/Pdt.G/2009/PN.AB;Bahwa karena Permohonan Peninjauan Kembali ini di ajukan dalamTenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan menurutUndangUndang maka Memori Peninjauan Kembali ini patut menurut Hukumuntuk dapat di terima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq MajelisHakim Agung

ambil alih olehPengadilan Tinggi Maluku yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung,yang mendasarkan Putusannya pada azas Hukum Pengadilan Tinggitidak berwenang secara jabatan tanpa pemeriksaan ulanganmenempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorangTergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas AcaraPerdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untukmenentukan siapasiapa yang akan digugatnya (BandingkanPertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor /78/Pdt.G/2009/PN.AB

Jenderal Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Sirimau Kota Ambon ;DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 April 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi moril, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;- Menyatakan hukum Perikatan Tergugat II adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;- Memerintahkan Tergugat II untuk

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili dalam memberikan putusan.Menimbang bahwa, terhadap gugatan pengugat tersebut, PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 16 April 2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB, yangamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :DALAM PROVISI : Mengabulkan Tuntutan Provisi dari Penggugat sepanjang menyangkutSita Jaminan terhadap barang milik Tergugat Il berupa : bangunan kantormilik Tergugat Il yang terletak di Jl.Jenderal Sudirman Kelurahan PandanKasturi Kecamatan Sirimau Kota

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tetanggal 16 April 2014,dalam perkara Perdata No. 161/Pdt.G/2013/PN.AB.3. Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding (Tergugat Il) bukanlah perbuatanwanprestasi.4. Menyatakan tidak sah sita jaminan yang terdapat dalam putusanPengadilanNegeri Ambon.5.

No.32/PDT/2014/PT.AMB16seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2014 Nomor :161/Pdt.G/2013/PN.AB ;Menimbang bahwa, membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon kepadaKuasa Tergugat VWPembanding tanggal 30 #April 2014, kepadaPenggugat/Terbanding tanggal 03 Juni 2014, kepada Tergugat I/Turut Terbandingtanggal 06 Juni 2014 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB;TENTANG

dasar dalam putusan ini kecuali terhadap tuntutan ganti rugi moril ;Menimbang bahwa,~ didalam tuntutan gant rugi moril ini,Penggugat/Terbanding tidak memberikan alasanalasan/buktibukti yang cukup danHakim tingkat pertama mengabulkan tuntutan ini tanpa alasanalasan yang kuat.Dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan ini haruslah ditolak ;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, makaamar putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 April 2014, Nomor:161/Pdt.G/2013/PN.AB

JenderalSudirman Kelurahan Pandan Kasturi Sirimau Kota Ambon ;DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 April2014 Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB sepanjang mengenai tuntutanganti rugi moril, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;Menyatakan hukum Perikatan Tergugat Il adalah perbuatan ingkarjanjiwanprestasi ;Memerintahkan Tergugat Il untuk membayar ganti rugi

Flamboyan Blok XII No. 7 Karawaci (Perumahan Harapan Kita)Tangerang.Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 106/Pdt.G/2007/PN.AB tanggal 26 Maret2008 yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONVENSIDALAM PROVISI :e Menolak gugatan provisi Penggugat ;DALAM EKSEPSI :e Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :e Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

No. 1165 K/Pdt/2009DALAM EKSEPSI :Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 April2008, Nomor : 106/Pdt.G/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;DENGAN MENGADILI SENDIRI.

kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam keadaan kosong tanpasyarat apapun ;Menolak untuk selain dan selebihnya ;DALAM REKONVENSI Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 04 April 2008,Nomor : 106/Pdt.G/2007/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;DALAM KONVENSI!

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbandinguntuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilandan di tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2009 kemudian terhadapnya olehTergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal02 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 106/Pdt.G/2007/PN.AB

Bahwa Judex Facti telah salah dalam melaksanakan hukum acara karenaPemohon Kasasi menerima penyerahan pemberitahuan memori bandingNomor 106/Pdt.G/2007/PN.Ab disampaikan pada hari Kamis tanggal27 Nopember 2008 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi (buktiterlampir), sedangkan putusan Pengadilan Tinggi telah diputuskan padatanggal15 Oktober 2008, sehingga Pemohon Kasasi menyampaikan kontra memoribanding pada tanggal 10 Desember 2008 ke Pengadilan Tinggi Maluku(bukti terlampir) setelah Putusan Pengadilan