program Pemerintahdalam pemberantasan peredaran narkotika; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berpotensi merusak generasi muda;Halhal yang meringankan :Tidak adaMenimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati Tuntutan Pidana( Requisitoir ) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yangmemohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman PIDANAMATI kepada Terdakwa MUHAMMAD RICKY NASUTION Als KIBO,tentunya Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukumnya yang tepatagar tidak menjadi polemik

Bahwa sebelum polemik kepengurusan yang terjadi di kepengurusanDewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai SIRA Kabupaten Aceh Utaraatau setidaktidaknya dalam tahun 2012, Penggugat selaku KetuaUmum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara sudah sulit dilakukankomunikasi dan koordinasi oleh DPP Partai SIRA (Tergugat I) danselaku anggota DPRK Aceh Utara Penggugat juga telah tidakmelaksanakan kewajibannya untuk berkoniribusi kepada partai sesuaidengan peraturan yang berlaku didalam Partai SIRA sehingga munculMosi

., selaku Kuasa Hukum;Dalam persidangan tersebut, tibatiba hadir pihak yang mengakuKuasa Hukum Perseroan atas dasar penunjukkan dari TERGUGATlll selaku perwakilan Dewan Komisaris, yang menyatakan bahwaKuasa yang diberikan oleh Direksi Perseroan adalah TIDAK SAHkarena Dewan Direksi sudah diberhentikan; Hal ini jelasmenimbulkan polemik di muka umum dimana nama baik DewanDireksi menjadi tercoreng dengan adanya klaim yang tidak benardari TERGUGAT Il, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengenaiadanya pemberhentian

menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan BupatiPurwakarta dan telah mengeluarkan Surat Nomor005/486.A/DPMD, Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu, yang ditujukan kepada CAMAT/TurutTergugatIl Sukatani, padatanggal 12 Juni 2017, dan selanjutnya Kepala Desa sukatani TurutTergugatll, mengajukan gugatan ke PTUN Bandung, dikarenakanTurutTergugat1 tidak menghiraukannya, serta membiarkan prosesPemilihan Kepala Desa Sukatani Antar Waktu terns berjalansebagaimana mestinya, dan menimbulkan polemik

sehingga terjamin jiwanya, 2) hifzh alnas/ (menjaga keturunan)karena jika Penggugat tersebut tidak diberi ruang untuk melepaskan diri dariTergugat sebagai Suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga(ghalabat alzhann) Penggugat akan melakukan hubungan atau pernikahan lagisecara sirri dengan lakilaki lain dalam keadaan sudah berpisah sejak tahun2008 dan belum bercerai/lepas dari suami sebelumnya menurut nilai yanghidup di masyarakat (dalam kitab fikih) sehingga jika anak lahir makamenimbulkan polemik

maka rumahtangga mereka telah pecah;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugatdan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasehatdari Majelis selama persidangan berlangsung, serta telah ada upaya damai daripihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetapbercerai dengan Tergugat, terlebih pihak keluarga di persidangan telahmenyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat danTergugat; hal itu mengindikasikan bahwa polemik

THAMIN AHMAD beserta barang bukti di bawa ke PolresLangsa untuk dilakukan pemeriksaan.Bahwa Hakim sebagai pengambil putusan selayaknya lebih pekaterhadap permasalahanpermasalahan hukum pidana terkait penyalahgunaannarkotika yang belakangan menjadi polemik dan pada kenyataannyamenunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatifmaupun kualitatif dengan dampak yang meluas sedangkan UndangUndangbertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah serta memberantaskejahatan juga untuk

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon danTermohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dariMajelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upayadamai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohonuntuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon pada akhirnya sudahsudah pasrah dengan keputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikanbahwa polemik

Karenanya, dalam menilai suatu rumah tangga yang pecah, cukupdilihat faktafakta hukum yang ada tanpa perlu menimbang siapa yang salah(siapa berbuat apa) dan mempertimbangkan akibatnya serta ada tidaknyakemungkinkan untuk dapat merukunkan mereka kembali;Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyataterjadi polemik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimanaPemohon dan Termohon sering atau setidaktidaknya pernah berselisih danbertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon

untukmemakai kesempatan itu;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiapperbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat syarat yang ditentukan;Bahwa tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehinggaperbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturanperundang undangan atau hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kalimenjadi perdebatan dan polemik

Surat Persetujuan Penganggaran untuk dana Pembangunan dari DPRDKesimpulan telaah staf : sehubungan dengan permasalahan tersebuttimbul polemik tentang pencairan dana yang dimaaksud;Saran tindak telaah staf : polemik yang terjadi mengakibatkan belumdicairkannya permintaan investasi dimaksud; Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2006 membuatTelaah Staf kepada Bupati Rokan Hulu perihal Pencairan Dana Investasikepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :a.

Surat Persetujuan Penganggaran untuk dana Pembangunan dari DPRDKesimpulan telaah staf : sehubungan dengan permasalahan tersebuttimbul polemik tentang pencairan dana yang dimaaksud;Saran tindak telaah staf : polemik yang terjadi mengakibatkan belumdicairkannya permintaan investasi dimaksud.Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2006 membuattelaah staf kepada Bupati Rokan Hulu perihal Pencairan Dana Investasikepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :Hal. 15 dari

Bahwa dalam suatuperceraian seharusnya diatur secara lebih jelas mengenai Hak Asuh ParaPihak supaya tidak menjadikan polemik dibelakang hari yang berpotensimenimbulkan kerugian bagi Para pihak. Perceraian secara hakiki tidakmenghilangkan hubungan antara anakanak dengan kedua orang tuanyanamun supaya tidak terjadi permasalahan maka lebih baik ditetapkan secarajelas mengenai Hak Terbanding/semual Pemohon untuk bertemu anakanaktersebut.

Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 itu benar bahwaTermohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah dan termohon danPemohon ada memiliki duplikat kutipan akta nikah dan setelah menikahTermohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon kuranglebih 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumahorangtua Pemohon, hingga terjadi polemik antara Pemohon danTermohon saat ini;Selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri (badad duhul

Putusan Nomor 51 P/HUM/2018mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di manaKemenkumham pada awalnya tidak berkenan untukmengundangkan Konsep Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018yang telah Para Teradu buat;Bahwa terhadap hal tersebut, Teradu mengadakan Focus GroupDiscussion (FGD) dengan melibatkan para ahli dan pakar hukumuntuk membahas terkait dengan polemik terhadap ketentuanpasal dalam Konsep

Hal tersebutdiakukan karena Teradu sangat mengedepankan = asaskehatihatian dan kepastian hukum dalam mengambil sikapterhadap polemik tersebut;10) Bahwa dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut para ahidan pakar hukum berpendapat bahwa tidak seharusnyaKemekumham menolak untuk mengundangkan ketentuanPeraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 karena mengingat tahapanpencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaMrandung, Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan untuk selanjutnyaakan disebut BPD tertanggal 24 Februari 2021, diterbitkan oleh Tergugatdalam rangka memberikan solusi atas stagnasi dan kebuntuanpelaksanaan Pilkades Desa Mrandung disebabkan sebagian besaranggota BPD termasuk Penggugat tidak melaksanakan kewajibannyauntuk melakukan rotasi/perubahan komposisi Panitia Pemilihan KepalaDesa (P2KD) untuk selanjutnya akan disebut P2KD yang kontroversial danmenimbulkan polemik

Subaidi (Fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat kabar elektronik Memorandum Press Conference.co.id,mengenai Press Conference oleh Bupati Bangkalan yangdidampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Bangkalan pada tanggal10 Maret 2021, mengenai Polemik soal proses pembentukanpanitia pemilinan kepala desa (P2KD) di Desa Mrandung,Kecamatan Klampis, secara yuridis sudah selesai melaluiPenetapan Nomor 22/PENDIS/PTUN Surabaya; ( Fotokopisesuai dengan fotokopi);Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sangat tegasmemberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya dari suatudiktum/amar putusan itu sendiri, namun demikian ketidakjelasan dalamisi ketentuan huruf K menurut hemat kami dapat mengakibatkanadanya perbedaan pendapat dikalangan penegak hukum maupuna2praktisi hukum yang berdampak kepada timbulnya polemik eksekusiputusan inkracht yang membuat penegakan hukum tidak berdaya danakhirnya Negara Hukum menjadi lumpuih akibat tafsir/penafsiran yangkeliru ;3

Mengingat adanya kebutuhan mengenai kejelasan atas putusanputusan pidana dalam rangka mewujudkan kesatuan hukum sertauntuk menghindari adanya polemik eksekusi putusan inkracht, makaHakim selaku pemutus suatu perkara yang mempunyai kewenanganDiskresi dan dapat melakukan terobosan hukum, diharapkan mampumemenuhi kebutuhan dimaksud ;Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi menerima permohonan banding ini Sesuai dengan apa yang kamimintakan dalam Tuntutan Pidana yang dibacakan

Masalah status Penggugat yang sebelumnya telah menjandaselalu menjadi polemik tak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat.Ketidaksepahaman keduanya menyebabkan rumah tangga mereka jauh darikata akur dan implikasinya selalu memunculkan kecurigaan satu sama lain.Hal demikian, dalam perjalanan rumah tangga keduanya tidak kunjungmereda, bahkan kian memuncak hingga akhirnya kedua belah pihakberpisah tempat tinggal:;Bahwa adanya ketidakpercayaan sedemikian rupa satu) sama lain,menyebabkan fundamen rumah

perkara perkara aquo langsung membuat Penetapan Majelis Hakim dengan komposisi 2(dua) Hakim Karier dan 1 (Satu) Hakim Ad Hoc serta membuat Penetapan harisidang dengan agenda dakwaan dari Penuntut Umum sebelum berkoordinasidengan Pegadilan Tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung RI ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, tertanggal 22 Januari 2018,persidangan kemudian ditunda dengan alasan bahwa baru akan melakukankoordinasi terlebin dahulu dengan Mahkamah Agung RI di Jakarta, itupunsetelah terjadi polemik

Pemohon juga mengajukan secarakomulasi terkait hak hadhonah anak Pemohon dan Termohon, maka MajelisHakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupayamemberikan nasehat dan penjelasan secara utuh terkait keinginan PemohonPutusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 11 dari 24atas hak hadhonah anakanak Pemohon dan Termohon, agar anakanak yangmasih dibawah umur untuk seminimal mungkin tidak diikutsertakan dalampermasalahan atau polemik

sengketa dan terhadap dalil tersebutPara Penggugat mengajukan 11 ( Sebelas ) Bukti surat dan tidak mengajukansaksi meskipun sudah diberikan waktu persidangan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut telahdibantah atau disanggah oleh Tergugat melalui Jawaban dan Dupliknya yangmenjadi obyek sengketa tidak ada hubungan dengan posisi Jabatan dalam strukturkelembagaan Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat karenaHasil Rapat Pleno masih menimbulkan polemik