Ditemukan 4345 data
18 — 13
No. 850/Pdt.G/2020/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPenggugat telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundangdan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka pernikahan Penggugatdan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2016 di DesaSeberkat, Kecamatan
11 — 7
jalur hukum tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwapermohonan tersebut menjadi tidak ada urgensinya apabila diberikan DispensasiKawin lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atasmaka Pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yang dimintakanpengajuan permohonan dispensasi kawin namun telah nyata dilaksanakanperkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untuk melenggang kegerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab hal yang demikian dapatmenjadi preseden
109 — 28
UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan atas data yang diberikan oleh Pemohon Banding yang mendukungperhitungan dalam Surat Keberatan tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan oleh Peneliti dantidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan karena data tersebut tidak diserahkan padasaat proses pemeriksaan (Cfm SUB angka 2.1 halaman 3 dan 4);bahwa alat bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan tetap dapat dipertimbangkandalam persidangan di Pengadilan Pajak, telah ada preseden
40 — 10
merupakansuatu tindakan pendidikan atau pembinaan , seorang Militer (Eksnarapidana) yang akan kembali aktif harus menjadi orang yangbaik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagaihasil tindakan pendidikan yang ia terima selama rehabilitasimilitersehingga dengan ringannya putusan yang dijatuhkanberakibat tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan akanberdampak kepada prajurit lainnya akan menjadi contoh sertamelakukan pelanggaran hukum dan dikhawatirkan hal tersebutakan menjadi preseden
19 — 11
jugatelah mengakuinya.Tergugat membuka usaha ikan dengan keuntungan Rp.5.000.000, perbulansehingga cukup untuk kebutuhan hidup keluarga.Tidak benar terjadi pisah ranjang dari bulan Mei 2011 tetapi Penggugatlah yangsering pergi meninggalkan rumah tanpa izin.Bahwa judex factie dalam hal ini terkesan hanya mengikuti trend atau pendapatyang dikutip dari yurisprudensi bukan berdasarkan kepada hukum dan kenyataansehingga menjadi salah dan keliru menerapkan hukum, bahwa sistem hukum kitatidak menganut system preseden
37 — 5
Selanjutnyaperkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang telah berumur 19 tahun bagipria dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 dan 7 UndangUndang Perkawinan jo Pasal 15 dan 16 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan pokok majelis hakimdalam menetapkan permohonan pembatalan surat penolakan perkawinan yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjaradalah untuk kemaslahatan dan menutup preseden buruk yang
4 — 0
sangat belum layak untukdinikahkan, sementara masih terbuka lebar upayaupaya yang dapat mengarahkan anakPemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah sampai dengan usia perkawinan yangdi perbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia ;Menimbang bahwa oleh karena itu Majlis Hakim berpendirian bahwa perkawinan yangsalah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas,sebab akan menjadi preseden
16 — 2
No. 382/Pdt.P/2019/PA Sbs.dengan Pemohon Il, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar
82 — 32
tersebut, sehingga Hakimberpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak jelas(obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas maka pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yangdimintakan pengajuan permohonan dispensasi kawin telah nyatadilaksanakan perkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untukmelenggang ke gerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab yangdemikian dapat menjadi preseden
20 — 4
untukmenikahkan Pemohon II seharusnya digantikan oleh wali hakim yang dalamhal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor BKabupaten Kubu Raya, bukan seseorang yang tidak mempunyai hubungannasab dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II tidak memenuhisyarat wali nikah, maka pernikahan Para Pemohon tidak sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasarkan hukum, karenanya agartidak menimbulkan preseden
13 — 5
of social engineering), makapembiaran terhadap perceraian yang tidak memenuhi ketentuan dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibatpada menurunnya sakralitas perkawinan karena lembaga perkawinandipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya dengan cara yangmudah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanPenggugat harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum,karenanya Majelis Hakim sepakat menolak permohonan cerai Penggugat
14 — 1
pernikahannyatidak dapat dibenarkan karena telah merusak tatanan administrasikependudukan dan ketertiban dalam masyarakat karena pencatatan sejakawal melangsungkan pernikahan sejatinya akan melindungi hakhakkeperdataan istri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yangkelak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anakanaknya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasarkan hukum, karenanya agartidak menimbulkan preseden
Terbanding/Terdakwa : ARBAIN Als BEDUL Bin H. TARMIZI
94 — 28
NNF berupaKristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa putusan pidana penjara yang dijatunkan kepada terdakwaselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurangmemberikan dukungan pada upaya penegakan hukum tindak pidanaNarkotika dan kurang memenuhi rasa keadilan yang akibatnya bisamenimbulkan preseden
Dari putusan tersebut terdapat perbedaan penjatuhan pidanayang sangat mencolok antara yang dijatunkan kepada terdakwa denganterdakwa yang lain dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa lebih banyakdari milik terpidana FAHRURAZI Bin UKAY (Alm), sehingga terdapat disparitaspenjatuhan pidana yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalampenegakan hukum.Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal5 UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakimdan Hakim Konstitusi
15 — 4
jalur hukum tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwapermohonan tersebut menjadi tidak ada urgensinya apabila diberikan DispensasiKawin lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atasmaka Pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yang dimintakanpengajuan permohonan dispensasi kawin namun telah nyata dilaksanakanperkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untuk melenggang kegerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab hal yang demikian dapatmenjadi preseden
7 — 2
16 tahunsebagai batasminimal usia perkawinan, sangat belum layak untuk dinikahkan, sementaramasih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agarmenunda hasrat segera menikah sampai dengan usia perkawinan yangdiperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia ;Menimbang bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu ataukedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yangdiperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadapmasyarakat luas, sebab akan menjadi preseden
20 — 19
berpendapatbahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebutmengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundangperkawinan dan peraturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilansebagai alat rekayasa social (law as a tool of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui istbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara a quo adalah putusan yang tidak sesuai dengan rasakeadilan dalam masyarakat : Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sifatnya bukanlahpembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pendidikan atau dayatangkal supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perobuatannya dan supayatidak ditiru oleh masyarakat lainnya adalah pertimbangan yang tidak sesuaidengan ketentuan undangundang secara benar, dimana akan menimbulkanpersepsi/preseden
41 — 18
TNI ADakan sangat merugikan disiplin kePrajuritan dan akan berdampak(preseden) buruk dalam pembinaan disiplin di lingkungan TNI ADpada umumnya dan di Deninteldam IV/Diponegoro pada khususnya.oleh karena itu permohonan keringanan (Climensi) atau keberatanTerdakwa/Pembanding tersebut mohon ditolak adanya.Dengan demikian Oditur Militer berpendapat, bahwapertimbanganpertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan MiliterI10 Semarang dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkankepada Terdakwa sebagaimana
Bahwa Terdakwa dinilai memang tidak layak lagi untukdipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI, dengan pertimbanganperbuatan Terdakwa yang mempunyai tabiat yang buruk dansangat merugikan disiplin kePrajuritan dan akan berdampak(preseden) buruk dalam pembinaan disiplin di lingkungan TNI ADpada umumnya dan di Deninteldam IV/Diponegoro pada khususnyaBahwa terhadap halhal yang diuraikan dalam Kontra MemoriBanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakanpendapat dan menerima Kontra Memori Banding
DONI SEPTIAWAN
Tergugat:
PT. INDOMARCO ADI PRIMA
284 — 77
Majelis Hakim perkara a guo dapatmelihat preseden sebagai berikut; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 625K/Pdt.
sebagai berikut; Berdasarkan bukti Tergugat Surat Nomor 01/PPHK/BDL/VI/19 yang selarasdengan pengakuan dalam poin 5 Gugatan Penggugat bahwa PHK dari Tergugatialah tanggal 27 Juni 2019;Halaman 8 dari 26 Putusan PHI Nomor 22/Padt.SusPHI/2020/PN Tjk Berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial daluarsa gugatan ialah 1 tahunsejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari Tergugat;* Tanggal Gugatan Penggugat ialah 10 Juli 2020; Sebagai preseden
quo,Tergugat menguraikan salah satu) Putusan Mahkamah Agung yangmemutuskan bahwa daluarsa dari gugatan PHK ialah 1 (satu) tahunberdasarkan putusanputusan perkara lainnya yang pada intinya dapat dilihatbahwa daluarsa Gugatan ialah 1 tahun sejak PHK dari pihak pengusaha;Terakhir, sebagai kesimpulan dari uraian Tergugat mengenai daluarsa Gugatan,Majelis Hakim perkara a quo wajib mempertimbangkan daluarsa GugatanPenggugat yang jelasjelas telah melewati waktu Gugatan karena hal tersebutakan menjadi preseden
13 — 8
hukum Pemohon yang ketika itu merupakan suami sah dari seorang wanita bernamaRusdiana binti Masdar;Menimbang, bahwa selain itu juga UndangUndang Perkawinan diIndonesia menganut asas monogami sebagaimana maksud Pasal 3 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,sedangkan berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas,Pemohon dengan seorang wanita bernama Rusdiana binti Masdar masihterikat sah sebagai suamiisteri, oleh karena itu jika perkara a quodikabulkan maka akan membawa preseden