Ditemukan 4345 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Sbs
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1813
  • No. 850/Pdt.G/2020/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPenggugat telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundangdan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka pernikahan Penggugatdan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2016 di DesaSeberkat, Kecamatan
Register : 25-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.Skg
Tanggal 6 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
117
  • jalur hukum tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwapermohonan tersebut menjadi tidak ada urgensinya apabila diberikan DispensasiKawin lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atasmaka Pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yang dimintakanpengajuan permohonan dispensasi kawin namun telah nyata dilaksanakanperkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untuk melenggang kegerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab hal yang demikian dapatmenjadi preseden
Register : 21-12-2012 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 21-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48868/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 5 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10928
  • UndangUndang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan atas data yang diberikan oleh Pemohon Banding yang mendukungperhitungan dalam Surat Keberatan tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan oleh Peneliti dantidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan karena data tersebut tidak diserahkan padasaat proses pemeriksaan (Cfm SUB angka 2.1 halaman 3 dan 4);bahwa alat bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan tetap dapat dipertimbangkandalam persidangan di Pengadilan Pajak, telah ada preseden
Putus : 28-02-2012 — Upload : 29-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AD/II/2012
Tanggal 28 Februari 2012 — Jaber Hurulean Serka / 3910748950969
4010
  • merupakansuatu tindakan pendidikan atau pembinaan , seorang Militer (Eksnarapidana) yang akan kembali aktif harus menjadi orang yangbaik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagaihasil tindakan pendidikan yang ia terima selama rehabilitasimilitersehingga dengan ringannya putusan yang dijatuhkanberakibat tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan akanberdampak kepada prajurit lainnya akan menjadi contoh sertamelakukan pelanggaran hukum dan dikhawatirkan hal tersebutakan menjadi preseden
Register : 01-05-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan PTA JAKARTA Nomor 64/Pdt.G/2012/PTA.JK
Tanggal 22 Oktober 2012 — PEMBANDING VS TERBANDING
1911
  • jugatelah mengakuinya.Tergugat membuka usaha ikan dengan keuntungan Rp.5.000.000, perbulansehingga cukup untuk kebutuhan hidup keluarga.Tidak benar terjadi pisah ranjang dari bulan Mei 2011 tetapi Penggugatlah yangsering pergi meninggalkan rumah tanpa izin.Bahwa judex factie dalam hal ini terkesan hanya mengikuti trend atau pendapatyang dikutip dari yurisprudensi bukan berdasarkan kepada hukum dan kenyataansehingga menjadi salah dan keliru menerapkan hukum, bahwa sistem hukum kitatidak menganut system preseden
Register : 06-10-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 1367/Pdt.P/2017/PA.Cjr
Tanggal 18 Oktober 2017 — Pemohon
375
  • Selanjutnyaperkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang telah berumur 19 tahun bagipria dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 dan 7 UndangUndang Perkawinan jo Pasal 15 dan 16 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan pokok majelis hakimdalam menetapkan permohonan pembatalan surat penolakan perkawinan yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjaradalah untuk kemaslahatan dan menutup preseden buruk yang
Register : 08-03-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 24-03-2016
Putusan PA KENDAL Nomor 59_Pdt.P_2014_PA.Kdl.
Tanggal 15 April 2014 — PEMOHON
40
  • sangat belum layak untukdinikahkan, sementara masih terbuka lebar upayaupaya yang dapat mengarahkan anakPemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah sampai dengan usia perkawinan yangdi perbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia ;Menimbang bahwa oleh karena itu Majlis Hakim berpendirian bahwa perkawinan yangsalah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas,sebab akan menjadi preseden
Register : 07-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 382/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
162
  • No. 382/Pdt.P/2019/PA Sbs.dengan Pemohon Il, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar
Register : 02-12-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA Belopa Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Blp
Tanggal 17 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
8232
  • tersebut, sehingga Hakimberpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak jelas(obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas maka pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yangdimintakan pengajuan permohonan dispensasi kawin telah nyatadilaksanakan perkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untukmelenggang ke gerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab yangdemikian dapat menjadi preseden
Register : 02-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 429/Pdt.P/2018/PA.Mpw
Tanggal 19 Oktober 2018 — 1.M. Saleh bin Sayet 2.Tuti binti Sabran
204
  • untukmenikahkan Pemohon II seharusnya digantikan oleh wali hakim yang dalamhal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor BKabupaten Kubu Raya, bukan seseorang yang tidak mempunyai hubungannasab dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II tidak memenuhisyarat wali nikah, maka pernikahan Para Pemohon tidak sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasarkan hukum, karenanya agartidak menimbulkan preseden
Register : 06-07-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Gsg
Tanggal 20 September 2017 — Penggugat dan Tergugat
135
  • of social engineering), makapembiaran terhadap perceraian yang tidak memenuhi ketentuan dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibatpada menurunnya sakralitas perkawinan karena lembaga perkawinandipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya dengan cara yangmudah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanPenggugat harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum,karenanya Majelis Hakim sepakat menolak permohonan cerai Penggugat
Register : 14-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 445/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
141
  • pernikahannyatidak dapat dibenarkan karena telah merusak tatanan administrasikependudukan dan ketertiban dalam masyarakat karena pencatatan sejakawal melangsungkan pernikahan sejatinya akan melindungi hakhakkeperdataan istri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yangkelak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anakanaknya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasarkan hukum, karenanya agartidak menimbulkan preseden
Register : 23-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 91/PID/2019/PT SMR
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : AINUL FITRIAH, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ARBAIN Als BEDUL Bin H. TARMIZI
9428
  • NNF berupaKristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa putusan pidana penjara yang dijatunkan kepada terdakwaselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurangmemberikan dukungan pada upaya penegakan hukum tindak pidanaNarkotika dan kurang memenuhi rasa keadilan yang akibatnya bisamenimbulkan preseden
    Dari putusan tersebut terdapat perbedaan penjatuhan pidanayang sangat mencolok antara yang dijatunkan kepada terdakwa denganterdakwa yang lain dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa lebih banyakdari milik terpidana FAHRURAZI Bin UKAY (Alm), sehingga terdapat disparitaspenjatuhan pidana yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalampenegakan hukum.Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal5 UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakimdan Hakim Konstitusi
Register : 02-06-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 480/Pdt.P/2021/PA.Skg
Tanggal 15 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
154
  • jalur hukum tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwapermohonan tersebut menjadi tidak ada urgensinya apabila diberikan DispensasiKawin lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atasmaka Pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yang dimintakanpengajuan permohonan dispensasi kawin namun telah nyata dilaksanakanperkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untuk melenggang kegerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab hal yang demikian dapatmenjadi preseden
Register : 07-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Ba
Tanggal 22 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
72
  • 16 tahunsebagai batasminimal usia perkawinan, sangat belum layak untuk dinikahkan, sementaramasih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agarmenunda hasrat segera menikah sampai dengan usia perkawinan yangdiperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia ;Menimbang bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu ataukedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yangdiperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadapmasyarakat luas, sebab akan menjadi preseden
Register : 05-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA RANTAU Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Rtu
Tanggal 21 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
2019
  • berpendapatbahwa alasan ketiadaan pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebutmengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundangperkawinan dan peraturan terkait, karenanya bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilansebagai alat rekayasa social (law as a tool of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui istbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden
Putus : 17-02-2010 — Upload : 22-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/Pid/2009
Tanggal 17 Februari 2010 —
1610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkara a quo adalah putusan yang tidak sesuai dengan rasakeadilan dalam masyarakat : Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sifatnya bukanlahpembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pendidikan atau dayatangkal supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perobuatannya dan supayatidak ditiru oleh masyarakat lainnya adalah pertimbangan yang tidak sesuaidengan ketentuan undangundang secara benar, dimana akan menimbulkanpersepsi/preseden
Register : 01-07-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 62-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 8 Agustus 2016 — Purwadi, Sertu NRP 21060122690585
4118
  • TNI ADakan sangat merugikan disiplin kePrajuritan dan akan berdampak(preseden) buruk dalam pembinaan disiplin di lingkungan TNI ADpada umumnya dan di Deninteldam IV/Diponegoro pada khususnya.oleh karena itu permohonan keringanan (Climensi) atau keberatanTerdakwa/Pembanding tersebut mohon ditolak adanya.Dengan demikian Oditur Militer berpendapat, bahwapertimbanganpertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan MiliterI10 Semarang dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkankepada Terdakwa sebagaimana
    Bahwa Terdakwa dinilai memang tidak layak lagi untukdipertahankan sebagai seorang Prajurit TNI, dengan pertimbanganperbuatan Terdakwa yang mempunyai tabiat yang buruk dansangat merugikan disiplin kePrajuritan dan akan berdampak(preseden) buruk dalam pembinaan disiplin di lingkungan TNI ADpada umumnya dan di Deninteldam IV/Diponegoro pada khususnyaBahwa terhadap halhal yang diuraikan dalam Kontra MemoriBanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakanpendapat dan menerima Kontra Memori Banding
Register : 13-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat:
DONI SEPTIAWAN
Tergugat:
PT. INDOMARCO ADI PRIMA
28477
  • Majelis Hakim perkara a guo dapatmelihat preseden sebagai berikut; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 625K/Pdt.
    sebagai berikut; Berdasarkan bukti Tergugat Surat Nomor 01/PPHK/BDL/VI/19 yang selarasdengan pengakuan dalam poin 5 Gugatan Penggugat bahwa PHK dari Tergugatialah tanggal 27 Juni 2019;Halaman 8 dari 26 Putusan PHI Nomor 22/Padt.SusPHI/2020/PN Tjk Berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial daluarsa gugatan ialah 1 tahunsejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari Tergugat;* Tanggal Gugatan Penggugat ialah 10 Juli 2020; Sebagai preseden
    quo,Tergugat menguraikan salah satu) Putusan Mahkamah Agung yangmemutuskan bahwa daluarsa dari gugatan PHK ialah 1 (satu) tahunberdasarkan putusanputusan perkara lainnya yang pada intinya dapat dilihatbahwa daluarsa Gugatan ialah 1 tahun sejak PHK dari pihak pengusaha;Terakhir, sebagai kesimpulan dari uraian Tergugat mengenai daluarsa Gugatan,Majelis Hakim perkara a quo wajib mempertimbangkan daluarsa GugatanPenggugat yang jelasjelas telah melewati waktu Gugatan karena hal tersebutakan menjadi preseden
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 0171/Pdt.P/2017/PA.Blcn
Tanggal 19 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
138
  • hukum Pemohon yang ketika itu merupakan suami sah dari seorang wanita bernamaRusdiana binti Masdar;Menimbang, bahwa selain itu juga UndangUndang Perkawinan diIndonesia menganut asas monogami sebagaimana maksud Pasal 3 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,sedangkan berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas,Pemohon dengan seorang wanita bernama Rusdiana binti Masdar masihterikat sah sebagai suamiisteri, oleh karena itu jika perkara a quodikabulkan maka akan membawa preseden