maupun tulisan ataudengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorangsSupaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supayamemberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian antara lain sebagaiberikut : Pada awalnya terdakwa menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalekdengan membawa Resume Pengaduan Temuan saksi korbanADIL ADMOKO TRI WIBOWO, S.Pd. telah melakukaan pungutan

SUWATNO telah melakukan pungutan liarkenaikan golongan terhadap seluruh Guru di WilayahKabupaten Trenggalek dan diberitahu supaya menemui IBNUSUNGUDI, SH. Bin SAEROJI selaku orang atau tim yangmelakukan Investigasi yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juni2012 jam 07.00 Wib sudah berada di Kantor Dinas Pendidikandan Kebudayaan Trenggalek ; Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Drs. MUSELAN,SUWOLO, S.Pd. dan Drs.

kemudian terdakwa menjawab Pak ADIL hasil informasi dariguru malah guru yang sudah pensiun menyampaikan kalaunaik golongan IV dimintai pungutan liar antara empat jutarupiah sampai dengan enam juta rupiah, selanjutnya dijawabItu tidak benar, terus maksud jenengan piye ?, dijawaboleh terdakwa ya saya kan tindakan pencegahan, ya kalaubisa jangan sampai terjadi, Ssupaya masalah ini tidak dilanjutke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan, terserah Pak ADIL,selanjutnya dijawab lagi piye maksud jenengan ?

;Bahwa terdakwa pada saat itu. menyampaikan maksudkedatangannya ke Kantor Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Trenggalek menindak lanjuti paparan terkaitdugaan pungutan liar kepada para Guru yang mengajukankenaikan tingkat ke golongan IV yaitu dimintai uang sebesarRp.4.000.000, (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000, (enam juta rupiah) ; so soBahwa karena situasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaanramai maka ADIL ATMOKO TRI WIBOWO, S.Pd. mengajakterdakwa untuk makan siang di Rumah

MM. menjelaskan kalau saksi bersama denganADIL ATMOKO TRI WIBOWO, S.Pd, MUSELAN, S.Pd dan Drs.SUWATNO telah melakukan pungutan liar yaitu memintaisejumlah uang kepada setiap Guru yang akan naik golongan IVantara Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) ;Bahwa karena Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Trenggalek yang bernama Drs. KUSPRIGIANTO.

Bakso Solo;Bahwaterhadap uang hasil pungutan retribusitersebut yang diterimaoleh Juru Pungut merupakan uang hak negara/ daerah yang menjadipenerimaan sah daerah dan harus disetortunai kepada BendaharaPenerima Kas pada Dinas Perhubungan dan TelekomunikasiHal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1713 K/Pid.Sus/2009Kabupaten Dompu sebagai Pendapatan Asli Daerah KabupatenDompu.Bahwa Terdakwa MUHAMMAD M.

Dompu(saksi Fatahullah), Bahwakemudian selisih antara uang pungutan retribusi parkir yangtelah Terdakwa pungut dari para juru parkir di lapangan dengan uangyang Terdakwa setorkan kepada bendahara penerima kas DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kab.

Bakso Solo;Bahwaterhadap uang hasil pungutan retribusitersebut yang diterimaoleh Juru Pungut merupakan uang hak negara/ daerah yang menjadipenerimaan sah daerah dan harus disetortunai kepada BendaharaPenerima Kas pada Dinas Perhubungan dan TelekomunikasiKabupaten Dompu sebagai Pendapatan Asli Daerah KabupatenDompu;Bahwa Terdakwa MUHAMMAD M.

No. 1713 K/Pid.Sus/2009 04.08.2008 Rp. 600.000,11.08.2008 Rp. 600.000,20.08.2008 Rp. 600.000,25.08.2008 Rp. 600.000,03.09.2008 Rp. 200.000,17.09.2008 Rp. 500.000,23.09.2008 Rp. 700.000,JUMLAH TOTAL Rp. 14.900.000, Bahwakemudian selisin antara uang pungutan retribusi parkir yangtelah Terdakwa pungut dari para juru parkir di lapbangan dengan uangyang Terdakwa setorkan kepada bendahara penerima kas DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kab.

Perbuatan terdakwa dalam melakukan pungutan retribusi hinggapenyerahan uang kebendahara penerima tidak terdapat penyimpangansecara hukum.6.

Priodigdo Aulad 2 =ae3Coa Co>yySs Sty >=<2.9 TERJADI PRAKTEK TEBANG PILIH DALAM MENJATUHKAN* a)b)= SANKSI/HUKUMAN &SSBahwa perkara dugaan pungutany ar seleksi Calon PrajaIPDN tahun 2016 bermulay dar adanya laporan terkaitadanya praktek dugaan pungutan dalam seleksi Calon PrajaIPDN tahun 2016 yang dilakukan oleh Saudara/SaudariOktavina uiImAaL. yang dibuktikan dengan adanyabuktitransfer kepada.

Baharuddin Pabba, M.Siy hanya diperiksa sabagai sake saja dan masih terus bekerjaSs sebagai PNS bahkan in yeridapat kenaikan jabatan;Sy 1) Bahwa berdasarkah uraian tersebut diatas, jelas terbuktior telah terjadi Piaktok Tebang Pilin dalam menjatuhkan sanksiterkait degen pungutan liar dalam seleksi calon Praja IPDNtanUpyed 16, sehingga berdampak pada kesalahan Terqugatgaan penjatuhan sanksi kepada ssYY Him. 18 dari 59 Him. Put.

BaharuddinPabba, M.si tanggal 28 Maret 2019 secara garis besarmenerangkan ketidak tripatan Penggugat dalam6 praktek dugaan Pungutan Her terhadap CalonYS Praja IPDN Tahun 2016.aS g. Bahwa hal tersebutkemudian diperkuat dengan terbitnyaSs Surat dari Ispektorat Jenderal Kementerian Dalam >ie Negeri Re lik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Ssaw Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplins Sdr.

Bahwa perkara dugaan pungutan liar seleksi Calon Praja< IPDN tahun 2016 bermula dari adanya laporain terkaitsv , y .> adanya praktek dugaan pungutan liardalam seleksiCalon Praja IPDN tahun 2016 yang dilakukan olehSaudara/Saudari Oktavina Jitmau yang dibuktikandengan adanya bukti transfer kepada Saudara YadiyY Jayadi sebesar Rp 390.027:000,00 (tiga ratus sembilan ouluh juta rupiah); Ss&Y b.

Bahwa prdesarka alan tersebut diatas, jelas terbuktiSe telah terjadi Pagktek Tebang Pilih dalam menjatuhkan4sanksi terkait dengan pungutan liar dalam seleksi calon iS%,= Praja .

denda Administrasi sejumlahRp.3.334.000,00 kepada Pengadilan Pajak;bahwa Majelis selanjutnya memeriksa ketentuan yang berlaku dalam hal ekspor danpemungutan Bea Keluar atas ekspor 500 MT Crude Palm Oil (CPO) dimaksud;Dasar Hukumbahwa menurut Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006, dinyatakan : Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerahpabean.bahwa menurut angka 15a dinyatakan : Bea keluar adalah pungutan

negaraberdasarkan undangundang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.bahwa mengenai pungutan bea keluar atas barang yang diekspor, Pasal 2A UndangUndang tersebut menyatakan : Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;melindungi kelestarian sumber daya alam;mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu dipasaran internasional; ataumenjaga Stabilitas

harga komoditi tertentu di dalam negeri.Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.bahwa UndangUndang tersebut mengatur pungutan bea keluar hanya dalam 1(satu) Pasal, yaitu Pasal 2A, yang dalam penjelasannya dinyatakan :Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingannasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasarinternasional.bahwa selanjutnya, Pasal

ditetapbkan dalam Pasal 82ayat (6) yang menyatakan :(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atasbarang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.(2) dst. ...(3) dst. ...(4) Dihapus.(5) dst. ...(6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalampemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinyapungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda palingsedikit 100% (seratus persen) dari pungutan

negara di bidang ekspor yang kurangdibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidangekspor yang kurang dibayar.Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P40/BC/2008 tanggal 23Desember 2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimanatelah beberapa kali diubah, perubahan ketiga dengan Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor P 27/BC/2010 tanggal 21 Mei 2010, menyatakan :Pasal 10Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang:akan diimpor

Blondo adalah :e Melaksanakan pungutan pajak terhadap sopir yang mengangkutbahan MBLB yang melintasi pos penarikan pajak Pare Ds. BlondoKec. Mungkid.e Melakukan pemeriksaan surat keterangan / bukti pembayaran MBLByang dilakukan di pos pungutan pajak MBLB sebelumnya (pospungutan pajak Salam maupun pos pungutan pajak dari daerahYogyakarta).e Melakukan perekapan jumlah perolehan pungutan pajak selamamelaksanakan tugas jaga 12 jam.

Semarang.Bahwa sopir truk pembawabahan galian MBLB yang masuk ke pos pungutan pajak MBLB Pare Ds.Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang menunjukkan surat keterangandimaksud kepada petugas penarikan yang berada di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo yang kemudian oleh petugas penarikan tidakdilakukan penarikan retribusi Kembali.

Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusiMBLB di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dariperusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopir trukpengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakHal 36 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN MkdMBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Sleman yang berisi pembebasan biayaretribusi MBLB di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahangalian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopirtruk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, sehingga sopiryang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Magelang, sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148(seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah MenengahPertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah; Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukanpemotongan/ pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan di lapanganberawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappangterkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% sampai dengan 3% darinilai Dana Alokasi Knusus (DAK) yang diterima oleh

,M.Si. bin Lambu, maka terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menulis kode 2/3 dengan menggunakanpensil di halaman pertama bagian atas catatan rekapan penerimaanpemotongan/ pungutan yang artinya dua atau tiga persen; Bahwa terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima setoranuang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 daripara kepala sekolah penerima DAK tersebut langsung dari para kepalasekolah pada saat pelaksanaan sosialisasi terakhir terkait evaluasipelaksanaan kegiatan

,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tigapersen);Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 4/PIDTPK/2021/PT MKS Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupunterdakwa II Ahmad, S.Pd.

,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3%(tigapersen); Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupunterdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu sering menanyakan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait jumlah uang yang sudahditerima/penyetoran dari para Kepala Sekolah.

ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan terdakwa Neldayanti,S.Pd. binti Sahrisal dan bertanya kepada terdakwa Neldayanti, S.Pd.binti Sahrisal menyampaikan: bahwa benar ada setoran sebesarmaksimal 3% (tiga persen) sesuai perintah pimpinan karena Terdakwa Ilpernah mengarahkan dan menyampaikan kepada terdakwa Neldayanti,S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tiga persen); Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H.

Undang Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UUNo 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan sebagai berikut: "Orangyang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilaipabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Keputusan DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4)atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepadaPengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atautanggal keputusan, setelah pungutan

Terbanding kemudian menjawab surat Pemohon Banding Nomor: 001/PPI/I/2008 tanggal 7Januari 2008 melalui surat Terbanding Nomor: S202/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 15 Januari2008 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap barang ekspor yang menggunakan barangdan bahan asal impor dikecualikan dari pengenaan Pungutan Ekspor.

Untuk mendapatkanpengecualian pengenaan pungutan ekspor tersebut, eksportir harus mengajukan permohonansesuai Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P08/BC/2007 tanggal 5April 2007 kepada Kepala Kantor Pemuatan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean ekspor,.

Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuanpengecualian pengenaan pungutan ekspor atas RBDPO yang menggunakan barang dan bahanasal impor Vegetable Ghee dengan surat Nomor: 004/PPI/I/2008 tanggal 16 Januari 2008, yangdilampiri antara lain dengan dokumen BC 2.3, B/L, dan Invoice, yang mencantumkan bahwajenis barang vegetable gee adalah country of origin Indonesia,.

Purnomo tidak menyerahkan seluruhjumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebin dahuludipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan.Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSPHal. 22 dari 71 hal. Put.

Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Irianiselanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akantetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepadaTerdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir KantorWalikota Jakarta Selatan.

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri lriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhijangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 002/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masihharus dibayar sebesar Rp110.582.000 dan SO%nya adalah sebesarRp55.291.000.bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkanfotokopi bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang menunjukkan pembayaran 50%jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar dan PemohonBanding tidak dapat menunjukkan asli Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat PemohonBanding tidak

dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan importelah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 002/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013ditandatangani oleh Sdr.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R-2 dan R-4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;

HERMAN SETIAWAN BinHADIYO yang telah melakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadappengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;Halaman 1 BANomor 218/Pid.B/2020/PN Bile Bahwa Sdr.

HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO yang telahmelakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapikarcis parkir;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ,maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwasecara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4 denganalasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah

Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan= menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadapHalaman 3 BANomor 75/Pid.C/2021/PN Bilpengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;2. Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa HERMAN SETIAWAN BinHADIYO tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 1 (Satu)bulan;3.

hasil usahapertambangan yang menghasilkan bahan galian (khususnya galian C);Bahwa besar pungutan hasil eksploitasi yang dipungut oleh Tergugat adalahRp 5.000, per ton, dari hasil pungutan tersebut, Tergugat mempunyaikewajiban menyetorkan secara borongan nilai hasil eksploitasi bahan galiangolongan C pasir bangunan tersebut kepada Pemkab Lumajang sebesarRp 1.150.000.000, (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) per tahun;Bahwa pungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasirbangunan

sebagai berikut : Pajak danPungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diaturdengan undangundang*;Bahwa pungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galiangolongan C pasir bangunan sudah diatur dalam peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut dalam butir 22 di atas, sedangkanpungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunansebagaimana dalam KSO No. 16 Tahun 2005 tidak diatur dalam suatuHal. 5 dari 30 hal.

Pasal 1320 BW jo Pasal 1337BW maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (null and void);Bahwa hingga saat ini Tergugat masih melakukan pungutan yang tidak adadasar hukumnya atau bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sehingga merugikan masyarakat baik pemegangSIPD maupun pengangkutan / pembeli pasir.

Bahwa makna yang termuat di dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 KSO No.16 Tahun 2005, adalah PEMOHON KASASI diberikan tugas olehPEMOHON KASASI untuk melakukan "Jasa Penimbangan" bukanmelakukan Penambangan maupun Pungutan Pajak;Bahwa secara fakta yang tidak dapat dibantah, Pungutan PajakPengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C PasirBangunan dilakukan oleh pihak TERMOHON KASASI melalui PetugasDispenda TERMOHON KASASI;.

Bahwa bahkan fakta hukum yang terungkap pada saat dilakukanPemeriksaan Setempat, Pungutan Pajak dilakukan oleh pihak ketigaBUKAN PEMOHON KASASI;Bahwa hal mana terbukti berdasar surat bukti tertanda T 40, T 41, T 44, T 46 idem P 37;. Bahwa dengan adanya fakta hukum Pungutan Pajak dilakukan oleh pihakketiga yang BUKAN PEMOHON KASASI, membuktikan dengansendirinya baik surat gugatan TERMOHON KASASI maupun seluruhpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi telah terjadi kekeliruan;.

1005/Pid.B/2012/PN.Dps.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasadilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : INYOMAN MONATempat lahir : KarangasemUmur/tanggal lahir : 54 tahun/ tahun 1958Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pungutan

pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwamohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : DAKWAAN ;KESATU ; Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu dua belasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan

penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtudan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah danuangnya diambil oleh bandar ; e Bahwa terdakwa mendapat imbalan presentase sebasar 15 % (lima belas persen)dan omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan berkisarRp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) sanpai dengan Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah) ; e Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agusus 2012 sekitar jam 16.00 wita di rumahterdakwa di Jalan Pungutan

Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; ATAU4KEDUA : Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012,atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu duabelasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan No. 11 Sanur, Denpasar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanDenpasar, tanpa mendapat ijin dengan

Bahwa terdakwa ditangkap Polisi hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekitar jam16.00 wita bertempat di rumah saya di Jalan Pungutan No. 11 Sanur Denpasarkarena waktu itu terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel atas nama I Nyoman Sugiarta ;Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telahditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bendel kupon putih berisi nomor togel,1 (satu) bendel patio, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) lembar teysen dan uangRp. 1.122.000. ; Bahwa sekitar

Jadi sisa uang pungutan dari pedagang pasar pagi Pangkalpinang yangdisimpan saksi MARHUSIN bin MUROD sebesar Rp. 45.000, (empat puluh limaribu rupiah).

tiga) bulan listrik di pasar pagi belum di bayar alias nunggak, lalukemudian Terdakwa meminta iuran kepada para Pedagang di Pasar Pagitersebut sebesar Rp. 50.000, dengan alasan uang tersebut akan digunakanuntuk membayar tunggakan listrik tersebut, dan selanjutnya para pedagangtersebut menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa;Bahwa saksi memang pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000, tapibukan kepada Terdakwa namun kepada orang UPT di Pasar Pagi, namunuang tersebut sudah dikembalikan karena pungutan

atau iuran kepada anggota;e Bahwa memang saksi tidak ada menegur Terdakwa karena saat itu Terdakwabilang kalau sudah ada ijin dari PEMDA;e Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil pungutan tersebut sebanyak 1(satu) kali dan Terdakwa melakukannya selama (satu) bulan;e Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan tentangperihal yang berhubungan dengan keterangan saksi ke1 tersebut ;2 Saksi BONG SOEN LING als ATHU, dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa saksi kenal

tidak adaorganisasi atau Asosiasi di Pasar Pagi tersebut;Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa membenarkan tentangperihal yang berhubungan dengan keterangan saksi ke3 tersebut ;3 Saksi MARHUSIN bin MUROD, dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa terdakwa pada bulan Desember 201 lakhir dan awal tahun 2012 menarikuang ratarata Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) per pedagang untukdipergunakan memayar listrik Pasar Pagi yang diputus oleh PLN;Bahwa pedagang yang diminta pungutan

tersebut sebesar Rp. 45.000, (empat puluh lima riburupiah) tersebut sudah di sita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkaraini;Bahwa menurut keterangan Hendri dalam BAP, uang tersebut ia pinjam daribendahara yang mengumpul uang pungutan PLN tersebut yaitu saudara Husin;Bahwa benar ada bukti mengenai pengembalian uang yang dipinjam tersebutberupa kwitansi (saksi memperlihatkan kwitansi pengembalian tersebut kepadaMajelis Hakim);Bahwa ide untuk menyumbangkan uang tersebut berasal dari kesepakatan

untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah daribeberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesarRp. 8.300.000, dari penjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009sebesar Rp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.450.000,(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana penggunaan danatersebut menurut terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untukpembangunan di Desa

pungutan lain berdasarkan PeraturanDesa Nomor : 145/01 tahun 2009 di mana dalam peraturan desa tersebutdijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah daribeberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesarRp. 8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari penjumlahanpungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp. 5.850.000, (lima jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan Pasar untuktahun

Listrik Tahun2009, dan Pungutan Pasar Tahun 2009 sudah ada personilnya sendiri,mengapa semuanya ditimpakan kepada Terdakwa?

(lima juta delapanratus lima puluh ribu rupiah), serta pungutan pasar berupa kontrakanpasar pada Tahun 2009 sebesar Rp.2.450.000,.

Negara yang ditimbulkan ,dalam pelaksananan pengelolaan Dana ADD Tahun 2009, kelebihan uangpenjualan RASKIN, pungutan uang listrik dan pungutan uang pasarseluruhnya berjumlah Rp.80.630.965,.

Kemudiansebanyak 57 sertifikat dilaksanakan di Desa Lelilef Kabupaten HalmaheraTengah, sama juga prosesnya dengan di Desa Nusliko setiap warga denganjumlah uang pungutan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidaksemua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlahRp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang perinciannya sebesar Rp25.000,00 x 57warga = Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu

Dengan warga yang terdaftarkurang lebih sekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) Desa Wairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 5 warga dan pungutan yang berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 50 wargadan pungutan yang berjumlah Rp8.000.000,00

Pada konteks itulah maka seharusnya Judex Juris dalamputusannya menguraikan tentang peran dari Para Terdakwa khususnyaTerdakwa II (Pemohon Peninjauan Kembali), dalam kaitannya denganpembebanan pungutan kepada masyarakat pemohon PRONA yangdilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengahbaik pada tahun 2006, 2007 maupun 2008.

Yangmenjadi pertanyaan siapa yang melakukan pungutan atau menerima hadiahtersebut secara berlanjut? Apakah Ritno Thaib? Moch. Fitrah Ismail? Gani Din?ataukah Amir Fabanyo? Anwarahmad? Komaruddin? ataukah Zakaria? AmranJalaluddin? ataukah Para Terdakwa termasuk Terdakwa II (Pemohon PeninjauanKembali) ataukah petugas PRONA lainnya yang melakukan pungutan tersebut.Oleh karena seluruh petugas PRONA di atas menerima insentif dari uangpartisipasi yang diserahkan melalui Kepala Desa.

diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhijangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masihharus dibayar sebesar Rp110.582.000 dan SO%nya adalah sebesarRp55.291.000.bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkanfotokopi bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang menunjukkan pembayaran 50%jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar dan PemohonBanding tidak dapat menunjukkan asli Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat PemohonBanding tidak

dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan importelah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013ditandatangani oleh Sdr.

Terpidana tidak mempunyai kekuasaan ataukewenangan untuk menentukan pungutan atau mengambil keputusan terhadapkegiatan prona.

Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019desa:Bahwa sangat jelas Terpidana tidak mempunyai Kewenangan menentukansuatu keputusan diterima atau ditolak peserta prona akan tetapi kepaladesa sebagai penentu/pemutus;Bahwa Terpidana menerima uang pungutan tersebut tidak dalam kaitandengan kekuasaan atau kewenangan hanya berhubungan dengan jabatan.Sebab dalam kegiatan prona Terpidana hanya melaksanakan tugas melakukansosialisasi dan penyuluhan yang tidak membawa umpan balik bagi kepentingan/manfaat bagi peserta

Prona;Bahwa uang biaya pungutan yang terkumpul dari saksi Thimotius EddyNelson Dandel sebesar Rp27.560.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratusenam puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terbagi kepada beberapaorang tim panitia;Bahwa uang biaya pungutan yang sumbernya berasal dari peserta Pronayang diterima Terpidana melalui pegawai ASN pada Kantor PertanahanKabupaten Kepulauan Sangihe selurunnya sebesar Rp5.500.000,00 (limajuta lima ratus ribu rupiah) dan Terpidana juga menerima langsung sebesarRp550.000,00

(lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang biayapungutan yang dibebankan kepada setiap peserta Prona yang nilai/besarannya bervariasi dari Ro250.000,00 sampai Rp500.000,00 per bidangtanah.uang tersebut adalah pungutan (uang terima kasih) berasal daripeserta Prona 4 Desa TA 2014:Bahwa Terpidana selaku petugas tim penyuluh/sosialisasi dalam melaksanakantugas dan kewajibannya tidak pernah menyampaikan kepada kepala desa/sekretaris desa mengenai biaya/pungutan sejumlah uang yang dibebankankepada

Sehingga dengan demikian perbuatan Terpidanaa quo yang menerima hasil uang biaya pungutan tidak memenuhi rumusaninti delik Pasal 12 b UU Tipikor yaitu dilakukan atau tidak tidak dilakukandalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya; Bahwa hal tersebut tentu membawa konsekuensi hukum, sebagaimanaprinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan hukum cara pidana, apabilasuatu perbuatan terbukti di persidangan bahwa Terpidana bersalah atasperbuatan tersebut namun Penuntut Umum tidak mendakwakan

yang pertama adalah mengenai profit kegiatan desa sendiridi mana masingmasing kepala desa harus menyiapkan dana sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) sehingga total pungutan yang berhasildikumpulkan adalah sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;Bahwa pungutan tersebut diserahkan melalui saksi Kemudian saksi serahkankepada Terdakwa;Bahwa pungutan yang kedua adalah biaya untuk kegiatan pameran di Bogordan tiaptiap kepala desa harus menyetorkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima

tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa pungutan yang ketiga yaitu sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) bertempat di Kantor BPMD Kab.

Cianjur;Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut akan dipergunakanuntuk memperbaiki proposal yang diajukan oleh desa serta untukmempermudah proses pengajuan proposal tersebut;Halaman42dari92Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgBahwa pungutan yang ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa sekira bulanPebruari 2012 di mana saksi menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di RumahMakan Katinueng, Padalarang;Bahwa pungutan yang keempat

Bumdes sebesar Rp. 400.000.000,Bahwa tidak ada kegiatankegiatan pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Program Desa PeradabanKab.

total seluruh pungutan dalam program desa mandiri di Desa Sukajadiadalah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).20.Keterangan saksi H.

Desa, selanjutnya pada tanggal 6November 2014, Terdakwa SUKARDI Bin ARBAl menandatangani kembaliPeraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang mana dalam Pasal 3 huruf bdisebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas UsahaPasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatankedua pihak; Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA!

(sepuluh ribu rupiah per meterkubik) komoditas pasir bangunan, yang mana pembuatan pernyataankomitmen tersebut diarahkan oleh pihak Desa Air Seruk;Bahwa dengan dasar Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan

dalam Pasal 3 huruf bdisebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas UsahaPasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatankedua pihak;Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA!

karena saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING mengatakan bahwaASAN KABAN membacoki sepeda motor milik saksi DANIEL BUJURMINSEMBIRING sehingga saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING tidak berani keluardari rumah kemudian terdakwa membawa senjata tajam jenis rencong tersebut keSimpang Pemda lalu diserahkan kepada saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING,bahwa saksi Esron Hutagaol, Ferdinan Bukti dan Roger Siahaan yang mendapatinformasi dari masyarakat kalau terdakwa bersama saksi DANIEL BUJURMINSEMBIIRING sering melakukan pungutan

(seratusribu rupiah) perbulan terhadap cafe dan pantai pijat (oukup) adalah berdasarkankesepakatan dengan pemilik cafe dan pantai pijat (oukup) tanpa memberikankuitansi, saksi Esron Hutagaol, Ferdinan Bukti dan Roger Siahaan mendapatinformasi dari masyarakat kalau terdakwa bersama saksi DANIEL SEMBIRING(berkas terpisah) sering melakukan pungutan liar terhadap cafecafe dan pantai pijat(oukup) disekitar Jl.Ngumban Surbakti Kec.Medan Selayang yangmengatasnamakan pemuda setempat (PS) sehingga warga sekitar

Saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING als DANIEL bin SALAM SEMBIRINGBahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Mei2015 sekitar jam 22.00 Wib di Rumah Makan Asido Jl.Bunga TrompetKec.Medan Selayang Kota Medan karena telah memiliki 1 (satu) bilah senjatatajam jenis rencong kepada terdakwa.Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pungutan liar tersebut di daerahJIl.Ngumban Surbakti Kec.Medan Selayang, sebanyak 3 tempat dan panti pijatsebanyak 5 tempat.Bahwa uang pungli yang diminta

setempat (PS) yang biasanya apabila terdakwamasuk ke cafecafe atau panti pijat sudah mengerti dan langsung memberikanuang tersebut.Bahwa saksi Daniel Bujurmin mempunyai masalah dengan Hasan Kabandimana Hasan Kaban hendak membacoki sepeda motor saksi sehinggaterdakwa meminjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk senjata tajamjenis rencong kepada saksi Daniel Bujurmin Sembiring.Bahwa terdakwa dan saksi Daniel Bujurmin Sembiring tidak ada memiliki ijindari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan

Bahwa terdakwa mengenali saksi Daniel Bujurmin Sembiring yang ikutmelakukan pungutan liar bersama terdakwa dicafe dan panti pijat (oukup) diJl.Ngumban Surbakti dan juga terdakwa mengenali senjata tajam jenisrencong yang ditemukan pada saat penangkapan dan juga kuintansipembayaran pemuda SPSISPTI jaga malam dipertokoan JI.Ngumban Surbaktiuntuk bulan Mei sebesar Rp. 100.000.Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam berupa rencong terbuat dari besi