diberikan apabila melanggar ketentuan Aturan Dasar, Aturan RumahTangga dan Peraturan Organisasi Partai Patriot berupa:a Teguran lisan;b Teguran tertulis;c Skorsing;d Pemecatan;e Pembekuan kepengurusan;2 Sanksi yang berupa teguran lisan dan tertulis diberikan atas dasar KeputusanRapat Pleno di setiap jenjang kepengurusan;3 Anggota/pimpinan/pengurus di semua jenjang kepengurusan yang dikenakansanksi berupa skorsing atau pemecatan berhak untuk membela diri dihadapan forum musyawarah yang tertinggi di tingkatannya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal27 Januari 2020 yang telah terdaftar di kKepaniteraan Pengadilan AgamaLabuan Bajo pada tanggal 4 Februari 2020 dengan nomor:Hal.10 dari 17 Salinan Putusan

Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakanmenjadi tiga, yaitu : kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk),Kesengajaan sebagai sadar kepastian atau keharusan (opzet bij zakerheids ofnoodzakelijkheids bewusizijn) dan Kesengajaan sebagai kesadaran akankemungkinan (dolus eventualis). Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaansebagai maksud (opzet alas oogmerk).

Nomor 11 P/HUM/2011Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan KeuanganPimpinan dan Anggota DPRD adalah tidak termasuk jenis peraturanperundangundangan sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil,dan tentunya tidaklah menjadi kompetensi absolut MahkamahAgung Republik Indonesia untuk menilai materi muatannyaterhadap peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebihtinggi ;Berdasarkan

benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan bahwa ; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan KeuanganPimpinan dan Anggota DPRD adalah tidak termasuk jenis peraturanperundangundangan sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil,dan tentunya tidaklah menjadi kompetensi absolut MahkamahAgung Republik Indonesia untuk menilai materi muatannyaterhadap peraturan perundangundangan yang tingkatannya

PERMANomor 1 Tahun 2011 disebutkan: Permohonan keberatan adalahsuatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatuperaturan perundangundangan yang bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi yang diajukan keMahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;10.Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara a quo, yakniPasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 10 Tahun 2018, adalah termasuk dalam jeniskategori peraturan perundangundangan yang tingkatannya

Putusan Nomor 61 P/HUM/2019ayat (1) huruf g UU PPP, sehingga telah memenuhi kualifikasisebagai obyek uji materiil, karenanya Mahkamah Agung RepublikIndonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara/permohonan a quo ;11.Bahwa menurut Pemohon, objek permohonan a quo bertentangandengan sejumlah UndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya,sehingga merugikan hakhak Pemohon sebagai warga negara,maupun publik pada umumnya.

harta bersama berupa 1 unit rumah di Perum GriyaPamoyanan IT blok C3 Nomor 19, merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi;Mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukanre replik secara tertulis tertanggal 13 April 2015 sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :Dalam Konvensi :Menanggapi konvensi Termohon, Pemohon dari poin 1 sampai 8 berargumen :Di dalam rumah tangga tidak mungkin sama serkali tidak ada percekcokan dansalah paham, pasti ada tapi ada tingkatannya

, ada yang tingkatannya masih wajar, dalamartian tidak dapat diperbaiki atau fatal, begitu juga yang dialami dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon;Pertama menjalani rumah tangga di kontrakan Cileunyi Bandung, sudah terjadipercekcokan , tapi Pemohon anggap itu masih tahap wajar terjadi seperti itu dalamrumah tangga, berjalannya waktu Pemohon dan Termohon pindah ke wilayah Garut.Setelah itu Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih paham, terutamadalam hal ucapan dan tingkah laku terhadap

terbukti bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukanoleh Pemohon Banding merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PajakPertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku; bahwa Terbanding berpendapat bahwa penerapan jasa yang dikenakan PPN di dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak dapatberdiri sendiri dan harus tetap mengacu pada UU PPN yang berlaku sebagai peraturan yanglebih tinggi tingkatannya

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 sampai saat ini belum pernah dicabut olehperaturan yang tingkatannya sama atau yang lebihtinggi. Adanya asas Peraturan yang lebih tinggimengalahkan Peraturan yang lebih rendah (Lex SuperiorDerogat Legi Priori ) hanya dapat diterapkan terhadapaturan yang bertentangan.

barang tinggalan pewarisyang menjadi harta waris (tirkah), menentukan bagian waris danmelaksanakan pembagian waris tersebut ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan yangbertingkat tingkat, dimana Penggugat dan Penggugat II, Tergugat danTergugat Il sebagai cucu dari pewaris pertama yaitu Malin bin Barain;Menimbang, bahwa terhadap perkara kewarisan yang bertingkat tingkat, Penggugat dan Penggugat II seharusnya menyebut dengan jelaspewaris, ahli waris serta harta waris dalam setiap tingkatannya

Dengandemikian dalam perkara a quo, Penggugat tidak jelas dalam mendudukkankeahliwarisan pihak pihak dalam setiap tingkatan waris hingga sampaipada pewaris Malin bin Barain, baik sebagai ahli waris langsung ( eigenhoofde ) ataupun ahli waris Pengganti (Plaatsbervulling );Menimbang, bahwa Penggugat, tidak mendalilkkan adanyaperkawinan para pewaris yang tingkatannya di bawah Malin bin Barain,dimana Penggugat dan Penggugat II tidak menyebut adanya perkawinandan siapa istri atau Suami dari Kanah Binti

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itutidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca danmempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabaidengan nomor: 23/SK/2020/PA.Brb, yang isinya sebagaimanatersebutdalam surat Kuasa

kejelasanpemahaman laporan penanganan administrasi pemilu, termasukberkonsultasi dengan Kemendagri dan KPU Pusat ;PKPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian PelanggaranAdministrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPUNomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 25 tahun2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum : Pasal 17 :KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN~ wajid menindaklanjutirekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya

." ; Pasal 18 : Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan No.79/G/2018/PTUN.Mks12.13.14.meliputi kegiatan :a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimanarekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya dan ;b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihakuntuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporanPelanggaran Administrasi Pemilu. ; Pasal19:(1) Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU

terbukti bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukanoleh Pemohon Banding merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PajakPertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku; bahwa Terbanding berpendapat bahwa penerapan jasa yang dikenakan PPN di dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak dapatberdiri sendiri dan harus tetap mengacu pada UU PPN yang berlaku sebagai peraturan yanglebih tinggi tingkatannya

Dalam hal ini diberi batasan batasan, pertama, bahwaahli waris pengganti tidak boleh menerima bagian melebihi dari1/3. dari tirkah / harta peninggalan yang ada, kedua, tidakboleh melebihi dari hak yang semestinya diterima oleh orangtuanya, andaikan orang tua sendiri yang menerimabagianwarisan tersebut, ketiga, tidak boleh melebihi daripada hakahli waris yang tingkatannya sederajat ;Menimbang, bahwa disamping batasan batasan tersebut,dalam kasus perkara a quo posisi Terbanding sebagai ahli warispengganti

Istana Cipat Sembada, Banyuwangi, sehingga tindakanyang demikian terbukti melangar dan bertentangan dengan ketentuanpasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,yang menyatakan Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi, Serikat Pekerja / Buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepadamitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya, dan hal inilah yang tidakpernah dilakukan oleh Pengurus Federasi Serikat

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada suratresmi dari Pemerintahan setempat dan suratsurat mana dikeluarkan sesualprosedur hukum pada tingkatannya serta diperkenankan oleh PeraturanPertanahan tentang kepemilikan tanah Penggugat maka dengan demikianwajar untuk dikabulkan putusan serta merta dan dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi, Atau Verzet.ll.

(dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatanapabila Tergugat tidak memenuhi isi Putusan dalam Perkara aquo yangsudah berkekuatan Hukum tetap.Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada suratresmi dari Pemerintahan setempat dan suratsurat mana dikeluarkansesual prosedur hukum pada tingkatannya serta diperkenakan olehPeraturan Pertanahan tentang kepemilikan tanah Penggugat makadengan demikian wajar untuk dikabulkan putusan serta merta dan dapatdilaksanakan terlebin dahulu walaupun

Penggugat I (Hadi Prayogo) sebagai Kepala Bidang atau yang setingkat denganjabatan tersebut disertai tunjangantunjangan yang seharusnya diterima sesuaitingkatannya;Hal. 17 dari 32 hal.Put.Nomor 723 K/Pdt.Sus/2012.18d.3Penggugat II (Yan Montes FN) sebagai Kepala Bidang atau yang setingkatdengan jabatan tersebut disertai tunjangantunjangan yang seharusnya diterimasesuai tingkatannya;Penggugat II (Edwardsyah) sebagai Kepala Regional atau yang setingkatdengan jabatan tersebut disertai tunjangantunjangan

yang seharusnya diterimasesuai tingkatannya;Penggugat I (Wahyu Hidayat) sebagai Kepala Bidang atau yang setingkat denganjabatan tersebut disertai tunjangantunjangan yang seharusnya diterima sesuaitingkatannya;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan secara tunai kerugianyang dialami Para Penggugat sejak dihilangkannya sejumlah tunjangan yangmenjadi haknya selama 2 tahun ke belakang akibat demosi yangbertentangan dengan hukum tersebut, dengan total masingmasing sebesar:Kepada Penggugat I..

pengadilan Dengan sengaja diartikan meliputiWillen en Wetens yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatantersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku ;Menimbang, bahwa kesalahan dalam mengadakan atau memberi kesempatanbermain judi dirumuskan sebagai Dengan sengaja ( Opzetilijk ) menunjuk pada halbahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku ( sikap batin ) baikdengan wujud perbuatan maupun akibatnya ;Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya

Istana Cipat26Sembada, Banyuwangi, sehingga tindakan yang demikian terbukti melangar danbertentangan dengan ketentuan pasal 23 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja, yang menyatakan Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Federasidan Konfederasi, Serikat Pekerja / Buruh yang telah mempunyai nomor buktipencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitrakerjanya sesuai dengan tingkatannya, dan hal inilah yang tidak pernah dilakukan olehPengurus Federasi Serikat

Pasal 8 ayat (8) :Keuangan Partai Persatuan Pembangunandipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepadaPengurus Harian sekurangkurangnya 3 (tiga) bulansekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnyaPengurus Harian melaporkannya kepada rapat plenoDewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Pasal9 ayat(1) :Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secarakolektif.

Pasal 8 ayat (8) :Keuangan Partai Persatuan Pembangunandipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepadaPengurus Harian sekurangkurangnya 3 (tiga) bulanhal 30 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg BahTahsekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnyaPengurus Harian melaporkannya kepada rapat plenoDewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Pasal9 ayat(1) :Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secarakolektif.

Kupang, aspek kemanfaataan dimana melalui Putusan Pengadilan NegeriKupang ini diharapbkan dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada korban,melainkan juga kepada terdakwa yaitu terdakwa belajar untuk tidak bersikap emosionaldan supaya terdakwa belajar untuk mengerti serta memahami orang lain termasukkorban, juga belajar untuk mengalah, serta asas moral yaitu supaya terdakwa belajarmengendalikan diri, bersikap sabar dan belajar tentang pentingnya arti sebuahhubungan (pacaran) yang lebih tinggi tingkatannya