Dengan demikianunsure Makar telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2 Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu: dengan maksud untukmenempatkan seluruh wilayah Negara dibawah pemerintahan asing, dengan maksud untukmenempatkan sebagian wilayah Negara dibawah pemerintahan asing dan dengan maksudmemisahkan sebagian dari wailayah Negara;Menimbang, bahwa secara de Facto dan

Bua Patengko,dimana wailayah Adat Tongkonan Sangpulo tersebut belum pernah dibagibagi oleh kesepuluh Tongkonan dalam wilayah tersebut, kemudian tanah yang11telah dibebaskan oleh Tergugat I tidaklah meliputi tanahtanah yangdisebutkan Penggugat batasbatasnya dalam objek sengketa, sehingga gugatanyang demikian adalah gugatan yang sangat kabur atau tidak jelas dan menuruthukum harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;3.4.Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai batasbatas tanah wilayahAdat

RIDWAN, pada hari Sabtu tanggal 24Oktober 2015 sekira jam 19.45 wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober2015, bertempat di area Alunalun Pacitan lapangan Bhayangkara PolresPacitan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam wailayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, yang sengaja memberibantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu mengambil barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum.

LAJ;e Bahwa pada saat Saksi melewati areal afdeling SumayBlok Al 22, Saksi melihat ada seseorang yang sedangmelakukan kegiatan perkebunan di wailayah konsesi PT.LAJ;e Bahwa selanjutnya Saksi mendekat dan bertanya kepadaorang tersebut;e Bahwa orang yang Saksi tanya tersebut mengaku bernamaSINTO;e Bahwa selain SINTO, Saksi juga melihat 2 (dua) orangperempuan; B ahwa Saksi menanyakan mengenai keberadaan tanahtersebut;e Bahwa Terdakwa mengaku tanah tersebut milik SaksiSUDUNG SIBARANI;e Bahwa yang melakukan

berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka diperolehketerangan secara administratif Kependudukan dan pencatatan sipil diKabupaten Tanah Bumbu, Calon suami anak Para Pemohon merupakankepala keluarga dan telah tinggal dirumah sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keteranganbahwa ibu kandung calon suami anak pemohon yang bernama XXXXXtelah meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, makadiperoleh keterangan bahwa calon suami anak Para Pemohon tinggal danberdomisili di wailayah

bukti surat T1/P1 tentang Akta Perkawinan, bukti T2tentang Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor PajakPratama Timika tanggal 22 Januari 2014, bukti T3/P7.1 tentang SuratKementrian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama TimikaNomor S.47.WPJ.18/KP.05.2014, bukti T4/P7.2 tentang Surat dari Falmy Keykepada Kepala Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Timika tertanggal 03Februari 2014, bukti T5 tentang Surat Kementerian Keuangan RI Dirjen PajakKantor Pelayanan Pajak wailayah

bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka diperolehketerangan secara administratif kKependudukan dan pencatatan sipil diKabupaten Tanah Bumbu, Calon suami anak Pemohon merupakan kepalakeluarga dan telah tinggal dirumah sendiri:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh keteranganbahwa ibu kandung calon suami anak pemohon yang bernama Hasanahtelah meninggal dunia;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, makadiperoleh keterangan bahwa calon suami anak Pemohon tinggal danberdomisili di wailayah

sebidang tanah No.16/I/BB/STB/1983 tertanggal 15 Maret 1983 denganletak tanah di Jalan Perwira RT II/RKI, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur,Kotib Dumai, dan sekarang menjadi jalan Tuanku Tambusai,KM.07, Kelurahan BukitTimah, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.Bahwa lokasi tanah terperkara pada tahun 1981 saja sudah masuk wilayah Kelurahan BukitTimah, hal ini ssesuai dengan surat Keterangan Tanah Milik Suparto No.64/BB/1981 danbagaimana mungkin Penggugat mengatakan telah terjadi perubahan wailayah

Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangandan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wailayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh PenuntutUmum dipersidangan

perdamaian dan akan beraakhir di kantor Gubernur Maluku;Dengan demikian unsure Makar telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2 Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tanganmusuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu: dengan maksud untukmenempatkan seluruh wilayah Negara dibawah pemerintahan asing, dengan maksud untukmenempatkan sebagian wilayah Negara dibawah pemerintahan asing dan dengan maksudmemisahkan sebagian dari wailayah

tanda tangan yang dilakukan olehterdakwa Rudi Hartanto ;bahwa saksi sebagai PNS pada kantor UPTD Pendidikan KecPanggungrejo Kab Blitar sejak tahun 2007 sampai dengansekarang dan tugas serta tanggung jawab saksi adalahmelaksanakan tugas pembinaan terhadap PNS dan gurusewilayah UPTD Pendidikan Kec Panggungrejo, melaksanakanadministari perkantoran UPTD Pendidikan Panggungrejomengkoordinasikan kesejahteraan para Guru) /PNS danmelaporkan semua kegiatan keatasan Dikda Kab Blitar =;bahwa PNS / guru pada wailayah

Dari dua ayat ini dipahami bahwa begitu sakralnyapernikahan sehingga harus dicatat, baik di KUA bagi beragamaIslam dan dicatatan Cipil bagi Non Muslim, sedangkan PernikahanBachrif Arifuddin bin Arifuddin dengan Aminan Daud binti Daud tidaktercatat di KUA dalam wailayah tempat mereka menikah ( KUABajeng).e.

Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangandan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2021/PN Rhlterorganisasi di wailayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang, bahwa

PBRterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turutserta melakukan dengan sengaja memasukan rokok kedalam wailayah NegaraKesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantukan peringatan kesehatanberbentuk gambar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu PenuntutUmum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepatdan benar maka diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding

Ilham, selaku Sekretaris; Bahwa benar para Terdakwa pada saat melakukan penarikan,pengumpulan uang dari warga masyarakat menyampaikan, yang berpartisipasimemberikan dana untuk mendukung pemekaran wailayah Sindue, jikapemekaran telah terbentuk akan diprioritaskan menjadi aparatpemerintahan/pegawai negeri dan Anggota Dewan di Kabupaten SindueTanapamula; Bahwa benar para Terdakwa selaku panitia pemekaran menyampaikan,jikalau pemekaran wilayah telah terbentuk menjadi Kabupaten SindueTanapamula, dana

Azwan, S.Pi., kepada saksi Nur Arif, dengan mentransfermelalui kantor pos dan Bank BCA, serta ada yang diterima langsung saksi NurArif tanpa bukti penerimaan; Bahwa benar uang yang sudah ditarik para Terdakwa selaku panitiapemekaran wailayah dari masyarakat, sekitar kurang lebin sejumlahRp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) belum dikembalikankepada masyarakat; Bahwa berdasarkan rekapitulasi, dana yang dikirim Terdakwa .

Bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakardibolehkan untuk kearifan lokal, namun di wailayah Kabupaten Aceh Barat Dayatidak berlaku.

dalam pengoperasian bekerja secara group atau banyak kapal dimanadisana terdapat kapal lampu,kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikandimana fungsi kapal lampu itu untuk mengumpul ikan setelah ikan terkumpulkapal tersebut akan memanggil kapal penangkap atau kapal jarring untukmenangkap ikannya dan kemudian memindahkannya pada kapal pengangkutikan untuk dibawah kepelabuhan tujuan; Bahwa sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 tahun2012 tentang Usaha perikanan Tangkap di wailayah

terdakwa dalam melakukan sodialisasi menggunakan alatsenter dengan cara menyorotkan lampu senter ke mata untuk bahanpenelitian dan untuk mengenal beberapa fisik bola mata masyarakat,kemudian para terdakwa menawarkan kepada masyarakat yangmengikuti Penyuluhan/sosialisasi yang berkenan untuk melakukan tetesmata gratis sesuai dengan undangan dari Yayasan Bintang Netra untukmelakukan tetes mata gratis bagi warga masyarakat; Bahwa benar para terdakwa telah melakukan sosialisasi di di beberapatempat di wailayah

Pande Negara, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian danpernah menandatangani BAP Penyidik; Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini karena dianggapmengetahui adanya tindak pidana penganiayaan secara bersamasama/pengeroyokan yang menjadi korban adalah saksi Anas Satriyo BinSumardi; Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09Januari 2018, sekira jam 15.30 wib tepatnya di kolam pancing grati parkmasuk wailayah

Kecamatan Paleleh ;Bahwa selanjutnya dalam perjalanan saat itu di Paleleh BaratAGUS turun dari mobil dan mengambil sepeda motor merkSatria FU berwarna hitam dan saya bersama ERIK menunggudi belakang mobil setelah AGUS berhasil mengambil sepedamotor tersebut saya bersama ERIK langsung membantumenaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil bagianbagian belakang saat itu, kemudian JEMY yang mengemudikanmobil saat itu, setelah itu sekitar jam 04.00 Wita saat itu sayabersama temanteman saya sampai di wailayah