Ditemukan 2809 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-03-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 08 / G / 2014 / PTUN.BJM Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. ARUTMIN INDONESIA
IBUPATI TANAH LAUT
PT. ALAM DUTA KALIMANTAN
127 — 42
127 — 42
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara, Pasal 35 (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh :a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahandan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayahkabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil darigaris pantai ;.
Perseorangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 (1) IUP Operasi Produksidiberikan oleh : a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasipengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayahkabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garispantai ;Menimbang, bahwa asas Contrarius actus dalam hukum administrasinegara menyatakan
Putus : 31-05-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 — PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, vs PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA (PERSEROAN),
90 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat dijadikan dasar untukmembatalkan Surat Keputusan a quo dan Surat Keputusan a quo Ikarena Kuasa Pertambangan Bukan hak atas tanah.Bahwa hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria adalah hak milik,Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pakai, hak sewa, hakmembuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai, hak usaha bagihasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah sedangkan keseluruhanaktivitas konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian
Register : 27-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/P/FP/2017/PTUN.SMD Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
PT. ALAM KARYA GEMILANG
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
185 — 601
PT. ALAM KARYA GEMILANG
Termohon:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
185 — 601
Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untukpengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeriyang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yangsama;. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftardalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanyadalam 1 (satu) Daerah provinsi;.
Register : 02-08-2012 — Putus : 25-10-2012 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/TUN/2012 Tanggal 25 Oktober 2012 — PT. SAWIT KALTIM LESTARI vs 1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 2. PT. TRI AGATONA;
145 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertambangan UmumDalam Wilayah Kabupaten Kutai, sebagaimana ketentuanyang telah diatur dalam Bab V Pasal 8 ayat (1) dan (2)Peraturan Daerah tersebut;Pasal 8 Perda No. 2 Tahun 2001:BAB VIZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)Il Setiap kegiatan Pertambangan Umum Daerah dapat dilaksanakan setelahmendapat IUP. dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk/berwenang memberikanIUP.2 IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:a IUP Penyelidikan Umum;b IUP Eksplorasi;IUP Eksploitasi;oyd IUP Pengolahan dan Pemurnian
Putus : 26-06-2013 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2013 Tanggal 26 Juni 2013 — BUPATI KONAWE UTARA
VS
PT.ANEKA TAMBANG (Persero) TBK,
297 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
297 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, sertapengangkutan dan penjualan.
Register : 28-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 768/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 6 Februari 2019 — YU JING >< PROSPER CHINA INVESTMENTS LIMITED CS
325 — 207
325 — 207
and IUPK berakhir karena:a. dikembalikan;b. dicabut; atauC. habis masa berlakunya.Oleh karena itu, Permen ESDM No. 27 Tahun 2013 tidak lagi berlaku mengikatkepada Tergugat VIII yang bukan merupakan pemegang IUP.Pasal 23 ayat (1) Permen ESDM No. 27 Tahun 2013:"Permohonan perubahan Anggaran Dasar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diajukan olehpemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP OperasiProduksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksikhusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
Halaman 76 dari 129 Hal Putusan Nomor 768/PDT/2018/PT.DKIIV.Pasal 25 ayat (1) Permen ESDM No. 27 Tahun 2013:"Permohonan perubahan Direksi dan Komisaris sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, diajukan olehpemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP OperasiProduksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksikhusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau IUPOperasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualankepada:a. Menteri melalui Direktur Jenderal;b. Gubernur, atauCc.
Register : 04-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 552/Pid.B/LH/2020/PN Tjk Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MARANITA, SH
Terdakwa:
GUNAWAN ABDULLAH bin ISMAIL
316 — 10
MARANITA, SH
Terdakwa:
GUNAWAN ABDULLAH bin ISMAIL
316 — 10
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Gunawan Abdullah Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),Pasal 43 ayat (2),Pasal 48
Register : 03-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
BASO LANRANG
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
1.PT. VALE INDONESIA. TBK
1.PT. RIOTA JAYA LESTARI
1632 — 1467
BASO LANRANG
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
1.PT. VALE INDONESIA. TBK
1.PT. RIOTA JAYA LESTARI
1632 — 1467
Bahwa yang dimaksud royalti sebagaimana dalam peraturan pemerintahtentang pemberlakuan perpajakan dan / atau penerimaan negara bukanpajak dibidang usaha pertabambangan mineral adalah Biaya kegiatanOperasi Produksi antara lain berupa biaya perbaikan dan pemeliharaan,pembayaran sewa, biaya pengangkutan dan pengapalan, iuran produksi(royalti), dan biaya pengolahan dan atau pemurnian mineral.
Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WEDA BAY NICKEL
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
bijih untuk menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan;Bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat inijuga turut mewajibkan bahwa pemegang kontrak karya (termasuk PemohonBanding) diwajibkan melakukan proses pengolahan dan pemurnian.Ketentuan dari Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 adalah sebagaiberikut:Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajid melakukan pemurnian
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Juni 2016 —
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
bijih untuk menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan;Bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat inijuga turut mewajibkan bahwa pemegang kontrak karya (termasuk PemohonBanding) diwajibkan melakukan proses pengolahan dan pemurnian.Ketentuan dari Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 adalah sebagaiberikut:Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajid melakukan pemurnian
Putus : 26-05-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/PID/2015 Tanggal 26 Mei 2015 — DEBI DESKY alias DEBET bin BASRI
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 646 K/PID/2015 Darah pada kain kassa atasnama Debi Desky alias Debet bin 14023 7 TersangkaBasri, nomor register barangbukti RBB/25.A/I/2014/Reskrim Prosedur yang digunakan;Barang bukti diperiksa sesuai dengan standar operasional prosedurlaboratorium, sebagai berikut :a.Uji pendahuluan terhadap barang bukti dilakukan untuk mendapatkanmaterial biologis sebagai sampel DNA;Ekstraksi sampel untuk pemurnian DNA menggunakan teknik sesuaidengan jenis sampel dan penghitungan kualitas DNA menggunakanmetode
Putus : 20-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WEDA BAY NICKEL
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
bijin untuk menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan;Bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat inijuga turut mewajibkan bahwa pemegang kontrak karya (termasuk PemohonBanding) diwajibkan melakukan proses pengolahan dan pemunrnian.Ketentuan dari Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 adalah sebagaiberikut:Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajib melakukan pemurnian
Putus : 04-10-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 112 /PDT/2016/PT.SMR. Tanggal 4 Oktober 2016 —
550 — 171
550 — 171
IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;17. Bahwa oleh karena Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum danEksplorasi TERGUGAT telah terbukti dibuat dengan cara melawan hukumsebagaimana diatur didalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana maka dengandemikian secara hukum 2 (dua) Surat Kuasa Pertambangan tersebutTIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;18.
Upload : 30-07-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt pidana
- Rahman Bin Saleh
435 — 91
435 — 91
kepadakegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2).Kegiatan Usaha Pertambangan itu sendiri berdasarkan ketentuan pasal 1ayat (6) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danPutusan No. 240/Pid.Sus/2017/PN.Sgt. hal. 59Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral ataubatubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian
Register : 11-06-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN Unh Tanggal 14 Desember 2015 — - SAUT SITORUS
426 — 90
426 — 90
tanggal 30 September 2009 tentangpenyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara ;Berdasarkan pasal 37 dan pasal 48 UU No 48 Tahun 2009 IUP diberikanoleh Bupati/ Walikota, Gubernur dan Menteri sesuai dengankewenangannya ;Bahwa Izin usaha pertambagan (IUP) berdasarkan pasal 36 ayat (1) UUNo. 4 Tahun 2009 adalah : IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan IUP OperasiProduksi yang meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahandan pemurnian
Upload : 31-07-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN.Sgt LUKMAN Bin H.NAMBA
402 — 56
402 — 56
menggangu atau merintangi tersebut ditujukan kepadakegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2).Kegiatan Usaha Pertambangan itu sendiri berdasarkan ketentuan pasal 1ayat (6) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral ataubatubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian
Register : 17-05-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEDA BAY NICKEL;
99 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
bijih untuk menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan;Bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat inijuga turut mewajibkan bahwa pemegang kontrak karya (termasuk PemohonBanding) diwajibkan melakukan proses pengolahan dan pemurnian.Ketentuan dari Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 adalah sebagaiberikut:Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajid melakukan pemurnian
Putus : 02-09-2009 — Upload : 01-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 5/G/2009/PTUN-SMD Tanggal 2 September 2009 — - PT. SAWIT KALTIM LESTARI
- BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. DARMA PUTERA WAHANA PRATAMA
189 — 113
189 — 113
IUP Pengolahan dan Pemurnian ;e.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT WEDA BAY NICKEL
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
bijih untuk menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan;bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat inijuga turut mewajibkan bahwa pemegang kontrak karya (termasuk PemohonBanding) diwajibkan melakukan proses pengolahan dan pemurnian.Ketentuan dari Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 adalah sebagaiberikut:Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajib melakukan pemurnian
Register : 09-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEDA BAY NICKEL;
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
bijin untuk menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan;bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku saat inijuga turut mewajibkan bahwa pemegang kontrak karya (termasuk PemohonBanding) diwajibkan melakukan proses pengolahan dan pemunrnian.Ketentuan dari Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 adalah sebagaiberikut:Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajib melakukan pemurnian