kebutuhan hidup yang selalu meningkat, maka sangat adil dan pantasapabila pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat tersebutditambah 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahun dan hal ini juga akanditetapkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa bisa jadi nafkah anak yang diberikan oleh Tergugatsebagai ayahnya tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan anak untuksetiap harinya, maka Penggugat sebagai ibu sebagaimana ketentuan Pasal 41UU Nomor 1 Tahun 1974 juga Pasal 26 ayat (1) UU 35

/2014, juga mempunyaitanggung jawab yang sama didalam memelihara, membesarkan, mendidik danmenumbuhkembangkan anak tersebut, sehingga kekurangannya dapatsisempurnakan oleh Penggugat sebagai ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kepada Tergugattentang nafkah lampau (madliyah) sejak bulan Desember 2019 sampai denganTergugat mengajukan perkara ini atau selama 10 bulan dengan perincianperbulan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), sehingga total menjadi Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi KTP atas namaPenggugat, fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 336/35//2014, fotokopi SuratTanda Bukti Lapor No. TBL/53/V/2020/Res Kediri Kota dan fotofoto lebamdi wajah tanda Penggugat dianiaya oleh Tergugat ;4.

Hal Yang Meringankan :e Anak menyesali perbuatannya, mengaku terus terang ;e Anak mau bertanggungjawab terhadap perbuatannya ;e Keluarga Anak sudah beberapa kali mendatangi keluarga korban,tetapi keluarga korban malah mengusirnya ;e Terdakwa masih anak anak dan diharapkan masih bisamemperbaiki perbuatannya ;e Anak mau merawat anaknya yang bakal lahir, bersama samadengan korban ;Menimbang, bahwa ongkos yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35

/ 2014 Jo.Pasal 76D, Pasal 81 (2) UU No. 35 / 2015 Jo.

maka gugatan aquo membuktikan dengansendirinya bahwa Penggugat tidak memiliki rasa tanggung jawab kepadaanaknya, bahkan berupaya menterlantarkan dan/atau menghambatrencana pendidikan anak tersebut hingga ke jenjang Perguruan Tinggi.Sikap Penggugat yang demikian, bukan saja tergolong sebagai sikapyang tidak layak untuk dipertimbangkan secara hukum, tetapi jugamelanggar Pasal 76B UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak (UU No.35

/2014), yang antara lain menegaskanbahwa setiap orang dilarang membiarkan anak dalam situasipenelantaran.

Perbuatan membiarkan anak dalam situasi penelantarantersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),sebagaimaan diatur dalam Pasal 77B UU No. 35/2014;Lebih dari itu, bukan saja kebutuhan pendidikan anak yang diperlukandan harus dipenuhi Penggugat, tetapi juga kebutuhan kesehatan dankebutuhankebutuhan lainnya yang tidak dapat juga dipenuhi olehPenggugat.

UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa sejak lahir sampai sekaranganakanak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugatsebagai orang tuanya, dan setelah Tergugat pergi meninggalkan anak isterisampai sekarang sudah 2 tahun, anakanak tetap tinggal bersama Penggugatdi rumah bersama, dan Penggugat menyatakan merelakan anakanaknya tetapikut dan diasuh olehnya.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, danmengingat UU No.4/1979, UU No.35

/2014, UU No. 23/2004 , PERMA No.Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2019/PA.BiHal. 33 dari 40 halaman3/2017, SEMA No. 7/2012, SEMA No. 4/2016, maka Majelis menetapkanmenunjuk Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanah atasanaknya yang belum dewasa tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belumberusia 12 tahun adalah hak ibunya.

dakwaan Oditur Militer pada pokoknya Terdakwadidakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentangPenetapan Perpu No.1 tahun 2016 Perubahan kedua UU RINo.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dirumuskansebagai berikut:Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling banyak Rp.5 miliar.Pasal 76E UU 35

/2014:Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancamanKekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukanserangkaian kebohongan, atau) membujuk anak untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.Apabila diperhatikan rumusan Pasal 82 ayat (1), maka unsurunsur yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut:Unsur ke1: Setiap orang.Unsur ke2. : Dilarang melakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak

Surat Surat Pelepasan Hak Atas Penguasaan Tanah oleh AbdulRajab Mayor kepada Pande Made Kardi Suteja pada tanggal tanggal23 Juni 2014 dan telah diregister di Kantor Kepala Distrik WaigeoSelatan nomor : 593.8/35/2014 tanggal 24 September 2014 yangterletak di Wapnansan Kecil seluas 3.432 M2 dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jl. Trans WaisaiSaporkren;Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bpk.

Tergugat dalam Rekonvensi setuju untuk mencabut laporan polisiNo.LP/35//2014/BALI/RESTA DPS tanggal 10 Januari 2014 Pasal 2;Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 69 /Pdt/2019/PT Dps13.14.c.

Urut 61 dan barang bukti No.5 35/2014/NT serta No.536/2014/NT/adalahbenar Narkotika jenis gamja yang terdaftar dalam Narkotika golongan Nomor urut 8UnadangUndang No.35 Tahun 2009Menimbang, bahwa dari identifikasi Terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaannya yang dibenarkan Terdakwa bahwa pekerjaan terdakwa seharihari adalahburuh yang berarti tidak ada kaitannya dengan membuktikan adanya ijin dari Instansi yangberwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut .Menimbang, bahwa

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yangdisampaikan di persidangan bahwa :1.Bahwa sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dalam Perkara iniberpendapat dan menyimpulkan sebagaimana bahwa berdasarkan Faktamaupun faktafakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa SalahSatu Unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI NO : 35 / 2014 TentangPerubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yangdidakwakan

Bahwa sebagaimana Pasal 14 UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), yang berbunyi:1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendin,kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sahmenunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaikbagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), anak tetap berhak:a.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Nomor : 35/2014, tanggal 26Maret 2014, yang dibuat dihadapan SANDRA SUSANTYWIRAATMADJA, S.H., Notaris di Kota Bandung;2.

Soesilo (hal. 212);Menimbang, bahwa Jika memang suatu perbuatan yang dilakukanberupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu sebagaisuatu maksud dari si pelaku maka perbuatan tersebut dapat dikategorikantelah melanggar Pasal 76E UU 35/2014 yang menyatakan: Setiap Orangdilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul.

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ;hal 49 dari 68 hal Put.No.393/Pdt/2015/PT.SMGeNomor : 64/2014 tanggal 17 April 2014 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Sragen ;eNomor : 36/2014 tanggal 10 April 2014 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Sragen ;eNomor : 35/2014 tanggal 10 April 2014 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Sragen ;eNomor : 62/2014 tanggal 17 April 2014 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Sragen ;eNomor : 67/2014 tanggal 24 April

Pst Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), Nomor : 05180/2014, tanggal 14 Mei2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.b) SHM 508/Citarum dibebani Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) dengan nilaiHak Tanggungan sebesar Rp 851.000.000, (delapan ratus lima puluh satu jutaRupiah), berdasarkan dokumen berikut : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Nomor : 35/2014, tanggal 26Maret 2014, yang dibuat dihadapan SANDRA SUSANTY WIRAATMADJA,S.H., Notaris di Kota Bandung; Sertipikat Hak Tanggungan

., MH. yang dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa merujuk kepada UU perlindungan anak sebagaimana diatur dalampasal 1 angka 1 UU No. 35/2014 Perubahan UU No. 23 tahun 2002Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Atas dasar itu maka, seseorang dikategorikan sebagai seorang anakdilihat dari aspek usia apabila ia belum mencapai 18 tahun;Bahwa yang dimaksud Anak yang berhadapan dengan hukumberdasarkan

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Nomor 035/35//2014, tanggal11. Januari 2014, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P2);Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 294/Padt.G/2016/PA.Tng .3. Prin Out Gaji yang diterima Pemohon sebesar 250.00, tanggal 06 Juni 2016,telah dinazegellen lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P3);4.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Nomor 035/35//2014, tanggal11. Januari 2014, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P2);Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2016/PA.Tng .3. Prin Out Gaji yang diterima Pemohon sebesar 250.00, tanggal 06 Juni 2016,telah dinazegellen lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P3);4.

Memberikan pendidikan karakter, penanaman nilai budi pekertipada anak;Dalam UU Perlindungan anak dikenal dengan kuasa anak, yaitukekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membinamelindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yangdianut;Dan yang dimaksud orang tua menurut UU ini adalah Ayah dan Ibukandung, atau ayah dan atau / ibu tiri, atau ayah dan atau / Ibu angkat, dalampasal 1 angka 11 Jo pasal 1 angka 4) UU 35 / 2014; Hadits ul HR.

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Exseptio pluriumlitis Consortium)Bahwa Tergugat X memperoleh tanah objek sengketa dari HAJJAHRATNA WILIS dengan cara membeli sesuai dengan Akta Jual BeliNomor : 35/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) NOVITA, SH dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 7469Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN JmbTahun 2014 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi,maka dengan tidak ditarik HAJJA RATNA