;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggarPasal 45 ayat (8) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11tahun 2008 tentang ITE jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik ;Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2017No.Reg.Perk : PDM90/Sleman/04/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.

Menyatakan terdakwa ANUM BUDI TRIYANTO Bin ARIS MUSTOFAbersalah melakukan Tindak Pidana ITE sesuai dengan Surat DakwaanPasal 45 ayat (8) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RINo.11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2008tentang ITE sesuai dengan Surat Dakwaan sebagaimana dalam SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUM BUDI TRIYANTO Bin ARISMUSTOFA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.3.

Menyatakan terdakwa ANUM BUDI TRYANTO BN ARS MUSTOFA telah terouktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ITE secara sahsebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 27 ayat (3) UU RINo. 11 tahun 2008 tentang ITE, sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;3.

jo Pasal 27 ayat (8) UU RI No.11. tahun 2008 tentang ITE, telah tepat dan benar menuut hukum seria telahmemenuhi rasa keadilan, maka dengan demikian alasan dan perimbangan MaielisHakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan perlimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.Sus/2017/PT YYKMenimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkantersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal

8 Agustus2017, nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.Smn., yang dimintakan banding tersebut,haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam tingkat banding pun haruslahdibebankan kepada terdakwa ;Mengingat, Pasal 45 ayat (8) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun2016 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor: 11 Tahun 2008tentang ITE jo pasal 27 ayat (8) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Telkomsel dandalam penjelasan tersebut Penyidik mengambil beberapa contohbarang bukti (tidak semua barang bukti) kemudian menjelaskanperan para Pelaku yaitu diantaranya Terdakwa AHMAD HANAFIalias IFANQ;e Bahwa setelah saksi memeriksa barang bukti Terdakwa diperolehkesimpulan Tindakan Terdakwa AHMAD HANAFI alias IFANQmenggunakan akses yang diperoleh orang lain (FACHRIZALAHMAD SUMARDJO alias RIZAL DUA GEBE / RIZAL2GB)secara ilegal masuk dalam kualifikasi Pasal 30 ayat (3) UU ITE,yaitu :1) masuk ke

PWKBahwa dalam hal pelaku menggunakan akses ilegal tersebutuntuk mencapai tujuan utamanya yaitu memindahkan informasielektronik yaitu pulsa dari Sistem Server Telkomsel kepadahandphone milik orang lain maka pemindahan pulsa tersebutmerupakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (2) UU ITE;Bahwa tindakan Terdakwa mengcopy dokumendokumenelektronik yang bersifat rahasia seperti userid, msisdn, emailpelanggan PT.

Telkomsel dari komputerkomputer milik PT.Telkomsel yang pernah dimasukinya merupakan tindakanmemindahkan dokumen elektronik kepada sistem elektronik yangtidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)UU ITE;Bahwa Pasal 36 UU ITE mengatur perbuatan dengan sengaja dantanpa hak atau) melawan hukum melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 s.d. Pasal 34 yangmengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Dalam halperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) UUITE telah mengakibatkan kerugian materil maka terhadapTerdakwa dapat pula diterapkan Pasal 36 UU ITE;Menimbang bahwa atas' keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan tidak mengerti terhadap keterangan saksi;2. AHL! MUHSIN SHODIQ, S.

Ahli Lalu Arry Tri Laksono Harlan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pada saat Ahli diperiksa di Kantor Polisi, Ahli ada ditunjukkanpostingan yang Terdakwa buat pada akun facebook miliknya;Bahwa keahlian yang Ahli miliki dalam bidang ITE (Informasi dantransaksi Elektronik);Bahwa menurut Ahli, facebook itu salah satu media pertukaraninformasi (jejaring sosial), dan facebook dapat diakses denganmenggunakan sistem elektronik salah satunya facebook dapat diaksesdengan menggunakan

Telekomunikasi;e bahwa semua pemilik akun facebook bertanggung jawab atas apayang diposting dalam akunnya, walaupun bukan pemilik akun tersebutyang mempostingnya, karena apapun yang terjadi pada akunmerupakan tanggung resiko/ jawab pemilik akun, walau yangmembuat postingan adalah orang lain;e bahwa postingan Terdakwa adalah alat bukti;e Terhadap keterangan Ahli tersebut Penasehat Hukum Terdakwamenanggapi, dari keterangan Ahli tersebut Penasehat HukumTerdakwa menolak keterangan Ahli sebagai Ahli ITE

Selanjutnya dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut dimaksudkanuntuk memberikan masukan, saran, kritikan, dimana sebelum Terdakwamenulis postingan tersebut memang telah terjadi adanya tindakan dari pihakKepolisian Sumbawa Barat yang meminta sejumlah uang;Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Penasehat HukumTerdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan :e Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuanpenghinaan

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUVI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITEtelah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakandelik aduan, sehingga dengan demikian pasal aquo juga harusditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht)seseorang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya;e Bahwa secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik dalamPasal 27 ayat (3) UU ITE adalah perbuatan menyerang kehormatanatas nama baik seseorang

Bahwa akibat kalimat sms dari terdakwa yang menggunakan hand phonemilik terdakwa ke handphone milik saksi korban sebagaimana tersebutdiatas, membuat saksi korban merasa main dan terhina hingga melaporkanke aparat kepolisian.Perbuatan terdakwa diatur clan diancam Pidana Pasal 27 ayat (3) Jo Pagal 45ayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronika (ITE).Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebutPenasihat Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah

/2016/PN Pal Halaman 19 dari 24Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi teroukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yangdikonstruksikan dengan Pasal 27 ayat (8) Jo Pagal 45 ayat (1) UndangUndangNomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE

bersalah dan menyesal atasperistiwa tersebut serta Terdakwa tidak akan menggulagi lagi perbuatantersebut.Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbuktisecara sah menurut hukum, maka dengan demikian terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (8) Jo Pagal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika(ITE

model C201 type : RM 721dengan nomor IMEI 357012/04/268396/5; 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel Simpati (081381304815);Karena terbukti menurut hokum merupakan milik terdakwa, makadikembalikan kepada terdakwaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaTerdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 27 ayat (3) Jo Pagal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE

Mojoroto, Kota Kediri dan yangmelakukan penangkapan adalah saksi bersamasama dengan DIAN DWIKUSWORO dan tim ;e Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari RUDY INDRACAHYONO yang menjabat sebagai ITE CHANEL di Kanwil Malangyang membawahi wilayah Kediri Kota khususnya ATM BRI bahwa telahterjadi pembobolan mesin ATM BRI di wilayah Kota Kediri tepatnyaATM BRI RS. MUHAMADIYAH yang beralamatkan di Jl. GatotSubroto, Kec.

Mojoroto, Kota Kediri dan yangmelakukan penangkapan adalah saksi bersamasama dengan DIAN DWIKUSWORO dan tim ;Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari RUDY INDRACAHYONO yang menjabat sebagai ITE CHANEL di Kanwil Malangyang membawahi wilayah Kediri Kota khususnya ATM BRI bahwa telahterjadi pembobolan mesin ATM BRI di wilayah Kota Kediri tepatnyaATM BRI RS. MUHAMADIYAH yang beralamatkan di Jl. GatotSubroto, Kec.

Saksi RUDY INDRA CAHYONO, SE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;e Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Para terdakwa, tidak ada hubungankeluarga ataupun hubungan pekerjaan ;e Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa di ajukan ke persidangan karenamasalah telah melakukan penarikan uang dari ATM BRI yang bukan hak14dan milik mereka dan tanpa seijin dari pihak BRI dengan merusak systemmesin ATM BRI ;Bahwa saksi sebagai ITE

Ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH, MH, CLA Bin OHAN SEHABUDIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan Transaksi InformasiElektronik sesuai dengan ketentuan umum dalam UU ITE, InformasiElektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapitidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

Di dalam haltersebut ada 2 perbuatan pidana yaituPertama memuat informasi ataudokumen elektronik seolaholah otentik berupa halaman web resmi Apple(Phising) dapat dikenakan Pasal 35 UU ITE dan Kedua menggunakankartu. kredit orang lain untuk melakukan transaksi (carding)dapatdikenakan Pasal Pencurian di KUHP;Bahwa sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa Perbuatan yangdilakukan tersebut adalah pencurian data dengan cara scampage ataumemalsukan halaman web resmi Apple sehingga data kartu kredit yangHalaman

Di dalam hal tersebut ada 2 perbuatan pidanayaitu Pertama memuat informasi atau dokumen elektronik seolaholahotentik berupa halaman web resmi Apple (Phising) dapat dikenakanPasal 35 UU ITE dan Kedua menggunakan kartu kredit orang lain untukmelakukan transaksi (carding) dapat dikenakan Pasal Pencurian diKUHP; Bahwa saksi dapat menjelaskan dokumen yang telah difoto olehTerdakwa yang kemudian di upload di laptop milik Terdakwa kemudiandikirim ke viabox bukan merupakan dokumen elektronik, tetapi hasilfotonya

merupakan dokumen elektronik; Bahwa saksi menerangkan jika yang dipalsukan adalah dokumensuratnya maka dapat dikenakan ketentuan pemalsuan surat di KUHP,tetapi jika yang diedit atau dimanipulasi adalah dokumen elektroniknyamaka dapat dikenakan Pasal 35 UU ITE karena melakukan manipulasi,penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronikdan /atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronikdan /atau dokumen elektronik tersebut seolaholah data yang otentik;Menimbang

Menyatakan terdakwa ANUM BUDI TRIYANTO Bin ARIS MUSTOFA bersalahmelakukan Tindak Pidana ITE sesuai dengan Surat Dakwaan Pasal 45 ayat(3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008tentang ITE jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE sesuaidengan Surat Dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUM BUDI TRIYANTO Bin ARISMUSTOFA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.3.

;Atas postingan katakata atau kalimat terdakwa pada tanggal 08 Mei 2016tersebut saksi Arta Yuli Setiananda merasa dicemarkan nama baiknya dimediasocial dan menyinggung perasaan.; 222222 nono nn nnn nnn ne nn nnnPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggarPasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11tahun 2008 tentang ITE jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan

No. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam surat DakwaanKami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNANI Alias EGHY BintiMUHAMMAD NUR berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulandikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telahdijalani;3.

No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksisaksi sebagai berikut:1.

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (ITE);Atau;Kedua: Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016tentang perubahan atas UU R.I.

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (ITE);Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satudakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua berdasarkan kesesuaianfaktafakta di persidangan yang lebih memenuhi unsurunsur pembuktiannya;Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum unsurunsurnyasebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2.

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) UU RI.

barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa TEGUH RAHARJA als BRIPTU WILLY TEGUH BinBUDI STIONO telah terbukti secara secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana yang dengan sengaja tanpa hak telahmemanipulasi dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam DakwaanKESATU Pasal 35 UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RINo.11 Tahun 2008 tentang ITE

PerpustakaanUniversitas Malikussaleh ;Bahwa menurut ahli berdasarkan UndangUndang Informasi dan Transaksielektronik (ITE) Bab pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalahperbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer,Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta DokumenElektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat ;Bahwa selanjutnya diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalambentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

suasana grup PK 11 tanpadibaca keseluruhan Saksi1 Serka Yudi Nugraha melaporkan keDanyon Kav 12/BC yang semestinya Saksi1 bisa membedakanmana berita otentik dan yang mana candaan (Hoax).Sehingga unsur ke 2 tidak terbukti secara sah danmeyakinkan.Bahwa Oditur Militer Kurang cermat dalam menguraikan unsurunsur dalam dakwaannya dikarenakan Oditur Militer masihmenggunakan Undangundang Nomor 11 tahun 2008 dimanaUndangundang tersebut sudah direvisi dengan Undangundangundang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE

mengetahui akibat perbuatannya setelahdipanggil ke Staf Intel Kodam XIl/Tpr bahwa ada yang ikutmenyebarkan informasi palsu/berita bohong tersebut tanpaKlarifikasi berita guyonan yang Terdakwa buat.Bahwa Terdakwa tidak menyangka berita akan disebarkan lagioleh Saksi1 yaitu Terdakwa kenal pada saat samasama dinas diDenkav2/BC dan Saksi3 (Terdakwa tidak kenal), setelahmengetahui bahwa Saksi1 dan Saksi3 yang ikut menyebarkaninformasi palsu/berita bohong tersebut.Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca UU ITE

ini mempunyai ciri knas atau kekhususan dan berbedadengan tindak pidana lain karena tindak pidana ITE ini adalah tindakpidana mandiri dan dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirianhanya akibatnya dapat merugikan seseorang atau orang banyak.Bahwa dikarenakan tindak pidana ITE dapat dilakukansecara mandiri tentunya penilaian unsur dengan sengaja tidak bisadengan serta merta diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi,keterangan Terdakwa tersebut di atas melainkan unsur dengansengaja ini harus

dibaca keseluruhanSaksi1 Serka Yudi Nugraha melaporkan ke Danyon Kav 12/BCyang semestinya Saksi1 bisa membedakan mana berita otentikdan yang mana candaan (Hoax).Majelis Hakim berpendapat :Bahwa undangundang dibuat adalah untuk mengaturperbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukanoleh warga negara yang tujuannya adalah untuk mengatur tingkahlaku warga negaranya serta melindungi warga negaranya dariperbuatan orang lain yang merugikan dirinya.Bahwa demikian pula dalam Undangundang ITE

Undangundang ITE nomor 19 tahun2016 adalah bersifat merubah dan menambah pasalpasaltertentu dari undangundang nomor 11 tahun 2008.Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwaUndangundang yang lama bersifat merubah saja dan ketentuanyang tidak dirubah tetap pada rumusan pasal.

keterangan oleh penyidik dan Penyidik PembantuSat Reskrim Polres Solok Selatan sehubungan saksi diminta sebagai Ahli sesuaipermintaan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat ResorSolok Selatan dan sesuai surat penunjukan saksi yang dikeluarkan olehSekretaris Ditjen Aplikasi Informatika (Surat Terlampir) untuk memberikanketerangan sesuai dengan keahlian saksi dibidang hukum telematika berkaitandengan adanya kasus perkara tindak pidana dibidang Informasi dan TransaksiElektronik (ITE

) yang berhubungan dengan perjudian yang dilakukan secaraonline melalui internet;bahwa Ahli bekerja di Ditjen Aplikasi Informatika Depkominfo RI, tepatnyadibagian Hukum, jabatan saksi saat ini adalah Kepala Sub Bagian PenyusunanRancangan Peraturan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dengan jobdescription/tugas dan tanggung jawab menyusun rancangan peraturanperundangudangan bidang aplikasi informaka di Kementerian Kominfo RI;bahwa riwayat pekerjaan saya sebagai Tim Penyusun RUU ITE tahun, 2006

2008, Tim Penyusun RUU Cyber Crime, tahun 2006sekarang dan TimPenyusun UU ITE, tahun 2008sekarang.bahwa Pelatihan yang telah diikuti : Pelatihan Cyber Law di Korea, tahun 2008,Workshop Lawful Interception di Ceko dan Australia, tahun 2009, WorkshopCyber Crime di Manila, Philipina, tahun 2010, Workshop APEC SOM di Jepang,tahun 2011, Workshop RDF Asia Pacific ITU, di Phnom Penh, Kamboja, 2013,Workshop Cybercrime Legislation, Tokyo Jepang, 2013.Hal. 17 dari hal. 36 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN

Sied telah melanggar ketentuan Pasal 27ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;bahwa jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudiandalam ruang siber maka APH harus membuktikan bahwa orang tersebut telahmemenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu: (i)adanya kesengajaan dan tidak adanya hak (ii)adanya perbuatan mendistribusikan,mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau DokumenElektronik

, karena unsurunsur dalampasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yaituSetiap orang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikandan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyaInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah terpenuhidengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;Bahwa karena Kota Gorontalo adalah suatu institusi / lembagapemerintah dimana penanggung jawab administrasi tertingginyaadalah Walikota yang dalam hal ini adalah H.

Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yangdianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatanuntuk membuktikan tuduhan itu.Menimbang, bahwa telah terjadi Perbedaan pendapat soal substansi Pasal 27 ayat(3) UU ITE.

Ada pendapat bahwa penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE berkaitan denganPasal 310 KUHPidana, yang mana unsur di muka umum berlaku pula dalampenyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaik, misalnya informasi elektronik yang disebarkan lewat email dikatakan tidakmemenuhi unsur di muka umum karena sifatnya tertutup antar individu.

Demikiansalah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUUVI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. MahkamahKonstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungioleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilainilaiHalaman 65 dari 70demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsipprinsip negara hukum.

Pasal 27 ayat (8) UUITE adalah Konstitusional.Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhanabila dibandingkan dengan pasalpasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Olehkarena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasalpasalpenghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentangpencemaran nama baik.