secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10 UndangUndang nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan dilarangmenolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dengandemikian dianggap masih relevan digunakan sebagai landasan voluntair atau yanglazim disebut dengan permohonan maka dengan demikian permohonan Pemohontermasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana = diubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti namamerupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagai berikut buny)i:Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untukmenetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang

Sutami TanjungKarang Timur Bandar Lampung atau atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang,akan tetapi karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan NegeriKalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat denganPengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP,Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana

./2012/PN Bit.( eksepsi ), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupunmengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut iMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3( tiga ) orang saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingdan telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yangpada. pokoknya Sebagal Berikul : se

Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yangbersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama anakPemohon menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Stabat ; w Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yakni Foto Copy Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1205LT240620130419 tertulis nama anak Pemohon EVINAGISELLA, seharusnya dan dihubungkan dengan keterangan saksisaksi bahwapenulisan nama anak Pemohon diganti menjadi APRIYANI PRATIWI di karenakananak Pemohon sering sakitsakitan dengan nama yang lama, sesuai dengan yangtercantum dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran (vide bukti P3); w Menimbang, bahwa dari alat bukti P3 Pemohon

Bahwa perubahan nama Pemohon adalah perubahan nama kecil dan bukan namakeluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan Titel, Gelar,Pangkat , Gelar Kebangsawanan ;Menimbang, bahwa karena nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut adalah tidakbertentangan dengan Undang Undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau adatistiadat suatu daerah ;Menimbang, bahwaberdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas

Kalau kemudiansetelah pembuktian barulah dapat diketahui terbukti tidaknya suatu eksepsi absolute, yaknipernyataan ketidak wenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memseriksa danmemutus perkara ini yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan faktakejadian tersebut adalah masih tetap menjadi penilaian hakim dalam tata cara membuatsurat gugat.Menimbang, bahwa dengan menunjukkan fakta kejadian tidak berwenangnya danhalhal yang masih ditemukan kaburnya gugatan adalah identitas para pihak

penggantian namapemohon ternyata sesuai dengan keinginan dan keyakinan pemohon dihubungkandengan pasal 52 UndangUndang No,. 23/2006 tentang AdministrasiKependudukan, Ketertiban umum dan Kesusilaan sehingga permohonan pemohonuntuk menambah satu kata nama dari WILLY menjadi WILLY DAWSONLUISAN, dan untuk selanjutnya menyebut dirinya WILLY DAWSON LUISAN,Menimbang, bahwa nama yang dipilih pemohon adalah penambahan,penyebutan atau penulisan dan bukan perubahan nama keluarga atau keturunansehingga menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukumdan berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon dapat di kabulkan danmembebankan pula kepada pemohon untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan pasalpasal dan Undangundang yang bersangkutan ;MENETAPKANe Mengabulkan permohonan Pemohon;e Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon dariWILLY ditambah menjadi WILLY DAWSAN LIUSAN dan selanjutnyamenyebut dirinya menjadi WILLY DAWSAN LIUSAN;e Memerintahkan kepada

atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakanbenar benar tidak keberatan ; n0 2s 0 nnn ne nne nnnMenimbang bahwa ; Pemohon tidak akan mengajukan apa apa lagi danselanjuinya Moho Penetapan ==exnnnmsmssnnsennnmmenennnenaeenenTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohon adalah sebagaimanaterurai di atas ; 220222 no nnn nn nnn n en nn nen nnnnneMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi Permohonan Pemohon, maka sebelumnya akanmempertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Bogor untukmemeriksa dan mengadili permohonan ini.

secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10 UndangUndang nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan dilarangmenolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dengandemikian dianggap masih relevan digunakan sebagai landasan voluntair atau yanglazim disebut dengan permohonan maka dengan demikian permohonan Pemohontermasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana = diubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti namamerupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagai berikut buny)i:Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untukmenetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang

secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10 UndangUndang nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan dilarangmenolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalihn bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dengandemikian dianggap masih relevan digunakan sebagai landasan voluntair atau yanglazim disebut dengan permohonan maka dengan demikian permohonan Pemohontermasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke3 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakansalah satu peristiwa penting kependudukan sebagai berikut bunyi:Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untukmenetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing

secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10 UndangUndang nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan dilarangmenolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dengandemikian dianggap masih relevan digunakan sebagai landasan voluntair atau yanglazim disebut dengan permohonan maka dengan demikian permohonan Pemohontermasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke3 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 itentang = Administrasi Kependudukan sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti namamerupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagai berikut buny)i:Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untukmenetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang

Kidul, KecamatanKaliwates, Kabupaten Jember;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P7 dan P9 benar Pemohonmempunyai dua orang anak bernama Oentoro Irianto dan Venny Oentoro Irianto;Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan perubahanstatus perkawinan karena didalam Bukti P1 dan P2 berupa Kartu TandaPenduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis status kawin, padahal yangbenar adalah status tidak kawin;Menimbang, bahwa persoalan datadata kependudukan, seperti statusperkawinan, adalah menjadi kewenangan

' Pengadilan Negeri untukmengeluarkan segala perubahannya menurut ketentuan undangundang karenamenyangkut status hukum personal dari seseorang sehingga harus diperbaikidengan data yang benar;Menimbang, bahwa kejelasan identitas kependudukan ini diperlukansesuai dengan amanat dari Pasal 58 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa untuk tertibnya data administrasi kependudukanPemohon

Bahwa perubahan nama Anak Pemohon adalah perubahan nama kecil dan bukannama keluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan Titel, Gelar,Pangkat , Gelar Kebangsawanan ;Menimbang, bahwa karena nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut adalah tidakbertentangan dengan Undang Undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau adatistiadat suatu daerah ;Menimbang, bahwaberdasarkan Uraian pertimbangan tersebut

secara tegas lagi dalam Undangundang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru akan tetapi berdasar Pasal10 UndangUndang nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan dilarangmenolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalihn bahwa hukumtidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dengandemikian dianggap masih relevan digunakan sebagai landasan voluntair atau yanglazim disebut dengan permohonan maka dengan demikian permohonan Pemohontermasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke3 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 itentang = Administrasi Kependudukan sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti namamerupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagai berikut buny/i:Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untukmenetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang

Kerten Kec, LaweyanKota Surakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang, yang sama sekaliatau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawanhukum, pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapatmengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat ataumemakai anak kunci palsu, perintah palsu

Laweyan KotaSurakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumdan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang, yang sama sekali atausebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawanhukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa bersama temannyaSi Bro berboncengan mencari rumah Sdr.

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dalildalil gugatanPenggugat tersebut merupakan alasan untuk perceraian sebagaimana diuraikandiatas, maka Majelis akan mempertimbangkan buktibukti dari Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugattelah mengajukan alat bukti suratsurat bertanda P1 sampai dengan P4 dan jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara a quosebelum masuk pokok perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 sampai denganP4 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Katholik sedangkan pokokgugatan adalah mengenai urusan perceraian bagi orang yang beragama selainIslam yang merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri maka Majelis Hakimberpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara

HAIKAL FIRDAUSHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2018/PN Pklmenjadi MUHAMMAD HAIKAL FIRDAUS sebagaimana dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Pekalonganyang mengadili perkara ini memutuskan permohonan Pemohon, maka akandipertimbangkan terlebihn dahulu, apakah permohonan Pemohon termasuk kedalam kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan.Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yangmemeriksa perkara ini membaca surat permohonan pemohon, inti

maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan padapokoknya bahwa Anak Pemohon sering mengalami sakit sehinggaPemohonberkehendak untuk merubah nama anaknyadari nama Dzaki Gunawan PutramenjadiDzaki Azfer Atharauf;Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkanapakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadilipermohonan Pemohon melalui kuasanya tersebut;Menimbang, bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalahmengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pegadilan Negeri tidakhanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa),akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkara perdata yang tidakmengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang, bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang

No. 03/PKN/2010/PN.Niaga Sby.Persoalan ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar ; Bahwa kedudukan hukum Tergugat dan Penggugat adalah dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga PengadilanNegeri Denpasar tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadiliDISIKGIa.

bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara iniadalah : 99 2n2no non nnn non nae none cn nnn non nee ce enn non nnn son nne nen nne cenceHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt/2015/PT.DPS Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat/Pembanding ke PengadilanNegeri Denpasar tersebut, apakah Pengadilan Negeri Denpasarberwenang mengadili ataukah tidak; Bahwa sengketa Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor perkara696/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut merupakan kewenangan PengadilanNegeri Denpasar ataukah kewenangan

Pengadilan Negeri Surabaya(Pengadilan Niaga Surabaya) ?

56 UU Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yangbersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohonmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Stabat ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yakni Foto Copy Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1205LT170920180007 tertulis nama Pemohon MELTISUSANTO, seharusnya dan dihubungkan dengan keterangan saksisaksi bahwapenulisan nama Pemohon diganti menjadi REZA TARIGAN di karenakan Pemohon sering sakitsakitan dengan nama yang lama; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan keterangan saksisaksi dan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari dan tidak mengalamikesulitan