November 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanNovember tahun 2012, bertempat di Jorong Aur Jaya Nagari Koto Baru Kab.Dhamasraya atau setidaktidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri MuaroSijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan kekerasanatau ancamanancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankantugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undangundang atau ataspermintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan

pejabat,10mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan.

JUNAIDI ALIAS JUNAI BIN MAKRUP terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanperbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau ataspermintaan pejabat memberipertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat sebagaimanadakwaan alternatif ke lima Penuntut Umum Melanggar Pasal 212 KUHP joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

JUNAIDI ALIAS JUNAI BIN MAKRUP terbukti Secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanperbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau ataspermintaan pejabat memberpertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat sebagaimanadakwaan alternatif ke lima Penuntut Umum Melanggar Pasal 212 KUHP joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;3. Menghukum Terdakwa I.

Nomor 51 Tahun 2009, yangdimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat TataUsaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusanTata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku :Menimbang, bahwa apabila dibaca dengan seksama Surat Gugatan Penggugat,maka telah jelas sengketa a quo adalah terjadi antara orang melawan

Pejabat Tata UsahaNegara, yakni melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, sengketa mana terjadiakibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak MilikNomor: 26963/Kel.

setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempatdi simpang belukar Panjang Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat KabupatenBungoatau setidaktidaknya di Suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini,dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawanseorang pejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yangmenurut kewajiban undangundang atau ataspermintaan pejabat memberipertolongan kepadanya, diancam karena melawan

pejabat, dilakukan oleh duaorangatau lebih dengan bersekutu.

BatuKerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungoatau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri MuaraBungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukanperbuatandengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau ataspermintaan pejabat memberi pertolongankepadanya, diancam karena melawan

pejabat.

waktudalam bulan November tahun 2012 bertempat di Kantor DPRK Sabang JalanYos Sudarso Gampong Cot Bau Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atausetidaktidaknya pada suatu suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadilidengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yangsedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajibanundangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongankepadanya, diancam karena melawan

pejabat, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Pada hari Jumat Tanggal 09 November 2012 sekitar pukul 09.30 Wibterdakwa datang ke Kantor DPRK Sabang untuk bertemu denganRamlan Janas Ramlan Janas Kepala DPPKKD Kota sabang yangsedang Rapat di Kantor DPRK Sabang untuk menanyakan tentangpencairan dana BRA, sesampainya di Kantor DPRK sabang terdakwamenghubungi Ramlan Janas dengan mengggunakan telepon genggamuntuk menanyakan dimana Ramlan Janas tidak lama kemudian RamlanJanas

Pasal 49 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam perkara iniialah subjek hukum perorangan (in casu Penggugat) melawan Pejabat TataUsaha Negara (in casu Tergugat) serta subjek hukum perorangan yangberkepentingan atas sengketa a quo (in casu Para Tergugat II Intervensi).

Jkt.Pstdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan paksaan danperlawanan berdasarkan Pasal 212 yaitu Dengan kekerasan atau ancamankekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yangsah, atau orang yang menurut kewajiban UndangUndang atau atas permintaanpejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat ,jJika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jkt.Pstdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan paksaan danperlawanan berdasarkan Pasal 212 yaitu Dengan kekerasan atau ancamankekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yangsah, atau orang yang menurut kewajiban UndangUndang atau atas permintaanpejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat ,jJika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam Pasal 212 Barang siapadengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabatyang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberipertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidanapenjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah.

bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akanmelakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan kebebasan,kesehatan atau keselamatan nyawa yang diancam;" Bahwa menurut Simons kekerasan adalah setiap penggunaan tenagabadan yang dilakukan tidak terlalu ringan ancaman dari kekerasansyaratnya menurut Hoge Raad bahwa ancaman itu tidak harusdiucapkan dalam suatu keadaan yang mengakibatkan orang lain takut;" Bahwa orang yang melakukan ancaman kekerasan atau melakukankekerasan itu harus mengetahui bahwa ia melawan

pejabat, akan tetapitidak harus tahu bahwa pejabat tersebut sedang melakukan tugasjabatannya;" Bahwa ancaman tidak harus dengan perbuatan kekerasan, menurutSianturi bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan adalah samadengan memaksa, suatu tindakan yang memojokkan seseorangsehingga tidak ada pilihan lain baginya selain mengikuti kehendak sipemaksa; Bahwa dalam perkembangannya kekerasan tidak hanya dalam bentukkekerasan fisik belaka, akan tetapi dapat pula berupa kekerasan nonfisik atau kekerasan psikis

Penyabungan Utara Kab.Mandailing Natal olehkarena terdakwa ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dansebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada Pengadilan NegeriMedan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medanberwenang mengadili perkara ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugasyang sah atauorang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan

pejabat, paksaandan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang ataulebin dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengancaracara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk mengadakan aksi unjuk rasa untukminta Kepala Desa Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya, laluAwaluddin Lubis als Awal bersama mahasiswa yang lainnya menyusunrencana untuk meleserkan Kepala desa dengan cara

Herto Persada Sakti yangtermasuk dalam kategori badan hukum perdata melawan Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Toli Toli yang merupakan badan atau Pejabat Tata UsahaNegara selaku Tergugat sehingga memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum dalamsengketa Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan administrasipemerintahan yaitu Perbuatan yang dilak ukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

Penyabungan Utara Kab.Mandailing Nataloleh karena terdakwa ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dansebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada Pengadilan NegeriMedan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Medanberwenang mengadili perkara ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugasyang sah atauorang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan

pejabat, paksaandan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang ataulebin dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa denganCaracara sebagai berikut : Bahwa pada bulan Mei 2020 Kepala Desa Mompang Julu KacamatanPenyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan perangkatdesa membagikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa untuk Tahap kepada masyarakat sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dari yangseharusnya Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah

III FITRIWATI Als FITRIBinti SYAFRIN, Terdakwa IV JUSNITA Als JUS Binti (Alm) ALWI danHalaman 3 dari 96 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN MrbTerdakwa V ITA RODIAH Als ITA Binti ALIAMA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanperbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau ataspermintaan pejabat memberipertolongan kepadanya, diancam karena melawan

pejabat sebagaimanadakwaan alternatif ke lima Penuntut Umum Melanggar Pasal 212 ayat (1)KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIAH Als SOF Binti IDRIS,Terdakwa Il DELI ROSNITA Als DELI Binti SUWARDI dan Terdakwa.

SUPRIYADI ,Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN MrbTerdakwa V, ITA RODIAH als ITA binti ALI AMAterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanperbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurutkewajiban undangundang atau ataspermintaan pejabat memberpertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat sebagaimanadakwaan alternatif ke lima Penuntut Umum Melanggar

Bahwa di dalam butir 12 posita gugatan Penggugat dinyatakan antaralain bahwa Tergugat V, VI, VIl dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Pemerintah, maka merupakan bukti setidaknya indikasiyang kuat bahwa gugatan Penggugat adalah melawan pejabat TataUsaha Negara dan mempersoalkan keabsahan dari produk TUN;.

Penggugat Ke Pengadilan TUN Semarang dalam tenggangwaktu yang dibolehkan menurut ketentuan Pasal 55 UndangUndang Peratun;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai salah satu perserta dalam seleksicalon perangkat desa Jali untuk formasi Modin III adalah berkedudukan sebagaiorang biasa (Naturalijkk Person) sedangkan Tergugat ialah Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam Peraturan PerundangUndangan khususnyaPerda Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018, oleh karenanya subjek hukum incasu adalah antara orang melawan

Pejabat Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugatdan Jawaban Tergugat diperoleh kesimpulan permasalahan dalam sengketa aquo terkait perbedaan pendapat dalam sengketa tata usaha negara mengenalperselisihan hukum tentang penerapan hukum administrasi terhadap seleksiPerangkat Desa di Kabupaten Demak khususnya terhadap seleksi CalonPerangkat Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor : 94/G/2018/PTUN.SMGMenimbang,

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakimyang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbuktisecara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , Kesatu : Setiaporang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yangsedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undangundang, atau atas permintaaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam,karena melawan pejabat Sebagaimana diatur dan diancam dengan

Rambutan Tebing Tinggi atau setidaktidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TebingTinggi Deli, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atauorang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabatpemberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, yangdilakukan terdakwaterdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut : a Pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan

Dengan demikian, Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategoritelah melawan pejabat yang sah yaitu Pejabat Bea Cukai Tg. Balai Karimun yang secararesmi telah menangkap KM. Jembar Hati sehingga unsur ke2 pun telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad. 3.

(ini menunjukansubjek hukum nya adalah Orang melawan Pejabat Administrasi Negara)Menurut SF.

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20Desember 2014.Untuk selanjutnya disebut SCDAQAl ~nnnn nn nnn nnn ne nnn nn nn nnnen nenPENGGUGAT ;Melawan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARISPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA., beralamat di JalanMedan merdeka Selatan, Nomor 89, Jakarta Pusat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BIRO UMUM SEKRETARISPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA., beralamat di JalanMedan merdeka Selatan, Nomor 89, Jakarta Pusat.Hal dari 75 hal. Putusan Perdata. Nomor : 610/Pdt.G/2014/PN.Jkt.PstSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3.