Banding tertanggal 25 September 2008senilai USD3,734,607;Bahwa realisasi dari Purchase Order tersebut dilakukan dalam 2 tahapan/batch: Batch 1 dengan nilai sebesar US$3,017,791.00 dikirimkan pada tanggal 31Desember 2008 melalui Singapore; Batch 2 dengan nilai sebesar USS716,816.00 dikirimkan langsung dari VGIBatam ke Exxon Mobil di Balikpapan di Tahun 2009 yang diterima olehExxon Mobil langgai 12 Maret 2009;Bahwa Pengiriman Batch 1 dilakukan tanggal 31 Desember 2008 dengan formBC.1.3 "Pemberitahuan Pengangkutan

Barang Asal Daerah Pabean Dari SatuTempat Ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean" sesuai denganketentuan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Exxon Mobil denganPemberitahuan Impor Barang Nomor 001335 tanggal 6 Februari 2009,memasukkan barang tersebut ke Daerah Pabean/Indonesia, formulir BC 1.3Halaman 4 dari 21 halaman.

017,791.00 Singapore oe Invoice USD 3 734,607 a Indonesia' plusPPNUSD373.260.7 SA pees PPS USD 3 Sf ees Exxon latil Indonesia1 * iae r Irae ras eee as barang USD716.8161 : E eri PE val Batch2Bahwa Temuan Terbanding terkait dengan Pemberitahuan Ekspor Barang atasBatch 1 tersebut di mana barang dikirimkan dari Batam ke Exxon Mobil melaluiSingapore, atas pengiriman barang ke Singapore dibuat Pemberitahuan EksporBarang dengan Nomor 099572 tanggal 31 Desember 2008 dan dilengkapiFormulir BC 1.3 "Pemberitahuan Pengangkutan

Barang Asal Daerah PabeanDari Satu Tempat Ke Tempat Lilin Melalui Luar Daerah Pabean" dengan nilaibarang USD 3,017,791.00;Bahwa dari gambaran transaksi di atas, dapat Pemohon Banding sampaikanbahwa pada saat Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut dibuat dan dilaporkan(31 Desember 2008), belum terjadi penyerahan kepada Exxon Mobil karenabarangbarang yang termasuk dalam Pemberitahuan Ekspor Barang tersebutbelum diterima/disetujui oleh Exxon Mobil, sehingga belum dibuatkan tagihaninvoicenya;Bahwa sesuai

RASYIDJAYA.Bahwa pengangkutan barang berupa bawang merah tanpa dilengkapidengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuaidengan Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan.Bahwa tentang Tata niaga impor bawang merah diatur dalam : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40/M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/

Bahwa benar pengangkutan barang berupa bawang merah tanpa dilengkapidengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuaidengan Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

RASYID JAYA.Bahwa benar pengangkutan barang berupa bawang merah tanpa dilengkapidengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuaidengan Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan.Bahwabenar tentang Tata niaga impor bawang merah diaturdalam : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40/M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan KeduaHalaman 26 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus

No. 290/Pdt/2010/PT.DKI.oleh PT Cahaya Kalimantan Raya No. 01/CN/CKR/VI/2008 (bukti P13), sertaketerangan saksi Abdul Rahman, telah menunjukkan bahwa benar berkenaandengan pengangkutan barang milik Penggugat menggunakan kapal laut yangdiageni oleh PT. Cahaya Kalimantan Raya dan diasuransikan kepada Tergugatmenggunakan kapal yang diakui oleh PT.

RASYIDJAYA.Bahwa pengangkutan barang berupa bawang merah tanpa dilengkapidengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuaidengan Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan.Bahwa tentang Tata niaga impor bawang merah diatur dalam : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40/M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/

Bahwa benar pengangkutan barang berupa bawang merah tanpa dilengkapidengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuaidengan Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

RASYID JAYA.Bahwa benar pengangkutan barang berupa bawang merah tanpa dilengkapidengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuaidengan Pasal 102 huruf a Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan.Bahwabenar tentang Tata niaga impor bawang merah diaturdalam : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40/M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan KeduaHalaman 26 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus

Rp2.227.889.491,00 yang merupakan bagian dari Biayasandar pelabuhan yang terutang PPh Pasal 23 yang harusdipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemohon Banding karenabiaya tersebut merupakan biaya yang sama dan sejenis denganbiaya sebesar Rp700.234.135,00 yang telah dilaporkan sebagaiobjek PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding;bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan biayasandar pelabuhan adalah merupakan biayabiaya yangdikeluarkan untuk pembayaran kepada shipping line (perusahaanpelayaran) untuk pengangkutan

barang jadi (PET), terminalhandling charge (THC), document fee (biaya dokumen) kepadakonsumen luar negeri;bahwa dari hasil uji bukti yang dilakukan antara PemohonBanding dengan Terbanding diketahui bahwa dari dokumendokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding berupa: Bank Disbursement Payment Request Bill of Lading Invoice Delivery Order Payment Letter;Halaman 8 dari 22 halaman.

dengan totalsebesar Rp2.928.099.357,00 adalah pembayaran kepadaShipping Line seperti APL Logistic, PT Bahari Cahaya Raya,PT BDP International, PT Dinamika Expressindo, PT OECFreight Indonesia, Tangguh Logistic, PT Tiga Bintang Jaya,dan PT Zimmoah Marine Trans;Bahwa sesuai dengan dokumen dalam berita acara uji bukti,menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), biaya sandar pelabuhan adalah biayabiaya yangdikeluarkan Perusahaan untuk pelayaran kepada ShippingLine (Pelayaran) untuk pengangkutan

barang jadi, terminalhandling charges, document fee kepada costumer luar negeriBahwa atas daftar biaya sandar pelabuhan yang disampaikanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dengan total sebesar Rp2.928.099.357,00 menurutTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)yang merupakan objek PPh Pasal 23 adalah sebesarRp700.234.135,00 sebagaimana telah dilaporkan dalam SPTMasa = PPh Pasal 23 dan selisihnya sebesarRp2.227.889.491 ,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23.Halaman

Tanda Selar : GT. 2955 No. 8534/Bc;Bahwa dalam menjalankan usahanya dibidang pengangkutan barang,Pemohon telah memiliki beberapa sertifikat atas kapalnya seperti :a. Surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) nomor : BXXV493/AL.58, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PerhubunganLaut;b. Sertifikat garis muat internasional (1966) nomor : 026135, yangdikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia ;c.

Sinar Senja, buktiP6;di Fotocopy Blanko Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia, dari PT.

harus memenuhi ketentuan ex generalisyang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, persetujuan asuransi juga harusmemenuhi ketentuan /ex specialist yang diatur dalam KUH Dagang yangkhusus mengatur tentang perjanjian asuransi yaitu Pasal 258 jo Pasal 255KUH Dagang telah menetapkan bahwa persetujuan pertanggungan harusdilakukan secara tertulis dalam bentuk polis ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, MajelisHakim mendapati bahwa perjanjian perikatan asuransi pengangkutan

barang di laut (marinecargo) antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sesuai denganketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maupun ketentuan /ex specialist tentangperasuransian yang berlaku di Indonesia ;Menimbang, bahwa adanya perjanjian asuransi pengangkutan di laut yang dibuktikan denganadanya beberapa dokumen seperti Marine Cargo Policy No.02.02.03.07.250.00508dan No.0202.07.03.250.00504 yang keberadaannya didukung oleh dokumenlainnya seperti Debit Note maupun Deklarasi Penutupan Asuransi MarineCargo

Dalam setiapdokumen tersebut, dicantumkan uraian setiap objek pertanggungan asuransisesuai konosemen ;Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk menentukan jenis barang apaSajakah yang menjadi objek pertanggungan marine cargo tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada konosemen pengangkutan barang yangdisetujui Tergugat untuk dipertanggungkan yaitu konsosemen muatan (B/L) & Perjanjian No.01/SS/lOut/KMA/III/2007 tertanggal 10 Maret 2007dan No.04/SS/lOut/FakFak/III/2007 tertanggal 10 Maret 2007.

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutangbiaya pengangkutan barang seluruhnya sebesar Rp. 80.996.000, (delapanpuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tunai dansekaligus kepada Penggugat ;4.

PUTUSANNomor 616/Pdt.G/2015/PA.MdnaetestisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ceraitalak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara :XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikanSMA, pekerjaan usaha jasa pengangkutan barang,bertempat tinggal di Jalan XXXXX, KecamatanMedan Tembung, Kota Medan, sebagai Pemohon;MelawanXXXXX, umur

kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal ketika terdakwa berniat mencari mobil yang akan dibawa olehterdakwa ke Palembang untuk digunakan secara pribadi oleh terdakwa.Kemudian pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 terdakwa menelpon temanterdakwa yang bernama saksi SUPRIATNO yang sedang berada diPalembang untuk berpurapura meminta jasa pengangkutan

barang denganalasan terdakwa berencana akan pindah dari Pangkalan Kerinci kePalembang dengan biaya jasa pengangkutan sebesar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu terdakwaditawarkan oleh saksi SUPRIATNO dengan biaya jasa sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) lalu terdakwa langsung menyetujui tawaransaksi SUPRIATNO tersebut dengan tujuan agar saksi SUPRIATNO maumenuruti permintaan terdakwa dan saksi SUPRIATNO datang ke PangkalanKerinci membawa mobilnya.

yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa danmengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yangada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020 terdakwa menelpon temanterdakwa yang bernama saksi SUPRIATNO yang sedang berada diPalembang untuk meminta jasa pengangkutan

barang karena terdakwaberencana akan pindah dari Pangkalan Kerinci ke Palembang dengan biayajasa pengangkutan sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah), akan tetapi pada saat itu terdakwa ditawarkan oleh saksiSUPRIATNO dengan biaya jasa sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)lalu terdakwa pun menyetujui tawaran saksi SUPRIATNO tersebut.Selanjutnya pada hari kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wibbertempat di Pos PT.

Pengangkutan barang bukti sebagaimana dimaksud angka 2 diatasdengan menggunakan kendaraan Mobil Truk merek Toyota Dyna warnamerah dengan nomor Polisi BM8982RE yang dikendarai seorang lakilakiyang mengaku bernama SUKISNO Als SUKIS Bin SIRIN.4. Hasil pengukuran dan pengujian yang dilakukan oleh Tim Pengukur(daftar hasil pengukuran terlampir), kayu yang dimaksud berupa kayuolahan jenis rimba campuran sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kepingdengan volume sebesar 10,2500 M?

SETIA MAJU GT 7S21 No. 2554 dengan waktu tiba serta berangkat dari Port Klang Malaysia danpemberitahuan barangbarang yang akan dibawa oleh Terdakwa ke luarwilayah Malaysia (diekspor) yang dikeluarkan oleh Kastam Diraja Malaysia,dimana dukumen tersebut bukan merupakan manifes (daftar barang niaga yangdimuat dalam sarana pengangkut) yang resmi untuk mengangkut ataumembawa barangbarang tersebut masuk ke Indonesia, dimana Terdakwa jugatidak memiliki dokumen kapal serta dokumen berlayar;14Bahwa dalam pengangkutan

barang impor, Terdakwa harusnya memilikioutward manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut berupa jumlah dan jenis barang yang dimuat dan diangkut, namapengirim dan penerima barang yang dibuat atau diterbitkan oleh AgenPelayaran di pelabuhan muat dan natinya akan dikonversi menjadi inwardmanifes yang diterbitkan oleh Agen Pelayaran di Indonesia untuk didaftarkan diKantor Bea Cukai setempat;Bahwa Terdakwa sebagai pengangkut barang impor dari luar negeri keIndonesia berkewajiban

Krissebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional uang sisanyaakan dikirim ke nomor rekening bank milik Terdakwa;Bahwa dalam pengangkutan barang impor, Terdakwa harusnya memilikioutward manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut berupa jumlah dan jenis barang yang dimuat dan diangkut, namapengirim dan penerima barang yang dibuat atau diterbitkan oleh Agen Pelayarandi pelabuhan muat dan natinya akan dikonversi menjadi inward manifes yang20diterbitkan oleh

Malaysia, dimana dokumen tersebut merupakan daftar awak kapalSETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 dengan waktu tiba serta berangkat dari Port KlangMalaysia dan pemberitahuan barangbarang yang akan dibawa oleh Terdakwa ke luarwilayah Malaysia (diekspor) yang dikeluarkan oleh Kastam Diraja Malaysia, dimana24dukumen tersebut bukan merupakan manifes (daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut) yang resmi untuk mengangkut atau membawa barangbarang tersebut masukke Indonesia;Menimbang, bahwa dalam pengangkutan

barang impor, Terdakwa harusnyamemiliki outward manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkutberupa jumlah dan jenis barang yang dimuat dan diangkut, nama pengirim dan penerimabarang yang dibuat atau diterbitkan oleh Agen Pelayaran di pelabuhan muat dan natinyaakan dikonversi menjadi inward manifes yang diterbitkan oleh Agen Pelayaran di Indonesiauntuk didaftarkan di Kantor Bea Cukai setempat dan Terdakwa sebagai pengangkut barangimpor dari luar negeri ke Indonesia tidak

Awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun danharmonis menjalankan rumah tangga pemohon meski pemohon seringmeniggalkan termohon untuk pergi bekerja dalam jangka waktu lama,oleh karena pemohon bekerja sebagai Pelaut dan bekerja di salah satukapal pengangkutan barang, maka, pemohon sering meninggalkantermohon untuk pergi bekerja dalam kurung waktu cukup lama 6 bulanbaru kembali dan berangkat lagi setelah sebulan cuti;4.Bahwa kemudian pada Awal tahun 2016 rumah tangga pemohon dantermohon

No. 967 K/PID/2014sejak tahun 2006 sebagai Pimpinan Marketing adapun tugas tanggungjawab mencari order muatan untuk perusahaan;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 lewat telponsehubungan dengan penawaran pengangkutan barang miliknya berupabesi ulir sebanyak 300 ton dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 saksi telah adakesepakatan dengan Terdakwa Nugroho untuk melakukan pengangkutanbarang milik Nugroho berupa besi ulir sebanyak 300

Nasir Nomor29 Blok G9 Surabaya;e Bahwa saksi adalah pemilik rekening BCA No. 1870354840 dan hinggasekarang masih aktif; Bahwa saksi telah dibayar sebanyak 50 % dari ongkos Rp117.000.000,yaitu Rp52.000.000, adapun waktu pembayarannya saksi lupa namunsaksi dibayar dengan jalan transfer ke rekening saksi di BCA yangmelakukan pembayaran tersebut adalah Terdakwa Nugroho sendiri,buktinya yaitu bukti transfer dan yang memegang buktinya adalahNugroho;e Bahwa untuk pengangkutan barang milik Nugroho berupa

Hal ini merupakan satu kesatuan darijasa pengangkutan barang di laut, yang tarif/ongkosnya dihitung berdasarkanvolume barang yang dipindahkan/diangkut oleh Crane Barge tersebut;Bahwa Crane Barge jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secarasederhana adalah Tongkang Derek, yang merupakan jenis kapal tongkangyang di bagian deknya terdapat mesin/peralatan berupa crane (lenganderek) dan derrick (derekan).

Putusan Nomor 150/B/PK/PJK/20174.3.4.4.4.5.4.6.Bahwa bidang jasa pelayaran yang disediakan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasapersewaan kapal, jasa pengangkutan barang dan jasa bongkarmuat barang, dengan penjelasan sebagai berikut :4.3.1. Bahwa Jasa Persewaan Kapal dilakukan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan menyewakan Kapal Tongkang berikut KapalTug Boat untuk jangka waktu tertentu dengan tarif yangdihitung perbulan;4.3.2.

Bahwa Jasa Pengangkutan Barang merupakan jasamengangkut barang berupa hasil tambangmenggunakan kapal tongkang yang ditarikmenggunakan kapal tug boat dari pelabuhan muatmenuju kapal mother vesse/ dengan tarif yang dihitungberdasarkan volume hasil tambang yang diangkut;4.3.3.

Biaya AsuransiBiaya asuransi adalah biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempatekspor di luar negeri ke tempat impor di Daerah Pabean.Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf g,belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data obyektif danterukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biayaasuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan ini.bahwa dalam persidangan

barang sesuatu, yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supayamembuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena telahmelakukan pemerasan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut:Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula padasaat saksi Abdul Roni Bin Muhammad Ali selaku Kapolsek Pulau Panggung telahmendapatkan informasi tentang banyaknya laporan yang masuk secara lisan daripara sopir truk atau jasa pengangkutan

barang yang menuju proyek PT.PGEKec.Ulu Belu Kabupaten Tanggamus serta adanya laporan dari media masaberupa Koran tentang adanya pemerasan oleh para preman terhadap para sopiryang tengah melintasi jalan di jalan raya Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu BeluKabupaten Tanggamus, kemudian pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam07.00 Wib saksi Abdul Roni bersama saksi Dedi Iskandar Bin Jahmar selakuanggota Kepolisian sektor Pulau Panggung sedang melaksanakan patroli danpada saat diperjalanan tepatnya

,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula padasaat saksi Abdul Roni Bin Muhammad Ali selaku Kapolsek Pulau Panggung telahmendapatkan informasi tentang banyaknya laporan yang masuk secara lisan daripara sopir truk atau jasa pengangkutan barang yang menuju proyek PT.PGEKec.Ulu Belu Kabupaten Tanggamus serta adanya laporan dari media masaberupa Koran tentang adanya pemerasan oleh para preman terhadap para

overtheroadtractor to spot I trailer.bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menyimpulkan identifikasi barang adalah :Terminal Tractors merk Kalmar, model Ottawa 4x2 dalam keadaan SKD (Semi KnockedDown) yang penggunaannya adalah : Off Highway.Klasifikasi Pos Tarifbahwa pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 dinyatakan bahwa Kendaraanmasuk Bagian XVII yang menampung jenis barang Kendaraan, Kendaraan Udara,Kendaraan Air dan Perlengkapan Pengangkutan yang Berkaitanbahwa untuk kendaraan bermotor untuk pengangkutan

barang masuk dalam Bab 87 dariBagian XVII tersebut yang menampung jenis barang Kendaraan Selain yang Bergerak DiatasRel Kereta Api atau Trem dan Bagian serta Aksesorinyabahwa catatan 2 Bab 87 tersebut menyatakan :Untuk keperluan Bab ini, traktor berarti kendaraan yang dikonstruksi terutama untukmenarik atau mendorong kendaraan lain, peralatan atau mesin dengan peralatan tambahanmaupun tidak, untuk keperluan pengangkutan perkakas, benih, pupuk atau barang lain dalamhubungannya dengan kegunaan utama

Bataviayang diketahui muatannya membawa ballpress pakaian bekas / monza dansaat ditanyakan dokumen / manifest kapal yaitu daftar muatan kapalsebagai dokumen pelindung pengangkutan barang memasuki daerahpabean Indonesia, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan ballpresspakaian bekas adalah merupakan barang yang dilarang import sesuaidengan Permendag Nomor : 54 / M. DAG / PER / 10 / 2009.

./2002, maka biaya pemeliharaan kendaraan yang dimiliki dan dipergunakanuntuk pegawai tertentu hanya dapat dibebankan sebesar 50%, sehingga koreksiTerbanding atas Biaya Kendaraan pada pos biaya umum dan administrasi sebesar Rp10.241.311,00 dipertahankan;bahwa koreksi sebesar Rp. 10.241.311,00 adalah merupakan koreksi 50% daripengeluaran yang berjumlah Rp. 20.482.622,00 dimana pengeluaran tersebut adalahmerupakan pengeluaran untuk kendaraan operasional, yaitu kendaraan yang digunakanuntuk pengangkutan

barang, bukan kendaraan yang dipakai oleh direksi;bahwa perbandingan perhitungan Biaya Kendaraan menurut Pemohon Banding danTerbanding adalah sebagai berikut :Biaya Kendaraan menurut Pemohon Banding Rp 32.591.670,00Biaya Kendaraan menurut Terbanding Rp 20.482.622,00Koreksi Positif Rp 10.241.311,00bahwa koreksi Biaya Kendaraan oleh Terbanding sebesar Rp 20.482.622,00 karenaberdasarkan penelitian ke akun 702.521 (Biaya Kendaraan bermotor) tahun 2007,diketahui bahwa terdapat pengeluaran untuk pemeliharaan