Ditemukan 39460 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan kapolda sulawesi selatan H. m. darwis vs i. gubernur sulawesi selatan. Ii. kepala kantor dinas sosial provinsi sulawesi selatan; Pt. bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat (pt. bank sulselbar) Direktur jenderal pajak vs pt bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat Muh. andhika kaliwiraatmadja vs kepala kepolisian daerah sulawesi selatan; Kpud sulawesi tenggara Pilkada sumatera selatan Ir. abdul haris m M Si vs gubernur sulawesi selatan; Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan Kpud propinsi sulawesi tenggara
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN WATAMPONE Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wtp
Tanggal 1 April 2021 — Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
63 — 7
  • Kapolda Sulawesi Selatan c.q. Kapolres Bone
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-01-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319K/TUN/2007
Tanggal 22 Januari 2008 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; Dkk
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; Dkk
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-01-2023 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mks
Tanggal 26 Oktober 2023 —
2.INDRA
3.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
12 — 0

  • 2.INDRA
    3.GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 29-09-2022 — Putus : 27-04-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Blk
Tanggal 27 April 2023 — Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
76 — 5
  • Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-12-2019 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 137/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat:
Misriani Ilyas, SP.MSi
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
ADAM MUHAMMAD
891 — 461
  • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;-----------------

DALAM EKSEPSI

  • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----------

DALAM POKOK SENGKETA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
    Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani Ilyas, S.P., M.Si. yang digantikan oleh Adam Muhammad, S.T., M.Si.
    ;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 220/PL.01.9-Kpt/73/Prov/XII/2019, tertanggal 2 Desember 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9-Kpt/73/Prov/VIII/2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, khusus atas nama Misriani
    ;--------------------------------------------------------------
  4. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan guna mengembalikan status Penggugat dalam kedudukannya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Makassar B).
    Penggugat:
    Misriani Ilyas, SP.MSi
    Tergugat:
    KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Intervensi:
    ADAM MUHAMMAD
    :semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Tim HukumKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat padaKantor Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan A.P.
    Partai Gerindra untuk daerah pemilinan Sulawesi Selatan II(Makassar B) dimana Partai Gerindra hanya memperoleh suarasebanyak 7.711 suara;Bahwa selain Penggugat, terdapat 5 (lima) anggota dan kader PartaiGerindra yang mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019untuk daerah pemilinan Sulawesi Selatan Il (Makasssar B).
    Sulawesi Selatan Tahun 2019;.
    Bukti P9Prov/XII/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 158/PL.01.9Kpt/73/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, tanggal 2 Desember 2019; Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Salinan KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:220/PL.01.9Kpt/73/Prov/XlI/2019, Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilinan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
    Komisioner KPU Propinsi Sulawesi Selatan ;3.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 28 Januari 2019 — Pemohon:
HENDRIK WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
20 — 4
  • Pemohon:
    HENDRIK WIJAYA
    Termohon:
    KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 15-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 18-10-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 279/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 18 Oktober 2021 —
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH SULAWESI SELATAN PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
48 — 0

  • Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH SULAWESI SELATAN PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 07-06-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 211/PDT/2023/PT MKS
Tanggal 31 Agustus 2023 — Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang Cq. Kepala Desa Tambangan
24 — 19
  • Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba
    Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang
    Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Bulukumba Cq. Camat Kajang Cq. Kepala Desa Tambangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-03-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 630 K/Pdt/2022
Tanggal 28 Maret 2022 — GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN II. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. Cq. REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN III. MENTERI ATR/BPN R.I, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA MAKASSAR Lawan INCE BAHARUDDIN, DK
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, Pemohon Kasasi II: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. Cq. REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN dan Pemohon Kasasi III: MENTERI ATR/BPN R.I, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq.
    GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATANII. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. Cq. REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDINIII. MENTERI ATR/BPN R.I, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA MAKASSARLawanINCE BAHARUDDIN, DK
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 26-08-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 261/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 21 September 2021 — Pembanding/Penggugat : NURLINA Diwakili Oleh : NURLINA
Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN Diwakili Oleh : GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat I : DARMAN Bin MACHMUD
Terbanding/Tergugat II : INCE BAHARUDDIN
Terbanding/Tergugat III : INCE RAHMAWATI
79 — 46
  • Pembanding/Penggugat : NURLINA Diwakili Oleh : NURLINA
    Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN Diwakili Oleh : GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Terbanding/Tergugat I : DARMAN Bin MACHMUD
    Terbanding/Tergugat II : INCE BAHARUDDIN
    Terbanding/Tergugat III : INCE RAHMAWATI
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-02-2024 — Putus : 22-03-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 22 Maret 2024 — RASYID
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Polda Sulawesi Selatan cq Ditreskrimsus Tiga Tipidkor
5 — 2
  • RASYID
    Termohon:
    Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Polda Sulawesi Selatan cq Ditreskrimsus Tiga Tipidkor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 21-10-2014 — Upload : 29-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/Pdt.Sus-Par-pol/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — ., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP-PBR), , DK
157 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP-PBR), , DK
    Reformasi Wilayah Sulawesi Selatan denganDaerah Pemilihan Maros, Pangkep, Barru, ParePare;Hal. 1 dari 26 hal.
    Wawan Mattaliu, S.Ksi, sebagaiAnggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu,yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat II) ;Bahwa, atas dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat No. 0384/ Kpts/DPPPBR/VI/ 2013, tentang Pemberhentian Sdr.
    Selatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan DewanHal. 3 dari 26 hal.
    Selatan, dan Gubernur untuk melancarkanagenda politik yang tidak mematuhi rambu hukum tersebut, maka Penggugatmemohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agarmenghentikan keseluruhan proses Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama WawanMattaliu, S.Ksi untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo (inkracht vangewijsde);Bahwa, Penangguhan seluruh Proses
    Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;13 Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menunjukkaninstrument PAW telah disalahgunakan oleh segelintir elite partai untuk menjadialat efektif dalam menyingkirkan wakil rakyat yang duduk dalam keanggotaandi DPRD yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai, akibatnyaeksistensi Anggota Dewan seperti Penggugat menjadi rentan dan sangat lemahserta sangat
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-07-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 18/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2023 — Pemohon:
CHARLIE SUGIARTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN CQ. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
19 — 13
  • Pemohon:
    CHARLIE SUGIARTO
    Termohon:
    KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN CQ. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 09-05-2003 — Putus : 04-06-2003 — Upload : 25-02-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/AC/G.TUN/2003/P.TUN.Mks
Tanggal 4 Juni 2003 — POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN
185 — 173
  • Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No.20001/Kelurahan Jongaya, Surat Ukur No.2182, tanggal 8 juli 1994, luas 2.736 M2 tertulis atas nama Kepolisian Negara RI Cq.Polisi Daerah Sulawesi Selatan :--------------------------------------------3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No.20002/Kelurahan Jongaya, Surat Ukur No.2183, tanggal 3 juni 1993, luas 19.693 M2 tertulis atas nama Kepolisian Negara RI Cq.Polisi Daerah Sulawesi Selatan :--------------------------------------------4.
    POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 81/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA (SSYI)
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.
131 — 168
  • Penggugat:
    SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA (SSYI)
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 07-05-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 29 Mei 2024 — KEPALA POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN CQ. KAPOLRES LUWU
56 — 0
  • DALAM EKSEPSI :

    • Menolak Eksepsi Termohon;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ A / 307 / XI /2022/Spkt, Sat Reskrim/Polres Luwu/Polda Sulawesi
    Selatan, Tanggal 28 Nopember 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
  • Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan
    KEPALA POLISI DAERAH SULAWESI SELATAN CQ. KAPOLRES LUWU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1166 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Oktober 2014 — TOMASO dan KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN, DK.
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TOMASO dan KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN, DK.
    KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 438, Makassar;2.
    Bahwa terhadap tindakan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan(Turut Tergugat ) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu/sekarangKepala Kantor Pertanahan Kota Palopo (Turut Tergugat Il) yang tidakmemproses surat permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha tersebut makaPenggugat mengajukan gugatan pada tanggal 21 September 2002 terhadapKepala Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat , KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Luwu selaku Tergugat Il, dan BupatiKabupaten Luwu selaku Tergugat
    Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq.Walikota Palopo.
    Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 tidak ada izinperpanjangan HGU dari BPN Provinsi Sulawesi Selatan atas lakosiTanah eks HGU Termohon;b.
    Bahwa sejak berakhirnya izin HGU Termohon pada tanggal 31Desember 2001 dan sampai 31 Desember 2003 tidak ada izinperpanjangan HGU yang terbit dari BPN Provinsi Sulawesi Selatan ataslakosi Tanah eks HGU Terbading;b.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 08-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Pra/2023/PN Mks
Tanggal 10 Oktober 2023 — Pemohon:
MUHAMMAD IMRAN MUIN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
25 — 0
  • Pemohon:
    MUHAMMAD IMRAN MUIN
    Termohon:
    KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN DIREKTORAT KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2018
Tanggal 16 Juli 2018 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. KODAM VII/WIRABUANA;
57 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. KODAM VII/WIRABUANA;
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 438,Makassar:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Marthen RanteTondok, S.H., M.Hum., jabatan Kepala BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 2066/1973/XII/2016, tanggal 21Desember 2016:ll.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional(KANWIL BPN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 08/Pbt/BPN73/2016tanggal 7 September 2016 tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 20563/Pampang an. Haji Muhammad Saleh Nisar (H.M.
    SalehNisar) seluas 3.272 M2 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua meterpersegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 tanggal 30112012yang terletak di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, Provinsi Sulawesi Selatan;3.
    Mewajiban Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa : Keputusan Kepala Kantor Wilayanh Badan PertanahanNasional (KANWIL BPN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor08/Pbt/BPN73/2016 tanggal 7 September 2016 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 20563/Pampang an.
    Haji Muhammad SalehNisar (H.M.Saleh Nisar) seluas 3.272 M2 (tiga ribu dua ratus tujuh puluhdua meter persegi) sesuai SU (Surat Ukur) Nomor 00734/2012 tanggal30112012 yang terletak di Kelurahan Pampang KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/20184.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 30-04-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 02-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 204/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 13 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat I : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pembanding/Tergugat II : PANITIA PENGARAH MUSYAWARAH DAERAH XIV BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INONESIA Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Pembanding/Tergugat III : PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH XIV BADAN PENGURUS
65 — 22
  • Pembanding/Tergugat I : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Pembanding/Tergugat II : PANITIA PENGARAH MUSYAWARAH DAERAH XIV BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INONESIA Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Pembanding/Tergugat III : PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH XIV BADAN PENGURUS
    DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INONESIA Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Pembanding/Tergugat IV : BADAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Pembanding/Tergugat V : HERMAN HEIZER Diwakili Oleh : BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
    Terbanding/Penggugat I : IR.
    BADAN PENGURUS DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIAPROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Rsi Faisal RayaNo.9 AC, Kelurahan BantaBantaeng, Kecamatan Rappocini, KotaMakassar;Selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT ;2. PANITIA PENGARAH MUSYAWARAH DAERAH XIV BADAN PENGURUSDAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA MUDAINONESIA, tempatkedudukan di Rsi Faisal Raya No.9 AC, Kelurahan BantaBantaeng,Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;Selanjutnya disebut PEMBANDING II semula TERGUGAT II;3.
    Para Calon telah memenuhi syarat sebagai Calon Ketua Umum BadanPengurus Daerah HIPMI Sulawesi Selatan Periode 2016 2019 dan telahdikonsultasikan kepada Tergugat IV, sehingga bukan inkonstitusional;c. Bahwa pengambilalinan pimpinan siding terjadi karena terjadi keributansehingga Panitia Pengarah MUSDA XIV megambil tindakan untukmencegahnya dan para peserta MUSDA telah dapat melaksanakan haknyadalam musyawarah;d.